Menampilkan 2026 data.
Penajam - Hal itu disampaikannya saat menghadiri Opening Ceremony Festival Belian Adat Paser Nondoi Tahun 2025 yang digelar di Rumah Adat Kuta Rekan Tatau, Senin (3/11/2025). Musa mengatakan, Festival Belian Nondoi merupakan agenda tahunan yang digagas bersama antara pemerintah daerah dan Lembaga Adat Paser serta dengan sokongan dari jajaran Ekonomi Kreatif (Ekraf) PPU. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi seluruh suku dan paguyuban yang ada di PPU. “Festival ini menjadi ajang silaturahmi semua suku dan paguyuban di PPU. Setiap kelompok menampilkan budaya masing-masing, dan harapan kami ke depan acaranya bisa lebih meriah lagi dan lebih diperhatikan,” ujar Musa.
SANGATTA – Antusiasme mahasiswa terhadap Program Beasiswa Kutim tahun ini melonjak tajam. Tercatat ada 10 ribu pendaftar yang mengajukan permohonan beasiswa tersebut ke Pemkab Kutim. Namun hingga awal November ini, proses masih berada di tahap finalisasi data dan penyusunan Surat Keputusan (SK) penerima. Plt Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setkab Kutim, Muhammad Samsudin menjelaskan bahwa pihaknya baru saja menyelesaikan tahap masa sanggah, yakni periode di mana peserta bisa mengajukan keberatan terhadap hasil pengumuman sementara. “Setelah masa sanggah selesai minggu lalu, kami sekarang sedang merekap keseluruhan data. Nanti data final itu akan kami sampaikan ke Bagian Hukum untuk diproses menjadi SK Bupati,” jelas Samsudin saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (3/11). Ia menambahkan, proses penerbitan SK tersebut menjadi syarat utama perncairan dana beasiswa. Pemkab cabang katanya, berupaya mempercepat proses itu karena adanya batas waktu pengajuan pembayaran yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menjelang akhir tahun anggaran.
Sangatta – Manager PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Sangatta, Nur Salim menjelaskan, seluruh persiapan teknis lapangan sejatinya sudah rampung. Mulai dari survei, pemetaan rute, hingga pemasangan beberapa infrastruktur pendukung sudah dilakukan. "Kalau dari sisi PLN, kita sudah selesai. Mulai dari survei, kemudian inventaris kebutuhan kebutuhan apa saja untuk bisa melistriki ke lokasi, alternatif rute juga itu sudah petakan. Jadi secara teknis sebenarnya ini sudah lengkap," jelasnya, Senin (3/11). Nur Salim mengatakan, penyambungan listrik ke Bukit Kayangan tidak bisa dilakukan sepihak, PLN wajib berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perwakilan masyarakat. "Kita sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Sampai saat ini kami terus mengupayakan supaya listrik di Bukit Kayangan bisa masuk," katanya.
Tenggarong – Keterlambatan ini menimbulkan kekhawatiran akan berimbas pada jadwal pembangunan dan belanja publik tahun depan. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kukar menilai, molornya paripurna bukan disebabkan oleh lambannya pemerintah daerah, melainkan belum adanya langkah konkret dari DPRD Kukar. Ketua DPD KNPI Kukar, Rian Tri Saputra, menyebut pemerintah daerah sudah menyerahkan dokumen Nota Keuangan sejak akhir September. “Bupati sudah bersurat resmi kepada Ketua DPRD sejak 25 September. Tapi hingga kini paripurna belum dijadwalkan,” ujar Rian, Jumat (1/11). Menurut dia, situasi ini berbeda dengan tahun sebelumnya ketika DPRD sempat menyoroti keterlambatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam pembahasan APBD Perubahan. “Sekarang justru sebaliknya. Dokumen sudah diserahkan, tapi belum ada tindak lanjut dari DPRD,” katanya. KNPI Kukar menilai keterlambatan paripurna berpotensi menghambat proses penganggaran yang berdampak langsung pada kegiatan pembangunan. Tanpa paripurna, penyampaian Nota Keuangan tidak dapat dilakukan, sehingga pembahasan RAPBD belum bisa dimulai.
Samarinda – Kepala Kanwil Direktorakt Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Timur Edih Mulyadi mengatakan, masih banyak infrastruktur daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal. “Saya empat bulan di Kalimantan Timur, melihat beberapa infrastruktur itu idle (tidak produktif). Contohnya stadion, ruang olahraga, dan lainnya. Poinnya adalah bagaimana setiap barang milik daerah bisa menghasilkan income (pendapatan),” ujar Edih, Senin (3/11). Dia menjelaskan, pemanfaatan aset bisa dilakukan melalui berbagai pola seperti sewa, pinjam pakai, atau kerja sama pemanfaatan. Langkah itu dinilai mampu menjadi peluang baru bagi Pemda dalam meningkatkan pendapatan. “Tentu ini juga menjadi peluang bagi Pemda untuk bisa menghasilkan income di daerah yang bersangkutan,” katanya. Selain itu, Edih juga menyoroti kerja sama pembiayaan infrastruktur dengan pihak swasta atau BUMN. Dia mencontohkan, beberapa daerah telah mengembangkan proyek penerangan jalan umum (PJU) dengan pola kerja sama. “Beberapa Pemda membangun infrastruktur penerangan jalan, taman, dan lain-lain, nanti dibayar dari pajak penerangan jalan itu sendiri,” jelasnya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Hadi Saputro, mengatakan tingkat kepatuhan aparatur sipil negara (ASN) dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menunjukkan peningkatan signifikan setelah terbitnya Surat Edaran Bupati PPU. Penajam – “Ya, dengan adanya Surat Edaran Bupati kemarin, alhamdulillah responsnya cukup baik,” ujar Hadi, Jumat (31/10/2025). Ia menjelaskan, sebelum surat edaran tersebut diterbitkan, masih terdapat sejumlah pejabat yang menunggak pembayaran pajak hingga bertahun-tahun. “Kalau kemarin sebelum adanya surat edaran itu memang ada beberapa pejabat yang sampai 10 tahun tidak mau melunasi pajaknya. Tapi alhamdulilah dengan adanya surat edaran itu mereka langsung teringat kembali bahwa masih punya surat tanah yang belum dibayar pajaknya,” jelasnya. Menurut Hadi, peningkatan kepatuhan ASN tersebut tidak hanya didorong oleh imbauan Bupati, tetapi juga oleh langkah Bapenda yang terus berupaya mempermudah akses layanan pembayaran pajak. “Makanya kita coba mendekatkan layanan. Kita pikir mungkin pegawai itu karena sibuk, tidak punya waktu untuk pergi ke bank atau ke Bapenda membayar pajak,” ungkapnya.
Samarinda – BPJS Ketenagakerjaan Cabang Samarinda telah menyalurkan manfaat klaim sebesar Rp235,04 miliar kepada 18.836 pekerja dari berbagai sektor hingga September 2025. Angka itu menunjukkan kuatnya peran program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan tenaga kerja, balik formal maupun informal. Kepala Bidang Kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan Samarinda, Zeki Fatrianto, mengatakan, nilai klaim tersebut mencakup beberapa program utama, di antaranya Jaminan Hari Tua (JHT) sebanyak 15.455 kasus senilai Rp206,69 miliar, kemudian Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebanyak 1.928 kasus dengan total Rp12,95 miliar, Jaminan Kematian (JKM) 682 kasus senilai Rp12,49 miliar, serta Jaminan Pensiun (JP) 283 kasus dengan nilai Rp4,87 miliar. Selain itu, beasiswa bagi anak peserta mencapai Rp2,01 miliar. “Semua program itu merupakan bentuk perlindungan negara terhadap risiko sosial dan ekonomi yang bisa dialami pekerja. Tidak hanya bagi karyawan perusahaan, tetapi juga pekerja mandiri seperi pedagang, nelayan, dan petani,” ujarnya.
Bontang – Realisasi penanaman modal asing (PMA) di Kota Bontang menunjukkan perkembangan postitif. Dari data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang, PMA dalam realisasi investasi triwulan III tahun 2025 cukup bergeliat. Kepala DPMPTSP Bontang, Muhammad Aspiannur mengatakan, total realisasi investasi pada periode tersebut mencapai Rp32,4 miliar. Dari jumlah itu, PMA turut memberikan kontribusi signifikan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. “Sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran menjadi penyumbang terbesar dari realisasi PMA dengan persentase 68,83 persen,” jelasnya. Disusul sektor industri makanan 27,99 persen; industri kimia dasar, barang kimia, dan farmasi 2,09 persen; hotel dan restoran 0,99 persen; terakhir perdagangan dan reparasi 0,11 persen. Sementara, untuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) masih mendominasi dengan nilai Rp510 miliar atau sekitar 88,73 persen.Aspiannur beberkan, tren positif investasi tersebut menunjukkan bahwa Bontang masih menjadi kota yang menarik bagi investor, asing maupun lokal.
Balikpapan – Sorotan media internasional terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali memicu reaksi politik di dalam negeri. Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memperkuat kinerja dan transparansi informasi setelah laporan harian media Inggris The Guardian menyebut IKN berpotensi menjadi “kota hantu”. Khozin menilai, kritik tersebut tidak bisa diabaikan sebagai sekadar pemberitaan negatif, melainkan perlu dijawab melalui langkah konkret dan komunikasi publik yang terbuka. “Label kota hantu itu maknanya peyoratif, artinya masa depannya gelap. Label itu harus dijawab oleh OIKN dengan kinerja yang lebih akseleratif, laporkan segala perkembangannya kepada publik,” ujarnya dalam keterangan tertulis. Menurut Khozin, kelemahan komunikasi publik menjadi salah satu titik lemah OIKN selama ini. Ia menekankan, publikasi rutin mengenai progres pembangunan perlu dilakukan agar masyarakat dan investor tidak menelan mentah-mentah narasi negatif yang berkembang di luar negeri. “Salah satu hal yang kerap menjadi persoalan adalah tata kelola komunikasi publik OIKN,” katanya.
Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) menghadiri penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemkab Kukar dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar di Kantor Kejari, Rabu (22/10/2025). Kerja sama tersebut terkait Pelaksanaan Bantuan Hukum, Penanganan Hukum, Pendampingan Hukum, dan Konsultasi Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Dalam sambutannya, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan Pemkab memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan roda pembangunan dan memberikan pelayanan publik yang prima. Dalam pelaksanaannya sering dihadapkan pada berbagai dinamika dan potensi permasalahan hukum, khususnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).