Menampilkan 2026 data.
Bontang – Kepala Disdikbud Bontang Abdu Safa Muha mengatakan, seluruh perangkat sudah dalam kondisi siap dan tinggal menunggu waktu pembagian ke sekolah-sekolah. “Sudah di Autis Centre dan standby. Jumlahnya 1.600 unit, khusus untuk siswa kelas III SD negeri,” kata Safa. Safa menjelaskan, pembagian tablet ini merupakan bagian dari tahap awal program digitalisasi pembelajaran di Bontang. Tahun depan, jumlahnya akan terus ditambah seiring ketersediaan anggaran. “Tahun depan akan kita anggarkan lagi agar bisa menjangkau lebih banyak sekolah,” tambahnya. Mengenai mekanisme penyerahan, Disdikbud memberi ruang bagi sekolah untuk menyesuaikan teknisnya. “Kalau Ibu Wali Kota ingin ada seremoni, kami siap fasilitasi. Tapi kalau sekolah mau langsung mengambil, juga bisa. Barangnya sudah siap, mungkin satu minggu lagi sudah datang,” jelas Safa.
Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda masih meninjau ulang rencana relokasi sejumlah sekolah yang terdampak banjir dan longsor. Hal itu disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Samarinda, Ananta Fathurrozi, pasca-rapat pembahasan lokasi tanah untuk SMP 48, SMP 24, dan SMP 27, Senin (3/11). Menurut Ananta, hasil rapat kali ini masih berupa laporan sementara. Ada sejumlah alternatif lokasi yang diusulkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, namun keputusan akhir akan ditentukan setelah dilakukan peninjauan lapangan kembali. “Masih tahap laporan sementara, jadi ada usulan dari Disdikbud terkait ke mana dipindahkan. Karena ada yang memang harus direlokasi, tapi ada juga yang perlu dilihat lagi kondisi di lapangan,” ujarnya.
Samarinda – Perkara korupsi jaminan reklamasi (jamrek) CV Arjuna bergulir perdana di Pengadilan Tipikor Samarinda kemarin. Dua terdakwa duduk di kursi pesakitan, mendengarkan dakwaan yang dilayangkan penuntut umum. Yaitu mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kaltim kini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Amrullah bersama Direktur Utama CV Arjuna, Idi Erik Idianto. Di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Samarinda yang dipimpin Jemmy Tanjung Utama bersama Risa Sylvya Noerteta dan Nur Salamah, Jaksa Melva Nurely mendakwa keduanya dengan dakwaan alternatif. Di dakwaan primer, ada Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbarui dalam UU 20/2001. Lalu Pasal 3 dari UU yang sama di dakwaan subsider. “Keduanya diduga secara bersama-sama mencairkan jamrek CV Arjuna Rp6,83 miliar tanpa mereklamasi lahan sepanjang 2010-2021,” kata Melva membaca dakwaan. Dana yang semestinya digunakan untuk pemulihan lingkungan justru menguap tanpa ada tindakan. Kata Melva, pencairan jamrek itu tanpa kajian teknis, tanpa persetujuan kepala daerah, dan tanpa laporan pengawasan reklamasi.
Samarinda - Komisi IV DPRD Samarinda menggelar hearing bersama Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi), Senin (3/11). Pertemuan tersebut membahas persoalan pemberian insentif bagi guru PAUD yang dinilai belum merata, serta penyampaian hasil kunjungan lapangan terkait sarana dan prasarana sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Tepian. Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Novan Syahronny menjelaskan, permasalahan muncul akibat adanya perbedaan pemahaman terhadap regulasi. Berdasarkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 8/2022, insentif guru PAUD masuk dalam kategori honorarium. Namun, aturan itu telah diperbarui melalui Perwali Nomor 65/2022, yang memuat ketentuan baru mengenai kualifikasi penerima insentif. “Memang terjadi kesalahpahaman. Tapi tadi sudah kami jelaskan bahwa insentif itu sifatnya honorarium, dan kualifikasinya sudah diatur sesuai Perwali terbaru,” jelasnya.
Samarinda – DPRD Kota Samarinda menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait persoalan pencairan insentif bagi pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Samarinda, Senin (3/11/2025). Dalam forum tersebut, para pendidik menyampaikan sejumlah keluhan mengenai proses pencairan insentif tahap dua dan tiga yang mengalami pengurangan kuota hingga belum dibayarkan. Heriyati, selaku Penasihat Himpunan Pendidik Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Samarinda, mengaku puas karena aspirasi mereka kini telah diakomodir DPRD Kota Samarinda, khususnya Komisi IV. “Selama ini yang memang terjadi pada pencairan insentif terutama pada tahap dua dan tiga itu yang ada mengalami beberapa regulasi,” ujarnya.
Samarinda – Inspektorat Kalimantan Timur bakal menegur Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang pensiunannya masih menguasai kendaraan dinas. Bahkan, persoalan ini disebut bisa masuk ranah pidana penggelapan. Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, setidaknya terdapat sekitar 86 unit kendaraan dinas dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih dikuasai oleh pensiunan. Kepala Inspektorat Kaltim, Irfan Prananta, menegaskan bahwa persoalan ini dapat masuk ke ranah hukum pidana dengan delik penggelapan. Namun, ada tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu sebelum sampai ke jalur hukum. Proses yang akan ditempuh dimulai dari pemberian Surat Peringatan Pertama hingga Ketiga. Apabila tidak mendapat tanggapan, maka akan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan pemberitahuan secara persuasif.
Tanjung Redeb – Program pemasangan internet gratis di di kampung-kampung di Kabupaten Berau terus berjalan. Dari total 100 titik yang dialokasikan, sebanyak 76 titik sudah terpasang sisanya akan diselesaikan sebelum Tahun Anggaran 2025 berakhir. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Berau, Didi Rahmadi, mengatakan program ini merupakan kerja sama antara Diskominfo Berau dan Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur. “Satu titik satu kampung, totalnya ada 100 titik. Saat ini sudah terpasang 76, dan sisanya akan kita pastikan selesai sebelum akhir Tahun Anggaran 2025,” jelasnya kepada Tribunkaltim.co, Senin (3/11/2025).
Masyarakat tak menunggu undangan resmi. Mereka sendiri yang menggelar syukuran sederhana di atas jembatan baru Sungai Jongkang yang telah dinanti 13 tahun. Di bawah terik matahari, karpet merah bentangan warga menjadi alas duduk bersama bagi Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, Sultan Kutai Kartanegara, Ing Martadipura Aji Muhammad Arifin, para tokoh masyarakat, dan pejabat daerah. Tradisi pemecahan kendi oleh Sultan menjadi tanda syukur dan simbol adat jembatan yang lama dinanti akhirnya “lahir” secara sah. “Alhamdulillah, jembatan ini akhirnya bisa digunakan. Sebelumnya kendaraan masih harus bergantian di Jembatan Bailey di sebelah. Sekarang tidak lagi, sehingga aktivitas masyarakat bisa berjalan lancar,” ujar Aulia. Jembatan permanen Sungai Jongkang memiliki panjang 16 meter dan lebar 7 meter, dengan trotoar selebar 1 meter di setiap sisi. Pembangunannya merupakan bagian dari proyek peningkatan akses jalan sepanjang 10 kilometer yang menghubungkan Jongkang dan jalur utama ke Samarinda. Total nilai proyek mencapai Rp149 miliar, menggunakan anggaran APBD Kutai Kartanegara Tahun 2025.
Sangatta – Pembangunan Jembatan Telen di Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur masih belum selesai. Saat dikonfirmasi, Camat Telen, Petrus Ivung mengaku, terakhir pembangunan sampai pada pemasangan tiang atau pilar. Namun, pemasangan tiang atau pilar jembatan pun juga belum selesai. Informasi yang ia dapat, penyelesaian pemasangan pilar/tiang penyangga Jembatan Telen akan digabung dengan pelaksanaan APBD Perubahan 2025 ini. “Hitungannya pemasangan tiang yang sekarang itu, mulai dari pengangkutan baja dari Kantor Dinas PUPR Kutim di Sangatta sampai pemasangan kerangka, totalnya sudah dua bulan berjalan," ujar Ivung, Senin (3/11/2025). Menurutnya, pemasangan tiang atau pilar jembatan terpengaruh oleh kondisi banjir dengan arus yang deras yang berturut-turut sehingga proses pemasangan kesulitan dan sempat terhenti. Sehingga, pihak kontraktor untuk memasukkan cor-coran ke dalam rangkanya kesulitan.
Balikpapan - Sebagai bentuk memastikan serapan anggaran yang dilakukan organisasi perangkat daerah (OPD), Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo meninjau beberapa proyek infrastruktur. Salah satunya pembangunan Blok D Pasar Klandasan yang masih dalam progres. Hasil pantauan, Bagus menyoroti persoalan pentingnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). “Misalnya untuk scafolding bisa lebih dirapikan dan penggunaan alat pelindung diri (APD),” sebutnya. Menurutnya ini hal wajib untuk menekan sekaligus antisipasi kecelakaan kerja. Bagus meminta agar proyek ini bisa selesai tepat waktu sesuai deadline pada Desember. Dia menyarankan untuk menghitung ulang kebutuhan tenaga kerja dan waktu pekerjaan. Misalnya bisa lembur atau over time sebagai solusi. “Kemudian pengaruh hujan pun sudah bisa dihindari karena atap terpasang dan tinggal finishing di dalam,” imbuhnya. Sebelumnya kontraktor mengatakan kondisi cuaca sangat berpengaruh terhadap pekerjaan. “Mudah-mudahan dibantu konsultan pengawas juga proyek ini bisa cepat rampung,” tuturnya.