Menampilkan 2084 data.
Samarinda – Menghadapi pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, Pemprov Kaltim mulai memperketat berbagai program di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pada 2026 mendatang, APBD Kaltim dari pemerintah pusat hanya sebesar Rp15 triliun, turun drastis setelah adanya pemangkasan sekitar Rp6 triliun. Padahal, pada 2025 Kaltim menerima APBD sebesar Rp21 triliun. Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menjelaskan setelah anggaran 2026 disahkan, Pemprov Kaltim akan melakukan efisiensi pada sejumlah belanja yang dinilai tidak terlalu mendesak. “Mulai dari kegiatan makan minum hingga perjalan dinas setiap OPD akan dirampingkan,” ujar Rudy Mas’ud, Senin (1/12). Dia menyebut, perampingan belanja tersebut dilakukan hingga mencapai 66 persen. Karena itu, seluruh kegiatan OPD di lingkungan Pemprov Kaltim otomatis diperketat dan disesuaikan dengan kapasitas anggaran yang tersedia. “Jadi apabila ada hal-hal yang belum terakomodasi, mohon dimaafkan,” ucapnya.
Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berhasil menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2.159.771.000 dari lelang terbuka aset daerah yang sudah tidak dimanfaatkan di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, Ahmad Muzakkir, menyampaikan lelang digelar serentak di tiga lokasi, yakni KPKNL Samarinda, Balikpapan, dan Bontang, dengan sistem open bidding. “Kita menghimpun seluruh barang milik daerah yang sudah tidak dimanfaatkan lagi di SKPD. Lelang dilakukan secara terbuka dan transparan,” ujar Muzakkir, Senin (1/12/2025). Secara keseluruhan, sebanyak 3.575 unit barang inventaris, 40 unit kendaraan roda empat, 27 kendaraan roda dua, dan 7 unit alat berat dilepas dalam kegiatan tersebut.
Samarinda – Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur (DPPKUKM) akan menanggung biaya transportasi distribusi bahan pokok menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) ke Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu). Kepala Dinas PPKUKM Kaltim, Heni Purwaningsih, menjelaskan bahwa kedua daerah tersebut sering kali terjadi perbedaan harga yang cukup signifikan dibandingkan wilayah lain di Kalimantan Timur. Selain itu, kondisi geografisnya yang menantang sehingga menyulitkan akses distribusi barang kebutuhan pokok. “Jadi kita melakukan pengiriman atau distribusi barang kebutuhan pokok ke Kubar dan Mahulu itu, biaya transportnya kita tanggung seperti itu,” ujar Heni, Senin (1/12/2025).
Balikpapan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pimpinan dan Anggota DPRD dengan tema Optimalisasi Hasil Reses, pokok pikiran DPRD serta Sistem Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas. Kegiatan ini diselenggarakan di Ruang Penajam Sepaku, Lantai 3 Hotel Blue Sky Hotel Balikpapan, pada Minggu (23/11). Pelaksanaan Bimtek tersebut menjadi momentum strategis dalam memperkuat kompetensi, profesionalitas, dan akuntabilitas para pimpinan dan anggota DPRD mahulu dalam menjalankan tugas kedewanan. Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman teknis terkait tiga fungsi utama DPRD, yakni fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Materi yang diberikan berfokus pada peran strategis pelaksanaan reses dalam menyerap dan mengolah aspirasi masyarakat untuk pembangunan daerah, penyusunan Pokok Pikiran DPRD (Pokir) yang berbasis data, serta penguatan pemahaman mengenai sistem pertanggung jawaban perjalanan dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Balikpapan – Rencana revitalisasi Pasar Inpres Kebun Sayur yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan ratusan pedagang terpaksa ditunda akibat kebijakan pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat. Padahal, seluruh persiapan teknis telah rampung, mulai dari penyusunan Detail Engineering Design (DED) hingga kesiapan alokasi anggaran awal untuk memulai pembangunan. Kepala Dinas Perdagangan Balikpapan Haemusri Umar menuturkan, proyek yang semula dijadwalkan berjalan dalam waktu dekat tersebut harus digeser karena pemerintah kota kehilangan ruang fiskal yang cukup untuk membiayai pembangunan fisik sepanjang tahun anggaran mendatang. Dampaknya, seluruh proyek konstruksi di bawah Dinas Perdagangan tidak dapat dilaksanakan. “Padahal duitnya sudah ada, pedagang sudah setuju dan saya sudah sosialisasi. Tapi karena kurang dana salur dari pusat, pembangunan Pasar Impres harus ditunda,” bebernya, Senin (1/12).
Tenggarong – Pemkab Kukar mematangkan Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Idaman Terbaik, sebuah terobosan pembangunan desa berbasis kawasan dengan dukungan anggaran hingga Rp100 miliar per kawasan. Program ini merupakan bagian dari misi Kukar Idaman Terbaik di bawah kepemimpin Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin. Untuk mengoptimalkan potensi desa secara terintegrasi dan mendorong percepatan pembangunan wilayah. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa pembangunan kawasan perdesaan saat ini memasuki tahap perencanaan dan sinkronisasi konsep bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). “Pembangunan kawasan perdesaan memang program yang ada di DPMD. Namun karena saat ini masih tahap perencanaan, kami berkolaborasi secara aktif dengan Bappeda. Termasuk terkait anggaran Rp100 miliar per kawasan, itu masih dalam tahap pendistribusian dan penyusunan konsepnya,” kata Arianto.
Samarinda – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Salehuddin kembali menyoroti masalah pengelolaan dana reklamasi pascatambang yang semestinya dipakai untuk memlihkan lingkungan usai aktivitas tambang. Dana tersebut kata dia, diduga tidak digunakan sesuai peruntukan dan justru mengalir ke pihak-pihak tertentu, sehingga masyarakat dan wilayah terdampak tidak merasakan manfaatnya. Salehuddin menilai adanya pola penyimpangan yang terstruktur dan berdampak buruk bagi daerah serta memperparah kerusakan lingkungan. “Dana untuk menutup lubang tambang dan memulihkan lahan malah dinikmati oleh oknum tertentu. Ini pelanggaran yang sangat serius dan harus ditindak,” ujarnya, Senin (1/12) kemarin. Politikus Partai Golkar itu memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang kini mulai mengambil langkah tegas terhadap dugaan pelanggaran di sektor pertambangan dan telah menetapkan sejumlah tersangka. Menurut dia, langkah tersebut menjadi awal penting bagi perbaikan tata kelola pertambangan di Kaltim.
Sangatta – Tahun depan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur (Kutim) 2026 dipastikan turun signifikan. Tahun depan, APBD ditetapkan Rp5,71 triliun, jauh menurun dibanding APBD 2025 yang mencapai Rp9,89 triliun. Penurunan pendapatan ini berimbas pada sejumlah pos belanja, terutama Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, memastikan komponen tersebut ikut terkoreksi mengikuti kemampuan keuangan daerah. “TPP otomatis juga akan terkena dampak meskipun sedikit,” ujar Ardiansyah, Senin (1/12). Ia menambahkan, besaran penurunan TPP belum dapat dipastikan. Perhitungan masih dilakukan sesuai regulasi dan kapasitas fiskal. Aturan dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) mengatur bahwa porsi belanja pegawai termasuk TPP tidak boleh melebihi 30 persen dari total APBD.
Tanah Grogot – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Paser 2026 telah disahkan senilai Rp3,9 triliun. Angka ini lebih rendah dari target awal sebesar Rp4,2 triliun, dan juga mengalami penurunan signifikan dibandingkan APBD Tahun 2025 yang mencapai Rp4,6 triliun dan Rp4,9 triliun setelah anggaran perubahan. Wakil Bupati Paser, Ikhwan Antasari, menjelaskan penurunan angka APBD tahun depan sangat dipengaruhi oleh penurunan signifikan Transfer Ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Meskipun terjadi penurunan, Ikhwan Antasari mengingatkan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengupayakan intensifikasi dan ekstensifikasi seluruh sumber-sumber pendapatan daerah. Ia meminta perangkat daerah memastikan tercapainya target yang telah ditetapkan. Menurutnya, kebijakan transfer ke daerah bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal, mendorong pemerataan pembangunan, dan mendanai program prioritas nasional. “Apa yang dianggap penurunan alokasi pada hakikatnya adalah pergeseran alokasi untuk memperkuat belanja dan program yang langsung menyasar kepada masyarakat,” kata Ikhwan, Minggu (30/11/2025).
Tanjung Redeb – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) melalui kantor Pos Tanjung Redeb masih berlangsung dan hingga 27 November tercatat baru 57 persen penerima yang telah mengambil bantuan tersebut. Kepala Kantor Pos Tanjung Redeb, Ayu Kartika menuturkan, sebanyak 5.898 penerima manfaat di wilayah Berau terdaftar sebagai penerima BLTS Kesra. Hingga Kamis 27 November, penyaluran sudah mencapai sekitar 57 persen atau 3.390 penerima. Sementara, sisanya sebanyak 2.508 penerima masih dalam proses dan ditargetkan tuntas sebelum masa pembayaran utama berakhir pada 30 November. “Jadi masih tersisa 2.508 penerima yang masih akan disalurkan dengan masa bayar utama sampai tanggal 30 November,” katanya. Dijelaskan, bantuan itu menjadi salah satu program pemerintah pusat yang diberikan dalam periode tertentu dan tidak berjalan sepanjang tahun, sebab sifatnya responsif atau situasional sesuai kondisi ekonomi maupun kebijakan yang sedang diterapkan.