Menampilkan 2026 data.
Sangatta – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Timur mengambil langkah tegas dengan menahan dan menetapkan Kaur Keuangan Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, yang berinisial J, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2024. Total kerugian keuangan negara akibat ulah J mencapai angka yang fantastis, yakni lebih dari Rp2,1 miliar. Kasus tersebut menjadi sorotan lantaran modus operandi yang terkuak, di mana uang rakyat tersebut ludes digunakan J untuk bermain di sebuah aplikasi pengganda uang. Sungguh ironi, uang yang seharusnya membangun desa justru lenyap karena godaan investasi bodong. Awal mula kasus ini terkuak adalah dari pengelolaan APBDes Desa Bumi Etam tahun 2024 yang memiliki total anggaran Rp10,4 miliar.
Balikpapan – Balikpapan Fest menjelma sebagai event rutin setiap tahun berskala nasional. Terutama selama berhasil masuk dalam Karisma Event Nusantara (KEN) oleh Kementerian Pariwisata. Kepala Bappeda Litbang Balikpapan, Murni menyebutkan, Pemkot Balikpapan memberi dukungan alokasi dana sekitar Rp2 - 2,5 miliar. Itu harus mencukupi semua dana untuk penyelenggaraan acara. Sehingga Disparpora Balikpapan juga harus aktif berpartisipasi dengan berbagai komunitas. “Seperti tahun ini bekerja sama dengan Harley Davidson Club Indonesia (HDCI) yang mendatangkan Dewa 19,” katanya. Murni menjelaskan, Pemkot Balikpapan memang memiliki alokasi anggaran untuk menggelar event skala nasional. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat peran Balikpapan sebagai kota MICE. “Sejak 2023 sudah komitmen untuk mendukung kota MICE harus membawa event nasional dan internasional ke Balikpapan,” ungkapnya. Sehingga ada tambahan perputaran ekonomi di Kota Minyak.
Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan pemerintah daerah agar berhati-hati dalam menetapkan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk Tahun Anggaran 2026. Peringatan ini muncul di tengah penyesuaian dana transfer ke daerah (TKD) dan tekanan fiskal yang diperkirakan makin ketat tahun depan. Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, menegaskan, penetapan TPP ASN harus disertai sensitivitas dan kecermatan agar tidak membebani struktur APBD. “Pemda harus cermat menetapkan besaran TPP, memperhitungkan kemampuan keuangan, serta tetap memprioritaskan belanja wajib dan mengikat,” ujar Maurits dalam siaran pers Kemendagri. Ia menekankan, persetujuan TPP ASN tahun 2026 hanya diberikan jika daerah memenuhi sejumlah syarat utama. Di antaranya, rasio belanja pegawai tidak lebih dari 30 persen dari total belanja daerah secara bertahap hingga 2027, Pemda tidak memiliki masalah likuiditas, serta tidak sedang menjalani restrukturisasi pinjaman daerah.
Bontang – Kota Bontang bersiap memanfaatkan teknologi biodigester asal Korea Selatan untuk mengubah sampah menjadi sumber energi bersih. Inovasi ini menjadi bagian dari proyek kerja sama antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang, Pemerintah Provinsi Jeju, KOICA, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI. Proyek hibah senilai Rp155,9 miliar itu menjadi tonggak penting dalam upaya mewujudkan Zero Waste 2029, sekaligus memperkuat posisi Bontang sebagai kota industri yang berorientasi lingkungan. Fasilitas biodigester akan dibangun di TPA Bontang Lestari seluas 1,5 hektare dan dirancang untuk mengolah sampah organik menjadi gas metana yang dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif bagi rumah tangga.
Sangatta – Hal tersebut diungkapkan oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutim, Noviari Noor, menjelaskan capaian tersebut masih tergolong papan tengah. “Tidak terlalu rendah, tapi juga belum tinggi. Masih di papan tengah,” ungkapnya. Meski begitu, ia optimistis serapan akan meningkat tajam pada triwulan IV. Biasanya, setelah anggaran perubahan diketok dan dijalankan, percepatan realisasi akan terjadi di penghujung tahun. “Biasanya, kabupaten itu setelah anggaran perubahan ini diketok dan dijalankan, itu akan cepat. Seperti tahun-tahun lalu bisa menyerap sampai 80 persen,” jelasnya. Menurutnya, anggaran perubahan tahun ini telah mulai dijalankan dan kini memasuki tahap penandatanganan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Samarinda – Pemprov dan DPRD Kaltim duduk satu meja membahas hasil evaluasi Kemendagri atas rancangan APBD Perubahan 2025, beserta penyusunan arah kebijakan APBD 2026 yang dipastikan menurun tajam secara maraton, Senin (3/11) malam. Tahun depan, dana transfer yang diterima Kaltim hanya tersisa Rp2,49 triliun setelah pemangkasan dari pusat. Lewat rapat koordinasi ini, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, menyatakan kedua lembaga mesti satu visi agar fiskal daerah tetap sehat ke depannya. “Salah satunya mendongkrak PAD (pendapatan asli daerah) supaya tidak bergantung dana transfer lagi,” ungkapnya selepas pertemuan di DPRD Kaltim itu. Kemandirian fiskal yang coba dirancang, sulit terwujud tanpa dukungan regulasi dari dewan yang bisa mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah.
Samarinda – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Timur mengonfirmasi akan segera melakukan distribusi pakaian seragam gratis untuk siswa SMA, SMK, dan SLB di Kalimantan Timur mulai akhir November ini. Program seragam gratis ini menjadi bagian dari program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yang dikenal dengan sebutan "Gratis Poll". Inisiatif ini bertujuan meringankan beban ekonomi orang tua siswa sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Kaltim, Armin menyampaikan bahwa pihaknya telah menjadwalkan distribusi seragam gratis dalam waktu dekat. “Distribusi akan dimulai pada November, sekitar tanggal 24,” ujar Armin, Selasa (4/11). Armin mengucapkan, saat ini seragam tersebut dalam tahap proses produksi untuk selanjutnya akan dibagikan hingga periode bulan Desember mendatang. Diketahui, program seragam gratis ini setiap siswa nantinya akan menerima paket senilai Rp1 juta yang terdiri dari seragam putih abu-abu, tas, dan sepatu.
Selain membahas hasil evaluasi rancangan APBD Perubahan 2025 dari Kemendagri dan arah kebijakan tahun depan, Pemprov juga meminta dukungan regulasi pendapatan asli daerah (PAD) dalam rapat koordinasi bersama DPRD Kaltim, Senin (3/11) malam. “Tentu dukung. Sudah lama kami dorong untuk mendongkrak itu (PAD),” ungkap Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud. Setiap komisi di DPRD bahkan sudah menyusun strategi agar pendapatan daerah bisa benar-benar tumbuh. Sehingga Kaltim mampu lepas dari ketergantungan dana transfer. Saat ini, separuh APBD Kaltim berasal dari kiriman pusat tersebut. Pajak, retribusi, bagi hasil BUMD, hingga pemanfaatan aset jadi pilar utama daerah bisa menggali PAD. Keempat sektor itu, kata Hasan, mesti benar-benar dioptimalkan. Dari catatan pendapatan, per 25 Oktober, realisasi Pendapatan Kaltim sudah Rp6,8 triliun atau 68,58 persen dari target Rp10,04 triliun. Rinciannya; pajak daerah Rp5,3 triliun (63,03 persen), retribusi daerah Rp895 miliar (83,66 persen), hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp319 miliar (71,06 persen). Pajak yang dipungut provinsi bakal didistribusikan ke kabupaten/kota dengan skema split bill. Sejak Januari, Kaltim sudah menyalurkan sekitar Rp800 miliar.
PENAJAM – Langkah penting ini di tengah kondisi keuangan daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Mudyat menegaskan, pemerintah daerah saat in tengah fokus melakukan restrukturisasi dan pembenahan manajemen terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk PT Benuo Taka Wailawi (BTW), agar lebih efektif dalam memberikan sumbangsih bagi pembangunan daerah. “Sebetulnya instruksi kita untuk BTW dan juga perumahan lainnya itu sederhana, bagaimana mereka bisa memaksimalkan potensi yang ada untuk menghasilkan PAD. Karena selama ini kita belum lihat belum berjalan efektif,” ujarnya, ditemui usai membuka Festival Budaya Belian Adat Paser Nondoi, di Rumah Adat Kuta Rekan Tatau, Senin, (3/11/2025).
Bontang – Pemkot Bontang kembali menegaskan komitmennya menuju pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Melalui kerja sama strategis dengan Korea International Cooperation Agency (KOICA) dan Pemerintah Provinsi Jeju, Korea Selatan, Bontang akan menjadi salah satu kota percontohan dalam program hibah pengelolaan sampah berkelanjutan. Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menyampaikan rasa syukurnya atas kunjungan Tim Survei KOICA Indonesia, para ahli dari Korea, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Jeju dan Kementerian Lingkungan Hidup RI. Menurutnya, kehadiran rombongan ini menandai langkah penting dalam memperkuat kerja sama internasional di bidang lingkungan hidup. “Alhamdulillah, berkat rahmat dan izin Allah SWT, kita bisa berkumpul dalam semangat kolaborasi untuk menyambut kunjungan ini. Ini adalah momentum besar bagi Bontang dalam mewujudkan kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan,” ujar Neni dalam sambutannya, Senin (3/11/2025).