Menampilkan 2084 data.
Serapan APBD Kutai Timur (Kutim) 2025 yang hingga pertengahan November baru mencapai 45 persen patut menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan. Kondisi itu bukan sekadar persoalan administratif, tetapi menyangkut efektivitas tata kelola anggaran daerah yang berdampak langsung pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Jika dibiarkan menjadi pola tahunan, Kutim akan terus tertinggal dalam akselerasi pembangunan. Rendahnya serapan anggaran menunjukkan adanya masalah di berbagai tahap, mulai perencanaan, proses pengadaan, hingga pelaksanaan kegiatan. Beberapa tahun terakhir Kutim juga mencatat SiLPA yang cukup besar, menandakan banyak program tidak terserap optimal atau bahkan tidak berjalan. Padahal, kebutuhan pembangunan di Kutim masih sangat tinggi, mulai dari infrastruktur dasar, layanan pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan kualitas sumber daya manusia.
Samarinda – Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur Tahun 2026 merosot tajam sebesar Rp6,19 triliun dari proyeksi awal. Kondisi ini memaksa Pemprov Kaltim melakukan perampingan sejumlah pos anggaran yang dinilai tidak mendesak. Gubernur kalimantan Timur Rudy Mas’ud mengatakan, pemangkasan dilakukan untuk menjaga optimalisasi penggunaan anggaran sesuai kemampuan fiskal daerah. “Salah satu yang dirampingkan adalah perjalanan dinas dan belanja makan minum. Perjalanan dinas OPD dirampingkan sampai lebih 66 persen,” ujar Rudy, Senin (1/12). Ia mengakui perampingan anggaran akan berdampak pada sejumlah program yang belum dapat terakomodasi pada 2026 dan menyampaikan permohonan maaf atas konsekuensi yang timbul. Namun, Rudy menjamin standar pelayanan minimum masyarakat tetap terjaga. “Tiga sektor prioritas yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pelayanan dasar tidak berdampak pemangkasan. Bahkan sebagian akan kita tingkatkan,” tegasnya.
Balikpapan – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Balikpapan berupaya agar Balikpapan bisa mendapat bantuan pembiayaan. Baik dari pemerintah provinsi maupun pusat. Mengingat kondisi keuangan daerah pada 2026 merosot tajam dari rencana awal. Balikpapan kehilangan dana Transfer ke Daerah (TKD) hingga Rp1,05 triliun. Itu berdampak pada penundaan sejumlah proyek. Kepala BPKAD Balikpapan Agus Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya mengoptimalkan dana berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Walau memang ada keterbatasan. “Kami berharap kegiatan infrastruktur yang besar bisa dibiayai dari bantuan pusat dan provinsi,” katanya. Saat ini, pihaknya masih berusaha agar Balikpapan bisa mendapat perhatian lebih. Pihaknya berharap tahun depan, kementerian Keuangan memberi bantuan tambahan dana TKD. “Saat ini kami menghimpun dulu apa saja kegiatan infrastruktur besar untuk bisa dibiayai pusat,” bebernya.
Tanjung Redeb – Seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau akhirnya menyampaikan pendapat akhir dan menyetujui penetapan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam rapat paripurna yang digelar Minggu (30/11) malam di Ruang Rapat Paripurna DPRD Berau. Dua Raperda yang disahkan yakni Raperda tentang APBD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2026 serta Raperda Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rapat paripurna Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, didampingi Wakil Ketua I Subroto dan Wakil Ketua II Sumadi, serta turut dihadiri Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam penyampaian final, tujuh fraksi DPRD menyatakan persetujuan terhadap Raperda APBD 2026 yang disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Berau 2026 dan telah disinkronkan dengan RKP 2026 serta RKPD Provinsi Kaltim. Meski seluruh fraksi menyetujui, sejumlah catatan strategis turut mengemuka. Salah satunya menyangkut optimalisasi serapan anggaran di tengah kebijakan efisiensi.
Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama DPRD Berau resmi menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 sebesar Rp3,4 triliun. Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas menegaskan, anggaran ini diprioritaskan untuk memperkuat pelayanan dasar, memenuhi urusan wajib dan pilihan, serta mendukung penunjang pemerintahan. “APBD ini menjadi landasan kita dalam membangun daerah yang berorientasi pada pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya kepada Tribunkaltim.co, Senin (1/12). Setelah disetujui bersama, Raperda APBD 2026 akan dikirim ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim), paling lambat tiga hari kerja untuk dievaluasi sesuai amanat PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Bupati juga menanggapi pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD yang memuat catatan, kritik, dan usulan. Ia meminta seluruh kepala perangkat daerah menjadikan masukan tersebut sebagai penyemangat untuk meningkatkan kinerja.
Samarinda – DPRD dan Pemprov Kaltim menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Persetujuan bersama itu ditandatangi dalam Rapat Paripurna ke-47 yang digelar di Gedung D DPRD Kaltim, Minggu (30/11) malam. APBD 2026 disetujui sebesar Rp15 triliun, setelah sebelumnya dilakukan penyesuaian dan pemangkasan anggaran yang mencapai Rp6 triliun. Meski terjadi pengurangan yang signifikan, Pemprov Kaltim memastikan sejumlah program prioritas tetap berjalan. Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, seusai rapat paripurna menyampaikan bahwa pemangkasan anggaran dilakukan secara menyeluruh pada semua sektor pemerintah provinsi. “Semua dipangkas, semuanya. Tapi yang jelas TPP seluruh ASN dan PPPK aman,” tegas Rudy. Selain itu, ia memastikan bahwa Program Bantuan Pendidikan atau GratisPol Kaltim tetap berjalan sebagaimana direncanakan. “Program GratisPol juga insyaAllah berjalan sesuai harapan. Ini bagian dari ikhtiar kita untuk Kaltim,” ujarnya. Rudy menjelaskan bahwa pembahasan APBD tahun ini berlangsung lebih panjang.
Bontang – Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menegaskan komitmen menjaga kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) di tengah pengelolaan anggaran daerah 2026 yang diproyeksikan sebesar Rp1,9 triliun. Salah satu sikap tegas yang disampaikannya adalah menolak pemotongan Tambahan Pengahasilan Pegawai (TPP) ASN. Pernyataan tersebut disampaikan neni saat menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-54 di Kota Bontang, yang dihadiri ratusan ASN dari berbagai perangkat daerah. “Saya sudah sampaikan kepada Sekkot dan banggar DPRD, saya tidak mau TPP dipotong,” kata Neni, yang disambut tepuk tangan meriah dari para ASN. Menurut Neni, TPP bukan sekadar tunjangan, tetapi instrumen penting dalam menggairahkan ekonomi lokal. Ia menilai, sebagian besar RPP ASN dibelanjakan di Bontang, mulai dari kebutuhan sekolah anak, hingga belanja konsumtif yang menggerakkan sektor usaha mikro. “TPP itu tidak lari ke luar daerah. Banyak ASN menyekolahkan anaknya di Bontang, belanja di Bontang, usaha di Bontang. Artinya, uang itu berputar di masyarakat,” ucapnya.
Samarinda – Pemprov dan DPRD Kaltim akhirnya mengunci rancangan APBD 2026 senilai Rp15,15 triliun pada Minggu (30/11) malam, hanya beberapa jam sebelum batas waktu penetapan. Anggaran itu turun drastis setelah pemerintah pusat memangkas transfer ke daerah lebih dari Rp 6 triliun. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyebut postur anggaran yang disepakati masih harus melewati evaluasi Kementerian Dalam Negeri. “Setelah semua beres, barulah angka Rp15,15 triliun resmi jadi APBD Kaltim tahun depan,” ujarnya usai paripurna. Pemprov merombak seluruh pos anggaran menyesuaikan ruang fiskal yang menyempit. Namun sejumlah program dianggap tetap aman, termasuk TPP ASN dan PPPK, serta program Gratispol dan Jospol. Rudy menegaskan penurunan drastis dari pusat seharusnya menjadi momentum bagi Kaltim mengurangi ketergantungan pada dana transfer. “Doakan saja. Pemerintah mengupayakan agar PAD (Pendapatan Asli Daerah) bisa melesat,” katanya.
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Balikpapan harus menyesuaikan berbagai program pada 2026 setelah mengalami pemotongan anggaran cukup signifikan. Kepala Dinkes Balikpapan, Alwiati, menyebut anggaran dinasnya tergerus hingga Rp64 miliar. “Tidak ada dananya, bukan tidak dilanjut. Semua program tetap kami masukkan, tetapi penganggarannya bertahap,” ujarnya saat diwawancarai Tribun kaltim, Senin (1/12). Meski terjadi pengetatan, sejumlah program prioritas dipastikan tetap berjalan. Di antaranya, BPJS Kesehatan sebagai layanan dasar serta pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Timur yang masih masuk proyek strategis daerah. Selain itu, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan penanganan stunting tetap memperoleh porsi besar dalam alokasi anggaran tahun depan. Menurut Alwiati, pos anggaran yang paling terdampak adalah pengadaan alat kesehatan.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Penajam Paser Utara (PPU), Andi Singkerru, mengungkapkan bahwa sebanyak 66 usulan rehabilitasi dan pembangunan sekolah telah diverifikasi oleh pemerintah pusat untuk program 2026. Penajam – Andi Singkerru berharap, seluruh usulan tersebut dapat diakomodasi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) agar beban anggaran daerah dapat berkurang. “Tahun ini yang diverifikasi kan dari 70 usulan itu ada 66 yang masuk verifikasi dari pusat. Kita berharap semua 66 ini di-ACC oleh pemerintah pusat sehingga mengurangi beban di daerah,” ujarnya, Senin (1/12/2025). Menurut Andi, keterbatasan APBD membuat pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi anggaran pada program-program yang sifatnya paling vital.