Menampilkan 2026 data.
Balikpapan – Bapenda Kaltim mendorong perusahaan melakukan bea balik nama kendaraan bermotor kedua (BBNKB-II), mengingat Pemprov Kaltim telah melakukan pembebasan biaya alias gratis. Itu disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik Peningkatan Layanan Samsat. Kegiatan ini digelar UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Wilayah Balikpapan, Kamis (6/11). Kepala UPTD PPRD Wilayah Balikpapan Willie Havre Yulian mengatakan, proses BBNKB ini penting untuk kebutuhan di masa mendatang. Misal ada kejadian yang tak diinginkan dan lain bisa diketahui data pemilik baru. “Terutama untuk perusahaan penyewaan mobil silakan lapor,” katanya. Ini juga akan membantu proses santunan kecelakaan dari Jasa Raharja. Dengan data yang akurat memudahkan mencari alamat wajib pajak terbaru.
Tenggarong – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Ahmad Yani menerima kunjungan audiensi perwakilan tenaga kesehatan (nakes) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu Kabupaten Kukar, Rabu (5/11). Audiensi berlangsung di Ruang Komisi I DPRD Kukar ini para nakes yang hadir menyampaikan aspirasi mereka kepada Ketua DPRD Kukar terkait besaran gaji atau upah yang dinilai belum layak jika dibandingkan dengan beban kerja dan kebutuhan hidup. Selain itu, mereka juga menyoroti belum jelasnya regulasi pendukung di tingkat daerah yang mengatur status dan hak-hak PPPK paruh waktu. Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mengapresiasi atas inisiatif para tenaga kesehatan yang datang untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan aspirasi secara langsung. “Kami sangat mengapresiasi kedatangan para tenaga kesehatan Kukar ke DPRD untuk berdiskusi dan menyampaikan aspirasi. Persoalan besaran gaji yang dianggap belum sesuai ini tentu menjadi perhatian kita bersama,” ujar Ahmad Yani.
Sangatta – Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman, menyoroti rendahnya jumlah pelaku usaha sarang burung walet yang tercatat membayar pajak daerah. Menurutnya, dari ratusan bangunan walet yang tersebar di hampir seluruh kecamatan, hanya 44 wajib pajak yang tercatat melakukan pembayaran pajak secara online. “Padahal kalau dilihat, itu banyak. Dimana-mana ada sarang walet. Apakah waletnya memang enggak lagi bertelur? Nah, ini yang saya tidak paham,” ujar Ardiansyah usai menghadiri kegiatan Gebyar dan Reward Pajak Daerah Tahun 2025, Kamis (6/11). Menurutnya, sarang burung walet merupakan salah satu potensi besar yang bisa menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kutim. Karena itu, ia meminta agar dilakukan penelusuran lapangan hingga ke pelosok untuk memastikan kepatuhan para pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pajaknya. “Mungkin ini perlu digali lagi, kalau bisa harus ada tim yang memang menelusuri sampai ke pelosok-pelosok. Semua kecamatan di Kutim ini ada gedung-gedung walet. Perlu dicek kembali kemampuan dan ketaatan mereka untuk bayar pajak,” tegasnya.
Pemkab Kutim berpeluang mendapatkan pinjaman keuangan daerah hingga Rp2,5 triliun ke perbankan. Opsi itu muncul setelah adanya sinyal positif dari Kementerian Keuangan yang membuka peluang bagi daerah memanfaatkan skema pinjaman. Sangatta – Ketua DPRD Kutim, Jimmi mengatakan, pemerintah pusat membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk meminjam uang. Hal itu didasarkan pada dana kurang bayar dan kurang salur dari pemerintah pusat yang dimiliki Kutim. Berdasarkan data sementara, potensi tersebut mencapai lebih dari Rp1 triliun. “Potensi kita masih ada Rp1 triliun lebih. Nah itu bisa sampai 2,5 kali lipat untuk pinjaman. Jadi bisa Rp2,5 triliun,” ujar Jimmi, kemarin (6/11). Meski demikian, ia menegaskan bahwa wacana ini masih perlu kajian mendalam bersama pemerintah daerah, terutama terkait kemampuan fiskal Kutim dalam mengembalikan pinjaman tersebut.
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 diperkirakan anjlok tajam. Dari Rp9,89 triliun pada 2025, pemerintah memprediksi hanya sekitar Rp4,86 triliun tahun depan. Kalangan DPRD Kutim meminta pemerintah daerah tak lagi bergantung pada dana transfer pusat, dan mulai serius menggarap Potensi Asli Daerah (PAD). Anggota DPRD Kutim, Faizal Rachman, menilai penurunan anggaran menjadi momentum untuk memperkuat sumber pendapatan lokal. Meski secara asumsi PAD tahun depan meningkat menjadi Rp400 miliar dari rata-rata Rp300 miliar, ia menilai masih banyak sektor yang bisa dimaksimalkan. “Sebetulnya pendapatan asli daerah kita naik. Itu 400 miliar. Biasanya kan di angka 300 miliar,” kata Faizal, Selasa (4/11). Faizal menyoroti bahwa Kutim selama ini terlalu bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat.
Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tengah menyusun masterplan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) wilayah untuk memperkuat konektivitas internet di seluruh desa. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim, Ronny Bonar menjelaskan penyusunan masterplan ini ditargetkan rampung tahun ini. Dokumen itu akan menjadi acuan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di seluruh kecamatan dan desa. “Tahun ini harus selesai. Supaya nanti kita punya gambaran jelas wilayah mana yang sudah terlayani internet, mana yang belum,” ungkapnya. Ia menyebut, dari 139 desa yang ada di Kutim, seluruh kantor desa kini sudah memiliki akses internet. Namun, koneksi tersebut masih terbatas di titik-titik tertentu saja, seperti kantor desa, sekolah, Puskesmas, dan beberapa UPTD.
Bontang – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang mulai membuka peluang investasi dalam pengelolaan GOR Taman Prestasi di Keluarahan Bontang Lestari. Melalui skema Kemitraan Publik – Swasta (Public Private Partnership/PPP), kawasan tersebut ditargetkan menjadi pusat olahraga sekaligus ruang ekonomi kreatif yang terintegrasi. Ketua Tim Kajian Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi Kota Bontang dari Universitas Mulawarman, Rachmad Budi Suharto, mengatakan GOR Taman Prestasi memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan multifungsi. “Kami melihat GOR Taman Prestasi bisa menjadi aset strategis jika dikelola secara profesional. Pemerintah akan berperan sebagai fasilitator dan regulator, sementara pihak swasta diberi ruang mengelola dengan pendekatan bisnis yang efisien,” ujarnya, Kamis (6/11/2025).
Bontang – Pemkot Bontang terus mematangkan pendataan warga miskin sebagai dasar intervensi program sosial. Hingga saat ini, progres pendataan sudah mencapai sekitar 80 persen. Hal itu diungkapkan Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris. Menurutnya, proses pendataan yang dilakukan secara serentak di seluruh kelurahan ini akan rampung sekitar 10 November 2025. Setelah pendataan selesai, data akan diverifikasi dan divalidasi bersama oleh seluruh pihak terkait, termasuk Bapperida, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dissos-PM), serta kelurahan. “Kami akan olah kembali, periksa ulang sama-sama. Semua hadir agar validasi benar-benar akurat,” kata pejabat yang akrab disapa AH ini. Ia menegaskan, pendataan dilakukan berdasarkan kondisi riil keluarga di lapangan. Sesuai dengan enam kriteria kemiskinan yang ditetapkan Kementerian Sosial (Kemensos). Data tersebut nantinya akan digunakan sebagai acuan utama dalam menyalurkan bantuan dari APBD maupun Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) perusahaan.
Penajam – Direktur Perumda Danum Taka, Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Rasyid menegaskan bahwa pihaknya mendukung langkah Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, dalam mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berkontribusi lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rasyid menjelaskan, khusus pada sektor air minum, selama empat tahun terakhir laba Perumda Danum Taka atau PDAM tidak disetorkan sebagai PAD. Hal tersebut merupakan kebijakan kepala daerah agar laba perusahaan dialokasikan untuk kepentingan masyarakat. “Perumda Danum Taka tentu memberikan dukungan terhadap upaya Bupati PPU mendorong kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah. Selama empat tahun terakhir, laba PDAM dibekukan untuk kepentingan masyarakat sesuai kebijakan kepala daerah,” jelasnya.
Samarinda – Penertiban pedagang kaki lima (PKL) oleh Satpol PP Samarinda di kawasan taman dan halaman Masjid Islamic Center, mendapat respons dari dewan. Salah satunya datang dari Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Aris Mulyanata, yang menilai bahwa Satpol memiliki kewenangan dalam menegakkan peraturan daerah (Perda). “Salah satu Tupoksi Satpol PP itu penegakan Perda. Kalau mereka tidak menegakkan aturan, tentu akan berpengaruh pada kinerjanya. Jadi memang mereka harus bekerja sesuai tugasnya,” ujar Aris, Kamis (6/11). Namun, Aris menilai, persoalan PKL di Samarinda bukan hanya soal penegakan, tapi juga soal penataan. Politisi PKB itu meminta agar Pemkot mencari solusi agar pedagang tetap bisa berjualan di tempat yang diperbolehkan tanpa melanggar aturan.