Menampilkan 2026 data.
Penajam – DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengesahkan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026, melalui Sidang Paripurna Minggu (30/11). Sidang ini dipimpin oleh Ketua DPRD PPU, Raup Muin, serta dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan OPD, camat, lurah, dan perwakilan desa. Raup Muin menegaskan, kondisi fiskal daerah tahun 2026 menghadapi tekanan serius. Penurunan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat menjadi tantangan utama yang harus diantisipasi bersama oleh pemerintah daerah dan legislatif. Politisi Partai Gerindra itu juga menegaskan, Kabupaten PPU yang berperan sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), masih sangat bergantung pada dana transfer tersebut. Karena itu, DPRD meminta agar semua kebijakan penganggaran dilakukan secara cermat dan penuh kehati-hatian agar belanja publik tetap berjalan optimal.
Tenggarong – DPRD Kabupaten Kukar merampungkan Rapat Paripurna ke-23 Masa Sidang I dengan acara Penyampaian Nota Keuangan Pemkab Kukar terhadap Raperda APBD Kabupaten Kukar TA 2026, Jumat (7/11) malam. Rapat Paripurna berlangsung secara maraton ini dipimpin Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, didampingi Wakil Ketua I, Abdul Rasid, dan Wakil Ketua III, Aini Farida beserta anggota DPRD Kukar secara kuorum . Sementara itu perwakilan Pemkab dihadiri Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin bersama perwakilan perangkat daerah dan unsur Forkopimda. Rampung Paripurna ke-23 dilanjutkan Paripurna ke-24 dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan Pemkab Kukar atas Raperda tentang APBD Kabupaten Kukar TA 2026. Selanjutnya Paripurna ke-25 dengan agenda tanggapan dari Pemkab Kukar. Dalam penyampaian Nota Keuangan oleh Wabup Rendi, diketahui proyeksi APBD Kukar 2026 senilai Rp7,35 triliun. Dalam penjelasannya kepada awak media, Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani mengatakan bahwa pihaknya telah bekerja dengan konsistensi aturan mekanisme yang berlaku.
Ujoh Bilang – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menanggapi aksi demonstrasi mahasiswa anti korupsi yang digelar di depan Kantor Kejati Kaltim pada 23 Oktober lalu terkait dugaan mark up anggaran dan isu mangkraknya pembangunan Bandara Ujoh Bilang. Ia menjelaskan bahwa istilah mangkrak tidak tepat digunakan karena pembangunan masih terus berjalan. “Sekarang mangkrak, kosakata kalau di dalam kamus Bahasa Indonesia sesuatu yang sudah dibangun setengah dan tidak dilanjuti, ini kan bukan begitu, prosesnya terus berjalan,” ujarnya saat diwawancarai usai RPJMD Kamis (6/11/2025). Terkait dugaan mark up, Kepala Dinas PUPR Mahulu, Didik Subagya menegaskan bahwa anggaran proyek selama tiga tahun anggaran mencapai Rp205 miliar dan seluruhnya sudah diaudit.
Tenggarong – DPRD Kabupaten Kukar merampungkan Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan Rancangan APBD (RAPBD) 2026, Jumat (7/11) malam lalu. Setelah penyampaian Nota Keuangan yang disampaikan oleh Wakil Bupati (Wabup) Kukar, Rendi Solihin, kepada unsur Pimpinan DPRD Kukar, dilanjutkan dengan penyampaian Tanggapan Fraksi-fraksi DPRD Kukar atas Nota Keuangan RAPBD 2026. Untuk tanggapan dari Fraksi PKB-PKS disampaikan oleh Desman Minang Endianto. Dalam penjelasannya, Desman berharap ke depan semua yang termuat dalam APBD 2026 kegiatan yang dilakukan harus langsung menyentuh kepada masyarakat dan skala prioritas.
Samarinda – Kasus kaburnya belasan tahanan dari sel Polsek Samarinda Kota belum lama ini mematik perhatian publik karena kondisi markas kepolisian di Jalan Bhayangkara itu dinilai tidak memenuhi standar untuk kantor operasional maupun ruang tahanan. Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, pun mendukung langkah Wali Kota Samarinda, Andi Harun, yang berkomitmen membantu relokasi dan pembangunan kantor baru Polsek Samarinda Kota. “Status bangunan itu cagar budaya, otomatis tidak bisa dilakukan perubahan. Kepolisian perlu mencari lahan pengganti, sementara Pemkot (Pemerintah Kota) bantu lewat dukungan hibah,” ujar Deni. Relokasi dinilai sebagai langkah paling realistis, mengingat tata letak bangunan sekarang tidak mendukung keamanan tahanan. Pos penjagaan berada di bagian depan, sedangkan sel tahanan di belakang, sehingga pengawasan tidak berjalan optimal.
Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Dinas Perdagangan (Disdag) tengah menyiapkan sistem pendaftaran dan verifikasi pedagang Pasar Pagi berbasis digital. Langkah ini menjadi bagian dari kebijakan Walikota Samarinda, Andi Harun, yang menegaskan bahwa relokasi dan peresmian Pasar Pagi baru hanya akan dilakukan setelah seluruh pedagang terverifikasi secara resmi. Kepala Dinas Perdagangan Samarinda, Nurrahmani, menjelaskan bahwa proses verifikasi dilakukan melalui aplikasi khusus yang sedang dikembangkan bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Samarinda. “Beliau (Walikota) menginginkan semua pedagang Pasar Pagi yang memang real itu mendaftar lewat aplikasi, yang sedang digodok dengan Kominfo bersama kami. Kami memasukkan data, mereka membuatkan aplikasinya, dan dalam waktu dekat insyaAllah bisa terealisasi,” jelas Yama, sapaan akrabnya.
Balikpapan – Kebijakan pemerintah pusat untuk memangkas dana Transfer Ke Daerah (TKD) pada akhirnya memberikan dampak signifikan terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah daerah. Bukan sebatas kegiatan yang sudah direncanakan, namun juga realisasi dari aspirasi atau keluhan masyarakat pun terancam merasakan dampaknya. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Japar Sidik. Dia menyebut, kebijakan tersebut memberikan dampak langsung hingga ke pembangunan di tingkat masyarakat. Japar menuturkan, pemotongan TKD secara otomatis akan memengaruhi kemampuan keuangan daerah dalam membiayai sejumlah kegiatan prioritas.
Tana Paser – Penanganan infrastruktur jalan nasional di Kabupaten Paser dipercepat oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim agar bisa dimanfaatkan masyarakat secara maksimal. Seperti yang sementara ini berjalan yaitu rehabilitasi ruas Jalan Batu Aji Kuaro, tepatnya pada segmen jalur dua Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Kamis (6/11/2025). Areal ini sebelumnya menjadi sorotan warga dikarenakan kerusakan jalan yang cukup parah, sehingga membuat kendaraan sulit melintas. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK-1.2 Ruas Kuaro Batu aji) Muhammad Idris, menyampaikan bahwa perbaikan Jalan Batu Aji-Kuaro sementara proses pengerjaan dengan masa pelaksanaan 170 hari kerja sejak 15 Juli hingga 31 Desember 2025. "Progres pengerjaan sudah mencapai 71,65 persen, ritme pekerjaan kami jaga agar bisa selesai tepat waktu, bahkan jika memungkinkan lebih cepat dari target," terang Idris.
Sendawar – Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kubar terus memperkuat sinergi antara instansi dan mewujudkan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang tertib, transparan, serta akuntabel. Dua hari lalu, BPN bersama Kodim 0912/Kubar dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Samarinda melaksanakan kegiatan koordinasi aset BMN di wilayah Kubar. Kepala BPN Kubar, Zulkipli mengatakan, kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi serta merumuskan langkah-langkah strategis daalm penataan dan penertiban aset milik negara. “Khususnya yang berada di bawah penguasaan masing-masing instansi. Melalui koordinasi yang intensif, diharapkan sinergi antar lembaga pemerintah dapat memperkuat tata kelola aset negara agar lebih efektif dan efisien,” ujarnya, Rabu (5/11).
Samarinda – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi pelajar di Kota Tepian kini sudah dijalankan melalui 20 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi. Dapur SPPG Bugis di Go Mall, Jalan Bhayangkara salah satunya, kini mulai beroperasi dan melayani pelajar, salah satunya di SDN 002 yang letaknya tidak jauh dari dapur tersebut. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda masih menargetkan 73 dapur untuk menjangkau hingga 135 ribu siswa-siswi, dengan sistem pemantauan stok dan menu secara digital. “Kami telah membentuk Satgas (Satuan Tugas) Percepatan Pelaksanaan MBG dan berkoordinasi secara intensif dengan semua stakeholder,” kata Andi Harun usai mengunjungi SDN 002, Kamis (6/11).