Menampilkan 2084 data.
SAMARINDA – Ketua Sementara DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri memimpin rapat paripurna dengan dua agenda utama, yakni Nota Penjelasan Wali Kota terhadap Raperda APBD 2025 dan penetapan APBD Perubahan 2024. Alwi mengatakan, sebelumnya Raperda ini sudah melalui pembahasan yang intensif. Mulai dari rapat antara Banggar DPRD Balikpapan, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), dan OPD di lingkungan Pemkot Balikpapan. Lalu tertuang dalam kesepakatan KUA PPAS. Teranyar pembahasan Raperda berlanjut dengan Rapat Paripurna Nota Penjelasan Wali Kota Selasa (1/10). Namun tahapan masih panjang. Setelah ini setiap Fraksii akan melihat secara rinci dan memberikan pemandangan umum. “Ini termasuk saran, masukan, dan rekomendasi kepada Pemkot Balikpapan guna memperbaiki kinerja,” katanya. Selanjutnya Rapat Paripurna Jawaban Wali Kota atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi.
UJOH BILANG – Ketua Sementara DPRD Mahakam Ulu (Mahulu), Devung Paran, menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2024 tetap akan disahkan. Namun, pengesahan tersebut mengalami penundaan karena beberapa pertimbangan penting. Saat dikonfirmasi, Devung menyampaikan bahwa salah satu alasan utama penundaan ini adalah terkait waktu penerimaan surat dari Bupati Mahulu. “Surat dari Bupati tertanggal 6 September, tapi baru kami terima pada tanggal 17 September. Saat surat diterima, saya sedang berada di Long Pakaq atau Kecamatan Long Pahangai,” jelasnya, Minggu (29/9).
SAMARINDA, TRIBUN - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mencatat terjadi kenaikan signifikan untuk jumlah kendaraan bermotor baru sepanjang 2024 ini. Kepala Bapenda Kaltim, Ismiati, menyebutkan penambahan kendaraan baru mengalami peningkatan hingga 100 persen yang didorong oleh adanya Ibu Kota Nusantara (IKN). “Penduduk kita ada 4 juta lebih dan dari data kita, saat ini kendaraan bermotor sudah berjumlah 3,2 juta,” beber Ismiati saat dikonfirmasi. Bahkan ungkapnya, Kaltim mengalami surplus Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) karena banyaknya kendaraan baru di 2024. “Capaian kita sudah 71 persen dari target Rp1,5 triliun. Jadi memang surplusi,” ungkapnya.
Tenggarong - Bupati Kukar, Edi Damansyah menyerahkan bantuan pangan dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem 2024 Termin I untuk wilayah Kecamatan Tenggarong, di halaman Kantor Kecamatan Tenggarong, akhir pekan tadi. “Pemkab Kutai Kartanegara terus berupaya menekan angka kemiskinan di 2024 agar turun sebesar 0,11 persen menjadi 7,5 persen dibanding tahun 2023 yang lalu sebesar 7,61 persen,” kata bupati Edi Damansyah Menurutnya dari sisi program, Kukar menargetkan untuk menuntaskan kinerja Pemerintah daerah yang sudah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) semestinya diselesaikan di tahun 2026, dipercepat menjadi tahun 2024. Pengentasan kemiskinan kata Edi, menjadi program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bersamaan dengan upaya menanggulangi stunting, pengendalian inflasi, pemenuhan kebutuhan masyarakat, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), peningkatan struktur jalan, dan 23 program dedikasi ‘Kukar Idaman’.
PENAJAM – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar Rapat Evaluasi dan Percepatan Penyaluran Anggaran Dana Desa (ADD) di Aula Kantor Bupati PPU, Rabu (25/9). Rapat ini bertujuan mendorong perangkat desa agar segera mengatasi kendala teknis dalam pencairan dana desa tahap kedua. Kepala DPMD PPU, Tita Deritayati menyatakan, pihaknya siap mendampingi desa-desa dalam rangka percepatan pencairan dana desa tahap dua. “Usai rapat evaluasi ini, diharapkan desa dapat segera melakukan percepatan dalam melengkapi persyaratan pencairan ADD,” ujarnya usai kegiatan. “Total ada 16 desa yang belum menyelesaikan pencairan dana desa tahap kedua. Yakni, tujuh desa di Kecamatan Babulu, tujuh desa di Kecamatan Sepaku, serta masing-masing satu desa dari Kecamatan Penajam dan Kecamatan Waru,” sambungnya.
KALTIMPOST.ID, PENAJAM - Unsur pimpinan definitif DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) telah terbentuk. Lembaga legislatif tersebut dipimpin Raup Muin dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), sebagai pemenang dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2024. Dia didampingi Wakil Ketua I Syahrudin M Noor dan Wakil ketua II Andi Muhammad Yusuf. Penetapan ini dilaksanakan melalui Rapat Paripurna DPRD PPU, dengan agenda Pengucapan Sumpah atau Janji Pimpinan DPRD Kabupaten PPU, Masa Jabatan 2024-2029, di Gedung Paripurna DPRD PPU, Senin (30/9/2024). Tampak hadir dalam agenda itu, Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten PPU, Muhammad Zainal Arifin, bersama Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU, Tohar serta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan tokoh masyarakat PPU.
TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau Ahmad Rifai mendukung penuh penggunaan dana darurat kepada masyarakat yang terdampak banjir di Kampung Suaran. Ia mengatakan, dalam setiap anggaran, eksekutif dan legislatif selalu sepakat untuk menyediakan dana darurat atau Biaya Tidak Terduga (BTT). “Memang dalam setiap tahapan anggaran kita selalu ada namanya dana untuk belanja tak terduga, harus kita siapkan,” ujarnya. “Hal seperti ini kita dukung penuh sama seperti Pjs Bupati Berau yang ada sekarang bisa mengambil kebijakan itu, karena anggarannya sudah ada,” sambungnya. Politisi senior dari PPP tersebut juga mendukung adanya penggunaan dana darurat tersebut. Karena banjir di Kampung Suaran memang tidak terduga. “Kita mendukung penuh, untuk masyarakat. Memang kondisi ini tidak terduga, banjir di Suaran itu, masyarakat butuh bantuan,” jelasnya.
Samarinda – Pernyataan itu ditegaskan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim Agus Hari Kesuma (AHK) saat memberi arahan dalam pelaksanaan Rapat Kerja (Raker) KONI Kaltim di Hotel Mercure, Jalan Mulawarman, Samarinda, Sabtu (24/2). Uang yang dimaksud AHK adalah bonus untuk para atlet peraih medali di Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI/2024 Aceh-Sumatra Utara (Sumut) nanti. Untuk diketahui, KONI Kaltim mengusulkan ke Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik agar para peraih medali emas di PON 2024 bisa diganjar Rp300 juta. Pernyataan tersebut sontak disambut tepuk tangan dan sorak-sorai meriah para hadirin yang terdiri dari pengurus KONI Kaltim, perwakilan pengurus KONI kabupaten/kota, delegasi pengurus provinsi (pengprov) cabang olahraga (cabor), dan badan fungsional. Ya, mereka seolah mengamini apa yang disampaikan pria yang akrab disapa Agus tersebut.
Bontang – Pemprov Kaltim terus mengintensifkan sejumlah pajak daerah. Upaya itu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satunya lewat pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB). Demi memaksimalkan rencana itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim menggelar forum Konsultasi Publik di Hotel Novotel Balikpapan, senin (30/9). Pertemuan itu membahas terkait pelayanan pemungutan PKB dan sosialisasi Pergub Nomor 38 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Kegiatan itu merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dan mendengarkan aspirasi masyarakat serta para wajib pajak.
SEBANYAK 1.992 Rukun Tetangga (RT) di Kota Samarinda beradu kreativitas dalam ajang bergengsi Probebaya Award 2024 di Plenary Hall Samarinda, Sabtu (21/9). Program ini memang bertujuan untuk mendorong semangat gotong royong dan inovasi dalam membangun lingkungan di tingkat RT. Probebaya, Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang digagas Wali Kota Samarinda Andi Harun dan Wakil Wali Kota Rusmadi Wongso, mengalokasikan dana sebesar Rp100 juta setiap tahun untuk setiap RT guna mendukung pembangunan di lingkungan mereka.