Menampilkan 2084 data.
SENDAWAR – Pemkab Kubar mengalokasikan anggaran sebesar Rp88 miliar untuk mendukung empat sektor utama pertanian. Yakni tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan penyuluhan. Sekretaris Dinas Pertanian Kubar Sukorilawan mengungkapkan, anggaran Rp88 miliar tersebut dialokasikan melalui APBD Kubar 2024. “Alokasi anggaran ini bertujuan meningkatkan hasil pertanian. Pemkab Kubar mendukung petani dengan memberikan bantuan bibit, pupuk, dan penyuluhan demi menyukseskan program pertanian di Kutai Barat,” terangnya. Bantuan-bantuan yang diberikan tersebut meliputi bibit tanaman pangan seperti jagung, sayuran, dan palawija. Di sektor perkebunan, dinas telah mendistribusikan bibit karet dan kelapa sawit. “Sedangkan untuk sektor peternakan, bantuan berupa bibit sapi, kambing, babi, serta ayam buras dan ayam bukan ras juga telah diberikan,” ungkapnya, Jumat (4/10).
SAMARINDA – Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang (DPUPR Pera) Kaltim Runandar melalui PPK Pembangunan Drainase Jalan MT Haryono Aditya mengatakan bahwa pembangunan ini akan berdampak pengurangan banjir di simpang empat tersebut. Drainase itu nantinya terkoneksi dengan drainase yang dibuat oleh Tim SDA Pemkot Samarinda di Jalan P Suryanata. “Pemprov Kaltim berkoordinasi dengan Pemkot Samarinda untuk menuntaskan drainase Jalan P Suryanata dan terkoneksi dengan drainase di Jalan MT Haryono,” ucapnya, Jumat (4/10). Dia merinci dengan anggaran Rp2,1 miliar dari APBD 2024 Kaltim, pihaknya mampu membangun drainase dengan konstruksi beton sepanjang 100 meter, lebar 3 meter dan ketinggian/kedalaman 2,2 meter. Dengan metode precast setengah tinggi saluran, kemudian dilanjutkan pengecoran setempat untuk dinding dan plat atasnya dan dilengkapi besi penutup manhole yang akan dipasang setelahnya.
BONTANG – Rapat koordinasi internal di lingkup Pemkot Bontang langsung dipimpin oleh Pjs Wali Kota Bontang Munawar, Senin (30/9). Pada kesempatan ini, Munawar menyoroti terkait banyaknya program Bimtek yang terjadi. Berdasarkan pengamatan Kaltim Post dalam rapat tertutup itu, Munawar mengaku kaget dengan kondisi tersebut. “Di hari pertama kerja sebagai Pjs (Wali Kota), saya sudah disodorkan 10 telaah staf,” kata Munawar. Ia pun dengan lantang tidak akan membubuhkan tanda tangan terkait itu, jika telaah menyangkut output dari kegiatan itu tidak matang. Sebab anggaran sekitar Rp160 miliar digunakan untuk Bimtek. Apalagi pelaksanaan Bimtek dilakukan ke luar daerah. “Bontang saat ini sudah dikenal dengan Kota Bimtek oleh publik,” ucapnya. Ia pun akan melakukan evaluasi secara internal. Menurutnya, evaluasi menyasar adanya pengaturan ritme. Kegiatan pun tetap dapat dilakukan. Mengingat postur anggaran yang telah disetujui bersama. “Hanya harus melihat lagi kondisinya, sehingga tujuan Bimtek itu dapat tepat sasaran,” tutur dia.
PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar sosialisasi Instruksi Bupati PPU Nomor 10 Tahun 2023 terkait penetapan bukti elektronik, pada proses pengadaan barang/jasa. Hal itu menjadi syarat wajib verifikasi pembayaran, sekaligus transparansi penggunaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU, yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah PPU (BKAD) bersama Kepala Bagian Barang dan Jasa (Barjas) bertempat di Aula Lantai III Kantor Setkab PPU. Sekretaris Daerah (Sekda) Tohar saat membuka sosialisasi menyampaikan bahwa instruksi tersebut wajib dipahami setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), karena menjadi bagian dalam penilaian dan kepatuhan pelaporan keuangan daerah. “Sosialisasi bukti elektronik ini tentu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pengendalian, kaitannya dengan pelaksaanaan program dan kegiatan yang telah tertuang dalam APBD, baik APBD murni maupun APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024,” ungkapnya Selasa (1/10/2024).
PENAJAM – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tengah mempersiapkan program revitalisasi Taman Bunga Rozeline dengan tujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi pengunjung, terutama anak-anak. Kepala Disperkimtan PPU Riviana Noor menerangkan, bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU telah menyiapkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2024 untuk melakukan pembangunan pagar di sekitar kolam ikan yang menjadi salah satu daya tarik utama dari taman tersebut. “Langkah ini diambil untuk melindungi pengunjung dan memastikan keselamatan mereka, khususnya anak-anak yang bermain di area taman,” kata Pipin sapaan akrab Riviana Noor, Senin (30/9).
BONTANG – Anggota DPRD Bontang, Heri Keswanto, mendorong Pemerintah Kota Bontang untuk segera menyediakan kapal sekolah bagi pelajar yang tinggal di pulau-pulau sekitar Bontang, seperti Selangan, Tihi-Tihi, Melahing, dan Gusung. Menurut Heri, fasilitas ini penting untuk mengatasi masalah putus sekolah yang masih banyak terjadi di wilayah pesisir. Ketua Fraksii Gerindra DPRD Bontang ini menyatakan, pendidikan di kawasan tersebut memerlukan perhatian khusus agar kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat meningkat. “Saya banyak menerima keluhan dari orangtua di wilayah pesisir. Mereka kesulitan menyekolahkan anaknya di darat karena kendala ekonomi, terutama terkait biaya transportasi,” ungkap Heri saat ditemui Tribunkaltim, Selasa (1/9/2024).
UJOH BILANG, TRIBUN – Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setkab) Mahakam Ulu (Mahulu), Kristina Tening, menekankan pentingnya komitmen bersama dalam perencanaan anggaran yang berkualitas. Ia menyebutkan bahwa keterlambatan dalam menyelesaikan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bisa berdampak pada hasil yang kurang maksimal. Menurutnya, keterlambatan dalam menyelesaikan perencanaan anggaran sering kali membuat kualitas hasilnya tidak sesuai harapan. Kristina menjelaskan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seharusnya memiliki komitmen bersama dalam menyelesaikan RKA dan DPA tepat waktu agar dapat disampaikan Ke Bapeda tanpa tergesa-gesa.
SENDAWAR – Penyalaan listrik di 11 kampung ini meliputi 9 kampung di Kecamatan Damai. Yakni Kampung Besiq, Bermai, Muara Niliq, Mantar, Muara Nyahing, Lumpat Dahuq, Kelian, Muara Tokong, dan Kampung Muara Bomboi. Dua kampung lainnya berada di Kecamatan Nyuatan, yaitu Kampung Intu Lingau dan Lakan Bilem. Bupati Kubar FX Yapan mengungkapkan, pembangunan jaringan listrik di Kubar sebelumnya terkendala minimnya infrastruktur. Karena itu, selama dua periode kepemimpinannya, Pemerintah Daerah (Pemda) fokus membangun jalan dan jembatan ke seluruh kecamatan dan kampung. Menurutnya, saat ini 70 persen desa (kampung) sudah terkoneksi dengan jalan dan jembatan yang berstatus jalan mantap. Sehingga PLN bisa masuk karena akses jalan sudah bagus. “Saya berharap masyarakat dapat memanfaatkan listrik untuk kebutuhan produktif guna meningkatkan perekonomian,” harapnya.
UJOH BILANG, TRIBUN – Inspektur Inspektorat Mahakam Ulu (Mahulu), Budi Gunarjo Ompusunggu, mengakui adanya penyelewengan anggaran di tiga kampung, yaitu Kampung Long Apari, Long Lunuk Baru, dan Long Hurai. Permasalahan ini terungkap setelah pihak Inspektorat melakukan auditi mendalam, khususnya di Kampung Long Hurai, sementara audit di dua kampung lainnya akan menyusul. “Yang sudah kami audit itu Kampung Long Hurai bersama Tipikor dari Polres. Kalau nominal angkanya saya tidak hafal ya,” katanya saat ditemui awak media. Audit ini turut melibatkan Tim Tipikor dari Polres Mahulu, dengan fokus anggaran tahun 2020/2021, baik dari APBD Mahulu maupun APBN. Dari hasil audit sementara, pihak aparatur kampung bersedia mengembalikan anggaran yang diselewengkan ke kas daerah. Namun, ia belum merinci nominal anggaran yang disalahgunakan. “Mereka siap untuk mengembalikan,” ucapnya.
SAMARINDA – Terpantau sejumlah spanduk bertuliskan ancaman menutup jalan terpasang di beberapa titik jalan, salah satunya depan alat pemberi isyarat lalu lintas simpang empat Jalan P Suryanata menuju Jalan Nusyirwan Ismail, Selasa (1/10). Imbas belum tuntasnya pembayaran ganti rugi terhadap sejumlah lahan warga yang dipakai pemerintah untuk membangun akses tersebut medio 2013 lalu. Pada 2023 lalu, Pemprov Kaltim sempat menyerahkan ganti rugi kepada beberapa warga yang memiliki hak atas tanah di akses jalan lingkar tersebut. Namun, rupanya belum tuntas. Kabid Bina Marga DPUPR Pera Kaltim Hariadi Purwatmoko mengaku sudah mengetahui adanya spanduk tersebut. Dari pembayaran yang telah dilakukan 2023 lalu, masih ada sejumlah warga yang belum tuntas. “Masih ada sisa lokasi yang berkasnya belum atau telat masuk ke kami, waktu itu,” ungkapnya, Selasa (1/10). Pada tahap pertama, memang hanya warga yang berkasnya lengkap yang dapat diproses, sehingga bagi berkas warga yang menyusul dimasukkan tahap kedua. Merujuk data yang dihimpun, total bidang tanah yang belum diberi ganti rugi 68 bidang, dengan luas 6,7 hektar. “Waktu itu belum bisa kami proses untuk pengadaan tanahnya,” tegasnya.