Menampilkan 2026 data.
BONTANG - Pengesahan APBD Perubahan 2024 ditarget dilakukan sebelum pelantikan anggota DPRD Kota Bontang terpilih periode 2024-2029. Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, mengatakan pengesahan APBD Perubahan akan dioptimalkan sebelum masa jabatan DPRD periode 2019-2024 berakhir. Jika harus menunggu pelantikan anggota DPRD Bontang periode 2024-2029, dinilai akan menelan waktu cukup lama. Lantaran harus menunggu pimpinan DPRD yang baru dan terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan (AKD) baru bisa kembali dibahas "Kami usahakan paripurnakan menjadi Perda secepatnya sebelum masa jabatan dewan lama berakhir," kata dia.
Tanjung Redeb - Pemerintah Kabupaten Berau berkomitmen untuk terus memenuhi kebutuhan utama masyarakat. Seperti pembangunan jalan di Kampung Merancang Ilir, Kecamatan Gunung Tabur, yang terus berproges. Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, di sela kunjungan kerja membuka turnamen minisoccer di Merancang Ilir, meninjau langsung pembangunan jalan yang dikerjakan dengan sistem cor beton atau rigid pavement tersebut. Tahun ini Pemkab Berau menggelontorkan anggaran kurang lebih Rp1,377 miliar. Pekerjaan ini akan kembali diusulkan untuk dilanjutkan tahun 2025 mendatang.
SAMARINDA – Jaksa Penuntut Umum KPK menilai Rachmat Fadjar dan Riado Sinaga, terbukti menerima sejumlah upeti dari rekanan yang mendapat proyek di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) I, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim. Tuntutan pun dilayangkan komisi antirasuah untuk keduanya, Kamis (1/8). Di depan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Samarinda, Jaksa KPK mengungkapkan, pada 2023 keduanya memungut fee dari proyek jalan yang ditangani PT Fajar Pasir Lestari (FPL) milik Abdul Ramis dan Nono Mulyanto lewat tiga perusahaannya, CV Baja Sari, CV Himawan Bhakti, serta CV Dua Putra.
PENAJAM - Sebagai acuan untuk melakukan afirmasi, integrasi, dan sinergi pembangunan guna mewujudkan situasi masyarakat desa yang sejahtera, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) menggelar kegiatan pemutakhiran hasil pendataan Indeks Desa Membangun (IDM) . Kegiatan yang dihelat di aula lantai III Kantor Bupati PPU ditandai dengan penandatanganan Berita Acara IDM oleh Pj Bupati PPU Makmur Marbun, Rabu (31/7). Turut hadir dalam kegiatan itu Pj Ketua TP-PKK PPU Linda Romauli Siregar. Makmur Marbun mengatakan, IDM menjadi hal yang penting. Sebab menjadi alat ukur status perkembangan desa sebagai bagian dari penyusunan rekomendasi kebijakan yang diperlukan. Untuk terwujudnya kondisi masyarakat desa yang sejahtera, adil, dan mandiri.
PEMKOT Samarinda dinilai belum maksimal dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata. Hal ini terlihat jelas dari gelaran konser musik Sheila On 7 di Stadion Utama Palaran beberapa waktu lalu. Meski event berskala besar ini berhasil menarik ribuan penonton dari berbagai daerah dan berpotensi meningkatkan perekonomian lokal, namun potensi pendapatan daerah yang seharusnya bisa didapatkan justru menguap begitu saja. Pasalnya, pengelolaan parkir selama konser tersebut tidak dilakukan oleh pemerintah kota, melainkan diserahkan sepenuhnya kepada pihak penyelenggara. Menurutnya, dengan mengelola parkir, pemerintah kota bisa mendapatkan tambahan pendapatan yang cukup signifikan. Mengingat tingginya minat masyarakat untuk menyaksikan konser tersebut berpotensi menghasilkan pendapatan dari sektor parkir yang signifikan.
TANA PASER – Bupati Paser, Fahmi Fadli melantik dan mengukuhkan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa (Kades) dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Paser. Pelantikan dan pengukuhan diikuti 139 Kades dan 731 Anggota BPD, yang berlangsung di GOR Tapis, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Kamis (1/8/2024). Kegiatan yang dilaksanakan merupakan implementasi dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. “Dalam aturan itu, masa jabatan Kades diperpanjang menjadi 8 tahun dan hanya boleh menjabat 2 periode. Ini berbeda dengan aturan sebelumnya, yaitu masa jabatan 6 tahun dan secara normatif bisa menjabat 3 periode,” terang Fahmi.
DALAM kesempatan yang sama, Bupati Paser, Fahmi Fadli meminta agar seluruh Kepala Desa (Kades) untuk melakukan inovasi sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing desa. Setiap desa juga memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga Kades dan BPD dituntut untuk mampu mengeksplorasi, memanfaatkan, dan mengelola potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki. Salah satunya dengan mengembangkan potensi kearifan lokal secara kreatif dan inovatif, agar meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. “Meskipun setiap desa punya kewenangan masing-masing dalam mengatur pemerintahannya, saya minta tetap harus bisa sinergi dengan program Pemkab Paser, Provinsi Kalimantan Timur, serta Kementerian dan Lembaga Republik Indonesia,” pesan Fahmi.
SERAGAM sekolah gratis yang dinanti masyarakat Kota Bontang akan mulai dibagikan secara bertahap, pada Sabtu (3/8/2024). “Sabtu ini sudah mulai dibagikan,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang, Bambang Cipto Mulyono, Kamis (1/8/2024). Bambang menjelaskan, seragam yang dibagikan dahulu adalah pakaian putih untuk pelajar SD dan biru untuk SMP. Sementara untuk seragam batik dan perlengkapan lainnya yang masuk dalam item seragam gratis ini seperti tas dan sepatu akan menyusul, lantaran produksi di laksanakan di luar daerah. Ia menargetkan janji pemerintah akan sampai ketangan penerima yang jumlahnya 6.706 pelajar, diperkirakan selesai 23 Agustus mendatang.
SAMARINDA, TRIBUN – Kembalinya geliat industri hiburan pascapandemi Covid-19 membawa angin segar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda. Salah satu bukti nyata adalah konser meriah Sheila On 7 yang sukses menyedot puluhan ribu penonton beberapa waktu lalu. Konser tersebut berhasil menyumbang pendapatan yang cukup signifikan bagi kas daerah. Hal ini dikatakan oleh Kepala Bidang Pendapatan Pajak 2 Bapenda Samarinda, Fachrudin. Fachrudin mengungkapkan bahwa dari penjualan tiket konser, pihak penyelenggara telah menyetorkan pajak sebesar 10 persen, yang tentunya sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
BONTANG, TRIBUN – Proyek Tugu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Simpang 3 Kelurahan Tanjung Laut, Bontang Selatan, mulai dikerjakan sejak akhir Juli lalu. Proyek Ini menelan biaya APBD Rp800 juta. Tugu tersebut merupakan bentuk peremajaan dari Tugu Kuntul Perak yang sebelumnya berdiri tegak di simpang Masjid Al-Hijrah Ini. Dari pantauan Tribunkaltim.co pembongkaran sudah dilakukan. CV Reci Gearta sebagai penanggung jawab pekerjaan tersebut menutupi proyek dengan seng biru. Kepala Pengawas Proyek, Andi Agus menjelaskan ukuran Tugu PKK yang bakal dibangun, berdasarkan desain gambar dengan tinggi 14 meter, kedalaman delapan meter di dasar tanah. Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUP-RK) Kota Bontang, Robysai Manassa Malisa mengatakan perencanaan renovasi Tugu PKK tersebut sudah direncanakan sejak 3 tahun lalu, namun baru terealisasi tahun ini dengan anggaran Rp800 juta.