Menampilkan 2026 data.
PENAJAM, TRIBUN – Masyarakat di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali mempertanyakan kejelasan tanah yang mereka tinggali. Seperti diketahui, sebagian Kelurahan Pemaluan merupakan wilayah delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam pertemuan dengan Otorita IKN, Pemerintah Kabupaten PPU, serta Forkopimda PPU, puluhan warga beramai-ramai mengajukan pertanyaan. Beberapa dari pertanyaan itu juga diajukan dengan wajah yang nampak kebingungan. “Kita harus bagaimana Pak di dalam ini, kami mau membangun rumah kami, kami mau memperbaiki dapur kami, bahkan sekedar merenovasi teras kami saja kami takut dianggap melanggar hukum,” tanya salah satu warga Ibrahim, Kamis (1/8).
TANJUNG REDEB, TRIBUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau bakal merealisasikan sebanyak 291 Rumah Layak Huni (RLH) atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Berau. RLH menjadi salah satu dari 18 program Pemkab Berau di bawah kepemimpinan Bupati Berau Sri Juniarsih dan Wakil Bupati Berau Gamalis. Sri Juniarsih menuturkan, program tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau Tahun Anggaran 2024 senilai Rp2,4 miliar. Bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah dan belum memiliki rumah, atau rumah yang mengalami tingkat kerusakan parah. Di mana penerimanya berdasarkan usulan dari Kepala Kampung masing-masing.
BALIKPAPAN – Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan yang belum terakomodasi dengan baik menjadi perhatian utama DPRD Balikpapan hingga Pansus pengawasan aset tetap tanah dan bangunan gedung serta tindak lanjut Penyerahan PSU pada kawasan perumahan. Setelah melewati masa kerja kurang lebih enam bulan, Pansus telah menyampaikan hasil kerja dan rekomendasi kepada Pemkot Balikpapan. Terutama soal fungsi pengawasan memantau pengembang dalam penyediaan PSU masih kurang optimal. Perwakilan Pansus pengawasan aset tetap tanah dan bangunan gedung serta tindak lanjut Penyerahan PSU pada kawasan perumahan. Jafar Sidik mengatakan, Pansus menilai beleid optimal kinerja Disperkim. Pihaknya menemukan informasi butuh waktu yang informasi proses Penyerahan PSU dari pengembang. Pansus beranggapan masalah birokrasi seharusnya bisa lebih cepat dan efektif. Hal ini ditemukan setelah melewati rangkaian kerja, klarifikasi berbagai pihak, referensi data, dan sebagainya. “Saat ini terdapat 22 pengembang yang masih berproses untuk Penyerahan PSU kepada Pemkot Balikpapan,” katanya.
BONTANG – Nasib Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bontang Sejahtera di ujung tanduk. Setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan pada akhir tahun ini jumlah modal inti harus mencapai Rp6 miliar. Sementara, Pemkot Bontang sebagai salah satu pemegang saham tidak mau menyuntik modal tambahan. Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam mengatakan opsi yang paling memungkinkan ialah meminta Bank Kaltimtara untuk menambah dananya ke BPR Bontang Sejahtera. “Sebab kalau menunggu pembahasan Perda terkait pelepasan dari induk perusahaan atau penyertaan modal cukup lama,” kata Andi Faiz. Politisi Partai Golkar ini juga menyarankan jika Bank Kaltimtara menggelontorkan dananya maka harus ada klausul . Sebab, jumlah saham Bank Kaltimtara lebih besar daripada Perumda AUJ atau Pemkot. “Bisa saja klausul nanti. Jika ada keuangan lebih maka bisa dibeli lagi sahamnya,” ucapnya.
BALIKPAPAN – Wakil Bupati Mahakam Ulu (Mahulu), Drs. Yohanes Avun, M.Si membuka workshop Penguatan Pemahaman tentang Kewajiban Perpajakan bagi Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Rekonsiliasi Daftar Transaksi Harian (DTH) Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Semester II Tahun 2023 serta DTH-RTH Semester I Tahun 2024 di Novotel Balikpapan, Selasa (23//07/24). Workshop yang diselenggarakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mahulu itu berlangsung pada 23-25 Juli. Menghadirkan narasumber utama Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tenggarong, Pratama serta diikuti seluruh Bendahara SKPD di lingkungan Pemkab Mahulu.
TANA PASER – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Paser mengusulkan kenaikan bantuan keuangan Partai Politik (Parpol) tahun depan. Kenaikan yang diusulkan mencapai tiga kali lipat. Dari nilai saat ini Rp5.349 per suara sah, diusulkan jadi Rp15 ribu per suara sah. Kabid Politik Dalam Negeri dan Ormas, Kesbangpol Paser, Achmad Hartono mengatakan usulan kenaikan berkala selama ini, namun tidak pernah disetujui mulai Rp8 ribu atau Rp10 ribu per suara. Sementara, dibandingkan tetangga Kabupaten Penajam Paser Utara yang wilayahnya kecil dan anggota DPRD hanya 25, bantuan di sana Rp9.200 per suara. “Nilai ideal untuk di Paser sebenarnya, yaitu Rp12 ribu. Tapi, kami usulkan Rp15 ribu per suara setelah diskusi dengan anggota DPRD Paser,” kata Hartono, Minggu (28/7).
SAMARINDA, TRIBUN – Gelaran konser musik tidak hanya menghibur, tetapi juga menjadi peluang emas bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Samarinda. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian (Diskumi) Kota Samarinda, Nurrahmani. Yama, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa konser musik seringkali menjadi ajang promosi yang efektif bagi UMKM. Dengan jumlah penonton yang besar, produk-produk UMKM berpotensi terjual dengan cepat. “Semua itu peluang, tapi memang kadang-kadang digarap EO jadi tidak terkoordinasi dengan kita untuk UMKM,” ujarnya. Meski begitu, Yama menegaskan bahwa Diskumi selalu siap memfasilitasi UMKM untuk ikut serta dalam berbagai event, termasuk konser musik.
TENGGARONG – Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur akan segera memiliki wadah untuk menanggulangi permasalahan banjir. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Pekerjaan Umum Kukar sedang mengerjakan proyek kanal banjir di tiga titik yang berada di Kecamatan Tenggarong. Ini mendapat dukungan dan respon positif dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daearah (DPRD) Kukar, Abdul Rasid. “Yang pasti banyak perubahan berkaitan dengan wilayah tergenang banjir, langkah dinas terkait banjir Alhamdulillah sudah mulai terurai,” ungkap Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid, Senin (29/7/2024). Sebagaimana diketahui, Kecamatan Tenggarong menjadi lokasi yang dipilih untuk menggarap proyek tersebut dikarenakan Ibu Kota Kabupaten Kukar itu merupakan kawasan rawan genangan air.
BALIKPAPAN – Sejumlah proyek strategis di Balikpapan bernilai puluhan miliar mendapat perhatian Lembaga Bantuan Hukum dan Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP). Peran Polda Kaltim dibutuhkan dalam melakukan pengawasan. Menurut Direktur LBH SIKAP, Ebin Marwin, keterbukaan informasi publik kewajiban setiap badan publik dan menjadi bagian penting dalam penegakan hukum. “Keterbukaan informasi publik memiliki peran penting. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan Kaltim, khususnya Balikpapan,” jelasnya, kemarin. Proyek strategis tadi perlu mendapat perhatian agar terhindar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Misalnya saja, monopoli proyek pembangunan infrastruktur.
BONTANG – Komisi III DPRD Kota Bontang, Amir Tosina menanggapi perubahan suai lapangan tenis di Bontang. Ia menyebut, hal itu sebagai bentuk perbaikan dan pemenuhan fasilitas olahraga. Menurutnya, alokasi anggaran tersebut telah berdasarkan persetujuan dari Tim Ang-garan Pemerintah Daerah (TAPD). Bila tidak, mestinya ada penyanggahan saat pemaparan dilakukan. “Selagi anggaran wajar menurut peruntukan perbaikannya, tidak masalah,” katanya. Apabila anggaran melampaui yang semestinya, atau sekiranya nilai proyek lebih dari Rp1 miliar, tidak menutup kemungkinan justru menjadi sorotan. Diakuinya, perbaikan tersebut memang tidaklah urgent. Namun pemenuhan hak masyarakat yang memiliki minat dan hobi di bidang olahraga yakni tenis lapangan pun sama. Mengingat kegiatan olahraga juga dapat meningkatkan stamina yang menunjang kinerja. “Wajar saja,” sebut dia.