Menampilkan 2026 data.
SAMARINDA, TRIBUN – Warga Samarinda yang kerap melintasi Jembatan Achmad Amins harus lebih bersabar. Peningkatan jalan yang menyebabkan rekayasa lalu lintas (buka-tutup), yang berlaku sejak Jumat (7/6) lalu, sampai saat ini belum selesai. Padahal, dalam papan pemberitahuan, akses ini ditargetkan normal Sabtu (27/7) mendatang. Proyek pengaspalan Jembatan Achmad Amins, Kecamatan Sambutan, yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Samarinda, dijadwalkan selesai 27 Juli mendatang. Di lapangan, pengaspalan urung dilakukan, hanya satu sisi badan jalan yang masih dikupas tetapi belum dilapisi aspal.
SAMARINDA, TRIBUN – Belakangan ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Dinas Perhubungan (Dishub) tengah sibuk mempersiapkan dua opsi skema pengadaan bus, yaitu buy the service (beli layanan) dan investasi. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu agar Samarinda memiliki moda transportasi modern sebagai penunjang Ibu Kota Negara (IKN). Selain mempersiapkan transportasi massal berbasis lingkungan, Dishub Samarinda rupanya juga tengah menyiapkan kajian pengadaan angkutan khusus untuk anak sekolah.
MENJADI salah satu objek. Pengusaha menjadi salah satu sumber pendapatan negara melalui pajak. Baik yang dipungut oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Baik secara pribadi maupun sebagai badan usaha. Dari hasil pajak tersebut kemudian digunakan untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kaltim, Dayang Donna Faroek menyebut terkait pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, pajak reklame, pajak alat berat, dan lainnya yang menjadi hak daerah seperti Kaltim untuk memungutnya sudah tergolong ideal. Itu karena dari pengamatannya, sudah banyak tampak kemajuan terutama di pelayanan publik.
Pendapatan pajak daerah Kaltim tahun ini naga-naganya akan turun. Banyak faktor salah satunya karena melemahnya harga batu bara. DALAM kurun waktu tujuh tahun terakhir, realisasi pajak daerah di Kaltim terus meningkat. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, dari semula Rp3,5 triliun pada 2017 menjadi Rp8,6 triliun tahun lalu. Angka itu menyumbang lebih dari 80 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2023 Kaltim senilai Rp10,8 triliun. Melampaui target semula Rp9,2 triliun. Namun untuk 2024, Pemprov Kaltim bakal bersikap realistis. Tak ingin jemawa, PAD tahun ini ditarget hanya Rp10,5 triliun. Artinya upaya mengintensifkan kenaikan pendapatan termasuk dari pajak daerah direm. Bahkan dalam Peraturan Daerah (Perda) teranyar, yakni Perda Kaltim Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dilakukan penurunan tarif.
UJOH BILANG, TRIBUN – Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) diwakili Wakil Mahulu, Yohanes Avun mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penguatan Komitmen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah. Rakornas ini diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Wabup Mahulu mengikuti kegiatan ini secara daring melalui zoom meeting, Senin (8/7). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Plt. Ketua KPK, Nawawi Pomolango dihadiri Kemendagri Jenderal Polisi (Purn), Prof Muhammad Tito Karnavian, Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, Gubernur dan Bupati atau Walikota seluruh Indonesia.
UJOH BILANG, TRIBUN – Banjir setinggi empat meter yang melanda Mahulu dua bulan lalu mengakibatkan sejumlah fasilitas di Mahulu rusak parah. Salah satunya adalah fasilitas penunjang pembelajaran di sekolah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menanggapi keluhan sejumlah sekolah yang kekurangan fasilitas pasca banjir. Disdikbud juga menyebutkan banjir besar yang melumpuhkan Mahulu ini juga berimbas pada ketersediaan anggaran. Pemkab Mahulu harus membenahi semua fasilitasnya mulai dari kantor pemerintahan dan fasilitas umum. Sehingga ketersediaan anggaran tidak mencukupi. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Long Bagun, Albensius Badi mengatakan akibat dampak banjir semua papan tulis di sekolah rusak. Bahkan, papan cadangan yang disiapkan sekolah pun juga ikut rusak. “Tidak ada satupun yang tersisa. Semua juga papan yang kami antisipasi ada yang rusak itu ada lima tidak bisa selamat juga,” katanya, Kamis (18/7).
SANGATTA, TRIBUN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kutai Timur menahan 3 orang tersangka yang diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang merugikan negara sebesar Rp2,192 miliaran. Kerugian tersebut atas kegiatan pembuatan kolam renang BUMDes di Desa Kandolo, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur tahun 2021. Disampaikan oleh Kejari Kutim, Romlan Robin melalui Kasi Pidsus Michael F. Tambunan bahwa kegiatan pembangunan kolam renang tersebut dianggarkan Rp2.472.712.600 alias Rp2,472 miliaran. “Akan tetapi berdasarkan perhitungan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kaltim, kerugian negara/daerah sebesar Rp2.192.995.680,” ungkap Michael, Kamis (18/7/2024).
TENGGARONG – Sekretaris (Sekkab) Kukar, Sunggono pada Sidang Paripurna ke-13 DPRD Kukar membeberkan realisasi semester pertama APBD dan prognosis enam bulan berikutnya, Selasa (16/7). Hingga triwulan ketiga 2024, serapan APBD Kukar baru mencapai 24,12 persen. Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid mengatakan serapan anggaran selama enam bulan terakhir perlu menjadi perhatian pemerintah. Dengan capaian 24,12 persen, berarti masih ada sekitar 75 persen lebih belum terealisasi. Ini perlu dimaksimalkan selama enam bulan mendatang. “Penyerapan harus maksimal, sehingga Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dapat terminimalisir,” jelas Rasid.
PENAJAM, TRIBUN – Pengelolaan Pelabuhan Benuo Taka di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) rencananya akan kembali diserahan kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Benuo Taka. Dijelaskan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) PPU, Alimuddin mengatakan jika dikerjasamakan dengan Perumda, maka upaya untuk mempercepat pembangunan berbagai fasilitas di pelabuhan bisa dilakukan. Apabila hanya mengandalkan dari pemerintah daerah, kata dia tentu membutuhkan waktu yang cukup lama karena anggaran yang dimiliki daerah juga terbatas. “Itu kita dorong karena APBD kita kecil, sedangkan membangun pelabuhan itu dananya besar tidak cukup dengan ratusan miliar, kalau ada orang siap dalam pembiayaan ya kenapa tidak,” ungkapnya, Rabu (17/7).
BONTANG – Hingga kini, Rumah Sakit Taman Sehat yang terletak di Gang Pencak Silat 5 belum juga difungsikan. Padahal pengerjaan bangunan ini telah rampung pada awal 2021 lalu. Kepala Dinas Kesehatan, Bachtiar Mabe mengatakan ada sejumlah ruangan yang harus dipindahkan ke lantai dasar. “Jadi nanti IGD dan kamar mayat akan dipindahkan ke lantai dasar,” kata Mabe. Namun demikian, hal itu belum bisa dilakukan karena pembebasan lahan untuk area parkir masih berproses. Ketika lahan parkir sudah dibebaskan, Diskes baru bisa melakukan penataan. “Target pembebasan lahan akhir tahun ini. Setelah itu baru bisa dijadikan area parkir,” ucapnya.