Menampilkan 2026 data.
BONTANG – Pemkot Bontang telah menentukan lokasi untuk pembangunan bendung gerak, yakni di Gunung Telihan. Dengan lahan seluas 6.810 meter persegi. Pelaksana pembebasan lahan adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Kaltim, dibantu Dinas Perkimtan Bontang. Ditargetkan pembangunan fisik bendung gerak dikerjakan tahun ini. Pasalnya proses lelang sudah dilakukan. “Memang pembebasan lahan ini sebelumnya sempat ada kendala, sebab ada beberapa orang yang mengklaim memiliki lahan tersebut. Tapi sudah klir,” terang Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Amiruddin.
BALIKPAPAN – Izin Penetapan Lokal (Penlok) Pembangunan Jalan Tol Ibu Kota Nusantara (IKN) Seksi 1B Bandara Sepinggan-Tol Balsam belum sepenuhnya 7,01 kilometer itu, masih dalam proses sosialisasi dengan warga terdampak di Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan. “Kami sudah dua kali pertemuan (dengan warga). Ada 204 bidang (lahan),” kata Kepala Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah (BPOD) Setprov Kaltim Siti Sugiyanti kepada Kaltim Post di Hotel Platinum Balikpapan kemarin. Dia melanjutkan, proses penerbitan Izin Penlok saat ini masih dalam tahap penyelesaian antara Pemprov Kaltim bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
DI antara deretan proyek yang sedang dikebut Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, seperti terowongan di kawasan Gunung Manggah, revitalisasi Citra Niaga, dan Pasar Pagi, proyek Teras Samarinda tahap I justru yang paling menarik perhatian masyarakat Tepian. Terlebih, berdiri di Jalan Gajah Mada tepat di depan Kantor Gubernur Kaltim. Proyek yang digadang-gadang menjadi ikon baru Kota Samarinda ini, sebelumnya ditarget selesai pada akhir tahun 2023 lalu. Namun, hingga saat ini, proyek ini masih diselimuti pagar. Hal ini membuat masyarakat bertanya-tanya kapan proyek tersebut dapat dinikmati. Keterlambatan pembangunan Teras Samarinda tahap I dengan nilai kontrak Rp36,9 miliar ini sebelumnya juga diakui oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
BONTANG, TRIBUN – Rp2,7 triliun dana investasi diproyeksi akan masuk ke Kota Bontang tahun 2025. Uang sebanyak itu kabarnya akan digunakan untuk membangun Pabrik Soda Ash di kawasan industri Kaltim Industrial Estate (KIE). Hal ini berulang kali disampaikan Wali Kota Basri Rase dalam berbagai kesempatan. Basri mengaku kejelasan soal pembangunan Pabrik Soda Ash ini diterima langsung dari Menteri Investasi Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, di agenda Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) beberapa waktu lalu. Selain untuk meningkatkan perekonomian di Kota Bontang kehadiran pabrik ini juga diharapkan membuka lapangan kerja dan menekan angka pengangguran. “Pabrik Soda Ash dijanjikan akan dibangun di Bontang. Ini kabar baik. Jika tidak ada aral melintang pembangunan Pabrik Soda Ash tentunya akan berdampak ke secara ekonomi untuk Bontang,” Selasa (3/7/2024).
SAMARINDA, TRIBUN – Baru-baru ini, terdengar kabar Jalan Rapak Indah, Kecamatan Sungai Kunjang terancam ditutup oleh warga setempat. Persoalan muncul lantaran permasalahan yang diakui warga tidak mendapatkan ganti untung lahan yang terkena proyek pembangunan Jalan Rapak Indah dan Jalan Jakarta pada 2002 lalu. Sebab itu, sebagai bentuk protes, warga memasang spanduk rencana penutupan jalan pada Jumat (5/7) mendatang hingga pemerintah membayarkan hak mereka. Diketahui sedikitnya 15 warga pemilik lahan di sepanjang 3 kilometer Jalan Rapak Indah di Kelurahan Karang Asam Ilir, Kelurahan Karang Asam Ulu, dan Kelurahan Lok Bahu yang belum mendapatkan ganti untung dampak pembangunan jalan tersebut.
TENGGARONG, TRIBUN – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menerima aset jumbo dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sumbangan untuk IKN tersebut mencapai nominal Rp7 triliun yang tersebar di beberapa kecamatan yang masuk ke dalam delineasi wilayah ibu kota negara Indonesia. Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara, Sunggono mengatakan, aset senilai Rp7 triliun tersebut tidak mencakup aset Pelabuhan Amborawang dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aji Batara Agung Dewa Sakti (Abadi) di Kecamatan Samboja. “Aset Kukar yang sudah diserahkan ke IKN, dalam hitungan dokumen nominalnya sudah mencapai nominalnya Rp7 triliun dari Rp27 triliun aset yang dimiliki Pemkab Kukar. Ini belum termasuk rumah sakit serta pelabuhan,” jelasnya, Rabu (3/7).
PENAJAM, TRIBUN – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), tetap mengadakan program beasiswa pada 2024 ini. Namun dijelaskan Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun bahwa konsep beasiswa tahun ini tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika pada beberapa tahun belakangan pemerintah daerah memberikan beasiswa dengan konsep seribu sarjana, tahun ini diubah dengan konsep vokasi. Kata Pj Bupati hal ini karena konsep beasiswa yang terdahulu tidak lagi sesuai dengan kebutuhan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di PPU. “Beasiswa diubah berdasarkan Perbup, sekarang berdasarkan disiplin ilmu,” ungkapnya pada Rabu (3/7).
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Samarinda akhirnya turun tangan untuk menerbitkan kawasan Dermaga Pelabuhan Pasar Pagi Samarinda pada Rabu (3/7). Hal ini merupakan tindaklanjut untuk mempersiapkan pembangunan Teras Samarinda tahap II, yakni di segmen Jalan Gajah Mada hingga di depan kawasan Masjid Raya Darussalam. Pembangunan Teras Samarinda tahap II ini nantinya akan dibagi menjadi dua kegiatan, yaitu penurapan dan pembangunan fisik. Terkait dengan kegiatan penurapan di segmen dua, akan dikerjakan oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk menyusun skema penataan secara menyeluruh. Dedy Sumbawa selaku PPK Turap Teras Samarinda Tahap II Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menjelaskan bahwa terkait dengan kegiatan turap, pihaknya akan menggunakan shield field dengan panjang sekitar 293 meter.
BALIKPAPAN – Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengatakan, pihaknya masih memastikan rencana revitalisasi ini agar berjalan lancar dengan melibatkan komunikasi yang baik bersama semua pihak terkait, termasuk pedagang yang ada di Pasar Inpres Kebun Sayur. “Harus ada titik temu, supaya pedagang merasa nyaman dengan pembangunan itu dan pemerintah juga bisa memfasilitasi, karena (Pasar Inpres Kebun Sayur) ikon kita. Jadi kita harap ada komunikasi yang baik, dan bisa segera dibangun,” terangnya, kemarin (3/7).
Mengawali Juli 2024, atau tepatnya Selasa (2/7/2024) DPRD Balikpapan menggelar rapat paripurna dengan tiga agenda. Dimulai penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Balikpapan dan penandatanganan persetujuan bersama atas Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Balikpapan 2023. Dilanjutkan pengumuman penetapan rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024 disertai dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama. Terakhir, penyampaian penjelasan atas rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Balikpapan Tahun 2025-2045.