Menampilkan 2084 data.
BONTANG, TRIBUN – Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam, mengakui bahwa kinerja pemerintah dalam penangan banjir sejauh ini cukup berhasil. Menurut politisi Golkar ini, sebagai anggota DPR yang salah satu tugas mengawasi kinerja pemerintah, tidak dapat memungkiri, pemerintah dengan pendekatan infrastruktur yang tepat bekerja beres mengurai secara perlahan persoalan banjir di Bontang, yang selama ini menjadi masalah menahun. Pendekatan infrastruktur yang dimaksud adalah pembangunan turap sungai, perbaikan drainase, dan normalisasi sungai, yang masif dikerjakan di Tahun Anggaran 2023.
TANA PASER, TRIBUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser telah menjadwalkan akan merehabilitasi 173 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di sejumlah kecamatan. Pengerjaan bantuan RTLH tersebut ditargetkan pada bulan ini, dengan menyasar rumah warga yang sudah terverifikasi lapangan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Paser. Kabid Perumahan pada Disperkimtan Paser, Muhammad Zul'aiddin mengatakan rehab RTLH tersebut tidak lepas pengerjaannya pada Juli tahun ini. “Total ada 173 unit rumah yang akan direhab, insya Allah pekan ketiga bulan ini sudah mulai dikerjakan,” kata Zul'aiddin, Selasa (9/7/2024).
TANJUNG REDEB – Bupati Berau, Sri Juniarsih mengatakan, pembangunan infrastruktur di Bumi Batiwakkal akan terus dilakukan, sebagai dukungan untuk meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat di kampung-kampung. “Seluruh kecamatan tidak ada yang kami beda-bedakan, termasuk di Kecamatan Segah,” ujarnya. Pihaknya berkomitmen untuk memberikan fasilitas infrastruktur yang ada demi kemudahan masyarakat. “Untuk itu, perlu kami sampaikan kepada masyarakat Kecamatan Segah, Kampung Tepian Buah, pada tahun 2024 ini ada beberapa paket pengerjaan infrastruktur,” katanya.
TANJUNG REDEB, TRIBUN – Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menegaskan kepada para Ketua RT di Kelurahan Karang Ambun tidak perlu pusing menggunakan anggaran yang telah disusun pemerintah. Seperti diketahui, setiap RT di Kabupaten Berau mengelola anggaran hingga puluhan juta rupiah. “Anggarannya Rp50 juta per RT. Saya harapkan kepada Ketua RT dalam mengelola anggaran dana RT tidak usah pusing menghabiskan dana RT,” ungkapnya. Ia menyarankan kepada Ketua RT agar terus membangun sumber daya manusia pada wilayah lingkungannya.
SAMARINDA – Eksavator amfibi mulai bergerak untuk membersihkan rumah warga di bantaran Sungai Karang Mumus (SKM), Selasa (9/7). Area yang dinormalisasikan berada di Jalan Agus Salim, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota. Ada 99 bangunan yang dibongkar, terbagi ke beberapa Rukun Tetangga (RT). Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengatakan normalisasi SKM ada banyak. Di antaranya pengerukan sedimentasi, pembebasan gangguan atau utilitas apapun yang berada di sekitar bantaran sungai. “Itu sebabnya kami butuh waktu karena memang mengurus atau mengendalikan banjir itu dilihat dari sisi keterjangkauan anggaran pemerintah. Kami harus membagi menjadi beberapa segmen,” ucapnya.
SAMARINDA, TRIBUN – Pemkot Samarinda sudah menggencarkan penataan bantaran Sungai Karang Mumus (SKM), sebagai bagian program pengendalian banjir di Ibu Kota Kaltim. Setelah sebelumnya menyasar bantaran SKM di segmen Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang. Mulai dari kawasan Jembatan Ruhui Rahayu hingga Jembatan Gelatik, Pemkot kini menyasar kawasan Jembatan Baru, di Jalan KH Agus Salim. Kepala Bidang (Kabid) Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda, Ananta Diro Nurba mengatakan, sedikitnya ada 99 rumah yang dibongkar di mana 17 rumah yang memiliki surat bangunan mendapat ganti untung dan sisanya mendapatkan santunan.
SAMARINDA, TRIBUN – Sejak 1 Juli 2024 lalu, seluruh mall dan pusat perbelanjaan di Kota Samarinda Kaltim serempak menerapkan sistem pembayaran parkir nontunai (cashless). Kebijakan itu diberlakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Dinas Perhubungan (Dishub) dengan tujuan memaksimalkan penyerapan retribusi parkir dan meningkatkan akuntabilitasnya. Meski peraturan ini sudah berjalan lebih sepekan, Pemkot Samarinda ingin lebih memasifkan sosialisasi kepada masyarakat. Sebab itu, hari ini Dishub Samarinda menggelar peresmian peluncuran pembayaran parkir nontunai di pusat perbelanjaan.
TANJUNG REDEB – Balai Adat Pelencau Apui di Kampung Tepian Buah, Kecamatan Segah selesai dibangun pada tahun ini. Peresmian tersebut dilakukan oleh Bupati Berau, Sri Juniarsih dengan menandatangani batu prasasti di halaman Balai Adat Pelencau Apui, Selasa (9/7). Dikatakannya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau memiliki perhatian besar dalam aspek kebudayaan. Melalui pengembangan pusat seni budaya, termasuk revitalisasi bangunan bersejarah, keraton, makam dan sebagainya, serta pembangunan balai adat. “Saya harap balai adat ini akan memberikan manfaat dalam pelaksanaan serta pembinaan kebudayaan bagi masyarakat,” ungkapnya, Selasa (9/7).
JAKARTA – Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman, didampingi Sekretaris Kabupaten Kutim Rizali Hadi dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim Ade Achmad Yulkafilah menghadiri undangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Senin (8/7/2024). Acara yang dihadiri Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Ketua BPK Isma Yatun, dan sejumlah menteri kabinet ini bertujuan untuk menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP-LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023. Usai pertemuan tersebut, Bupati Ardiansyah menyampaikan kebanggaannya atas pencapaian Kutim dalam hal tata kelola keuangan yang baik.
SAMARINDA – Operasional dan perawatan Jembatan Mahulu, akses penghubung Kecamatan Loa Janan Ilir dan Kecamatan Sungai Kunjang, menjadi wewenang Pemprov Kaltim. Sejak 2023 lalu, beberapa asesmen dilakukan untuk memantau kesehatan jembatan. Hingga awal Juli lalu, uji dinamis dilakukan mengetahui tingkat kekakuan jembatan. Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (DPUPR Pera) Kaltim Hariadi Purwatmoko menerangkan, saat ini pihaknya masih menghitung kebutuhan anggaran untuk pemeliharaan Jembatan Mahulu dan menyusun detail kebutuhan, sehingga dapat diusulkan di APBD Perubahan (APBD-P) Kaltim 2024. “Kami usulkan di perubahan, atau APBD 2025 mendatang,” ungkapnya, Selasa (9/7).