Menampilkan 2026 data.
TENGGARONG – DPRD Kukar telah menyetujui dan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2023 menjadi Perda. Ini disampaikan Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Abdul Rasid saat memimpin Rapat Paripurna ke-12 Masa Sidang III di Ruang Rapat Utama Kantor DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Senin (1/7/2024). Rasid menuturkan, Pertanggungjawaban APBD 2023 sudah matang digodok. Ini merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi DPRD bersama Pemkab Kukar kepada masyarakat dalam mengelola keuangan daerah. Ia berharap, apa yang menjadi catatan dari legislatif menjadi perbaikan eksekutif agar penggunaan anggaran di tahun 2024 ini optimal untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Kukar.
SAMARINDA, TRIBUN - Tujuh tahun tak memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, akhirnya Rumah Sakit Islam (RSI) Samarinda dikabarkan akan beroperasi kembali pada Oktober 2024 mendatang. Kabar baik ini disampaikan oleh Direktur RSI. Lamri di hadapan awak media beberapa waktu lalu. "Pembina Yayasan RSI minta kita beroperasi lagi. Jadi target kita 4 bulan ke depan RSI bisa dibuka lagi," jelas Lamri. Saat ini diungkapkannya kendala yang ada adalah mereka harus mendata kembali peralatan yang perlu dikalibrasi atau dispesifikasikan ulang. "Kita harus mendata peralatan yang bisa diperbaiki dan yang tidak bisa lagi," jelasnya. Fokus utama RSI saat ini adalah melakukan pembersihan sebab instalasi listrik rusak, pipa-pipa air patah, dan banyak perawatan ruangan yang perlu dilakukan. "Sebulanan ini kita memang fokus ke pembersihan dulu. Kalau sudah kita proses finishing sambil menata ruangan agar bisa difungsikan kembali," pungkasnya.
TENGGARONG - Badan Anggaran atau Banggar DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) membeberkan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kukar Tahun Anggaran 2023. Juru Bicara Banggar DPRD Kutai Kartanegara, Firnadi Ikhsan mengatakan, realisasi anggaran tahun 2023 adalah sebesar Rp7,8 triliun atau sebesar 85,68 persen dari anggaran sebesar Rp9,08 triliun. Berdasarkan hasil audit BPK, APBD Kukar 2023 yang direncanakan dan ditetapkan sebesar Rp7,8 triliun, terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. "Memang Banggar DPRD Kukar menyadari, bahwa realisasi APBD tidak selalu berjalan mulus," ujarnya saat menyampaikan laporan pada Rapat Paripurna ke-12 Masa Sidang III, Senin (1/7/2024). Sebagai informasi, sebelum Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023 disahkan menjadi Perda, Banggar DPRD Kukar lebih dulu menyampaikan hasil dari proses pembahasan yang telah dilakukan di rapat-rapat paripurna sebelumnya serta mendapatkan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
SAMARINDA–Warga bantaran Sungai Karang Mumus (SKM) segmen Kelurahan Sungai Pinang Luar (SPL), Kecamatan Samarinda Kota, masih terus membongkar mandiri. Mereka yang membongkar sebelumnya sudah menerima duit ganti rugi atas bangunan tempat tinggalnya. Dari total 99 bangunan atau lahan terdampak, sampai saat ini menyisakan tujuh bangunan yang berproses administrasi. Koordinator Lapangan Pembebasan Lahan Bidang Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Samarinda Eni Agus Indriani mengatakan, pihaknya melakukan pemantauan Senin (1/7). Karena sekitar 92 warga sudah menerima duit ganti rugi dari pemerintah. “Mereka yang sudah menerima ganti rugi kami arahkan untuk membongkar mandiri. Agar material sisa bangunan bisa digunakan kembali atau dijual,” ucapnya.
BALIKPAPAN – Pasar Inpres Kebun Sayur Balikpapan menjadi salah satu tujuan wisata belanja yang populer bagi pengunjung dan penduduk setempat. Menjadi ikon bersejarah, pasar ini tengah menghadapi tantangan serius terkait kondisi fisik dan fasilitasnya yang semakin memburuk. Bangunan atap yang lapuk dan berlubang, colokan listrik yang usang, serta kipas putar tua yang masih digunakan, semuanya menjadi penanda dari kondisi yang jauh dari ideal. Anggota Komisi II DPRD Balikpapan Taufik Qur Rahman menyoroti urgensi untuk melakukan revitalisasi menyeluruh terhadap pasar ini.
SANGATTA - Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman menyurati Kaltim Prima Coal (KPC) terkait perbaikan jalan poros Sangatta-Rantau Pulung. Bupati menilai KPC tidak komitmen untuk memperbaiki ruas tersebut. Padahal sudah ada kesepakatan antara Pemkab Kutim bersama forum Corporate Social Responsibility (CSR) dengan KPC pada 3 Januari 2022. “Namun belum ada respons dan perbaikan yang signifikan pada ruas jalan tersebut,” tulis Bupati Ardiansyah dalam suratnya. Surat bertanggal 25 Juni 2024 itu menyebut bahwa masyarakat beberapa kali mengeluhkan kondisi jalan tersebut. Mereka meminta agar dilakukan perbaikan, karena menganggu mobilitas masyarakat.
SAMARINDA - Dua excavator amfibi bergerak membersihkan sisa puing rumah warga di bantaran Sungai Karang Mumus (SKM), Senin (1/7). Mereka menormalisasi area di segmen Jembatan Ruhui Rahayu-Jembatan Gelatik, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang. Plt Kepala Bidang (Kabid) Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Samarinda, Narulita Haidinawati Ibay menjelaskan, batas akhir pembongkaran mandiri warga di segmen tersebut telah berakhir Jumat (28/6) lalu. Hal itu sebagaimana surat pemberitahuan yang telah dilayangkan kepada warga. “Kami pastikan untuk 151 pemilik bangunan/lahan sudah menerima ganti rugi dari pemerintah. Makanya kegiatan berlanjut tim pengerukan dari DPUPR Pera Kaltim dan TNI,” ujarnya, Senin (1/7).
BALIKPAPAN, TRIBUN – Setelah menyelesaikan proyek pengendalian banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal yang berlokasi di Jalan MT Haryono dengan anggaran senilai Rp26 miliar, Pemerintah Kota Balikpapan kembali mengalokasikan dana Rp10 miliar untuk pembangunan pedestrian atau jalur pejalan kaki di atas proyek DAS Ampal. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan, Rita, menyatakan bahwa pembangunan pedestrian-pedestrian ini merupakan tahap akhir dari proyek DAS Ampal. “Pedestrian ini merupakan tahap akhir setelah tahun lalu memperbaiki drainase dan badan Jalan MT tersebut,” kata Rita pada Senin (1/7). Rita menjelaskan bahwa pedestrian ini akan sangat memanjakan para pejalan kaki, karena akan dilengkapi dengan pohon rindang yang memberikan keteduhan dan jalur khusus bagi penyandang disabilitas. “Untuk pedestrian itu memiliki lebar 6-8 meter dan panjang 250 meter, kemudian untuk jalur disabilitas, akan ada paving blok khusus nantinya,” ujarnya.
TENGGARONG - Wakil Bupati (Wabup) Kukar Rendi Solihin bersilaturahmi dan berdialog dengan anggota Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) dan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Kecamatan Samboja. Pertemuan berlangsung di objek wisata Joglo Tani Kelurahan Handil Baru, Selasa (25/6). Dalam kesempatan tersebut, Wabup Rendi Solihin didampingi Camat Samboja Damsyik, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Fadli, dan OPD terkait, serta dihadiri seluruh lurah se-Kecamatan Samboja. Di hadapan anggota Poklahsar dan Pokdakan yang mayoritas kaum perempuan itu, Wabup Rendi mengatakan, kehadirannya dalam rangka memfasilitasi dan memastikan kelompok-kelompok masyarakat mendapatkan bantuan dan fasilitas dari Pemkab Kukar. "Insyaallah dalam waktu dekat, saya minta kepada teman-teman dinas sepuluh hari ke depan bantuan tersebut sudah mereka terima," ujarnya.
BONTANG, TRIBUN - Pertumbuhan ekonomi di Kota Bontang menunjukkan tren positif. Hal itu diungkap Wali Kota Basri Rase mengacu data yang dirilis Badan Pusat Statistik April lalu, terkait Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) 2023. Basri Rase mengatakan PDRB Kota Bontang mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2022, Rp63,11 triliun menjadi Rp68,11 triliun pada 2023, artinya terdapat kenaikan sekitar Rp5 triliun. "Berdasarkan data BPS, ada kenaikan sekitar Rp5 triliun dari tahun sebelumnya. Rp63 triliun menjadi Rp68 triliun," kata Basri, Senin, (1/7/2024). Menurut Basri, kenaikan PDRB ini sebagian besar dipengaruhi struktur ekonomi industri pengolahan nasional yang berdiri di Bontang yaitu, PT Pupuk Kalimantan Timur dan PT Badak LNG.