Menampilkan 2026 data.
SAMARINDA – Terhitung mulai 1 Juli 2024, BIG Mall mulai menerapkan sistem parkir nontunai. Jika pengunjung tidak menggunakan pembayaran nontunai untuk parkir di mal yang menerapkan sistem tersebut, mereka akan dikenakan tarif lebih besar atau lebih dari tarif normal. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda Hotmarulitua Manulu mengatakan, per 1 Juli 2024 ada tiga mal yang telah menerapkan sistem pembayaran nontunai. Yakni, Big Mall, Lotte Mart dan City Centrum. Metode tersebut dapat membantu meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kenyamanan pengalaman berbelanja di mal tersebut. “Memang peninjauan tadi masih ada beberapa pengunjung yang masih membayar kas atau belum menerapkan nontunai. Namun, itu bisa dikenakan tarif maksimal,” Senin (1/7).
SAMARINDA - Belum genap seminggu diaspal, badan jalan tersebut sudah kembali rusak dan terkelupas. Menanggapi hal tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Samarinda turun tangan, memperbaiki sementara. Kepala DPUPR Samarinda, Desy Damayanti mengungkapkan, keluhan warga di Jalan Merdeka. Kerusakan tersebut terjadi dua hari setelah pengaspalan akibat hujan dan pergerakan kendaraan. "Namun, kami akan segera melakukan perbaikan terhadap kondisi yang tidak sesuai dengan perencanaan," ujarnya, Senin (1/7). Pengaspalan Jalan Merdeka merupakan arahan dari Wali Kota Samarinda, Andi Harun, sebagai bagian dari fokus peningkatan kualitas jalan di tahun ini. "Kegiatan ini sudah direncanakan sejak tahun lalu," jelasnya.
BALIKPAPAN, TRIBUN – Pemerintah Kota Balikpapan, melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU), kembali menggolontorkan anggaran senilai Rp14 Miliar untuk pengerjaan jalan longsor di kalur dua Jalan Poros Mukmin Faisal, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan. Jalur ini menghubungkan Jalan Kilometer 8, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara dan Kecamatan Timur. Kepala DPU Kota Balikpapan, Rita, mengungkapkan bahwa pengerjaan jalan longsor tersebut sudah mulai dilaksanakan dengan skema 180 hari kalender. Proyek ini dikerjakan oleh CV Jaya Karya Mulia dengan konsultan dari CV Wawinta Konsultan. “Seperti diketahui, tahun lalu akses jalan Mukmin Faisal ini sebagian mengalami longsor. Oleh karena itu, tahun ini kami menangani longsornya. Anggarannya sekitar Rp14 Miliar dengan waktu pengerjaan 180 hari,” kata Rita pada Sabtu (29/6).
TENGGARONG - Bupati Kukar dan Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura H Aji Muhammad Arifin meresmikan Ground Breaking Pembangunan Jembatan Kutai Kartanegara 2 di Lokasi Pemancangan Tiang Pertama Desa Sebulu Modern Kecamatan Sebulu, Jumat (28/6/2024) pagi. Peresmian ditandai dengan menekan tombol tanda mesin penumbuk tiang pancang bekerja, yang sebelumnya telah dilakukan prosesi adat Tempong Tawar oleh Sultan Kutai. Bupati Edi mengatakan Pembangunan Jembatan Kutai Kartanegara 2 di Sebulu, merupakan salah satu program prioritas daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kutai Kartanegara 2021-2026, khususnya kebijakan peningkatan aksesibilitas dan konektivitas melalui transportasi darat di wilayah Kukar. Kebijakan pembangunan Jembatan Kutai Kartanegara 2, menjadi sangat penting di saat kita menempatkan infrastruktur wilayah sebagai pendukung dan pendorong dalam peningkatan perekonomian daerah secara adil dan berkesinambungan.
BERAU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus menggenjot pembangunan infrastruktur jalan di sejumlah kampung-kampung. Hal ini mendorong konektivitas kampung, khususnya untuk penunjang daerah-daerah yang menjadi kawasan kampung wisata, seperti Kampung Merasa, Kelay. Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas menerangkan, pemerintah akan memastikan pembangunan jalan poros menuju Kampung Merasa, Kelay bakal dilanjut. “Ini untuk mendorong konektivitas kampung-kampung dan memberikan fasilitas yang representatif mendukung kawasan wisata,” ujarnya saat kunjungan ke Kampung Merasa, Kelay
TENGGARONG, TRIBUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara mulai membangun jembatan di Kecamatan Sebulu. Bupati Kutai Kartanegara (Kukar). Edi Damansyah telah meletakkan tiang pancang pertama pembangunan jembatan tersebut di Desa Sebulu Modern pada Jumat (28/6). “Kami targetkan selesai selama dua tahun. Akhir tahun 2025 kalau bisa sudah beroperasi,” ujarnya. Pembangunan Jembatan Sabulu diperkirakan menelan anggaran sebesar Rp700 miliar dan akan dilakukan dalam dua tahap. Untuk tahap pertama, anggaran yang dikucurkan sebesar Rp194 miliar dari nilai kontrak Rp200 miliar. Sedangkan tahap kedua pada 2025 mendatang, dengan penambahan senilai Rp500 miliar.
SAMARINDA, TRIBUN – Pemerintah daerah di Indonesia terus berinovasi dalam meningkatkan pengelolaan keuangannya. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah dengan menerapkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Tak terkecuali di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), langkah ini akhirnya digencarkan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas belanja daerah. Hal ini ditandai dengan peluncuran KKPD bersama Bank Kaltimtara di Crystal Ballroom, Hotel Mercure, pada hari Jumat (28/6).
TENGGARONG – Pembangunan Jembatan Sebulu sejalan dengan Misi Keempat Program Kukar Idaman. Yakni, meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah. Dengan pagu Rp700 miliar yang dialokasikan di APBD Kukar, jembatan yang menghubungkan tiga kabupaten di Provinsi Kaltim ini ditargetkan rampung dalam dua tahun. Bupati Kukar Edi Damansyah mengatakan, pemerintah daerah sangat berkomitmen dalam mewujudkan jembatan yang didambakan masyarakat Sebulu selama puluhan tahun itu. Ia menargetkan pembangunan rampung dalam dua tahun.
BONTANG – Capaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran (PBBP2) di Kota Bontang hingga 24 Juni masih sangat rendah. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menjelaskan realisasi sementara di angka Rp3.311.210.639. Padahal target yang dipatok Pemkot di APBD 2024 sebesar Rp66.848.853.011. Artinya masih kurang Rp63.537.642.372. Jika dipersentase capaiannya baru 4,9. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Bapenda Vinson mengatakan capaian ini masih rendah karena masih berada di triwulan kedua. “Biasanya di triwulan ketiga ini langsung meningkat drastis,” kata Vinson.
BONTANG – Pemkot Bontang berencana untuk membangun pasar dan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) khusus. Utamanya hanya untuk menjual daging babi. Wali Kota Bontang Basri Rase memerintahkan Camat Bontang Barat dan kelurahan segera melakukan rapat dengan Diskop-UKMP. “Karena ini hanya menjual daging babi maka lokasi harus jauh dari permukiman muslim. Serta dekat di permukiman non muslim,” kata Basri. Menurutnya nantinya aspek limbah juga harus diolah secara modern. Tujuannya agar tidak mencemari lingkungan. Sehingga menimbulkan aroma yang tidak sedap. “Saya minta untuk segera menyusun kajiannya. Baik secara aturan maupun kesehatannya,” ucapnya.