Menampilkan 2026 data.
BALIKPAPAN – Dalam lawatannya ke Kaltim pekan lalu, salah satu agenda Presiden RI Joko Widodo bertandang ke Bendungan Sepaku Semoi. Kini bendungan yang telah dibangun sejak 2020 telah diresmikan kepala negara pada 4 Juni. Anggaran yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp836 miliar. Jokowi menuturkan, Bendungan Sepaku Semoi memiliki daya tampung 16 juta meter kubik. “Bendungan ini menjadi sumber air baku, air minum di Ibu Kota Nusantara dan sebagian Balikpapan,” katanya saat peresmian Bendungan Sepaku Semoi yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.
TANA PASER – Bupati Paser, Fahmi Fadli, memimpin rapat membahas progres proyek fisik strategis tahun 2023 yang sudah rampung. Rencananya, sejumlah proyek ini akan diresmikan agar bisa difungsikan untuk kepentingan masyarakat. Rapat ini dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Adi Maulana, dan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Bupati Fahmi menyampaikan jangan sampai saat dia meninjau proyek, masih ada permasalahan yang tidak diketahui. Saat masa jabatan berakhir di tahun 2024, kegiatan fisik yang belum selesai bisa dikerjakan melalui APBD Perubahan 2024.
KOTA MINYAK mengalami krisis air baku, Bendungan Sepaku Semoi menjadi harapan utama mengatasi masalah tersebut. Setelah penetapan IKN, pembagian distribusi air berubah. Semula Bendungan Sepaku Semoi rencananya dibagi untuk Balikpapan 2.000 liter per detik dan PPU 500 liter per detik. Kondisi terkini mengalami perubahan, suplai 2.000 liter per detik justru untuk IKN dan Balikpapan hanya mendapat 500 liter per detik. Kepala Bappeda Litbang Balikpapan Murni menuturkan, pihaknya telah melakukan kajian SPAM Sepaku Semoi dengan perhitungan suplai 1.000 liter per detik dibantu Bappenas. “Berdasarkan hasil kajian KPBU, pembangunan SPAM Sepaku Semoi butuh tiga tahun, bahkan di luar pembebasan lahan dengan dana Rp2,3 triliun,” katanya. Murni menyebutkan, saat ini rencana SPAM Sepaku Semoi masih dalam proses evaluasi kementerian dan fokus penyediaan air untuk IKN.
PENAJAM – Menurut Eko Cahyo Riswanto, Disdikpora PPU diduga melakukan pelelangan proyek kegiatan pembangunan tanpa terlebih dahulu menyelesaikan dokumen penghapusan aset bangunan lama. Hal ini mengakibatkan pihak ketiga, dalam hal ini kontraktor, tidak dapat melakukan kegiatan di lokasi proyek. “Disdikpora sudah melakukan pelelangan proyek kegiatan sementara dokumen penghapusan aset bangunan lama belum dilakukan, sehingga mengakibatkan pihak ketiga tidak bisa melakukan kegiatan di lokasi,” jelas Eko Cahyo Riswanto dalam keterangan tertulis.
BALIKPAPAN, TRIBUN – Dalam upaya menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2023, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Balikpapan akan segera melakukan inspeksi ke berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Anggota DPRD Balikpapan, Parlindungan Sihotang mengatakan langkah ini diambil untuk memastikan temuan BPK ditangani dengan tepat dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPRD Balikpapan akurat serta efektif. “Pansus saat ini masih dalam tahap menggali dan memahami temuan-temuan yang dilaporkan BPK. Kemarin hasil pertemuannya belum sampai ke rekomendasi,” katanya, Sabtu (8/6).
SAMARINDA, TRIBUN – Saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda akan melakukan pemeliharaan Jembatan Achmad Amins atau yang dikenal dengan nama Jembatan Mahkota II. Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda Hotmarulitua Manalu menjelaskan, selama ini pemeliharaan jembatan berlangsung, pihaknya akan mengatur teknis arus lalu lintasnya. Lantaran dalam proses pemeliharaan ini, akan mengupas sebagian aspal terlebih dahulu. Tak heran jika Dishub pun memberlakukan sistem buka-tutup arus secara bergantian. “Karena pasti akan macet di mulut jembatan baik di sisi Palaran atau Sambutan. Tapi kami menunggu PUPR dulu, kalau mereka gerak maka kami gerak,” ungkapnya.
BONTANG – Bantuan untuk perbaikan rumah tidak layak huni diberikan kepada masing-masing penerima sebesar Rp20 juta. Rinciannya, untuk pengadaan material senilai Rp17,5 juta dan biaya tukang sebesar Rp2,5 juta. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Usman mengusulkan agar nilai bantuan tadi ditambah. Namun demikian harus didukung dengan perubahan Peraturan Wali Kota (Perwali). “Kami mengusulkan agar dinaikkan menjadi Rp30 juta sampai Rp35 juta tiap unit,” kata Usman.
SENDAWAR – Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Pepas Eheng, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kubar menggali peluang usaha di bidang perdagangan alat pertanian, bibit, hingga kebutuhan-kebutuhan petani lainnya. Petinggi Kampung Pepas Eheng, Armansyah mengatakan, perusahaan pelat merah di tingkat pemerintah desa itu mulai aktif tahun 2023. “Saat ini, fokus pada pengembangan usaha perdagangan alat-alat tani dan penjualan BBM,” terangnya kepada Kaltim Post, Jumat (7/6). Pihaknya bersama pengurus BUMKam memilih bidang usaha tersebut karena Pemerintah Kampung ingin fokus pada pengelolaan sektor pertanian. “Untuk BUMKam kita telah sertakan modal awal sebesar Rp100 juta,” ungkapnya.
TANA PASER – Sejumlah Fraksi di DPRD Kabupaten Paser menyampaikan pandangan yang sama terkait pelaksanaan APBD Paser 2023 oleh bupati. Mayoritas yang disampaikan adalah adanya penurunan penerimaan pendapatan asli daerah dari target Rp336,97 miliar, hanya terealisasi Rp301,34 miliar. Di mana terperinci disebutkan penurunan ini bersumber dari Pajak Daerah yang terealisasi Rp67,1 miliar dari target Rp97,59 miliar. Fraksi Partai Demokrat yang diwakili Dian Yuniarti menyampaikan hal ini saat paripurna. “Fraksi Demokrat juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Paser melalui Bapak Bupati dan Wakil Bupati karena tepat waktunya menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023,” kata Dian, Kamis (6/6).
DINAS Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) kembali menyalurkan bantuan untuk perbaikan rumah tidak layak huni. Total nominal anggaran yang disiapkan mencapai Rp960 juta. “Ada 48 unit yang diperbaiki. Tersebar di tiga kelurahan yakni Berbas Tengah, Satimpo, dan Berbas Pantai,” terang Kepala Dinas Perkimtan Bontang Usman. Rinciannya untuk Berbas Tengah ada 24 unit, di Berbas Pantai ada 18 unit, dan Satimpo ada 6 unit. Pemilihan tiga kelurahan ini dikarenakan ada anggaran serupa untuk penanganan permukiman di wilayah pesisir. Namun program itu menjadi ranah pemerintah pusat, yang menyasar Kampung Selambai, Bontang Utara. Total 150 unit ditangani pusat.