Menampilkan 2084 data.
SAMARINDA – Lurah Karang Asam Ulu Siswo mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih menelusuri data-data yang benar atas keinginan warga untuk tanah yang belum dibayar. Dalam waktu dekat bakal ada agenda pertemuan antara warga dengan pihak-pihak terkait. “Saya sudah komunikasi dengan RT-nya, kemungkinan besok akan bertemu untuk membahas itu,” ucapnya kepada Kaltim Post, Selasa (18/6). Disinggung perihal belum atau sudah dibayarnya tanah warga tersebut, berdasarkan penuturan Kasi Pemerintahan Kelurahan Karang Asam Ulu, sebelumnya warga yang bersangkutan sudah melakukan upaya hukum. Hasilnya warga menang. “Tapi data-datanya masih kami kumpulkan. Data itu untuk mencari tahu apakah sudah dibayar atau belum. Kami akan melakukan mediasi agar prosesnya bisa berjalan baik,” sambungnya.
TENGGARONG – Pemkab Kukar mendapat hibah lahan eks tambang seluas 223 hektare dari PT Multi Harapan Utama (MHU). Lahan ini dihibahkan pada Jumat (16/6) lalu setelah dilakukan Penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Dana (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang Milik Negara (BMN). Penandatanganan itu dilakukan Sekkab Kukar Sunggono bersama Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian ESDM RI Sumartono di Kantor Ditjen EBTKE. Adapun lahan eks tambang yang dihibahkan ini memiliki luas 223,1418 hektare yang terdiri dari 128 bidang tanah. Nilai perolehan sebesar Rp116,6 Miliar yang berasal dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Sunggono menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PT MHU atas hibah ini. Terlebih hibah ini diperkuat surat resmi dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) atas nama Menteri Keuangan serta Surat Sekretariat Jenderal Kepala Pusat Pengelolaan BMN Kementerian ESDM.
TENGGARONG – Sebanyak 88 pedagang ini direlokasi ke Pasar Gerbang Raja Mangkurawang lantaran terdampak langsung proses pembangunan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar. Dan sisanya akan berpindah juga secara bertahap. Untuk menyampaikan relokasi ini, Disperindag Kukar melakukan sosialisasi dengan ratusan pedagang Pasar Tangga Arung pada Jumat (14/6) malam. Kepala Disperindag Kukar Sayid Fathullah mengatakan relokasi ke Mangkurawang akan mulai dilakukan secara bertahap selama 20 hari ke depan. Sayid menyebut seluruh pedagang mendukung percepatan pembangunan pasar semi modern ini. Hingga kini, Dinas PU Kukar juga menyiapkan Pasar Mangkurawang II yang menjadi lokasi sementara para pedagang selama pembangunan.
BALIKPAPAN, TRIBUN – Pembangunan fisik Rumah Sakit Sayang Ibu yang berlokasi di Jalan Perikanan, RT 16, Kelurahan Baru Ulu, Balikpapan Barat, mulai digarap pada Juni 2024. Adapun tahap pertama pembangunan fisik RS Sayang Ibu meliputi pondasi mulai dari pemancangan tiang pancang. Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan Alwiati menerangkan, proses tender pada pembangunan Rumah Sakit ini telah rampung. Sehingga pembangunan rumah sakit bisa segera terlaksana. Sejauh ini, ia menambahkan, tidak ada masalah atau kendala. Terlebih, sudah ada putusan inkrah dari Mahkamah Agung (MA) terkait sengketa lahan rumah sakit tersebut yang dimenangkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan. “Putusan MA sudah beres. Berarti pembangunan sudah bisa berjalan,” kata Alwi, Selasa (18/6). “Proses administrasi juga sudah berjalan. Tinggal sosialisasi untuk memulai pekerjaan,” imbuhnya.
SAMARINDA, TRIBUN – Pemerintah Provinsi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalimantan Timur telah menganggarkan sekitar Rp400 miliar lebih untuk pelaksanaan Pilkada tahun 2024. Sebelumnya, dana sebesar itu sudah dilakukan pencairan sebesar 40 persen, dan sisanya kini tengah berproses untuk segera disalurkan kepada penyelenggara, baik untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Timur atau Bawaslu Kaltim. “Anggaran yang disiapkan untuk Pilkada Kaltim 2024 sebesar Rp434,92 miliar,” sebut Kepala Badan Kesbangpol Kaltim, Sulfian Agus, Selasa (18/6/2024).
TENGGARONG – Anggota Badan Anggaran (Banggar) Kukar melakukan kunjungan kerja ke DPRD Balikpapan, Jumat (14/16). Rombongan dipimpin Abdul Rasid, Ketua DPRD Kukar. Kedatangan Banggar DPRD Kukar diterima Rachman Basri selaku Kabag Umum Sekretariat DPRD Balikpapan. Abdul Rasid mengatakan, kunjungan kerja ke DPRD Balikpapan dalam rangka menjalin silaturahmi serta studi komperatif Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 2023. “Kita ingin sharing dan koordinasi,” ungkapnya. Menurutnya, Banggar sebagai bentuk pengawasan DPRD terhadap kinerja Pemkab dalam pengelolaan keuangan dan program pembangunan. “Banggar ini bertugas mengevaluasi LKPj Bupati Tahun Anggaran 2023,” katanya.
SAMARINDA – Dianggap sebagai prioritas karena saluran yang ada saat ini sudah tidak mampu menampung debit air saat hujan deras. PPK pembangunan drainase Jalan P. Suryanata dari Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Samarinda, Khanif Priyo Utomo, menjelaskan bahwa pembangunan tahun ini belum menyelesaikan permasalahan banjir secara keseluruhan. Karena mengacu desain perencanaan, dibutuhkan sekitar Rp150 miliar. “Dikerjakan bertahap menyesuaikan kebutuhan anggaran,” ujarnya, Senin (17/6). Dia menjelaskan, sesuai desain, drainase di sisi kiri-kanan Jalan P. Suryanata memiliki panjang total antara 2,8-3 km. Dengan rincian masing-masing sisi kiri kanan, panjangan berkisar 1,4-1,5 km. Saluran ini menghubungkan simpang 3 Jalan P. Suryanata-Jalan Kadrie Oening hingga simpang empat Jalan MT Haryono-Jalan IR. H. Juanda.
BALIKPAPAN – Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan memastikan pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu akan mulai berjalan bulan ini. Terlebih sudah ada putusan inkrah dari Mahkamah Agung (MA) terkait sengketa lahan rumah sakit yang berlokasi di Kelurahan Baru Ulu, Balikpapan Barat. Hal itu sekaligus menepis pernyataan kuasa hukum warga yang menganggap persoalan kepemilikan lahan belum tuntas, mengingat warga yang mengklaim berhak atas lahan ini mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Balikpapan. Kepala DKK Balikpapan Alwiati mengatakan, proses mewujudkan gedung rumah sakit ini jalan terus. Tender sudah rampung, dan pembangunan gedung rumah sakit bisa segera terlaksanakan. Sejauh ini tidak ada masalah atau kendala.
SUCIPTO Wasis juga menjelaskan terkait anggaran untuk Pilkada Samarinda 2024 yang disiapkan sebesar Rp87 miliar. Anggaran sebesar itu diperuntukkan ke KPU Kota Samarinda sebesar Rp54 miliar. Lalu Rp17 miliar untuk Bawaslu Kota Samarinda, kemudian Pori-TNI masing-masing Rp12 miliar dan Rp4 miliar “Anggaran sudah jelas tercatat di Perjanjian Hibah Daerah. Kurang lebih nilainya Rp87 miliar,” ujarnya. Jumlah anggaran sebesar itu, Sucipto Wasis berharap lembaga yang menerima bisa memanfaatkannya dengan efektif dan efisien. Tugas pihaknya sendiri menyelenggarakan Pemilu bersama KPU dan Bawaslu.
SAMARINDA, TRIBUN – Kebijakan baru dalam sistem perparkiran di Samarinda akan dimulai pada 1 Juli 2024 mendatang. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda memberlakukan kewajiban penggunaan pembayaran non tunai (cashless) untuk semua area parkir di pusat perbelanjaan. Kebijakan ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan membawa Samarinda menuju era transaksi modern yang lebih efisien dan transparan. Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu mengatakan, penerapan parkir nontunai diyakini mampu meningkatkan PAD dari sektor parkir secara signifikan. Pasalnya, sistem ini memungkinkan pencatatan transaksi yang lebih akurat dan terhindar dari potensi kebocoran pendapatan.