Menampilkan 2026 data.
TANA PASER, TRIBUN – Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya (RSPS) Paser telah memiliki layanan baru yaitu Poli Jiwa. Layanan baru tersebut menjadi upaya dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Plt Direktur RSPS Paser dr. Kamal Anshari mengatakan ruang perawatan poli jiwa ini sudah rampung dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Paser. “Jadi layanan poli jiwa ini dibuka setelah ruang perawatan jiwa rampung pembangunannya dan siap difungsikan tahun ini,” terang Kamal, Jumat (23/3). Saat ini, pihaknya tinggal menunggu serah terima aset dari DPUTR Paser sehingga gedung Poli Jiwa bisa difungsikan dr. Kamal melanjutkan, selanjutnya pihak RSPS tinggal menunggu serah terima aset dari DPUTR agar bisa difungsikan. “Kalau tenaga kesehatan pada layanan Poli Jiwa ini juga sudah siap, kami sudah memiliki dua dokter spesialis jiwa di Paser jadi tinggal menunggu serah terimanya saja,” tambahnya.
BONTANG – Tembok pagar sekolah di SD 001 Bontang Barat kondisinya mengkhawatirkan. Pasalnya, sebagian dinding ambruk akibat longsor yang terjadi tahun lalu. Kepala SD 001 Bontang Barat Harsili Patabang mengatakan, sejatinya ada penanganan tahun lalu tapi belum menyeluruh. “Ada sebagian sudah dibangun turap tapi belum full,” kata Harsili. Lokasi dinding tembok yang ambruk ini di bagian belakang sekolah tersebut. Persisnya di Jalan Taman Siswa. Ia belum bisa memprediksi panjang tembok yang rusak tersebut. Namun, ketinggian tembok berkisar 4 meter. “Jadi awalnya konstruksinya itu retak. Waktu habis hujan tiba-tiba roboh,”ucapnya. Dampak dari kejadian ini, pembuangan air justru masuk ke pemukiman warga. Sekolah kerap didatangi warga yang menyampaikan keluhan. Bahkan beberapa warga di lokasi tersebut memilih meninggalkan rumahnya.
TANJUNG REDEB, TRIBUN - Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau Eva Yunita membenarkan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan salah seorang tenaga honorer di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Sanggam Adji Dilayas (PSAD) Berau. Namun, pihaknya belum dapat memastikan terkait penyebab pasti terjadinya penyelewangan tersebut. Pasalnya, sejak awal kepemimpinannya pada Desember 2022 lalu memang tidak ada perubahan tata cara pembayaran retribusi di PSAD. "Tidak ada perubahan, semua sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) yang berlaku," ungkapnya kepada Tribunkaltim.co. Kamis (22/2). Statusnya sebagai tenaga honorer juga otomatis diberhentikan dan saat ini sedang dalam proses.
TANJUNGREDEB – Bupati Sri Juniarsih mengatakan, biarkan saja berproses sesuai aturan. “Kita tidak bisa ikut campur. Itu merupakan kewenangan dari kejaksaan dan kepolisian. Kita serahkan saja kepada ahlinya,” ucapnya. Terjadinya kasus tersebut menjadi peringatan bagi seluruh pegawai. Baik tenaga honorer maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Berau, agar lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan daerah. Ia meminta seluruh kepada OPD untuk memahami betul sebuah kegiatan yang buntutnya adalah pengelolaan keuangan. Terlebih yang berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga, dapat dipertanggungjawabkan dan tidak berurusan dengan aparat penegak hukum. Pengawasan dan transparasi kepada publik terkait keuangan daerah amat penting. “Sekian tahun diberi kewenangan untuk mengelola sewa lapak ternyata malah diselewengkan. Ini menjadi kelalaian OPD terkait. Saya berpesan ke depan agar lebih berhati-hati lagi,” tandasnya.
BONTANG – Rencana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) untuk membuka Pos Berbas Pantai dan Guntung diprediksi molor. Pos yang bertujuan mempercepat penanganan kebakaran ini sesuai rencana. Kepala Disdamkartan Amiluddin mengatakan, penyebabnya ialah OPD ini kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) atau personel. Alhasil jika didirikan tahun ini bakal mubazir. “Jumlah petugas saat ini sangat terbatas. Tersebar dalam beberapa pos yang ada,” kata Amiluddin. Disdamkartan memiliki lima pos saat ini. Meliputi Mako Damkar di Bontang Kuala, Pos Berebas Tengah, Pos Loktuan, Pos Bontang Barat, dan Pos Bontang Lestari. Adapun jumlah petugas mencapai 270 orang. Tiap dibagi empat regu. Masing-masing regu berkekuatan tujuh orang. “Jadi ada empat shift dalam sehari. Tiga shift masuk dan satu libur,” ucapnya.
BONTANG – Bangunan Record Center yang rencananya dibangun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), tampaknya bakal ditunda. Pasalnya, saat ini masih harus dilakukan review perencanaan. “Belum bisa dipastikan pembangunannya kapan. Kami masih melakukan review perencanaannya,” kata Kepala Disdikbud Bambang Cipto Mulyono. Nantinya lokasi Record Center ini berada di bagian belakang Pusat Belajar Guru (PBG). Tepatnya di Jalan AP Mungkunegoro, Berebas Tengah. Pertimbangan review perencanaan karena di situ masih ada bangunan. Menurut dia, Record Center berfungsi menyimpan arsip milik OPD tersebut. Saat ini seluruh arsip di ruang samping kantor Disdikbud. Lokasi persisnya di Gedung Graha Taman Praja, Bontang Lestari. “Di sana sudah menumpuk arsipnya. Jadi, membutuhkan ruangan baru,” ucapnya.
BALIKPAPAN – Pernyataan Pemkot Balikpapan soal proyek penanganan banjir DAS Ampal sudah rampung membuat masyarakat bertanya-tanya. Pengamat hukum dan kebijakan publik Piatur Pengaribuan mengatakan, cukup prihatin terhadap Pemerintah Kota dan penegak hukum. Terlebih, dia sudah berkali-kali menyampaikan bahwa proyek tahun jamak ini seharusnya sudah diusut. Pertimbangannya sejak berapa kali kontraktor mendapat perpanjangan dan tidak layak. Terakhir, keterangan Dinas Pekerjaan Umum malah menyampaikan proyek sudah rampung 100 persen. “Ini sama saja memberi keterangan palsu kepada publik. Kenapa berani menyatakan rampung. Sementara ini sudah menjadi tontonan publik,” katanya. Masyarakat bisa melihat langsung di lapangan dan kondisi proyek selesai apa adanya. Menurutnya, itu sama saja belum selesai.
BALIKPAPAN, TRIBUN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan angkat bicara terkait proyek DAS Ampal di Jl. MT Haryono yang diklaim telah mencapai tahap 100 persen rampung setelah dilakukan perpanjangan waktu pengerjaan selama 50 hari kalender. Sekretaris Komisi III DPRD Balikpapan, Kamaruddin Ibrahim, menilai bahwa tahapan penyelesaian proyek yang telah menelan anggaran senilai Rp136 miliar itu justru membuat publik bertanya-tanya. Mengapa tidak, kata dia kondisi di lapangan saat ini justru tidak sesuai dengan apa yang disampaikan kepada publik. Bahkan masih banyak pertanyaan terkait progres proyek tersebut, termasuk kesesuaian spek dan tanggung jawab terkait kerusakan selama masa pekerjaan. "Proyek DAS Ampal ini proyek bar-bar dan sangat banyak misterinya," ujar Kamaruddin, Kamis (22/2).
SAMARINDA – Pemprov Kaltim melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPR-Pera) Kaltim memastikan perbaikan di jalur tersebut tahun ini. Anggaran jumbo Rp37,2 miliar disiapkan terbagi dalam dua kegiatan. Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga DPUPR-Pera Kaltim Hariadi Purwatmoko menjelaskan, akses Jalan Sultan Sulaiman berstatus jalan provinsi, menghubungkan Samarinda dengan Kecamatan Anggana, Kutai Kartanegara. Setiap tahun pihaknya rutin menganggarkan kegiatan pemeliharaan, baik overlay, pelebaran jalan serta konstruksi. “Tahun ini kami ada dua pekerjaan,” ucapnya, Kamis (22/2).
Mengawal program Pelayanan Jemput Bola (Jebol) yang diluncurkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Mahakam Ulu (Mahulu) untuk merekam data penduduk, menyisakan pengalaman tak terlupakan Kadis Dukcapil Mahulu, Yordanus Dani. TIDAK - saja harus menyusuri kampung ke kampung tapi ada momen yang sangat berat harus dialami petugas saat itu. Salah satunya detik-detik saat petugas harus membawa bekal sendiri dari kampung ke kampung, akibat harga makanan yang relatif mahal di pelosok. Kadis Dukcapil Mahulu, Yordanus Dani mengakui untuk menjalankan program ini ia harus berpindah pindah kampung. “Kita pindah dikemas-kemas lagi barang dimasukkan nanti ke dalam perahu atau speed,” katanya, Kamis (22/2).