Menampilkan 2026 data.
BALIKPAPAN – Tenggat waktu proyek bangunan air pengendali banjir DAS Ampal resmi berakhir 19 Februari. Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengatakan, proyek di sepanjang Jalan MT Hariyono ini sudah rampung 100 persen. Dia menambahkan, kini tersisa sedikit bagian untuk finishing atau perapian. Menanggapi hal ini, Sekretaris Komisi III DPRD Balikpapan Kamaruddin menuturkan, pihaknya masih memiliki banyak pertanyaan tentang proyek tersebut. Jika Pemkot Balikpapan mengatakan sudah rampung 100 persen, dia mempertanyakan apa sudah rampung sesuai kontrak perjanjian. “Jadi, masih banyak pertanyaan buat saya soal selesai 100 persen itu. Kita lihat bahwa apa semua pekerjaan sudah sesuai spek yang direncanakan,” katanya. Melihat kondisi di lapangan, jalan belum kembali mulus. Terutama di bagian bahu jalan. Drainase tampak rampung, namun dengan kondisi apa adanya.
BONTANG – Progres perbaikan longsoran Jalan Soekarno-Hatta saat ini masih 69 persen. Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Kota Bontang Anwar Nurdin mengatakan, kenaikan progres memang kecil. Beberapa pekerjaan tidak sampai satu persen. Tapi, berdampak ke progres pengerjaan berikutnya. “Misal di bagian bawah harus dicor. Kalau tidak dicor, pekerjaan selanjutnya tidak dapat dilanjutkan,” katanya. Ia mengungkapkan, pengecoran untuk segmen satu dan dua telah diselesaikan. Sementara, segmen tiga dan empat akan dilaksanakan sekitar lima hari ke depan. Lebih lanjut, ia menuturkan target penanganan hingga 20 hari ke depan ialah pengecoran bagian atas dan bawah, termasuk penimbunan. “Karena material saat ini sudah ada,” tutur dia. Paling tidak, pengerjaan sampai di asas manfaat, dalam artian akses jalan dapat digunakan. Bila diakumulasi, progres hingga pengerjaan jalan nantinya sekitar 97 persen. “Tiga persennya pengaspalan. Tapi jalan sudah dapat dimanfaatkan,” ujarnya.
PENAJAM – DPRD Penajam Paser Utara (PPU) berkeinginan agar anggaran untuk Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), yakni Sepaku menjadi lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN). Anggota DPRD PPU, Jhon Kenedi mengungkapkan bahwa, PPU membutuhkan sokongan anggaran dari pemerintah pusat. Itu untuk pemenuhan beberapa infrastruktur terutama jalan, yang belum memadai di daerah berjuluk Benuo Taka itu. Kata Jhon, masih ada beberapa akses jalan di PPU yang membutuhkan perbaikan. Baik jalan penghubung antar desa-desa, maupun jalan tani dan lainnya. “Saya mendorong pemerintah agar segera merealisasikan jalan yang rusak di PPU ini,” ungkapnya pada Senin (19/2).
TANJUNG REDEB, TRIBUN – Kejaksaan Negeri Berau melakukan rilis kasus tindak pidana korupsi terkait kegiatan pemungutan retribusi pada UPT Pasar Sanggam Adji Dilayas (SAD) Berau. Kejari Berau, Hari Wibowo memimpin langsung rilis tersebut. Ia menerangkan tersangka tindak pidana korupsi itu, EAY (46) yakni pegawai kontrak atau perjanjian kerja di UPT Pasar SAD Berau. Ia ditugaskan sebagai juru pungut atau tenaga admin, telah memanipulasi dan memalsu validasi bukti setor pembayaran retribusi dari bank, sehingga terlihat seolah-olah bahwa uang tersebut sudah disetorkan ke bank, dan tidak menyetorkan uang setoran retribusi ke bank.
SAMARINDA – Kebakaran yang terjadi pada Rabu (17/2) di RT 13, Kelurahan Tenun, Kecamatan Samarinda Seberang menelan delapan bangunan dan satu rumah terdampak. Kemarin (20/2), Pemkot melalui Wali Kota Samarinda Andi Harun menyerahkan bantuan secara simbolis kepada korban kebakaran tersebut. Andi Harun mengatakan, pemberian bantuan merupakan bukti pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat yang mengalami kesulitan. Bantuan yang diberikan senilai Rp5 juta untuk delapan warga pemilik bangunan yang hangus, dan Rp2,5 juta untuk satu warga yang rumahnya terdampak. “Pada momen ini juga menjadi lingkungan bersama, terutama dari potensi kebakaran dan bencana lainnya,” ujar orang nomor satu di Kota Tepian itu. Tak hanya uang, pihaknya menawarkan warga untuk berkoordinasi dengan BPBD Samarinda jika membutuhkan kayu dalam pembangunan kembali rumah mereka, atau yang dapat digunakan untuk membangun akses jalan. “Kami juga membawa pesan agar warga bergotong royong dan meningkatkan tradisi berempati. Dengan begitu, persoalan apapun dapat dihadapi dan ditanggulangi secara bersama-sama,” jelasnya.
BONTANG – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) mengalokasikan anggaran untuk pengadaan penerangan sekolah. Namun, sarana ini hanya menyasar sekolah negeri, mulai jenjang SD hingga SMP. “Termasuk untuk Autis Center,” kata Kepala Disdikbud Bambang Cipto Mulyono. Mengacu sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP), terdapat dua pos anggaran dengan nomenklatur lampu penerangan sekolah. Dengan anggaran Rp2 miliar dan Rp1,5 miliar. Khusus anggaran Rp2 miliar, tertera jumlah unit pengadaan yaitu 128 titik. “Skemanya nanti pengadaan langsung,” ucapnya. Menurutnya, pengadaan ini termasuk lampu dengan daya 40 watt, tiang galvanis panjang 4,8 meter, dan fondasi lengkap. Sementara untuk anggaran Rp1,5 miliar, menyasar 95 titik. Direncanakan saat ini dalam proses tahapan awal pengadaan.
BALIKPAPAN, TRIBUN – Setelah perpanjangan waktu selama 50 hari kerja, proyek pengendalian banjir atau daerah aliran sungai (DAS) Ampal dinyatakan rampung seratus persen. Kini, proyek yang menelan anggaran senilai Rp136 miliar dengan skema tahun jamak atau multiyears ini tengah menyisakan tahapan finishing atau pekerjaan akhir. Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menekankan, dalam tahapan finishing ini tidak ada opsi perpanjangan waktu kepada PT Fahreza Duta Perkasa selaku kontraktor dari pengerjaan proyek DAS Ampal. “Laporan sudah selesai, informasi (dari Dinas Pekerjaan Umum) tidak ada perpanjangan karena sudah klir 100 persen. Mungkin tinggal finishing,” ujarnya, Selasa (20/2/2024). Rahmad Mas’ud menambahkan, proyek DAS Ampal menjadi upaya pemerintah dalam menanggulangi permasalahan banjir yang ada di Balikpapan. Sehingga, ia kerap menegaskan kontraktor untuk menggarap serius semasa pengerjaan proyek berlangsung.
BONTANG – Proyek pembangunan terminal tipe B di Kecamatan Bontang Barat kembali molor. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kaltim Yudha Pranoto melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Abdul Rahman mengatakan, kontraktor mendapat kesempatan kedua. “Iya, ada perpanjangan waktu. Tapi, tentunya ada konsekuensi berupa denda,” katanya. Sebelumnya, kontraktor telah mendapat perpanjangan waktu hingga 16 Februari, sebab tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak akhir Desember lalu. Namun, saat ini pekerjaan belum juga rampung. Adapun perpanjangan waktu tersebut diberikan berdasarkan kesanggupan kontraktor menyelesaikan pembangunan. “Targetnya sampai 27 Maret. Tetapi, kemungkinan dapat lebih cepat,” ujar dia.
SAMARINDA, TRIBUN – Pj Gubernur Akmal Malik telah bertemu pihak Menko Perekonomian RI khususnya Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Jakarta beberapa waktu lalu. Hal ini guna memastikan keberlanjutan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK). Sesmenko Bidang Perekonomian, yang juga Plt Sekjen Dewan Nasional KEK ditemui Akmal Malik didampingi jajaran Pemprov Kaltim terkait serta pihak Perusda. Apresiasi kepada Menko Perekonomian yang terus memberikan dukungan, sehingga KEK Maloy terus berkembang sejak 2011 disampaikan Akmal Malik. KEK Maloy sendiri diresmikan pada 2014 dan masuk program Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Koridor Kalimantan di Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur. “Alhamdulillah kementerian memahami kesulitan kita,” kata Akmal Malik, Selasa (20/2).
BONTANG – Kondisi Jalan Cipto Mangunkusumo yang ambles membutuhkan perbaikan secepatnya. Ketua Komisi III DPRD Kota Bontang Amir Tosina menyebut, banyak warga yang menyoroti kerusakan jalan tersebut. Ditambah lokasinya di tengah kota, dengan tingkat mobilitas yang tinggi. “Sangat disayangkan kalau amblesnya jalan ini tidak segera mendapatkan penanganan,” sebutnya, Senin (19/2). Karena itu, pihaknya mendesak adanya perbaikan tersebut. Terutama untuk menghindari jatuhnya korban jiwa. “Sudah banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan jalan ini,” imbuhnya. Ditambahkan anggota Komisi III DPRD Kota Bontang Faisal, mestinya ada penanganan awal, sebelum kondisi jalan semakin parah. Ia pun menyorot kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang kerap dilakukan. Seharusnya, anggaran yang ada dapat dialihkan terlebih dahulu. Apalagi untuk kepentingan dan keselamatan masyarakat umum.