Menampilkan 2026 data.
SANGATTA – Warga di Jalan Abdullah arah menuju Pantai Kenyamukan, Sangatta Utara, Kutai Timur, mengeluhkan pembangunan drainase di sekitar rumah mereka. Sebab, pembangunan drainase tersebut terkesan lambat. Pengerjaan drainase tersebut sudah memasuki waktu tiga bulan. “Kalau tidak salah ini sudah masuk tiga bulan, yang ada hanya bekas galian dan bahan kontruksinya pun masih ada di bahu jalan, itu dapat membahayakan pengendara, apalagi kalau malam,” ungkapnya, Kamis (22/2). Sementara, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR, Febria Nurisdina menyampaikan, untuk progres di lokasi tersebut masih terbilang kecil, salah satu kendala karena kontraktor belum dapat bekerja secara maksimal.
NUSANTARA, TRIBUN – Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, yang merupakan proyek strategis nasional (PSN) diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rabu (21/2/2024). Mendampingi proses auditi Anggota IV BPK RI Haerul Saleh, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Basuki menuturkan, progres fisik pekerjaan infrastruktur dasar IKN Tahap 1 telah mencapai 74,87 persen. Menurutnya, pembangunan IKN sesuai dengan rencana dari sisi jadwal pelaksanaan dan target yang telah ditetapkan pemerintah. “Saya kira dari sisi waktu pelaksanaan dan target-target pekerjaan masih on schedule,” kata Basuki. Dia menjelaskan, Kementerian PUPR sudah memulai pembangunan infrastruktur dasar di IKN sejak awal September 2022. Di antaranya proyek konektivitas, penyediaan air baku, sanitasi, dan kantor-kantor pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
SAMARINDA, TRIBUN – Percepatan izin operasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) dipercepat untuk menarik investasi segera masuk. Dalam perjalanannya, ternyata diperoleh kendala perizinan yang belum running di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), KLHK, dan Kementerian Perhubungan. Direktur Utama Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya (Perusda MBS), Aji Abidharta Hakim menjelaskan hasil pertemuan Menko Perekonomian RI khususnya Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Jakarta beberapa waktu lalu. Presiden Joko Widodo dikatakan pihak Perusda MBS sedang mengevaluasi seluruh project KEK mana saja yang dianggap jalan di tempat. Ada 20 KEK dievaluasi, termasuk KEK MBTK.
BONTANG – Rencana pengadaan lahan untuk embung atau kolam depresi Kanaan akan dilakukan tahun ini. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Amiruddin Syam mengatakan, pembebasan lahan akan dimulai dengan tahapan appraisal . Mengacu data dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) , anggaran yang diajukan senilai Rp2,3 miliar. Disinggung mengenai kecilnya anggaran, ia mengaku hanya memasukkan nomenklaturnya. Menurutnya, nilai ini memang tidak mencukupi untuk pembebasan lahan. “Jadi, nanti bisa ditambahkan di APBD Perubahan. Terpenting ialah ada rumahnya dulu,” kata Amiruddin. Akan tetapi, proses pembebasan lahan dipastikan rampung akhir tahun. Mengenai nilai tentunya berhubungan dengan appraisal. Alhasil, pengajuan anggaran masih bersifat nominal sementara.
TENGGARONG – Dalam kunjungan kerja di Kecamatan Muara Badak, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah juga melakukan monitoring dan evaluasi Program Pembangunan Berbasis RT (Rp50 juta per RT), serta pengarahan penggunaan HP Android untuk aplikasi pelayanan kependudukan, belum lama ini di BPU Desa didampingi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMD) Arianto, Kepala Disdukcapil Kukar Muhammad Iryanto, serta Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Kukar Muslik. Dalam arahanya Bupati Edi Damansyah mengatakan monitoring dan evaluasi ini dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran dan efisien. “Ini perlu dilakukan sebagai transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana APBD yang menjadi aspek kunci dalam tata kelola keuangan daerah yang baik,” ujarnya.
BALIKPAPAN – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Paser merilis 20 desa di Paser yang telah menerima 100 persen pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) Tahun 2023 sebelum jatuh tempo. Desa-desa ini mendapatkan piagam penghargaan dari Pemkab Paser. Peran desa ini membantu pemasukan pendapatan asli daerah dari sektor PBB-P2. Bupati Paser Fahmi Fadli menyampaikan ini saat sosialisasi penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB P2) Tahun 2024 yang digelar Bapenda Paser di Hotel Platinum Balikpapan. “Terima kasih kepada seluruh camat, lurah, dan kepala desa (Kades) yang berperan dalam penerimaan PBB-P2,” kata Fahmi, Rabu (21/2).
BONTANG – Pembangunan sarana penunjang replika rumah adat Guntung dipastikan dilanjutkan tahun ini. Mulai jembatan, pemasangan paving block, musala, hingga taman. “Jadi, yang dikerjakan bukan infrastruktur utama, tapi fasilitas penunjang dari bangunan,” terang Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bontang Bambang Cipto Mulyono. Terkait anggaran yang dikucurkan, mengacu sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP) senilai Rp14 miliar. Terkait proses lelang akan diajukan ke unit layanan pengadaan (ULP) dalam waktu dekat. Saat ini, tender masih bertahap. Menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Nantinya ada penambahan sarana di tahun depan. “Masih ada pagar dan gapura. Kami akan rencanakan tahun depan,” ucapnya.
BALIKPAPAN, TRIBUN – Ketua Peradi Balikpapan, Piatur Pangaribuan, beranggapan bahwa proyek drainase di Balikpapan belum selesai 100 persen. Hal ini diungkapkan dalam menanggapi pernyataan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud yang mengatakan bahwa proyek tersebut telah selesai. Menurut Piatur, banyak aspek yang belum selesai. Mulai dari separator, badan jalan yang belum diaspal, bahu jalan yang dianggap belum selesai. “Jadi secara de facto proyek ini belum selesai. Orang awam juga bisa menyaksikan bahwa ini belum selesai 100 persen,” tegas Piatur, Rabu (21/2). Piatur menilai bahwa laporan Kadis PU kepada Wali Kota yang mengatakan proyek tersebut telah selesai 100 persen adalah keterangan palsu. Ia pun berencana untuk menempuh langkah hukum atas pernyataan tersebut.
PENAJAM, TRIBUN – Capaian pajak daerah di Penajam Paser Utara (PPU) di awal 2024 ini, cukup menggembirakan. Bulan kedua di 2024, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) PPU sudah mengumpulkan setidaknya Rp2 miliar pendapatan dari sektor pajak. Salah satu penyumbang terbesarnya, yakni berasal dari pajak hotel dan restoran. Kepala Bapenda PPU, Safwana mengatakan bahwa tingginya realisasi pajak dari hotel dan restoran karena adanya kebijakan Pj Bupati PPU Makmur Marbun yang mengharuskan kegiatan SKPD digelar di PPU. “Hotel sudah Rp71 juta baru dua bulan, ada dari restoran juga keren kebijakan bupati ini berpengaruh ke pajak hotel dan restoran,” ungkapnya pada Selasa (20/2). Selain dari pajak hotel dan restoran, ada pula pendapatan dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BHTB). Besarannya yakni Rp1,2 miliar. Tingginya pendapatan dari sektor tersebut karena banyaknya masyarakat yang ngurus Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada awal Januari lalu.
BALIKPAPAN, TRIBUN – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Beriman sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Balikpapan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas rumah sakit. Direktur RSUD Beriman, Ifransyah Fuadi mengatakan, pihaknya tengah melakukan perbaikan sarana dan prasarana. Salah satunya adalah menambah kebutuhan AC, lantaran menjadi salah satu fasilitas yang kerap menjadi keluhan pasien. Pasalnya, fasilitas AC saat ini masih banyak yang rusak. Bahkan sempat ada yang meledak sebanyak dua unit. Oleh karena itu, RSUD Beriman membutuhkan penambahan AC split. “Intinya kita akan lakukan pemeliharaan. Karena kalau AC sentral saja dipakai 1x24 jam cepat rusak, minimal ada back up,” kata Ifransyah, Rabu (21/2).