Menampilkan 2026 data.
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) membuka ruang bagi rencana investasi barus di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK). Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Seskab Kutim Noviari Noor menekankan bahwa langkah tersebut harus tetap mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 16 Tahun 2021 sebagai dasar kerja sama. Seluruh tahapan harus jelas dan tidak boleh melanggar Perbup yang berlaku. “Kita harus mencari solusi bijak agar investasi bisa berjalan tanpa menabrak aturan,” jelasnya. Sehingga pentingnya telaah mendalam regulasi agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
SAMARINDA, TRIBUN – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memastikan kesiapan lahan untuk mendukung pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sesuai instruksi pemerintah pusat. Melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Pemkot telah menyiapkan lima titik lokasi yang akan dijadikan tempat pembangunan dapur Satgas Pelaksana Program Gizi (SPPG). Kepala Bidang Aset BPKAD Samarinda, Yusdiansyah, menjelaskan bahwa penentuan lokasi ini sudah dilakukan sejak akhir Desember lalu. “Kesiapan daerah dalam hal ini provinsi, kota, yang mana mungkin kuota masing-masing daerah berbeda. Sementara untuk di Kota Samarinda itu terkait dengan kesiapan lahan dari sisi Pemkot. Di luar yang mandiri itu, kita sudah siapkan lahan tersebut jauh hari, di akhir Desember sudah kita tentukan lima lokasi,” ungkapnya.
BONTANG, TRIBUN – Pemerintah Kota Bontang berencana menyalurkan insentif Rp300 ribu per bulan kepada warga miskin mulai 2026. Program ini digadang-gadang menjadi salah satu strategi pengentasan kemiskinan, namun akurasi data penerima diprediksi jadi tantangan utama. Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengatakan program ini akan difokuskan pada kelompok rentan seperti lansia miskin, anak berkebutuhan khusus, anak yatim piatu, perempuan kepala keluarga, serta janda miskin. "Program ini harus tepat sasaran. OPD teknis diminta merampungkan data penerima agar berjalan lancar," tegas Neni, Rabu (3/9).
SAMARINDA, TRIBUN – Rancangan APBN 2026 yang mengalami perampingan berimbas ke APBD Kaltim khususnya tambahan dari Dana Bagi Hasil (DBH). Hal ini merupakan dari langkah pemerintah memangkas dana TKD (Transfer ke Daerah) 2026 hingga 24,8 persen. Adanya kebijakan pemangkasan sudah dipaparkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam RAPBN 2026, di mana anggaran TKD ditetapkan sebesar Rp650 triliun. Angka ini menunjukkan koreksi sebesar 24,8 persen jika dibandingkan dengan proyeksi TKD 2025 yang mencapai Rp864,1 triliun.
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tetap optimis dapat membangun konektivitas antarwilayah meski menghadapi kondisi anggaran yang dipangkas. Hal ini disampaikan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menanggapi kebijakan pemerintah pusat yang mengumumkan pemangkasan dana transfer daerah. Gubernur yang baru dilantik pada 20 Februari lalu ini menjelaskan bahwa meskipun saat ini situasinya sulit, pihaknya tetap optimis dengan pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan. “Semuanya tetap optimis untuk berkaitan dengan instruktur karena semuanya sudah jalan,” ujar Rudy, Rabu (3/9).
BONTANG – Pembangunan turap senilai Rp79 miliar di Jalan KH Tampubolon, Kelurahan Tanjung Laut, Bontang Barat, resmi terhenti sementara. Pasalnya, ahli waris almarhum H. Sinnok menutup lahan proyek dengan memasang spanduk larangan beraktivitas, Rabu (3/9). Spanduk tersebut menyatakan bahwa tanah seluas 26.600 meter persegi adalah milik H. Sinnok berdasarkan dokumen AJB dan surat perbatasan yang sah. Aktivitas apa pun di atas lahan dinyatakan ilegal hingga ada keputusan hukum. “Tanah sudah deklok. Tidak boleh ada aktivitas sebelum ada keputusan pengadilan. Kami sudah mendaftarkan perkara ke PN Bontang,” tegasnya Nur Andika, kuasa ahli waris.
SAMARINDA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Kaltim, Selasa (2/9). Pertemuan ini berlangsung di Ruang Rapat Gedung E Lantai 1 Kantor DPRD Kaltim. Dalam rapat tersebut, pembahasan difokuskan pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026, khususnya arah kebijakan APBD dan proyeksi pendapatan daerah. Wakil Ketua 1 DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, memimpin jalannya rapat. Ia menegaskan bahwa pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk menyusun kerangka anggaran daerah. Menurutnya, Banggar DPRD Kaltim harus memastikan alokasi dan sejalan dengan prioritas pembangunan Kaltim pada 2026.
SAMARINDA, TRIBUN – Gubernur Kaltim menyebut pihaknya telah menghindari pemborosan dengan melakukan pengurangan terhadap kegiatan yang sifatnya dari awal kepemimpinannya. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pejabat daerah mengurangi acara secara seremonial yang bersifat pemborosan dan menghindari tindakan flexing atau pamer kemewahan di tengah situasi yang terjadi saat ini. Gubernur Kaltim menegaskan bahwa kebijakan mengurangi kegiatan seremonial telah diterapkan sejak awal masa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Seno Aji yang resmi dilantik pada 20 Februari 2025 lalu. “Ya saya rasa dari awal kami memimpin Kalimantan Timur, kita untuk kegiatan-kegiatan sudah diadakan kegiatan di hotel-hotel, sudah hampir itu tidak ada kegiatan-kegiatan di hotel,” ucap Harum sapaan akrabnya. Rabu (3/9/2025).
BONTANG – Program sekolah gratis untuk jenjang SD dan SMP sudah mulai didistribusikan. Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang Saparuddin mengonfirmasi bahwa distribusi telah berjalan dengan baik dan hampir selesai. Menurutnya, seragam untuk siswa kelas I SD dan VII SMP sebagian besar sudah didistribusikan, meskipun masih ada satu hingga dua sekolah yang belum menerima sepenuhnya. Sementara, itu, seragam untuk siswa kelas atas telah didistribusikan di 20 sekolah, dengan target penyelesaian seluruh proses paling lambat akhir bulan ini. “Untuk kelas atas, sudah 20 sekolah yang mendapatkan seragam. Kami terus berkoordinasi dengan penjahit agar seragam bisa cepat sampai ke tangan siswa,” kata Saparuddin.
PENAJAM – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memastikan realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 mencapai lebih dari 40 persen hingga triwulan ketiga. Persentase tersebut dinilai masih cukup rendah, mengingat total APBD tahun ini mencapai Rp2,4 triliun. “Memasuki triwulan ketiga ini, realisasi sudah di atas 40 persen. Memang masih cukup rendah,” ungkap Kepala BKAD PPU, Muhajir, saat ditemui awak media pada Rabu (3/9). Lanjutnya, rendahnya serapan anggaran saat ini lebih disebabkan oleh masih banyaknya kegiatan di masing-masing instansi yang belum diproses pencairannya. Meskipun demikian, secara fisik, sebagian besar program telah berjalan di lapangan. “Kalau realisasi fisik cukup tinggi, karena pekerjaan sudah berjalan. Hanya saja proses pembayarannya masih menunggu,” jelasnya.