Menampilkan 2026 data.
SANGATTA – Beredar isu terkait dugaan tindak pidana korupsi proyek Rice Processing Unit (RPU) senilai Rp24,9 miliar yang kini ditangani Polda Kalimantan Timur (Kaltim). Hal tersebut langsung direspon pihak bersangkutan. Kasus RPU mencuat setelah penyidik Polda Kaltim menemukan perbedaan mencolok dalam nilai anggaran. Berdasarkan dokumen, pagu awal proyek tercatat Rp31,2 miliar dalam RKPD-P. Namun dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Perubahan (KUPA-P), anggaran melonjak menjadi Rp41,1 miliar. Rp24,9 miliar dialokasikan khusus untuk pembangunan RPU. Hingga saat ini, proses hukum ini telah dinaikkan ke tahap penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP asidik/S1.1/151/VI/RES.3.3./2025/Distreskrimsum tertanggal 23 Juni 2025.
SAMARINDA – Harapan masyarakat Mahakam Ulu (Mahulu) untuk mendapat akses jalan yang lebih baik terus disuarakan. Sejak dimekarkan lebih dari 10 tahun lalu, Mahulu masih tercatat sebagai salah satu kabupaten paling terisolasi di Kaltim. Akses utama masyarakat untuk keluar masuk daerah ini masih bertumpu pada Sungai Mahakam. Kondisi tersebut berimbas pada tingginya biaya logistik, mahalnya harga barang kebutuhan pokok, hingga terbatasnya layanan pendidikan dan kesehatan. Tidak mengherankan bila pembukaan jalan darat menjadi dambaan seluruh warga. Sehingga, harapan ini menjadi isu hangat dalam Dialog Publika TVRI Kaltim yang digelar, Selasa (2/9). Forum yang menghadirkan Wakil Bupati Mahulu Yohanes Avun, Kasatker Pelaksanaan Jalan Perbatasan Kaltim BBPJN Mochamad Saktianto, dan Kabid Bina Marga Dinas PUPR-Pera Kaltim R Hariadi itu secara khusus membahas progres pembangunan akses jalan darat menuju wilayah hulu Mahakam.
BALIKPAPAN – Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Arfiansyah menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah pusat yang melarang pejabat daerah melakukan perjalanan ke luar negeri agar bisa lebih fokus pada penanganan situasi di daerah. la menyatakan bahwa instruksi tersebut sejalan dengan kebijakan yang selama ini telah diterapkan di Kota Minyak. Menurut dia, DPRD Balikpapan memang tidak mengalokasikan anggaran untuk perjalanan luar negeri. “Untuk perjalanan luar negeri memang kita tidak anggarkan,” ujar Arfiansyah kepada Koran Kaltim, Rabu (3/9) kemarin. Kata dia, DPRD Balikpapan juga sudah menekan pengeluaran dengan memangkas kegiatan seremonial yang berkesan mewah. Salah satu bentuk penghematan itu adalah pelaksanaan rapat paripurna yang digelar di gedung parkir. “Bisa dilihat, kegiatan paripurna kami selama ini tidak diadakan dengan fasilitas berlebihan, tapi tetap berjalan sesuai kebutuhan,” ungkapnya.
SAMARINDA – Pembahasan APBD Kaltim 2026 kembali berlanjut Rabu 3 September 2025. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim kembali duduk bersama dalam satu forum, membahas arah belanja hingga skema pembiayaan daerah tahun depan. Meski kabar pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat terus membayangi, angka Rp21,35 triliun masih jadi pedoman pembahasan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kaltim, Yusliando, menegaskan nominal itu hanya jadi pijakan sementara. "Rp21,35 triliun masih jadi patokan karena belum ada keputusan final berapa yang dipangkas," ucapnya selepas rapat di DPRD Kaltim. Desas-desus pemangkasan TKD memang sudah santer beredar. Dengan besaran mencapai separuh dari yang bakal diterima Kaltim. Komponen yang disebut bakal terpangkas itu berasal dari pos Dana Bagi Hasil (DBH). Proyeksi awalnya diperkirakan Rp8-9 triliun. Nah, postur APBD Rp21,35 triliun yang dibahas saat ini masih bertumpu pada nominal yang diproyeksikan tersebut. Di rapat kedua ini, TAPD mengurai rencana belanja daerah tahun depan. "Tapi belum selesai, masih ada pembahasan lanjutan nanti," katanya.
SANGATTA – Bupati Ardiansyah Sulaiman menegaskan koreksi anggaran mutlak dilakukan karena sejumlah asumsi awal tidak sesuai dengan kondisi terkini. Hal itu sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Semua menyesuaikan dengan kondisi kekinian. "Jadi memang terkait dengan efisiensi ini sangat menguras tenaga kita untuk menyesuaikan. Karena siapa sih yang mau dikurangi, kan enggak ada itu. Dan ini yang paling sulit menurut saya," jelasnya. Berdasarkan laporan, pendapatan daerah yang semula dipatok Rp11,151 triliun dikoreksi turun menjadi Rp 9,376 triliun. Artinya, Kutim kehilangan proyeksi Rp1,775 triliun atau sekitar 15,92 persen dari target awal. Penurunan itu otomatis berdampak pada belanja APBD Perubahan 2025. Dari semula Rp11,136 triliun, direvisi menjadi Rp9,475 triliun atau terkoreksi 14,92 persen. Belanja tersebut tetap terbagi keempat pos utama yakni belanja operasional, modal, tidak terduga, dan transfer.
SAMARINDA – PT TASPEN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik sosial Negara (BUMN) yang menyelenggarakan program jaminan sosial bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat negara, mengimbau seluruh peserta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan TASPEN. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan maraknya penggunaan layanan digital, oknum tidak bertanggung jawab memanfaatkan celah tersebut untuk melakukan tindakan penipuan, menyasar peserta pensiun yang rentan dalam aktivitas digital. Branch Manager PT TASPEN Cabang Samarinda, Maulana, menyampaikan, pensiunan ASN jangan mudah mempercayai berita berita hoax yang beredar melalui YouTube atau berita-berita website online yang tidak terpercaya sumbernya. Selalu pastikan kebenaran informasi yang diragukan dengan cara menghubungi PT Taspen Persero di seluruh cabang Indonesia atau melalui call center Taspen dan sosial media resmi Taspen.
SAMARINDA -— Pembahasan APBD Kaltim 2026 kembali berlanjut Rabu 3 September 2025. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim kembali duduk bersama dalam satu forum, membahas arah belanja hingga skema pembiayaan daerah tahun depan. Meski kabar pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat terus membayangi, angka Rp21,35 triliun masih jadi pedoman pembahasan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kaltim, Yusliando, menegaskan nominal itu hanya jadi pijakan sementara. "Rp21,35 triliun masih jadi patokan karena belum ada keputusan final berapa yang dipangkas," ucapnya selepas rapat di DPRD Kaltim. Desas-desus pemangkasan TKD memang sudah santer beredar. Dengan besaran mencapai separuh dari yang bakal diterima Kaltim. Komponen yang disebut bakal terpangkas itu berasal dari pos Dana Bagi Hasil (DBH). Proyeksi awalnya diperkirakan Rp8-9 triliun. Nah, postur APBD Rp21,35 triliun yang dibahas saat ini masih bertumpu pada nominal yang diproyeksikan tersebut. Di rapat kedua ini, TAPD mengurai rencana belanja daerah tahun depan. "Tapi belum selesai, masih ada pembahasan lanjutan nanti," katanya.
SAMARINDA – Sebanyak tujuh puskesmas di Samarinda tengah bersiap menyandang status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Tujuh puskesmas tersebut yakni Puskesmas Pasundan, Loa Hakung, Sungai Kapih, Remaja, Sambutan, Mangkupalas, dan Sempaja. Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Samarinda Ismid Kusasih menyampaikan, ketujuh puskesmas itu telah memaparkan kesiapan mereka di hadapan tim penilai dari Pemkot. Presentasi tersebut menjadi salah satu tahapan menuju penetapan BLUD. "Dari total 26 puskesmas yang ada, saat ini 19 sudah berstatus BLUD. Tujuh yang tersisa merupakan angkatan terakhir. Harapannya dengan BLUD pelayanan bisa lebih baik, cepat, dan inovatif," jelas Ismid, Rabu (3/9). Menurutnya, penerapan BLUD merupakan amanat Permendagri Nomor 79, memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Namun, dia menegaskan tujuan BLUD di puskesmas bukan untuk mengejar keuntungan, melainkan meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan. "Dengan fleksibilitas keuangan puskesmas bisa lebih lincah berinovasi. Misalnya menambah layanan, jemput bola dengan home visit, hingga bekerja sama dengan pihak swasta untuk screening kesehatan," tambahnya.
SAMARINDA - Harapan masyarakat Mahakam Ulu (Mahulu) untuk mendapat akses jalan yang lebih baik terus disuarakan. Sejak dimekarkan lebih dari 10 tahun lalu, Mahulu masih tercatat sebagai salah satu kabupaten paling terisolasi di Kaltim. Akses utama masyarakat untuk keluar masuk daerah ini masih bertumpu pada Sungai Mahakam. Kondisi tersebut berimbas pada tingginya biaya logistik, mahalnya harga barang kebutuhan pokok, hingga terbatasnya layanan pendidikan dan kesehatan. Tidak mengherankan bila pembukaan jalan darat menjadi dambaan seluruh warga. Sehingga, harapan ini menjadi isu hangat dalam Dialog Publika TVRI Kaltim yang digelar, Selasa (2/9). Forum yang menghadirkan Wakil Bupati Mahulu Yohanes Avun, Kasatker Pelaksanaan Jalan Perbatasan Kaltim BBPJN Mochamad Saktianto, dan Kabid Bina Marga Dinas PUPR-Pera Kaltim R Hariadi itu secara khusus membahas progres pembangunan akses jalan darat menuju wilayah hulu Mahakam.
BONTANG – Pengerjaan penurapan Sungai Bontang di area Kanaan sempat mengalami kendala setelah muncul keluhan warga terkait status lahan. Sebab itu, Ketua Komisi C DPRD Bontang Alfian Rausan Fikry meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) wajib memastikan kejelasan status lahan dalam perencanaan sebelum proyek tersebut masuk ke tahap tender atau lelang. Permasalahan ini muncul ketika proyek yang sudah dilelang dan mulai dikerjakan tersebut ternyata bersinggungan dengan klaim dari masyarakat terkait kepemilikan lahan. “Saya harap ke depan persoalan status lahan seperti ini tidak terjadi lagi. Dinas PUPRK harus betul-betul memastikan lahan yang akan digunakan sudah clear dari segi kepemilikan dan status hukumnya,” kata Alfin. Politikus Golkar itu menyebut Dinas PUPRK selama ini memang sudah membuat perencanaan dengan menyusun peta rencana dan melakukan pengecekan klaim lahan. Namun, pelibatan masyarakat sekitar, perangkat RT, dan kelurahan, dinilai masih perlu ditingkatkan. “RT itu kan lebih tahu kondisi lapangan. Mereka harus dilibatkan sejak awal agar tidak ada klaim sepihak yang muncul belakangan,” ucapnya.