Menampilkan 2084 data.
Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri didampingi Wakil Bupati (Wabup) H Rendi Solihin resmi melaunching bantuan operasional sekolah bagi siswa PAUD, SD, dan SMP, di halaman parkir Stadion Rondong Demang Tenggarong, Minggu (28/9/2025) Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Sunggono, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Thauhid Afrilian Noor, dan juga dihadiri ratusan perwakilan kepala sekolah, guru, dan komite sekolah seKukar. Launching ditandai penyerahan secara simbolis bantuan operasional sekolah kepada perwakilan masing – masing tingkatan pendidikan oleh Bupati Aulia Rahman Basri, Wabup H. Rendi Solihin, dan Sekda Sunggono.
Sendawar – Bupati Kubar, Frederick Edwin mengatakan, BSPS adalah program bantuan pemerintah yang bertujuan membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar dapat memiliki atau meningkatkan kualitas rumahnya menjadi layak huni. “BSPS merupakan bantuan rehab rumah dengan tujuan adalah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas rumah melalui perbaikan atau renovasi,” ucapnya. Ia menambahkan, bantuan ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pihaknya menyadari bahwa rumah adalah kebutuhan dasar, tempat di mana keluarga bertumbuh, dan fondasi untuk membangun masa depan yang lebih baik.
BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang mengalokasikan anggaran Rp5 miliar dari APBD 2025 untuk pembangunan akses jalan di kawasan Lapangan HOP 1, Kelurahan Satimpo, Bontang Selatan. Proyek ini dijadwalkan mulai dikerjakan tahun ini. Akses jalan tersebut akan menghubungkan lima bangunan yang telah rampung meliputi Kantor Bawaslu, Kantor Baznas, Gedung PKK, Rumah Kreasi Milenial (RKM), dan Kantor Kelurahan Satimpo. Kepala Bidang Tata Ruang dan Bangunan Dinas PUPR Kota Bontang, Robysai Manassa Malisa, mengatakan bahwa pembangunan jalan juga menjadi langkah awal untuk pengembangan fasilitas lainnya di kawasan tersebut. “Ini (jalan) masuk skala prioritas. Anggarannya sudah ada, Rp5 miliar lebih. Rencananya dilelang tahun ini,” kata Robysai, Minggu (9/2/2025).
Samarinda – Anggota Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) menyoroti belum jelasnya informasi mengenai penyaluran dana Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) atau Carbon Fund dari Bank Dunia yang nilainya mencapai lebih dari Rp300 miliar. Menurut Sapto, DPRD Kaltim sejak awal telah menerima laporan mengenai dana karbon tersebut, yang totalnya sekitar 20,9 juta dolar Amerika Serikat atau setara Rp300 miliar lebih. Dana ini merupakan bagian dari program internasional untuk mendukung upaya penurunan deforestasi dan degradasi hutan. “Dana ini sebetulnya bentuk kepedulian pemerintah pusat maupun provinsi untuk melindungi hutan tropis kita. Hutan kita adalah paru-paru dunia yang sangat berperan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca,” jelas Sapto, Rabu (1/10) kemarin.
UJOH BILANG – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menegaskan bahwa program prioritas daerah tetap akan berjalan meskipun ada pemangkasan anggaran. Fokus utama pemerintah adalah memastikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) tetap terpenuhi. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Agustinus Teguh Santoso, menekankan bahwa pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran tanpa mengorbankan program wajib dan dasar. “Jadi kita menyesuaikan ya. Walaupun ada pemangkasan atau apa, yang penting tetap kita prioritaskan kepada kegiatan atau program yang menjadi program kegiatan wajib dan dasar,” katanya, Minggu (9/2/2025).
Samarinda – Pemerintah Kabupaten Kubar menggelar launching Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2025, Rabu (1/10). Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) dengan dukungan pemerintah pusat. Bupati Kubar, Frederick Edwin menegaskan bahwa rumah bukan hanya tempat tinggal, melainkan kebutuhan dasar dan fondasi penting bagi keluarga. “Melalui program BSPS ini, kita tidak hanya membangun rumah, tetapi juga membangun harapan dan semangat gotong royong di tengah masyarakat,” ujarnya kepada KoranKaltim.
BONTANG – Pembangunan Jembatan Balai Benih Ikan (BBI), Tanjung Laut Indah masih dikerjakan oleh kontraktor. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang Much Cholis Edi Prabowo mengatakan kontraktor sudah mulai melakukan pengecoran lantai jembatan. “Konstruksi lantai memang semenisasi tidak sampai diaspal,” kata pejabat yang akrab disapa Bowo ini. Saat disinggung berapa progres pengerjaan, ia belum bisa membeberkan secara rinci. Sebelumnya Dinas PUPRK memberikan perpanjangan waktu hingga pertengahan bulan ini. Pemberian kesempatan itu 50 hari pasca kontrak habis di akhir Desember silam. “Setelah pengecoran ini maka langsung oprit kanan-kiri jembatan,” ucapnya. Dinas PUPRK pun masih optimistis dengan pengerjaan ini selesai di batas akhir pemberian kesempatan. Menurutnya kontraktor pun mengerjakan hingga malam hari. Jumlah pekerja yang terlibat 15 orang. “Tinggal pembersihan selanjutnya,” tutur dia.
Tanjung Redeb – Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Berau terus digenjot Pemkab Berau melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Di tengah sambutan positif masyarakat, muncul kekhawatiran jika keterbatasan anggaran membuat proyek ini berlarut-larut hingga menyisakan bangunan mangkrak. Gedung MPP yang berdiri di Jalan Raja Alam II, Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, dirancang menjadi pusat pelayanan satu pintu. Nantinya, layanan administrasi pemerintahan, perbankan, perizinan, hingga urusan keagamaan akan tersedia di satu lokasi. Keberadaan MPP diyakini bisa memangkas waktu dan biaya masyarakat yang selama ini harus berpindah-pindah kantor untuk menyelesaikan berbagai urusan.
TANJUNG REDEB – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau memastikan seluruh dana kampung pada 2024 telah tersalur ke kas masing-masing kampung. Sebanyak 100 kampung di Kabupaten Berau mendapat alokasi anggaran Rp492,46 miliar dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Kampung, DPMK Berau, Agus Salim, menjelaskan meskipun penyaluran dana yang dilakukan DPMK mencapai 100 persen, realisasi penggunaan anggaran di beberapa kampung masih mengalami kendala. “Ada beberapa kampung yang tidak dapat menggunakan anggarannya secara penuh, sehingga dana yang tidak terserap harus dikembalikan ke kas daerah,” jelasnya. Dibebernya, alasannya pun beragam. Seperti, beberapa kampung tidak bisa merealisasikan anggarannya karena tidak memenuhi persyaratan administrasi. Jika tidak ada realisasi, artinya kinerja kampung tersebut belum optimal. “Pencairan anggaran berikutnya juga berdasarkan kinerja yang dilakukan kampung pada program sebelumnya,” katanya.
Samarinda – Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, menyebut besaran nilai pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 masih bergantung pusat. Sebelumnya, APBD Perubahan Kaltim 2025 telah ditetapkan sebesar Rp21,74 triliun. Angka ini naik Rp746,85 miliar jika dibandingkan APBD murni 2025 yang sebelumnya disetujui senilai Rp21 triliun. Sri menjelaskan, pencairan anggara perubahan dilakukan secara bertahap. Proses penyusunan ketentuan anggaran, menurutnya, sudah sesuai dengan Ketetapan Menteri Keuangan (KMK). Ia memastikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim telah menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2025 sesuai dengan ketentuan KMK tersebut.