Menampilkan 2026 data.
BONTANG – Rencana bantuan perluasan jaringan gas (jargas) di Bontang dilakukan tahun ini setelah ada kesepakatan antara Kementerian ESDM dengan Pemkot. Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang Muhammad Sahib mengatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan ketat terhadap rencana pemasangan tersebut. Pemasangan jargas di Bontang akan fokus pada jaringan distribusi (SR) yang mencapai sekitar 90-96 persen. Walhasil penggalian tidak menyasar jalan protokol. Penggalian hanya akan dilakukan pada titik-titik tertentu, seperti gang-gang kecil menuju rumah-rumah warga. “Jaringan induk hampir seluruhnya sudah masuk, sehingga penggalian di jalan utama kemungkinan tidak dilakukan,” ujar Sahib. Namun, ia juga mengingatkan agar kualitas perbaikan infrastruktur setelah penggalian harus menjadi perhatian utama. Karena ia menyebutkan ada beberapa titik gang yang akan dilakukan skema tersebut.
SAMARINDA – Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 yang disodor Pemprov Kaltim dibedah habis-habisan DPRD. Tiga hari beruntun sejak 2 September lalu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) duduk bersama dalam satu forum mengevaluasi arah dan plafon anggaran yang dirancang tahun depan. Di hari ketiga, TAPD membawa kepala perangkat daerah untuk ikut bersama dalam perumusan anggaran. “Untuk mempertajam dan mengonfirmasi ke Banggar terkait detail perencanaan anggaran di setiap OPD,” ungkap Sekretaris Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni kepada Kaltim Post, Kamis (4/9) malam. KUA-PPAS ini jadi acuan kerja pemerintah nantinya. Program-program yang disusun berangkat dari Rencana Kerja Perangkat Daerah 2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2030, yang isinya berpedoman pada visi-misi kepala daerah. Semua dihimpun menyesuaikan proyeksi APBD tahun depan sebesar Rp21,3 triliun.
SAMARINDA – Pemprov dan DPRD Kaltim mulai membahas Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026, Selasa, 2 September 2025. Pembahasan masih awal, kabar tak sedap sudah mengemuka. "Informasi awalnya 50 persen terpangkas hasil kebijakan efisiensi pusat," ungkap Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim, Sri Wahyuni, selepas rapat kerja antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD Kaltim di Samarinda. Lebih dari separuh postur APBD Kaltim sebenarnya sudah ditopang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sekitar 50-55 persen pundi-pundi daerah murni dari pajak, retribusi, atau pengelolaan kekayaan daerah.
SAMARINDA – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kaltim menegaskan komitmen menjaga keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan anggaran olahraga. Hal itu ditegaskan dalam forum keterbukaan informasi yang digelar di Aula KONI Kaltim, Selasa (2/9), dengan menghadirkan perwakilan 47 cabang olahraga (cabor) peraih medali. Ketua Umum KONI Kaltim, Rusdiansyah Aras, menyebut pihaknya telah menerapkan prinsip transparansi sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. la mencontohkan bahwa setiap usulan anggaran cabor diterima sesuai angka yang diajukan.
PENAJAM – Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) akan membangun rumah singgah di Jalan Provinsi Kilometer 4,5, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam di tahun 2025. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial PPU, Muhtar, mengatakan bahwa seluruh dokumen pembangunan telah diserahkan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab PPU untuk dilaksanakan proses lelang. "Sekarang rumah singgah lagi tahap proses pelelangan," ujarnya, Selasa (2/9). la berharap proses lelang dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu agar pelaksanaan pembangunan bisa segera dimulai. Alokasi anggaran yang disiapkan dalam APBD Murni 2025 untuk pembangunan rumah singgah tersebut mencapai sekitar Rp700 juta. Jika tidak mengalami perubahan, maka kerja pelaksanaan pembangunan tersebut lebih kurang dua bulan.
UJOH BILANG, TRIBUN – Ketua Komisi III DPRD Mahakam Ulu, Hendrikus Keling, menegaskan pihaknya tengah mematangkan pemetaan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kabupaten Mahakam Ulu. Hal itu disampaikannya usai pertemuan bersama pihak PUPR di cafetaria kantor DPRD Mahakam Ulu, Senin (1/9). Menurutnya, agenda ini menjadi bagian penting dari rencana Instruksi Presiden (Inpres) yang sedang disusun pemerintah pusat. Hendrikus menjelaskan, WPR akan mencakup berbagai sektor pertambangan, mulai dari emas hingga batu bara. “Kalau minyak tidak disebut, berarti tidak masuk. Tapi galian pasir dan sejenisnya termasuk dalam WPR,” ujarnya.
BONTANG – Sejumlah proyek pembangunan di Bontang akan memakai skema tahun jamak atau multiyears contract (MYC). Salah satunya yakni revitalisasi Waduk Kanaan yang akan dimulai tahun depan. Anggota Komisi C DPRD Bontang Joni Alla' Padang memprediksi untuk tahun 2027 sejumlah anggaran akan terserap ke proyek MYC. "Belum lagi rencana untuk penanganan banjir rob di Bontang Kuala dan pengembangan RSUD Taman Husada," kata Joni. Dampak dari kondisi tersebut, maka untuk proyek pembangunan di luar skema MYC dipastikan minim. Pasalnya dengan kisaran APBD tahun depan sebesar Rp2,5 triliun, maka secara mandatory 20 persen dialokasikan untuk sektor pendidikan. Sementara 10 persen yakni aspek kesehatan. "Belum lagi terkait dengan belanja pegawai," ucapnya.
BONTANG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bontang resmi menaikkan status penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi Proyek Pembangunan Tugu Selamat Datang di Jalan S. Parman, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, ke tahap penyidikan. Proyek yang dikerjakan pada 2023 itu menggunakan anggaran Rp1,3 miliar dari APBD Kota Bontang. Selain tugu, paket pekerjaan juga mencakup pemasangan 20 tiang lampu di sekitar lokasi. Namun, hasil penyelidikan Kejari menemukan sejumlah kejanggalan sejak tahap perencanaan, pengawasan, hingga pelaksanaan. Kepala Kejari Bontang, Philipus Siahaan, mengungkapkan surat penyidikan kasus tersebut telah terbit pada 1 September 2025. "Dalam penyelidikan kemarin, temuan yang kami miliki sudah cukup untuk dinaikkan ke tahap penyidikan," ujarnya, Selasa (25/8).
JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani membantah tuduhan bahwa pemerintah telah memotong anggaran Pemerintah Daerah (Pemda). Bantahan ia berikan menyusul dana Transfer ke Daerah (TKD) yang susut di 2026. Dana TKD di RAPBN 2026 hanya Rp650 triliun alias turun 29 persen dibandingkan tahun ini yang menyentuh Rp919 triliun. Namun, sang Bendahara Negara mengklaim masyarakat daerah justru bakal merasakan manfaat dari belanja Rp1.376,9 triliun. "Ini supaya tidak menimbulkan persepsi seolah-olah anggaran untuk daerah dipotong atau diturunkan karena uang yang ke daerah itu sebetulnya meningkat," tegas Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Virtual dengan Komite IV DPD RI, Selasa (2/9).
TIDAK EFEKTIF – Salah satu kawasan yang menerapkan sistem parkir berlangganan. Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Kaltim, Tiopan Henry Gultom menilai, skema parkir berlangganan tidak akan efektif jika sistem transportasi tidak dibenahi. Rencana penerapan parkir berlangganan di Kota Samarinda menuai catatan dari Pengamat Transportasi Universitas Mulawarman yang juga Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Kalimantan Timur, Tiopan Henry Manti Gultom. Tiopan menilai bahwa skema tersebut memiliki sejumlah kelemahan dan berpotensi tidak efektif jika tidak dibarengi dengan pembenahan sistem transportasi kota secara menyeluruh. “Dari dulu retribusi berlangganan pun sebenarnya sudah ada, tapi tidak efektif,” ungkapnya pada Tribun Kaltim, Selasa (2/9/2025).