Menampilkan 2084 data.
Penajam – Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) terus berupaya menuntaskan persoalan aset daerah, khususnya yang berada di dalam wilayah delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini menjadi salah satu langkah strategis agar ke depan tidak terjadi persoalan tumpang tindih kepemilikan maupun pengelolaan aset antara pemerintah daerah dengan Otorita IKN (OIKN). Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir, mengungkapkan pihaknya saat ini masih fokus melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap aset milik daerah. Proses pengalihan ataupun mekanisme hibah aset, menurutnya belum bisa dipastikan. “Tahapan kita saat ini adalah melakukan identifikasi terkait aset-aset daerah yang ada di delineasi IKN. Namun, untuk mekanisme pengalihan atau hibahnya memang belum ditentukan. Masih perlu dilakukan sinkronisasi dan rekonsiliasi antara OIKN dengan pemerintah daerah. Sampai saat ini juga belum ada pembicaraan ke arah sana,” jelas Muhajir, Kamis (2/10).
Ujoh Bilang – Menurut Stephanus Madang, umumnya kabupaten itu PAD-nya kecil karena sektor jasa belum berkembang. Kalau di kota, pajak hotel, restoran, parkir, hingga pusat perbelanjaan besar. “Kita di Mahulu masih berbasis pertanian, perhubungan, dan nantinya mungkin meningkat setelah bandara atau pelabuhan beroperasi,” jelas Stephanus. Ia menambahkan, potensi PAD Mahulu bisa ditingkatkan melalui retribusi jasa pelayanan, perizinan, hingga pajak bumi dan bangunan (PBB). “Mudah-mudahan ke depan sektor-sektor ini bisa kita galakkan untuk mendongkrak PAD,” ujarnya. Terkait kebijakan Presiden yang membuka ruang bagi tambang rakyat memang akan berdampak kepada PAD. Namun, Stephanus mengingatkan pentingnya kehati-hatian. Sebab, Mahulu memiliki posisi geografis yang sensitif sebagai daerah hulu Sungai Mahakam. “Kalau tidak cermat, penambangan emas atau batu tanpa terkendali bisa berdampak ke seluruh aliran sungai. Kita ini hulunya, jadi efeknya bisa meluas,” tegasnya.
Samarinda – Pemkot Samarinda mulai menyiapkan langkah serius terkait pengelolaan parkir di Pasar Pagi di Kecamatan Samarinda Kota. Rencananya, sistem parkir di kawasan pusat perdagangan terbesar di Kota Tepian itu bakal diserahkan kepada pihak ketiga. Mekanisme seleksi akan dilakukan dengan mengundang operator parkir, baik lokal maupun nasional, untuk mempresentasikan skema pengelolaan mereka pada pekan kedua Oktober mendatang. Dari catatan yang ada, kapasitas lahan parkir di rubanah gedung baru Pasar Pagi mencapai 105 slot mobil dan 709 motor. Area ini diproyeksikan menjadi titik krusial saat pasar mulai beroperasi penuh, mengingat mobilitas pengunjung yang dipastikan tinggi. Serta akan menjadi area parkir utama bagi pengunjung Teras Samarinda Tahap 2 di seberang pasar tersebut. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda, Hotmarulitua Manalu menjelaskan, pihaknya telah menggelar rapat bersama sejumlah OPD terkait. Mulai dari Bagian Kerjasama, Bapenda, Dinas Perdagangan, hingga Unit Pengadaan Barang dan Jasa. Sebagaimana restu dari pimpinan, yakni Wali Kota Samarinda Andi Harun, untuk menggelar beauty contest. “Semua operator parkir akan diundang, diminta menyampaikan penawaran, termasuk besaran kontribusi tetap maupun bagi hasil setelah pajak parkir,” terangnya, Kamis (2/10).
Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo, menyebutkan bahwa perhatian terhadap fasilitas olahraga sudah masuk dalam agenda penting pemerintah. Salah satunya menyangkut pemeliharaan Balikpapan Tennis Stadium yang menjadi ikon kota. Namun, persoalan tak berhenti di sana. Pemkot ingin lebih jauh menyusun peta jalan untuk semua sarana olahraga di Balikpapan. “Mungkin ke depannya, karena APBD 2026 sudah disusun, kami minta Disparpora (Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga) membuat kajian terkait seluruh sarana dan prasarana olahraga di Balikpapan. Setelah itu baru dilihat kondisi dan kebutuhan idealnya,” jelas Bagus. Impian besar pun digulirkan. Pemkot Balikpapan ingin menghadirkan kawasan olahraga terpadu di sekitar Gedung Kesenian. Sebuah area yang bisa menampung beragam cabang olahraga. Mulai dari kolam renang berstandar internasional, hingga lapangan sofbol dan bisbol.
Tanah Grogot – Bupati Paser dr Fahmi Fadli memastikan persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) ke-8 Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun 2026 akan dilaksanakan secara menyeluruh (all out) dan maksimal. Komitmen ini disampaikan Fahmi dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Porprov yang digelar di Pendopo Lou Bepekat, pada Selasa (30/9/2025). “Meskipun ada pemotongan anggaran, kami pastikan hal tersebut tidak akan memengaruhi persiapan kami. Kami all out mempersiapkan sarana dan prasarananya sehingga penyelenggaraan Porprov 2026 bisa berjalan lancar,” tegas Fahmi. Fahmi menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian dan dukungan dari Ketua KONI Kaltim beserta jajarannya dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim.
Tenggarong, TRIBUN – DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna bersama Pemerintah Kabupaten Kukar pada Selasa (30/9/2025) malam di Ruang Rapat Utama DPRD Kukar. Sebelumnya, DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar) telah menuntaskan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dalam laporan Banggar, pendapatan daerah 2025 turun dari Rp11,5 triliun menjadi Rp11,1 triliun. Penurunan terutama disebabkan oleh berkurangnya komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap berada di angka Rp953 miliar.
Samarinda – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025 Kota Samarinda mengalami koreksi sebesar Rp50,2 miliar. Namun pada saat bersamaan, pendapatan daerah justru meningkat hingga Rp165,3 miliar. Hal ini disampaikan Wali Kota Samarinda Andi Harun dalam Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan APBD-P 2025 di lantai II Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Selasa (30/9) malam. Anggaran belanja daerah mengalami penyesuaian karena adanya pengurangan di beberapa pos. Belanja operasional dipangkas Rp42,09 miliar, belanja tidak terduga berkurang Rp35 miliar, sementara belanja modal justru naik Rp26,83 miliar.
BONTANG – Masjid Terapung Darul Ir-syad Al Muhajirin di Kampung Selambai, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, kembali mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Bontang. Tahun ini, masjid yang menjadi ikon wisata religi itu menerima alokasi anggaran sebesar Rp5 miliar untuk proyek pembangunan pagar pengaman dan penataan halaman. Seperti diketahui, masjid ini telah diresmikan pada Maret 2022 oleh Wali Kota Bontang, Basri Rase. Dibangun secara bertahap dengan anggaran total mencapai Rp60 miliar, masjid yang berdampingan dengan Pelabuhan Loktuan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah tetapi juga menarik banyak pengunjung sebagai destinasi wisata. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang, Much Cholis Edi Prabowo, memastikan proyek pembangunan pagar pengaman akan dimulai tahun ini. Pagar akan dipasang mengelilingi masjid untuk menghindari benturan dengan kapal yang lalu lalang di sekitar pelabuhan. “Pembangunan pagar sebenarnya sudah lama diusulkan. Tapi memang butuh kajian, dan tahun ini baru direalisasikan,” ungkap Edy Prabowo, Minggu (9/2/2025).
UJOH BILANG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahulu, Devung Paran menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di wilayah Mahulu. Program yang akan berlangsung dari 19 Februari hingga 19 Maret 2025 ini dinilai krusial dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah yang memiliki kondisi geografis cukup menantang. Devung menegaskan pentingnya dukungan anggaran agar program ini dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. “Kami ingin memastikan bahwa anggaran untuk TMMD tidak mengalami pergeseran. Oleh karena itu, saya menyarankan agar pihak Kodim segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah, terutama Bupati dan Sekda selaku Ketua TAPD, agar tidak ada kendala dalam alokasi dana,” ujar Devung pada Jumat (5/2) lalu.
SANGATTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyoroti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) 2025 yang dikabarkan kembali dipangkas setelah adanya dana kurang salur sebesar Rp1,7 triliun dari pemerintah pusat. Anggota DPRD Kutim, Faizal Rachman mengatakan, pada tahun 2024, pemerintah pusat menargetkan transfer sebesar Rp10 triliun, tetapi hanya terealisasi Rp8,5 triliun pada 31 Desember 2024. Kini, Pemkab Kutim diproyeksikan akan menerima transfer dana pusat sebesar Rp9 triliun pada 2025. Namun nilai tersebut menurun hingga menjadi Rp5,8 triliun. “Kita ingin agar lebih transparan dalam menentukan kebijakan fiskal yang menyangkut keuangan daerah sehingga ada solusi lain dari pemerintah pusat agar daerah tidak dirugikan,” jelas legislator PDI Perjuangan ini. Menurutnya, jika pemotongan itu tetap dilakukan maka pembangunan di Kutim bisa terhambat dan masyarakat yang akan merasakan dampaknya.