Menampilkan 2026 data.
SAMARINDA – Pemkot Samarinda mulai mengerjakan peningkatan drainase di simpang Jalan Mugirejo. Tepatnya di bawah gapura masuk Jalan DI Panjaitan, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang. Langkah ini diambil menyusul permintaan warga saat kunjungan Wali Kota Andi Harun awal Juli lalu. Mereka menilai kondisi drainase lama kerap menimbulkan genangan karena penampang saluran terlalu sempit. Kepala UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Samarinda, Hendra Gunawan mengatakan, proyek tersebut bertujuan memperlancar aliran air sekaligus mengurangi risiko banjir. Pasalnya, posisi jalan eksisting lebih rendah, sehingga saat hujan deras air mudah meluap. "Drainase lama itu ada dua lapisan beton lantai yang tidak dibongkar pada saat pengecoran jalan sebelumnya. Akibatnya penampang basahnya rendah. Makanya sekarang kita bongkar, lalu dibuat ulang agar sesuai dengan saluran eksisting di sampingnya," jelas Hendra, Jumat (5/9).
BALIKPAPAN, TRIBUN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mencatat sebanyak 5.000 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Minyak. Kepala Dinas Perumahaan dan Pemukiman (Disperkim) Kota Balikpapan, Rafiuddin mengatakan pihaknya merancang program bertahap guna mengentaskan RTLH menjadi rumah layak huni sesuai Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029. Ia sampaikan bahwa data awal 5.000 unit RTLH masih memerlukan verifikasi lebih lanjut memastikan kondisi riil di lapangan. “Data kami RTLH memang sebanyak itu, tapi masih perlu verifikasi lagi,” ujarnya, Rabu (3/9/2025). Rafiuddin menyebut verifikasi ini penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat kurang mampu atau masyarakat berpenghasilan rendah.
PENAJAM – Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) akan menyalurkan bantuan ternak ayam kampung kepada puluhan kepala keluarga (KK) yang berada di wilayah setempat. Bantuan ini difokuskan bagi masyarakat tidak mampu sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian PPU, Ristu Pramula mengungkapkan bahwa program ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, khususnya yang tergabung dalam kelompok tani.
SAMARINDA – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltim meluruskan kabar yang menyebut bahwa sekolah-sekolah tingkat SMA/SMK diwajibkan membeli buku yang berjudul Mengubah Nasib Hasanuddin Mas’ud. Bahkan, isu yang beredar menyebutkan pembelian buku dilakukan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) dan Bantuan Operasional Sekolah Nasional (Bosnas). Diketahui, buku dengan judul Mengubah Nasib Hasanuddin Mas’ud diterbitkan pada tahun 2023 dengan tebal 276 halaman. Buku yang bercerita tentang perjalanan hidup Hasanuddin Mas’ud hingga menjabat Ketua DPRD Kaltim periode 2024-2029 ini dijual melalui laman halaman moeka.com dengan harga Rp150 ribu per eksemplar.
SAMARINDA – Berbagai upaya dilakukan pemerintah menata sistem perparkiran. Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda kini tengah mematangkan skema parkir berlangganan. Rangkaian rapat maraton telah dilakukan, termasuk presentasi kepada Wali Kota Samarinda Andi Harun, guna memastikan program tersebut berjalan mulus. Kepala Dishub Samarinda Hotmarulitua Manalu menjelaskan, secara studi kelayakan (feasibility study), program tersebut sudah rampung dan tinggal memasuki tahapan teknis. "Secara FS sudah oke, nanti kami dari Dishub mempersiapkan infrastruktur website terkait pendaftaran dan pencatatan jumlah jukir," ungkapnya, Rabu (3/9).
Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2025 telat disampaikan kepada DPRD Kutai Timur (Kutim). Ini bakal membuat pembahasan dilakukan secara maraton, agar realisasi program optimal. Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman mengatakan, keterlambatan penyampaian KUA-PPAS itu tidak hanya terjadi di daerahnya. Hal demikian juga terdiri sejumlah kabupaten/kota di Kaltim. Ia menyebut penyesuaian efisiensi anggaran menjadi tantangan terbesar. Proses pemangkasan pos belanja membutuhkan waktu dan energi lebih, sebab tidak ada pihak yang ingin anggarannya dipangkas. “Siapa sih yang mau dikurangi, kan enggak ada itu. Dan ini yang paling sulit menurut saya. Sehingga memakan waktu yang cukup lama,” ungkapnya.
SAMARINDA – Wacana penerapan parkir berlangganan di Kota Samarinda dinilai masih jauh dari kata siap. Rencana yang digagas Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Dinas Perhubungan (Dishub) ini diharapkan mampu menertibkan parkir dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, Pengamat Ekonomi Samarinda, Purwadi Purwoharsodjo, menilai kebijakan tersebut berpotensi tidak efektif jika persoalan mendasar di lapangan belum terselesaikan. Menurutnya, ada tiga masalah utama yang menjadi hambatan besar: maraknya juru parkir (jukir) liar, lemahnya transparansi data, dan rendahnya penegakan hukum. Jika tiga persoalan ini tidak segera diatasi, Purwadi khawatir kebijakan parkir berlangganan hanya akan menjadi “proyek coba-coba” tanpa hasil nyata.
SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi menyebut kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat kini mulai menimbulkan kekhawatiran di Benua Etam. Dirinya menilai, jika pemangkasan benar-benar dilakukan dalam skala besar, maka hal itu akan memberi dampak signifikan terhadap keberlangsungan pembangunan di daerah. Saat ini pihaknya masih menunggu kejelasan dari pemerintah pusat terkait besaran potongan yang akan diberlakukan. Informasi sementara yang beredar, menyebutkan pemangkasan bisa mencapai 50 hingga 75 persen dari alokasi anggaran sebelumnya.
PENAJAM – Pembangunan tahap kedua Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) ditargetkan akan selesai sepenuhnya pada Desember 2025. Pekerjaan konstruksi lanjutan yang telah dimulai sejak Juli lalu tersebut diharapkan dapat terealisasi sesuai jadwal. “ Pengerjaannya sudah dimulai Juli lalu, mudah-mudahan tuntas tepat waktu, akhir tahun nanti,” Ungkap Kepala Disdikpora PPU, Andi Singkerru, Rabu (3/9). Lanjutnya progres pembangunan gedung tahap kedua berdasarkan data telah mencapai 54 persen. Pekerjaan lanjutan yang sedang berlangsung saat ini berfokus pada pekerjaan finishing interior, khususnya di lantai satu dengan anggaran Rp8 miliar.
PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) bersama Pemkab Paser dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim telah menyepakati Memorandum of Understanding (MoU) Rencana Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Regional di Long Kali, Paser. MoU yang telah ditekan sekitar Maret 2025 merupakan langkah awal untuk meningkatkan pasokan air bersih di wilayah PPU, khususnya untuk memenuhi kebutuhan air minum di Kecamatan Babulu hingga Labangka, kecamatan yang berbatasan dengan Long Kali. MoU ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Danum Taka (AMDT), serta instansi teknis terkait. Dalam pembahasan tersebut, para pihak mencermati regulasi yang ada dan kesesuaian antara peraturan daerah (Perda) dengan konsep SPAM Regional.