Menampilkan 2026 data.
Tenggarong – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rendi Solihin melakukan peninjauan rehab kelas Sekolah Dasar (SD) 005 Kecamatan Loa Kulu, Rabu (24/9). Tampak mendampingi dalam acara tersebut Camat Loa Kulu Adriansyah, Farida dan Hairendra Anggota DPRD Kukar, Kepala Dinas Pertanian M Taufik, Kadis Kelautan dan Perikanan Muslik, FKPD Kecamatan Loa Kulu. Kepala SD 005 Kecamatan Loa Kulu Endang Siti Bunga, mengatakan saat ini peserta didiknya berjumlah 150 orang, sedangkan bangunan saat ini sudah tidak bisa menampung. Saat ini, SD 005 telah mendapat bantuan dari Pemkab Kukar yang saat ini sedang dalam proses pembangunan yaitu bangunan baru ada tiga ruang kelas, dan pihaknya juga memohon lagi rehab tiga ruang WC guru.
Tenggarong – Hujan tepuk tangan menggema di halaman Stadion Rondong Demang, Tenggarong, Minggu (28/9). Di hadapan ratusan kepala sekolah, guru, komite, dan orangtua murid, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri bersama Wakil Bupati Rendi Solihin meresmikan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten (Boskab) bagi peserta didik baru jenjang PAUD, SD, dan SMP. Acara berlangsung meriah, ditandai dengan penyerahan bantuan secara simbolis. Sekkab Kukar Sunggono dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar Thauhid Afrilian Noor turut mendampingi prosesi tersebut. Bantuan ini menjadi salah satu janji politik pasangan Aulia-Rendi dalam visi besar Kukar Idaman Terbaik, yang memastikan perlengkapan sekolah gratis bagi seluruh anak usia pendidikan dasar. “Kita ingin memastikan tidak ada kesenjangan di antara anak-anak kita saat bersekolah. Tidak boleh ada yang merasa minder hanya karena pakaian atau perlengkapan sekolahnya berbeda. Semua harus sama-sama difasilitasi,” tegas Aulia dalam sambutannya.
Ujoh Bilang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu) menerima Exit Meeting Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan atas Kebijakan dan Strategi Pemerintah Daerah dalam rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur, dihadiri langsung oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Sekretariat Daerah Mahulu, drg. Agustinus Teguh Santoso M.Adm., Kes., yang mewakili Bupati Mahulu Angela Idang Belawan, di Ruangan Rapat Wakil Bupati Mahulu, Jumat (26/09).
Tana Paser – Bupati Paser, Fahmi Fadli, menghadiri rapat koordinasi membahas rencana pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kaltim Tahun 2026. Rakor ini juga dihadiri sejumlah perwakilan dari 63 pengurus cabang olahraga (cabor) di Paser, serta sejumlah penggiat olahraga di Bumi Daya Taka. “Rakor ini dilaksanakan untuk menyatukan serta menyamakan persepsi, dan merumuskan langkah-langkah strategis demi kesuksesan penyelenggaraan Porprov ke-8 di Kabupaten Paser,” ucap Fahmi Fadli, Selasa (30/9). Ia berharap Rakor tersebut dapat memberikan keputusan terbaik guna pelaksanaan perkembangan olahraga di Kabupaten Paser. “Ini adalah wujud nyata komitmen kita memajukan prestasi atlet. Semoga melalui rakor hari ini kita dapat menghasilkan keputusan-keputusan terbaik yang akan membawa kemajuan signifikan bagi olahraga di provinsi kita,” jelasnya.
Sangatta – Realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni 2025 masih lamban, terbukti hingga akhir Agustus 2025 realisasi baru mencapai 43,98 persen. Angka tersebut jauh di bawah target ideal triwulan III yang ditetapkan sebesar 75 persen. Hal tersebut dipengaruhi lambannya kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, menekankan pentingnya peningkatan kinerja OPD agar mengutamakan kepentingan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan. Menurutnya, pembahasan anggaran tetap harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang setiap tahunnya mengatur tentang pedoman penyusunan APBD.
Samarinda – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur mencatat realisasi pendapatan asli daerah (PAD) hingga triwulan ketiga tahun 2025 telah mencapai 65 persen dari target Rp8,4 triliun. Jika dihitung dari target PAD yang diterima capaiannya sekarang setara dengan sekitar Rp5,46 triliun. Kepala Bapenda Kaltim, Ismiati menyebutkan sumber utama PAD di Kaltim berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta berbagai retribusi daerah lainnya. Kontribusi dari sektor ini disebut terus menunjukkan tren positif hingga kuartal ketiga. Menurutnya, pencapaian 65 persen di triwulan ketiga menjadi sinyal positif menuntaskan target tahunan. Dengan sisa 35 persen atau sekitar Rp2,94 triliun, Bapenda harus bekerja ekstra keras di tiga bulan terakhir.
Samarinda, TRIBUN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya mewujudkan pembangunan gedung permanen untuk Sekolah Rakyat yang saat ini masih beroperasi di lokasi rintisan. Hingga kini, sudah ada enam usulan lahan dari berbagai daerah untuk menjadi lokasi permanen sekolah yang diperuntukkkan bagi anak-anak korban bencana tersebut. Kepala Dinas Sosial Kalimantan Timur, Andi Muhammad Ishak, menjelaskan bahwa pihaknya tengah mengoptimalkan penggunaan lahan yang ada di SMAN 16 Samarinda sebagai lokasi sementara. Namun, pencarian lahan untuk bangunan permanen tetap menjadi prioritas utama. Salah satu lokasi yang sempat diusullkan adalah lahan di kawasan Bukit Biru. Namun, setelah dilakukan peninjauan, lokasi tersebut dinilali kurang ideal untuk segera direalisasikan.
Tenggarong – DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Paripurna ke-13 dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026, di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar, Tenggarong, Senin (29/9) petang. Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin dalam paparannya sebelum menyampaikan dan menyerahkan dokumen Nota Keuangan RAPBD Tahun 2026 mengatakan bahwa penyusunan RAPBD merupakan tindak lanjut dari proses perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pasal 17 ayat (2) UU tersebut menegaskan bahwa penyusunan RAPBD harus berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai upaya mewujudkan tujuan bernegara.
DANA transfer daerah dari pemerintah pusat untuk Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun Anggaran 2026 dipangkas hingga 50 persen atau Rp5 triliun. Artinya anggaran dari Dana Bagi Hasil (DBH) akan berulang 50 persen. Kondisi ini tentu akan menimbulkan dampak bagi program prioritas yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kaltim melalui APBD 2026 mendatang. Ironis memang, di tengah penyusunan APBD dan program pembangunan di Kaltim, pemerintah pusat justru memangkas anggaran dana transfer ke daerah. Seperti diketahui, Kaltim termasuk daerah yang mendapatkan alokasi DBH cukup besar. Jika pemangkasan dana transfer ini nilainya hingga Rp5 triliun, dampaknya sangat terasa. Pemprov dan DPRD Kaltim telah meyakinkan, bahwa pemangkasan anggaran ini tidak akan mempengaruhi pelaksanaan program Gratispol yang sudah dicanangkan sebelumnya, diperkirakan akan menyusutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim secara signifikan. Namun, APBD Kaltim yang semula diproyeksikan mencapai Rp21 triliun, akan berpotensi turun menjadi Rp15 triliun.
TENGGARONG, TRIBUN – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memberikan kebijakan penundaan pembayaran retribusi kepada pedagang pasar tradisional. Kebijakan ini dinilai langkah paling realistis untuk membantu pedagang, mengingat sebagian besar masih menanggung utang retribusi. Plt Kepala Disperindag Kukar, Sayid Fathullah, menjelaskan penundaan ini bukan berarti penghapusan, melainkan memberi kelonggaran waktu satu hingga dua tahun. Keputusan final nantinya akan ditetapkan Bupati Kukar. “Agendanya usulan penundaan pembayaran retribusi. Kita tidak meringankan, tidak menghapus, tapi menunda. Dan Alhamdulillah para pedagang kita itu sanggup. Nanti dibuat surat pernyataan kesanggupan,” terang Sayid. Jumat (5/9/2025).