Menampilkan 2084 data.
Ujoh Bilang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu) menerima Exit Meeting Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan atas Kebijakan dan Strategi Pemerintah Daerah dalam rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur, dihadiri langsung oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Sekretariat Daerah Mahulu, drg. Agustinus Teguh Santoso M.Adm., Kes., yang mewakili Bupati Mahulu Angela Idang Belawan, di Ruangan Rapat Wakil Bupati Mahulu, Jumat (26/09).
Tana Paser – Bupati Paser, Fahmi Fadli, menghadiri rapat koordinasi membahas rencana pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kaltim Tahun 2026. Rakor ini juga dihadiri sejumlah perwakilan dari 63 pengurus cabang olahraga (cabor) di Paser, serta sejumlah penggiat olahraga di Bumi Daya Taka. “Rakor ini dilaksanakan untuk menyatukan serta menyamakan persepsi, dan merumuskan langkah-langkah strategis demi kesuksesan penyelenggaraan Porprov ke-8 di Kabupaten Paser,” ucap Fahmi Fadli, Selasa (30/9). Ia berharap Rakor tersebut dapat memberikan keputusan terbaik guna pelaksanaan perkembangan olahraga di Kabupaten Paser. “Ini adalah wujud nyata komitmen kita memajukan prestasi atlet. Semoga melalui rakor hari ini kita dapat menghasilkan keputusan-keputusan terbaik yang akan membawa kemajuan signifikan bagi olahraga di provinsi kita,” jelasnya.
Sangatta – Realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni 2025 masih lamban, terbukti hingga akhir Agustus 2025 realisasi baru mencapai 43,98 persen. Angka tersebut jauh di bawah target ideal triwulan III yang ditetapkan sebesar 75 persen. Hal tersebut dipengaruhi lambannya kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, menekankan pentingnya peningkatan kinerja OPD agar mengutamakan kepentingan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan. Menurutnya, pembahasan anggaran tetap harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang setiap tahunnya mengatur tentang pedoman penyusunan APBD.
Samarinda – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur mencatat realisasi pendapatan asli daerah (PAD) hingga triwulan ketiga tahun 2025 telah mencapai 65 persen dari target Rp8,4 triliun. Jika dihitung dari target PAD yang diterima capaiannya sekarang setara dengan sekitar Rp5,46 triliun. Kepala Bapenda Kaltim, Ismiati menyebutkan sumber utama PAD di Kaltim berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta berbagai retribusi daerah lainnya. Kontribusi dari sektor ini disebut terus menunjukkan tren positif hingga kuartal ketiga. Menurutnya, pencapaian 65 persen di triwulan ketiga menjadi sinyal positif menuntaskan target tahunan. Dengan sisa 35 persen atau sekitar Rp2,94 triliun, Bapenda harus bekerja ekstra keras di tiga bulan terakhir.
Samarinda, TRIBUN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya mewujudkan pembangunan gedung permanen untuk Sekolah Rakyat yang saat ini masih beroperasi di lokasi rintisan. Hingga kini, sudah ada enam usulan lahan dari berbagai daerah untuk menjadi lokasi permanen sekolah yang diperuntukkkan bagi anak-anak korban bencana tersebut. Kepala Dinas Sosial Kalimantan Timur, Andi Muhammad Ishak, menjelaskan bahwa pihaknya tengah mengoptimalkan penggunaan lahan yang ada di SMAN 16 Samarinda sebagai lokasi sementara. Namun, pencarian lahan untuk bangunan permanen tetap menjadi prioritas utama. Salah satu lokasi yang sempat diusullkan adalah lahan di kawasan Bukit Biru. Namun, setelah dilakukan peninjauan, lokasi tersebut dinilali kurang ideal untuk segera direalisasikan.
Tenggarong – DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Paripurna ke-13 dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026, di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar, Tenggarong, Senin (29/9) petang. Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin dalam paparannya sebelum menyampaikan dan menyerahkan dokumen Nota Keuangan RAPBD Tahun 2026 mengatakan bahwa penyusunan RAPBD merupakan tindak lanjut dari proses perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pasal 17 ayat (2) UU tersebut menegaskan bahwa penyusunan RAPBD harus berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai upaya mewujudkan tujuan bernegara.
DANA transfer daerah dari pemerintah pusat untuk Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun Anggaran 2026 dipangkas hingga 50 persen atau Rp5 triliun. Artinya anggaran dari Dana Bagi Hasil (DBH) akan berulang 50 persen. Kondisi ini tentu akan menimbulkan dampak bagi program prioritas yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kaltim melalui APBD 2026 mendatang. Ironis memang, di tengah penyusunan APBD dan program pembangunan di Kaltim, pemerintah pusat justru memangkas anggaran dana transfer ke daerah. Seperti diketahui, Kaltim termasuk daerah yang mendapatkan alokasi DBH cukup besar. Jika pemangkasan dana transfer ini nilainya hingga Rp5 triliun, dampaknya sangat terasa. Pemprov dan DPRD Kaltim telah meyakinkan, bahwa pemangkasan anggaran ini tidak akan mempengaruhi pelaksanaan program Gratispol yang sudah dicanangkan sebelumnya, diperkirakan akan menyusutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim secara signifikan. Namun, APBD Kaltim yang semula diproyeksikan mencapai Rp21 triliun, akan berpotensi turun menjadi Rp15 triliun.
TENGGARONG, TRIBUN – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memberikan kebijakan penundaan pembayaran retribusi kepada pedagang pasar tradisional. Kebijakan ini dinilai langkah paling realistis untuk membantu pedagang, mengingat sebagian besar masih menanggung utang retribusi. Plt Kepala Disperindag Kukar, Sayid Fathullah, menjelaskan penundaan ini bukan berarti penghapusan, melainkan memberi kelonggaran waktu satu hingga dua tahun. Keputusan final nantinya akan ditetapkan Bupati Kukar. “Agendanya usulan penundaan pembayaran retribusi. Kita tidak meringankan, tidak menghapus, tapi menunda. Dan Alhamdulillah para pedagang kita itu sanggup. Nanti dibuat surat pernyataan kesanggupan,” terang Sayid. Jumat (5/9/2025).
SAMARINDA – Pemkot Samarinda mulai mengerjakan peningkatan drainase di simpang Jalan Mugirejo. Tepatnya di bawah gapura masuk Jalan DI Panjaitan, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang. Langkah ini diambil menyusul permintaan warga saat kunjungan Wali Kota Andi Harun awal Juli lalu. Mereka menilai kondisi drainase lama kerap menimbulkan genangan karena penampang saluran terlalu sempit. Kepala UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Samarinda, Hendra Gunawan mengatakan, proyek tersebut bertujuan memperlancar aliran air sekaligus mengurangi risiko banjir. Pasalnya, posisi jalan eksisting lebih rendah, sehingga saat hujan deras air mudah meluap. "Drainase lama itu ada dua lapisan beton lantai yang tidak dibongkar pada saat pengecoran jalan sebelumnya. Akibatnya penampang basahnya rendah. Makanya sekarang kita bongkar, lalu dibuat ulang agar sesuai dengan saluran eksisting di sampingnya," jelas Hendra, Jumat (5/9).
BALIKPAPAN, TRIBUN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mencatat sebanyak 5.000 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Minyak. Kepala Dinas Perumahaan dan Pemukiman (Disperkim) Kota Balikpapan, Rafiuddin mengatakan pihaknya merancang program bertahap guna mengentaskan RTLH menjadi rumah layak huni sesuai Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029. Ia sampaikan bahwa data awal 5.000 unit RTLH masih memerlukan verifikasi lebih lanjut memastikan kondisi riil di lapangan. “Data kami RTLH memang sebanyak itu, tapi masih perlu verifikasi lagi,” ujarnya, Rabu (3/9/2025). Rafiuddin menyebut verifikasi ini penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat kurang mampu atau masyarakat berpenghasilan rendah.