Menampilkan 2026 data.
PENAJAM — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyalurkan dana hibah kepada 11 partai politik (parpol) yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU. Total dana hibah yang disalurkan tahun ini mencapai lebih dari Rp945 juta. Kepala Badan Kesbangpol PPU, Agus Dahlan mengatakan bahwa pemberian dana hibah kepada partai politik dilakukan secara rutin setiap tahun oleh pemerintah daerah. "Untuk hibah parpol, hari ini sudah cair semua. Ada 11 parpol, dengan jumlah totalnya sekitar Rp945 juta lebih," ungkapnya saat ditemui awak media, Senin (30/6) kemarin. Ia melanjutkan, besaran dana yang diterima masing-masing partai berbeda-beda, tergantung pada jumlah perolehan kursi di DPRD. Tiga penerima terbesar tahun ini adalah Partal Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Demokrat. "Gerindra menerima sekitar Rp177 juta, Golkar Rp137 juta, dan Demokrat Rp135 juta. Sementara itu, partai dengan alokasi dana terendah menerima sekitar Rp23 juta," rincinya.
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Upaya penataan kawasan padat penduduk di bantaran Sungai Karang Mumus (SKM) masih terus dilanjutkan oleh Pemerintah Kota Samarinda. Pertambahan jumlah penduduk menyebabkan tekanan terhadap lahan di tepi sungai, sehingga ruang aliran air menjadi semakin sempit dan mengalami penumpukan sedimentasi. Kondisi tersebut memengaruhi fungsi utama sungai sebagai jalur pengendali banjir. Salah satu area yang kini menjadi fokus penanganan berada di sisi Jembatan Ruhui Rahayu, Kelurahan Temindung Permai. Sebelumnya, sejumlah bangunan berdiri di kawasan tersebut. Namun sebagian besar warga telah menerima sosialisasi dan dana kerohiman' sejak tahun lalu untuk meninggalkan kawasan bantaran sungai. Kini, tinggal dua bangunan terakhir yang telah dituntaskan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Samarinda.
SAMARINDA - Pemkot Samarinda melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tengah melaksanakan proyek pembangunan turap di sekitar Jembatan Ruhui Rahayu menuju Jembatan Gelatik. Pekerjaan yang telah dimulai sejak 13 Juni 2025 ini ditargetkan rampung dalam waktu 150 hari kalender, atau hingga 9 November 2025. Pembangunan turap tersebut dikontrak dengan anggaran sebesar Rp6,65 miliar. Berdasarkan penjelasan Hendra selaku perwakilan dari Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Air (SDA) PUPR Samarinda, proyek ini mencakup pembuatan turap dengan tinggi sekitar dua meter dari badan jalan, panjang 15 meter, dan kedalaman mencapai 13 meter. "Pekerjaan ini penting untuk menjaga kestabilan tebing dan infrastruktur jalan di sekitar kawasan tersebut," ungkap Hendra. Meski berskala vital, pelaksanaan pekerjaan tidak lepas dari sejumlah tantangan teknis. Salah satu kendala utama adalah akses masuk alat berat ke lokasi proyek yang cukup terbatas.
KALTIMPOST.ID, PENAJAM - Upaya revitalisasi pembangunan Pelabuhan Speedboat dan Kelotok di Penajam, Penajam Paser Utara (PPU), yang sempat terhenti tahun lalu, kini kembali diusahakan. Proyek strategis ini mandek akibat buntunya komunikasi dengan pemilik lahan Pelabuhan Kelotok. Bupati PPU, Mudyat Noor, kini mengambil langkah serius dengan mengupayakan komunikasi hingga ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Setkab PPU, Nicko Herlambang, menjelaskan bahwa Bupati Mudyat Noor tengah mencari solusi agar revitalisasi pelabuhan speedboat dan kelotok dapat dikerjakan oleh pemerintah provinsi. “Iya, Pak Bupati lagi mencarikan solusi agar pelabuhan speedboat dan kelotok bisa dikerjakan oleh provinsi terkait revitalisasinya. Saat ini sedang on process dan mudah- mudahan dapat disetujui,” kata Nicko Herlambang kepada Kaltim Post, Minggu (29/6).
TANA PASER -— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser menyampaikan Raperda Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Paser Tahun 2024. Laporan Pelaksanaan APBD Paser Tahun 2024 disampaikan oleh Wakil Bupati (Wabup) Paser, Ikhwan Antasari di hadapan anggota DPRD Paser beserta tamu undangan di Gedung Baling Seleloi, Sekretariat DPRD Paser, Senin (30/6). Dalam laporannya, realisasi APBD Paser tahun 2024 mencapai Rp4,82 triliun lebih atau sekitar 102,13 persen. "Realisasi itu melebihi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Paser Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4,72 triliun lebih," terang Ikhwan. Dari realisasi anggaran itu, mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. "Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3,73 triliun lebih, terjadi kenaikan realisasi pendapatan sebesar Rp1,09 triliun," tambahnya. Realisasi total pendapatan tersebut diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp349,25 miliar lebih, pendapatan transfer sebesar Rp4,28 triliun lebih yang diperoleh dari transfer pemerintah pusat-dana perimbangan.
TANA PASER -— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser menyampaikan Raperda Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Paser Tahun 2024. Laporan Pelaksanaan APBD Paser Tahun 2024 disampaikan oleh Wakil Bupati (Wabup) Paser, Ikhwan Antasari di hadapan anggota DPRD Paser beserta tamu undangan di Gedung Baling Seleloi, Sekretariat DPRD Paser, Senin (30/6). Dalam laporannya, realisasi APBD Paser tahun 2024 mencapai Rp4,82 triliun lebih atau sekitar 102,13 persen. "Realisasi itu melebihi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Paser Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4,72 triliun lebih," terang Ikhwan. Dari realisasi anggaran itu, mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. "Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3,73 triliun lebih, terjadi kenaikan realisasi pendapatan sebesar Rp1,09 triliun," tambahnya.
PENAJAM - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) akan melanjutkan pembangunan gedung kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU pada tahun 2025 ini. Pembangunan lanjutan ini akan menggunakan anggaran sekitar Rp8 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PPU. Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana Disdikpora PPU, Ricci Firmansyah mengungkapkan bahwa seluruh dokumen yang dibutuhkan telah dilengkapi dan kini proyek memasuki tahap lelang. "Lanjutan pembangunan kantor Disdikpora saat ini masih proses lelang. Untuk alokasi anggaran tahap kedua ini Rp8 miliar," ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (30/6) kemarin. Pekerjaan yang akan dilaksanakan meliputi pemasangan plafon, pemasangan keramik lantai, pembuatan sekat-sekat ruangan, hingga instalasi jaringan listrik. Tak hanya itu, anggaran juga akan digunakan untuk membangun fasilitas penunjang seperti ruang penampungan air, ruangan genset, akses jalan masuk menuju gedung, serta pembuatan parit di sekitar area kantor.
TENGGARONG - Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Sopan Sopian, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan larangan pungutan biaya pendidikan di sekolah-sekolah Kukar. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor: P- 2814/SET-1/100.3.4/06/2025 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar, Thauhid Afrilian Noor. Menurutnya, kebijakan ini sejalan dengan amanat konstitusi dan penggunaan anggaran daerah yang dialokasikan untuk pendidikan. la menekankan bahwa perhatian serius perlu diberikan agar anggaran tersebut benar-benar memberikan dampak bagi peserta didik. "Ini harus menjadi perhatian, dari jenis pendidikan karena 20 persen dari anggaran APBD yang dikucurkan ke jenis pendidikan harus menyentuh pada kesejahteraan para pelajar yang ada di Kutai Kartanegara," tegas Sopan Sopian, Senin (30/6).
SAMARINDA, TRIBUN - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) telah menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dan Bimbingan Teknis Penyusunan IPRO (Investment Project Ready to Offer). Rencana ini untuk mencapai target investasi tahun 2025. Kepala DPMPTSP Kaltim, Fahmi Prima Laksana mengatakan hal ini merupakan upaya strategis Pemprov Kaltim dalam mendukung pencapaian target investasi. Dimana Kementerian Investasi atau BKPM tahun 2025 sebesar Rp79,86 triliun. "Target kita naik, setelah berhasil merealisasikan investasi sebesar Rp76,33 triliun di tahun 2024 (100,41Y6 dari target)," katanya, Senin (30/6). Fahmi juga menekankan pentingnya penyusunan RUPM yang terarah, tidak tumpang tindih, dan berbasis data.
BONTANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang merespons cepat insiden meninggalnya wisatawan di Pulau Beras Basah dengan merencanakan pengadaan ambulans laut sebagai sarana pelayanan kesehatan darurat di wilayah pesisir dan kepulauan. Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menyatakan bahwa rencana ini sudah diusulkan melalui APBD dan akan menjadi prioritas Pemkot dalam waktu dekat. Hal tersebut disampaikan menanggapi dorongan dari Anggota DPRD Bontang, Winardi, yang meminta agar pemerintah segera menyediakan ambulans laut. “Ini komitmen saya bersama Bunda Neni (Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni). Insyaallah akan diwujudkan. Kalau tidak masuk APBD Perubahan 2025, akan diprioritaskan pada 2026,” ujar Agus Haris, Senin (30/6).