Menampilkan 2026 data.
SAMARINDA – Tekanan fiskal menghimpit Kota Samarinda menjelang pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025. Pendapatan daerah yang sebelumnya diproyeksi stabil, kini terjun bebas akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Ketua Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Iswandi menegaskan bahwa sejak jauh-jauh hari, pihaknya selalu mengingatkan agar daerah tidak bergantung pada TKD. "Karena porsi profit APBD kita masih sekitar 20 persen. Idealnya 40 hingga 45 persen supaya bisa mandiri," kata Iswandi yang juga merupakan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Samarinda ini. Sebelumnya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda mencatat TKD yang diperkirakan Rp400 miliar terkoreksi hingga Rp151 miliar. Akibatnya, APBD-P pun terpangkas dari Rp5,8 triliun.
SAMARINDA – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Samarinda Ananta Fathrurrozi menegaskan, proyek transportasi massal di Samarinda harus dirancang secara matang dan bertahap. Ananta menjelaskan, menindaklanjuti hasil rapat koordinasi bersama Wali Kota Samarinda terkait sistem angkutan massal berbasis skema buy the service (BTS), pada prinsipnya wali kota setuju. “Transportasi massal itu dilaksanakan karena masuk dalam program unggulan. Tapi yang paling utama adalah kesiapan sistemnya dulu,” tegas Ananta. Menurutnya, tahun depan akan difokuskan pada penyusunan sistem, perangkat lunak, dan regulasi pendukung, sebelum masuk ke pengadaan fisik pada 2027. “Kami fokus dulu membangun perangkat lunaknya, termasuk inovasi alternatif yang lebih murah dan sederhana dibanding BTS,” lanjutnya.
Banyak masukan terhadap Raperda RPJMD 2025-2029. Tapi tak sedikit juga kritik disuarakan fraksi-fraksi di DPRD terhadap mitra eksekutifnya. PEMBAHASAN Raperda RPJMD 2025-2029 kembali dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Balikpapan, Kamis (31/7). Agenda Mendengar Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Nota Penjelasan Wali Kota. Dalam kesempatan ini, secara umum fraksi-fraksi menyoroti program berkelanjutan yang diusung dari RPJMD sebelumnya. Seperti fokus pada sektor pendidikan dan kesehatan.
BALIKPAPAN – Imbas kemampuan anggaran yang mengalami keterbatasan fiskal, Pemkot Balikpapan harus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ini yang menjadi salah satu fokus RPJMD 2025-2029. Misalnya pendapatan dari sektor hotel dan restoran terasa mulai kembali menggeliat. Terutama dengan keberadaan event-event nasional di Balikpapan. Itu membuat tingkat keterisian hotel membaik. “Itu juga menutupi efisiensi pemanfaatan hotel dari pemerintah. Sekarang kondisinya sudah mulai normal lagi,” kata Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo kepada awak media, Kamis (31/7).
SAMARINDA – Di tengah dorongan kuat pemerintah pusat memperkuat Koperasi Merah Putih (KMP) sebagai pilar ekonomi kerakyatan, DPRD Kaltim memandang pentingnya transformasi koperasi dari sekedar wadah administratif menjadi kekuatan ekonomi nyata di tingkat desa. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, mengapresiasi inisiatif ini, namun mengingatkan, keberhasilan Koperasi Merah Putih sangat bergantung pada keseriusan semua pihak agar menjalankan konsepnya secara konkret dan terukur. “Model koperasi seperti ini berbeda dengan koperasi konvensional yang dibentuk secara sporadis dan minim arahan. Skema Koperasi Merah Putih, negara hadir memberi jaminan, menyediakan ruang usaha, dan menyiapkan dukungan permodalan,” ujar Guntur, Rabu (30/7)
BALIKPAPAN – Hingga kini wujud RS Sayang Ibu di Balikpapan Barat belum kunjung terlihat. Selama berbulan-bulan, pemandangan di lokasi hanya dipenuhi dengan tumpukan material dan alat berat saja. Imbas proyek yang minim progress, Pemkot Balikpapan kembali memberi kesempatan bagi kontraktor. “Kami dari pemberi jasa sudah berusaha memberi kesempatan,” kata Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo kepada Kaltim Post, Kamis (31/7). Dia berharap, kontraktor terpilih PT Ardi Tekindo Perkasa memanfaatkan waktu yang diberikan, “kami memberi perpanjangan, yakni 150 hari atau November nanti,” tuturnya.
BONTANG – Pemkot Bontang melakukan sebagian ruas Jalan Brigjen Katamso dan S Parman. Proyek ini untuk pemasangan pipa PDAM yang bersumber pada void PT IMM. Wakil Ketua Komisi C Muhammad Sahib menekankan struktur jalan yang telah digali agar nantinya dikembalikan mulus. “Kalau bisa speknya minimal setara sebelum dibongkar. Jika lebih bagus maka lebih baik,” kata Sahib. Menurutnya jangan sampai penutupan justru kondisi jalan bergelombang. Kondisi ini pernah terjadi saat pemasangan pipa jaringan gas sebelumnya. Akibatnya beberapa titik aspalnya pun tidak mulus. Situasi ini membuat pengendara yang melintas tidak nyaman.
SAMARINDA - Pemkot Samarinda tengah menyusun regulasi untuk menertibkan praktik parkir liar, khususnya di area retail modern seperti minimarket dan swalayan. Upaya itu mirip dengan skema yang telah diterapkan di Surabaya, di mana minimarket yang tidak menyediakan lahan parkir gratis dapat dikenai sanksi, termasuk pencabutan izin usaha. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda Hotmarulitua Manalu mengatakan, persoalan parkir liar merupakan masalah nasional, dari Sabang sampai Merauke. Namun, akar persoalan parkir bukan hanya keberadaan juru parkir (jukir) liar, tapi juga minimnya fasilitas parkir yang disediakan pelaku usaha, serta rendahnya kedisiplinan masyarakat. "Masalah parkir itu hilirnya di jukir liar, tapi hulunya di masyarakat dan pelaku usaha. Banyak toko tidak punya lahan parkir yang ideal. Bahkan, tidak sedikit yang melanggar garis sempadan bangunan dengan membangun kanopi untuk berdagang, bukan untuk parkir," ujar Manalu, Selasa (1/7).
SAMARINDA - Gratispol yang diusung Rudy Mas'ud dan Seno Aji menjanjikan pendidikan gratis dari SMA hingga S3. Meski terlihat megah, program unggulan gubernur dan wakil gubernur Kaltim itu dianggap belum menyentuh pangkal! masalah pendidikan di Kaltim, tentang pemerataan sampai ke pelosok. “Pendidikan di Kaltim itu masalah mendesaknya soal pemerataan. Masih ada kesenjangan antar daerah,” ungkap Sri Murlianti, dosen FISIP Unmul, Senin (30/6). Kesenjangan dalam mengakses pendidikan tak bisa ditakar lewat angka statistik seperti indeks partisipasi pendidikan, ketika sarana-prasarana (sarpras) memang belum merata. Sarpras, tak hanya tentang gedung dan tenaga pendidik, tapi juga soal jarak. Kondisi sarpras di Desa Enggelam, Muara Wis, Kutai Kartanegara, disebutnya bisa jadi potret nyata kesenjangan mengakses pendidikan yang menjadi masalah mendesak yang perlu ditangani. Di sana, gedung SD terletak di pusat desa. Sementara pemukiman warga terserak di sejumlah dusun dan dukuh, yang jaraknya tak bisa dikatakan dekat. Di Desa Enggelam, anak SD terpaksa merantau, jauh dari orang tuanya, semua agar bisa belajar menulis dan berhitung. Mereka disewakan tempat tinggal di dekat sekolah, sementara keluarga mereka tetap tinggal di dusun atau dukuh.
BALIKPAPAN — Pembangunan Bandara Nusantara di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), ditargetkan selesai seluruhnya Agustus mendatang. Bandara yang kelak jadi akses tamu kenegaraan dan masyarakat umum itu, berjarak 23 kilometer dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Dapat dijangkau dalam 18 menit melalui jalan tol yang sedang dibangun. Dalam keterangannya, Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya Dian Sovana menuturkan, pihaknya bertanggung jawab terhadap pembangunan sisi udara. Seperti runway, taxiway, apron, dan jalan relokasi. Sementara sisi darat dikerjakan BUMN konstruksi lainnya. "Pembangunan mencakup runway sepanjang 3.000 meter dengan lebar 45 meter, apron seluas 102.150 meter persegi, dua taxiway masing-masing 180 x 30 meter, serta terminal VIP dan VVIP seluas total 7.350 meter persegi. Dengan spesifikasi tersebut, bandara ini mampu melayani pesawat berbadan lebar seperti Boeing 777-200 ER dan Airbus A380, sekaligus menghadirkan efisiensi dan keamanan tingkat tinggi bagi pergerakan pejabat negara," ujar Dian.