Menampilkan 2026 data.
SAMARINDA, TRIBUN — Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam menangani persoalan banjir tidak berhenti pada kegiatan lokal semata. Wali Kota Samarinda Andi Harun (AH) menegaskan, penanganan banjir di Kota Samarinda memerlukan pendekatan menyeluruh, baik dari sisi teknis, anggaran, hingga sinergi lintas pemerintahan. Salah satu langkah konkret yang kini sedang didorong adalah pengadaan sistem pompa air di berbagai titik krusial di kota ini. "Beberapa waktu lalu kami melakukan koordinasi dengan BWS (Badan Wilayah Sungai), tidak hanya di Loa Janan Ilir tapi juga terkait kondisi di seluruh kota. Kita membutuhkan paling tidak 10 pompa air dan biayanya hampir kurang lebih Rp850 miliar. Itu di luar lahan," ujar Andi Harun.
EKONOMI Kaltim hingga tahun ini masih “dininabobokan' pada hasil dari sumber daya alam (SDA). Di tengah rekor ABPD Kaltim sejak tahun lalu yang menembus angka di atas Rp20 triliun, berbagai persoalan sektor yang menyentuh langsung sendi kehidupan masyarakat belum sepenuhnya tuntas. Pendidikan, infrastruktur, hingga kesehatan masih menunjukkan ketimpangan. Khusus di sektor pendidikan, gambaran kontras tersebut ditemukan pasangan Rudy Mas'ud-Seno Aji. Saat kampanye di berbagai daerah di Kaltim dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024 lalu. Seno, yang saat itu sebagai calon wakil gubernur mendapatkan kenyataan pahit. Masih banyak anak-anak di Kaltim yang terpaksa putus sekolah. Memilih bekerja apa adanya untuk membantu ekonomi orangtua, daripada meneruskan sekolah.
DALAM gelaran Rembuk Etam “Gratispol: Menakar Kontribusinya pada Pencapaian Asta Cita”, Kaltim Post dan Balikpapan Televisi bekerja sama dengan IKA UB Kaltim juga mengundang sejumlah rektor perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS). Termasuk perwakilan dari mahasiswa dan pengamat pendidikan. Rektor Universitas Mulawarman (Unmul) Prof Abdunnur yang membuka pandangan awal, menyebut perlu sinergi bersama semua pihak untuk menyukseskan program Gratispol. Namun di sisi lain juga harus ada indikator capaian. Karena sesuai tujuannya, program itu untuk mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045. Sementara banyak indikator yang ada di dalamnya.
JAKARTA, KOMPAS - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengubah besaran alokasi dana bantuan operasional satuan pendidikan atau BOSP tahun 2025. Hal ini karena terjadi penurunan jumlah tenaga honorer seiring dengan peralihan dari tenaga honorer non-ASN menjadi ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Honor guru dan tenaga kependidikan honorer sebelumnya bisa diambil maksimal 50 persen dari BOSP. Kini alokasinya hanya 20 persen untuk tenaga non-aparatur sipil negara (ASN) di sekolah negeri dan 40 persen di sekolah swasta. Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti menjelaskan, mayoritas sekolah mengalami penurunan jumlah tenaga honorer seiring integrasi honorer non-ASN ke ASN PPPK. Jumlahnya lebih dari 800.000 guru selama 2021-2024 dan 77.201 guru dalam proses seleksi PPPK.
JAKARTA, KOMPAS - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pemerintah daerah diperbolehkan menggelar kegiatan di hotel dan restoran. Kebijakan efisiensi anggaran tidak berarti melarang rapat ataupun pertemuan yang dianggap penting digelar di hotel atau restoran. Mendagri mengatakan hal tersebut dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat di Hotel Lombok Raya, Mataram, NTB, Rabu (4/6/2025). Sebelumnya Kompas memberitakan, sejumlah hotel di tanah air terpaksa merumahkan karyawan akibat tingkat hunian anjlok. Tingkat hunian turun akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
BARONG TONGKOK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp206 miliar untuk melanjutkan pembangunan jalan darat yang menghubungkan Kabupaten Kubar dengan Kabupaten Mahulu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2025. Anggaran Rp206 miliar tersebut dibagi menjadi 4 (empat) segmen. Yakni untuk segmen 1 dan 2 masing-masing Rp53 miliar, kemudian untuk segmen 3 dan 4 masing-masing Rp50 miliar. Ini menjadi perhatian besar karena untuk pertama kalinya, Pemprov Kaltim di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas'ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, menggelontorkan dana ratusan miliar rupiah guna mempercepat pembangunan infrastruktur penghubung antar dua kabupaten tersebut.
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) DA 8 melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Hotel Atlet yang berada di kompleks Gelanggang Olahraga (GOR) Kadrie Oening Sempaja, Samarinda, pada Rabu (28/5/2025). Sidak ini dipimpin oleh Ketua Komisi II Sabaruddin Panrecalle, didampingi Wakil Ketua Komisi II Sapto Setyo Pramono serta anggota Komisi II lainnya yaitu Abdul Giaz, Firnadi Ikhsan, Guntur, dan Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, bersama tenaga ahli dan staf Komisi II. Rombongan DPRD disambut oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltim Agus Hari Kesuma, Kepala Biro Hukum Setdaprov Kaltim Suparmi, serta Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kaltim Iwan Darmawan. Seperti diketahui, pemanfaatan Hotel Atlet yang terletak di Jalan Wahid Hasyim I Samarinda tersebut hingga kini belum menemui kejelasan.
UJOH BILANG - Pemerintah Kabupaten Mahulu terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Bandara Ujoh Bilang yang ditandai dengan digelarnya rapat koordinasi pada Selasa (27/5) lalu di Ruang Emerald Hotel Mercure Samarinda. Bupati Mahulu, Bonifasius Belawan Geh menegaskan bahwa pembangunan bandara menjadi prioritas strategis daerah untuk membuka keterisolasian Mahulu dan meningkatkan konektivitas. la menyampaikan bahwa tahapan awal proyek ini akan difokuskan pada pembangunan landasan pacu (runway). "Memang kita ketahui skema pembiayaan menggunakan dana APBD Kabupaten Mahulu, APBD Provinsi Kaltim, dan APBN, sehingga diperlukan koordinasi yang intensif agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan," ungkap Bupati.
Samarinda — Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Dr. Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E., menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Mahulu Tahun 2024, yang diserahkan oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Mochammad Suharyanto S.E., M.M., Ak., CSCU, CA, CSFA, ACPA, ACPA., di Ruang Mulawarman Lantai 1 Kantor BPK RI Kaltim, Samarinda (27/05/2025) pagi. Ini merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Mahulu dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dengan kembali meraih prestasi Status Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut untuk ke 6 kalinya dari BPK RI Kaltim berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Mahulu Tahun Anggaran 2024.
SANGATTA- Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dilakukan setiap dua tahun. Tahun ini, progres penyelesaian temuan di Kutai Timur (Kutim) mengalami peningkatan dari 50 persen menjadi 70 persen. Inspektorat Wilayah Kutim menindaklanjuti capaian tersebut dengan segera membentuk Tim Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Sanksi (TPTGRS). Langkah ini diambil untuk mempercepat proses penyelesaian dan menghindari temuan berulang. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Inspektorat Kutim, Sudirman Latif menyatakan pembentukan tim ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan dan mendorong percepatan penyelesaian hasil audit BPK.