Menampilkan 2084 data.
SANGATTA – Penyampaian Nota Pengantar mengenai Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025. Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman menjelaskan dalam nota pengantar terdapat pendapatan daerah mengalami penurunan signifikan dalam Perubahan APBD 2025. Pendapatan semula diproyeksikan Rp11,15 triliun turun menjadi Rp9,38 triliun atau mengalami penurunan sebesar Rp1,78 triliun atau 15,62 persen. Penurunan tersebut disebabkan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD serta keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi dan program.
SAMARINDA – Saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tengah mematangkan skema parkir berlangganan. Namun hal Ini mendapatkan tanggapan dari Pengamat Ekonomi Samarinda, Purwadi Purwo harsodjo. Ia menilai, meski ide tersebut bukan hal baru, namun Implementasinya diperkirakan tidak akan efektif jika persoalan mendasar tidak dibenahi terlebih dahulu. Purwadi menekankan bahwa persoalan utama terletak pada keberadaan juru parkir (jukir) liar, transparansi data, dan lemahnya penegakan hukum. Menurutnya, kondisi ini membuat wacana parkir berlangganan hanya akan menjadi kebijakan setengah hati. "Samarinda ini kan luas. Kalau bicara jukir, ada Samarinda Kota dan Samarinda Seberang. Jangan dikira di Samarinda Seberang itu tidak ada jukirnya," ujarnya.
SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi menyebut kondisi fiskal yang tengah dialami Kaltim saat ini diperkirakan akan mempengaruhi secara signifikan arah pembangunan di daerah. Pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat, termasuk pada pos Transfer ke Daerah (TKD), membuat sejumlah proyek pembangunan di Benua Etam berada dalam posisi rawan. Reza mengungkapkan bahwa situasi ini membuat pemerintah daerah harus menghadapi pilihan sulit. Menurut dia, ada kemungkinan beberapa proyek infrastruktur yang sebelumnya direncanakan terpaksa ditunda pelaksanaannya, bahkan tidak menutup kemungkinan dibatalkan. "Dengan adanya keterbatasan fiskal, pembangunan di Kaltim bisa terganggu. Beberapa proyek strategis berpotensi ditunda atau bahkan dibatalkan," ujar Reza, Minggu (31/8) kemarin.
SAMARINDA – Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Provinsi Kaltim menyebutkan penyelesaian persoalan lahan di Bendungan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara masih dibahas. Diketahui sejak 2007 lalu, Bendungan Marangkayu mulai dilakukan pembangunan. Tetapi hingga sekarang atau sudah 18 tahun lamanya, dari 174 bidang lahan milik 63 warga belum juga menerima ganti rugi dari pemerintah. Kepala Dinas PUPR-PEKA Provinsi Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda menyampaikan sebelumnya Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum (PU) sempat berkunjung ke Kaltim untuk menghadiri rapat bersama semua pihak dan stakeholder terkait untuk membahas Bendungan Marangkayu.
BALIKPAPAN – Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud memastikan penyesuaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ditunda tahun ini. Kebijakan serupa juga menyusul di daerah lain. “Ini berdasarkan instruksi Bapak Menteri Dalam Negeri," katanya kepada Kaltim Post. Mengingat penyesuaian PBB juga terjadi di berbagai kabupaten/kota di Indonesia. Rahmad mengaku, pihaknya menerapkan kebijakan yang sesuai dengan arahan atau aturan pemerintah pusat. "Alhamdulillah sekarang pusat juga minta ditiadakan kenaikan PBB tahun ini," ucapnya. Rahmad beralasan, penyesuaian PBB terasa signifikan terutama pada lahan yang berada di kawasan industri. Namun selama dua sampai tiga tahun terakhir, Pemkot Balikpapan sudah memberikan relaksasi pajak.
SAMARINDA – Kabar baik bagi masyarakat Kalimantan Timur yang tengah berencana memiliki hunian. Melalui program GratisPol (Gratis Biaya Administrasi Perumahan), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur resmi menanggung subsidi biaya administrasi rumah hingga Rp10 juta. Kepastian ini ditegaskan dalam jumpa pers yang digelar Diskominfo Kaltim bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis di Samarinda, Jumat (29/8). Program ini menjadi salah satu bentuk komitmen Pemprov Kaltim untuk meringankan beban masyarakat dalam mewujudkan rumah impian. Subsidi biaya administrasi perumahan tersebut meliputi sejumlah pos yang biasanya memberatkan warga, mulai dari pengurusan notaris, balik nama sertifikat, hingga biaya akad kredit.
SAMARINDA – Kabar baik bagi masyarakat Kaltim yang tengah berencana memiliki hunian. Melalui program GratisPol (Gratis Biaya Administrasi Perumahan), Pemprov Kaltim resmi menanggung subsidi biaya administrasi rumah hingga Rp10 juta. Kepastian ini ditegaskan dalam jumpa pers yang digelar Diskominfo Kaltim bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis di Samarinda, Jumat (29/8). Program ini menjadi salah satu bentuk komitmen Pemprov Kaltim untuk meringankan beban masyarakat dalam mewujudkan rumah impian. Subsidi biaya administrasi perumahan tersebut meliputi sejumlah pos yang biasanya memberatkan warga, mulai dari pengurusan notaris, balik nama sertifikat, hingga biaya akad kredit.
BALIKPAPAN – Sejumlah proyek infrastruktur di Kota Balikpapan terus dikebut agar selesai sesuai jadwal. Meski menghadapi berbagai kendala teknis, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) memastikan seluruh pekerjaan strategis tetap ditargetkan rampung pada akhir 2025. Kepala DPU Balikpapan, Rita, turun langsung meninjau lokasi pengerjaan penanggulangan banjir di Stadion Batakan, jalan utama, hingga proyek drainase di sejumlah titik kota. Menurutnya, setiap hambatan di lapangan segera direspons agar tidak mengganggu progres. "Memang ada kendala, seperti di Jalan Ahmad Yani yang sempat terkendala pipa Pertamina. Namun, sudah ada rekomendasi sehingga pekerjaan bisa dilanjutkan. Kami evaluasi mingguan untuk memastikan progres sesuai rencana," ujarnya belum lama ini.
SAMARINDA – Tekanan fiskal menghimpit Kota Samarinda menjelang pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025. Pendapatan daerah yang sebelumnya diproyeksi stabil, kini terjun bebas akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Ketua Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Iswandi menegaskan bahwa sejak jauh-jauh hari, pihaknya selalu mengingatkan agar daerah tidak bergantung pada TKD. "Karena porsi profit APBD kita masih sekitar 20 persen. Idealnya 40 hingga 45 persen supaya bisa mandiri," kata Iswandi yang juga merupakan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Samarinda ini. Sebelumnya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda mencatat TKD yang diperkirakan Rp400 miliar terkoreksi hingga Rp151 miliar. Akibatnya, APBD-P pun terpangkas dari Rp5,8 triliun.
SAMARINDA – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Samarinda Ananta Fathrurrozi menegaskan, proyek transportasi massal di Samarinda harus dirancang secara matang dan bertahap. Ananta menjelaskan, menindaklanjuti hasil rapat koordinasi bersama Wali Kota Samarinda terkait sistem angkutan massal berbasis skema buy the service (BTS), pada prinsipnya wali kota setuju. “Transportasi massal itu dilaksanakan karena masuk dalam program unggulan. Tapi yang paling utama adalah kesiapan sistemnya dulu,” tegas Ananta. Menurutnya, tahun depan akan difokuskan pada penyusunan sistem, perangkat lunak, dan regulasi pendukung, sebelum masuk ke pengadaan fisik pada 2027. “Kami fokus dulu membangun perangkat lunaknya, termasuk inovasi alternatif yang lebih murah dan sederhana dibanding BTS,” lanjutnya.