Menampilkan 2084 data.
BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan menyiapkan strategi komprehensif untuk memperkuat iklim investasi dengan fokus pada tiga pilar utama, yakni perizinan, infrastruktur, dan sumber daya manusia (SDM). Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud menegaskan, pihaknya telah menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam pengurusan perizinan. "Kalau ada yang bisa dipangkas sesuai aturan, tolong dipangkas. Jangan sampai pengusaha merasa dipersulit," ujarnya. Menurut Rahmad, kenyamanan dan kepastian layanan menjadi syarat penting untuk menarik minat investor. Ia juga meminta masyarakat melaporkan bila ada proses perizinan yang berbelit agar segera ditindaklanjuti. Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo menambahkan, kemudahan investasi yang ditawarkan Pemkot tidak hanya soal perizinan, tetapi juga mencakup pembangunan infrastruktur dan peningkatan SDM lokal.
BONTANG – Proyek pembangunan turap di Sungai Bontang, Kawasan Hop, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat tersandung persoalan serius. Pekerjaan infrastruktur bernilai puluhan miliar rupiah itu, kini terhenti di tengah sengketa lahan yang melibatkan ahli waris dari almarhum Sinok. Romi Subarta, perwakilan Keluarga Muhammad Addas yang mengklaim sebagai pemilik sah lahan menegaskan belum ada dasar hukum kuat yang mengikat terkait penggunaan tanah tersebut. Bahkan, menurutnya, mediasi yang telah digelar empat kali tidak menghasilkan titik temu. "Proyek tetap berjalan tanpa konfirmasi ke keluarga kami," ujarnya, Selasa (2/9).
SAMARINDA, TRIBUN – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Dinas Perhubungan (Dishub) terus mematangkan skema parkir berlangganan yang digadang menjadi solusi atas persoalan parkir liar dan tarif tidak resmi di lapangan. Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu, memastikan bahwa saat ini penyusunan kerangka sistem sudah berada pada tahap Final Study (FS) yang mencapai sekitar 70 persen. Secara FS sudah oke, nanti kami dari Dishub mempersiapkan infrastruktur website terkait pendaftaran dan pencatatan jumlah jukir, kemudian akan ada tahap sosialisasi hingga di-launching dengan Pak Wali Kota," ungkap Manalu (2/9).
PENAJAM – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Penajam Paser Utara (PPU) masih dalam proses pembahasan di tingkat kementerian. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial (Dinsos) PPU, Mukhtar, menjelaskan bahwa sejumlah persyaratan teknis sebenarnya sudah terpenuhi, termasuk koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). "Semua persyaratan sudah lengkap, pembangunan jalan dan jembatan juga sudah dilakukan. Kendalanya hanya ada permintaan topografi dengan format 3D, tetapi setelah kita jelaskan bahwa topografi biasa juga sudah memadai, akhirnya bisa diterima," ungkap Mukhtar, Selasa (2/9). Namun, menurut Mukhtar, rekomendasi dari Kementerian Sosial kepada Kementerian PUPR terkait pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua di PPU belum terbit.
TENGGARONG – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar memastikan pembangunan Pasar Tangga Arung tidak masuk dalam daftar proyek yang terdampak efisiensi anggaran. Kepala Dinas PU Kukar, Wiyono menegaskan pasar tersebut tetap diprioritaskan penyelesaiannya karena berada di jalur perhubungan utama daerah dan menjadi fasilitas vital masyarakat. "Insyaallah yang ini nggak masuk (efisiensi), karena ini masuk perhubungan utama daerah," ujarnya, Selasa (2/9). Meski ada pembahasan mengenai efisiensi anggaran di sejumlah program pembangunan, sambung dia, Pemda tidak ingin proyek strategis seperti Pasar Tangga Arung terbengkalai. Penyelesaian fisik pasar ditargetkan rampung pada tahun ini. "Mudah-mudahan di tahun ini sudah bisa selesai. Terlepas dengan berbagai kekurangan, ada perlu penambahan atau perbaikan-perbaikan atau kelengkapan fasilitas lainnya," ujarnya.
TENGGARONG - Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar memastikan pembangunan Pasar Tangga Arung tidak masuk dalam daftar proyek yang terdampak efisiensi anggaran. Kepala Dinas PU Kukar, Wiyono menegaskan pasar tersebut tetap diprioritaskan penyelesaiannya karena berada di jalur perhubungan utama daerah dan menjadi fasilitas vital masyarakat. "Insyaallah yang ini nggak masuk (efisiensi), karena ini masuk perhubungan utama daerah," ujarnya, Selasa (2/9). Meski ada pembahasan mengenai efisiensi anggaran di sejumlah program pembangunan, sambung dia, Pemda tidak ingin proyek strategis seperti Pasar Tangga Arung terbengkalai. Penyelesaian fisik pasar ditargetkan rampung pada tahun ini. "Mudah- mudahan di tahun ini sudah bisa selesai. Terlepas dengan berbagai kekurangan, ada perlu penambahan atau perbaikan-perbaikan atau kelengkapan fasilitas lainnya," ujarnya. Wiyono menekankan pentingnya memastikan bangunan pasar difungsikan setelah rampung. Menurutnya, pengelolaan harus mulai dipersiapkan sejak sekarang agar pasar tidak hanya selesai dibangun tetapi juga benar-benar bermanfaat bagi pedagang dan masyarakat. "Harapannya dari sekarang juga sudah mulai di-setting berkenaan dengan pengelolaannya. Kita tidak berharap bahwa bangunan ini nanti tidak difungsikan. Kalau tidak difungsikan, merawatnya juga bisa cepat rusak," katanya.
SAMARINDA – Pembangunan drainase di Jalan Ir H Juanda, Kecamatan Samarinda Ulu, terus dikebut. Saat ini progres fisik sudah menembus 80 persen, menyisakan sekitar 75 meter pekerjaan yang berada di kawasan Juanda 3, tepatnya sebelum gedung perkantoran Graha Ruhui. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Drainase Jalan Juanda dari Bidang Sumber Daya Air (SDA) DPUPR Samarinda Khanif Priyo Utomo menjelaskan, drainase utama yang sedang dibangun memiliki spesifikasi panjang 750 meter, lebar dalam 2,4 meter, dan tinggi dalam 1,8 meter. Proyek itu juga dilengkapi dengan lapisan trotoar andesit sebagai penyempurnaan. "Kalau konstruksi utama rampung, jalur trotoar di kiri-kanan juga akan lebih rapi. Nantinya terhubung sampai arah Untag 1945 Samarinda," ujarnya, Senin (1/9).
SAMARINDA – Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dishub Samarinda Didi Zulyani menegaskan, program itu akan segera disosialisasikan secara luas kepada masyarakat. "Perkembangannya kami sudah sampaikan mekanisme dan metode yang mungkin dijalankan ke depannya. Setelah ini, Wali Kota Samarinda Andi Harun akan melakukan paparan ke DPRD Samarinda untuk memohon dukungan terhadap program parkir berlangganan itu," jelas Didi, Senin (1/9). Ia menegaskan, tujuan utama parkir berlangganan adalah menutup ruang bagi pungutan liar sekaligus mengembalikan penerimaan retribusi parkir agar masuk langsung ke pemerintah. Menurutnya, praktik jukir liar yang selama ini terjadi sudah keliru sejak lama karena masyarakat dipaksa membayar ke pihak yang tidak terdata resmi.
PENAJAM – Program Kartu Penajam Cerdas (KPC) yang digagas Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) resmi direalisasikan mulai September ini. Program tersebut ditujukan untuk membantu meringankan beban para pelajar dan orang tua dalam memenuhi kebutuhan pendidikan. Bupati PPU, Mudyat Noor, memastikan bahwa bantuan pendidikan tersebut telah diproses dan segera disalurkan kepada penerima manfaat. "Bulan September ini sudah direalisasikan. Kemarin kita sudah mendapatkan laporan, mudah-mudahan sudah ditransfer. Untuk suratnya juga sudah kita terima," ungkap Mudyat Noor, Senin (1/9). la mengakui, realisasi program sempat tertunda karena adanya penyesuaian anggaran. "Kenapa baru diberikan di bulan September, memang ada keterlambatan karena kita melakukan persiapan. Pertama, kita harus melakukan perubahan dulu, sebab anggaran 2035 diketuk pada 2024. Jadi otomatis di anggaran kami sebelumnya belum tersedia," jelasnya.
BALIKPAPAN, TRIBUN – Aksi demonstrasi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Balikpapan Bergerak, selain mendatangi gedung DPRD Balikpapan, mahasiswa juga sempat berhadapan langsung dengan Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud. Rahmad Mas'ud, memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasi dalam aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu. Menurutnya, penyampaian pendapat adalah bagian dari proses demokrasi yang perlu dijaga bersama. "Adik-adik kita sudah menyalurkan aspirasi dengan baik, ini bagian dari kebebasan berorasi. Alhamdulillah, semua berjalan lancar," kata Rahmad usai menemui peserta aksi unjuk rasa, Senin (1/09/2025). Terkait isu lokal yang disuarakan, Rahmad menegaskan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan sudah memberikan jawaban, termasuk soal Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta berjanji melakukan penanganan banjir secara maksimal.