Menampilkan 2026 data.
TANA PASER - Mewakili Bupati Paser dr. Fahmi Fadli, Wakil Bupati Paser H. Ikhwan Antasari menyampaikan laporan atas audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Kaltim. Laporan tersebut dipaparkan dalam Rapat Paripurna DPRD Paser yang dilaksanakan pada Senin (30/6). Dalam rapat tersebut, ada tujuh poin yang disampaikan Wakil Bupati Paser, Ikhwan Antasari. Pemaparan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tersebut dilakukan sebagai tanggung jawab pemerintah, dan sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004. "Apa yang kami sampaikan ini merupakan laporan keuangan dalam Tahun Anggaran 2024 yang sudah diaudit oleh BPK RI beberapa waktu lalu," jelas Ikhwan. Berdasarkan laporan yang dipaparkan Wakil Bupati, poin pertama membahas tentang alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
SAMARINDA- Realisasi keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengalami perlambatan signifikan pada Triwulan Pertama 2025. Tren tersebut tak hanya mencerminkan kondisi fiskal daerah, tetapi juga menggambarkan dampak awal dari penerapan kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 mulai terlihat di Realisasi Keuangan Daerah dan Nasional. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Kaltim, Budi Widhihartanto, dalam laporan terbarunya mengenai perkembangan ekonomi dan fiskal daerah. Ia menjelaskan bahwa realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim mengalami kontraksi cukup tajam. "Pendapatan daerah Kaltim pada Triwulan I 2025 terkontraksi sebesar 17,98 persen secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2024," ungkap Budi.
SAMARINDA -— Program kuliah gratis atau Gratispol yang diluncurkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim disebut belum menyentuh akar ketimpangan pendidikan secara menyeluruh. Meski diklaim sebagai terobosan untuk mewujudkan pendidikan inklusif, program ini dinilai mash bias sasaran dan minim transparansi. Pengamat Ekonomi dari Universitas Mulawarman, Purwadi menyebut masyarakat belum mendapatkan informasi yang utuh tentang struktur dan mekanisme program tersebut. "Kalau memang ini program pendidikan gratis, tunjukkan dengan gamblang. Jangan hanya menampilkan angka besar tanpa rincian," ujar Purwadi. Menurutnya, publik layak tahu siapa yang berhak menerima manfaat, bagaimana seleksi dilakukan, dan apa saja komponen biaya yang ditanggung pemerintah. Tanpa kejelasan tersebut, kebijakan ini berpotensi menjadi gimmick politik semata.
TANAH GROGOT -— DPRD Paser menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pertanggungjawaban APBD Paser 2024 dari Pernkab Paser yang disampaikan Wakil Bupati Paser Ikhwan Antasari. Pada momen itu juga dihelat paparan pandangan fraksi di legislatif. Anggota DPRD Paser Basri Mansyur menyampaikan sejumlah pandangan Fraksi Partai Golkar. Kata dia, Pemkab Paser telah mencapai Predikat Wajar Taripa Pengecualian (WTP) ke-12 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Penghargaan ini diberikan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser yang telah mengelola anggaran titipan rakyat secara prudent, profesional, dan akuntabel. Basri mengatakan prestasi ini menunjukkan konsistensi Pemkab Paser dalam tata kelola keuangan yang solid dan transparan.
TANA PASER - DPRD Kabupaten Paser menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah (APBD) Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024, Senin (30/6). Fraksi Kebangkitan Bangsa melalui anggota fraksi, Kasri, menyampaikan pandangan umum berkaitan dengan penggunaan rujukan pasal pada Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Pasal 31 yang dinilai kurang tepat. "Kami menyarankan agar menggunakan rujukan PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah," ucap Kasri. Selain itu, ia juga menyinggung berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang tidak dapat diabaikan bahwa perekonomian, terutama pasca pandemi atau akibat fluktuasi ekonomi nasional, juga berdampak terhadap kemampuan masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi kewajiban retribusi.
TENGGARONG - DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) merampungkan dua Rapat Paripurna sekaligus, agenda pertama Rapat Paripurna ke-14 yakni Penyampaian Nota Penjelasan Pemerintah Kutai Kartanegara terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, Senin (30/6). Dilanjutkan Rapat Paripurna ke-15 dengan agenda Pidato Pertama Kepala Daerah tentang Visi dan Misi Kepala Daerah Masa Jabatan 2025-2030. Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Ahmad Yani didampingi unsur pimpinan Wakil Ketua 1 Abdul Rasid, Wakil Ketua II Junadi, Wakil Ketua III Aini Faridah beserta seluruh Anggota DPRD, perwakilan Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, perwakilan Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh adat, pimpinan parpol, organisasi masyarakat dan anggota DPRD Kaltim Dapil Kukar di antaranya Didik Agung Eko Wahono, Reza Pahlevi, Firnadi Ikhsan, dan Guntur. Dari lembaga eksekutif dihadiri langsung Bupati dan Wabup Kukar Aulia-Rendi, Sekda Kukar Sunggono beserta kepala organisasi perangkat daerah lintas dinas, badan, camat, para Kades dan organisasi kepemudaan dan tamu undangan lainnya.
PENAJAM — Dana hibah sebesar Rp945 juta disalurkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) kepada 11 partai politik (parpol), Senin (30/6). Gerindra menjadi parpol penerima kucuran terbesar karena berhasil memperoleh suara terbanyak dibandingkan 10 parpol lainnya saat Pemilihan Umum (Pemilu) Februari 2024 lalu. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) PPU, Agus Dahlan mengatakan Partai Gerindra menerima dana hibah sebesar Rp177 juta dengan torehan 19.724 suara. "Setiap suara dihargai Rp9.002, jadi Gerindra yang terbanyak dan PAN yang terendah menerima kucuran dana hibah," bebernya. Agus menegaskan dana hibah yang diterima 11 parpol wajib digunakan sesuai peruntukannya, yakni 51 persen dialokasikan untuk pendidikan politik dan 49 persen dimanfaatkan untuk administrasi sekretariat.
TANA PASER - Wakil Bupati (Wabup) Paser, Ikhwan Antasari menyampaikan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Paser Tahun 2024. Laporan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Paser, Zulkifli Kaharuddin didampingi Wakil Ketua II DPRD Paser, Hendrawan Putra di Gedung Baling Seleloi, Sekretariat DPRD Paser, Senin (30/6). Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 berupa laporan keuangan daerah, telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Timur beberapa waktu yang lalu. Pelaksanaan Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024, diawali dengan pemeriksaan interim atau pendahuluan tanggal 11 Februari lalu selama 35 hari. "Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemkab Paser Tahun 2024 tanggal 10 April 2025, sampai dengan 4 Mei 2025," terang Wabup Paser, Ikhwan Antasari.
KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Pemprov Kaltim di bawah komando Gubernur Rudy Mas'ud (Harum) dan Wakil Gubernur (Wagub) Seno Aji terus berproses. Pembangunan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jadi fokus utama. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan menjadi isu penting yang harus diwujudkan. Salah satunya adalah penyediaan dokter-dokter spesialis di seluruh rumah sakit di Kalimantan Timur (Kaltim). Penyediaan dokter-dokter spesialis itu diakuinya memang tidak mudah. Perlu regulasi yang tepat dan adil. Sehingga kebijakan yang nantinya dipilih tepat sasaran dan benar- benar bisa memberikan dampak besar masyarakat. Khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Pemprov Kaltim berencana memasukkan dokter spesialis dalam Program Gratispol Khusus.
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Proyek pengembangan RSUD IA Moeis melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), tidak lagi sebatas agenda Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Kini, proyek tersebut telah bertransformasi menjadi bagian dari kesepakatan strategis dua negara, yakni Indonesia dan Australia. Walikota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa proyek senilai kurang lebih Rp740 miliar itu, kini berada dalam payung kerja sama resmi antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese.