Menampilkan 2026 data.
SAMARINDA - Guna mendukung sektor pendidikan dan tata kelola aset daerah yang transparan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengamankan Barang Milik Daerah (BMD) untuk kebutuhan sekolah unggulan, pada Rabu (30/04) yang digagas oleh pemerintah. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya penataan aset daerah secara tertib, legal, dan berkelanjutan. Dalam pengembangannya, pemanfaatan lahan dan bangunan milik pemerintah menjadi hal krusial untuk memastikan keberlangsungan dan kualitas layanan dalam pembangunan daerah. Edwin Noviansyah Rachim selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kaltim menjelaskan bahwa pengamanan BMD dilakukan agar 1 aset yang digunakan sekolah memiliki kekuatan hukum dan dapat dimanfaatkan secara optimal.
BALIKPAPAN - Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur menggelar rapat kerja dengan jajaran Pemprov Kalimantan Timur pada Rabu (30/4). Ketua Pansus LKPj Gubernur Kaltim, Agus Suwandi, menyampaikan bahwa rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim. “Ada beberapa rekomendasi BPK yang seharusnya ditindaklanjuti. Tetapi saat kami melihat data beberapa tahun terakhir, kami masih menemukan persoalan yang sama,” ungkap Agus Suwandi saat memimpin rapat dengan Diskominfo, BPSDM, dan Kesbangpol Kaltim di Ballroom Hotel Platinum.
SANGATTA - Pemkab tengah melakukan pembahasan terkait pergeseran terhadap APBD Tahun 2025. Untuk itu, semua instansi di Kutim diminta untuk menyiapkan daftar permasalahan pada masing-masing program dan kegiatan 2025. Termasuk mempersiapkan Rancangan Kerangka Acuan Kerja (KAK) berbasis sub kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025. “Pergeseran anggaran dilakukan karena ada kebijakan dari pemerintah pusat yang harus disesuaikan,” jelas Kepala Bagian Administrasi Pembangunan (Adpem) Setkab Kutim, Insan Bowo Asmoro. Terkait belanja program kegiatan juga ada pergeseran karena ada penyesuaian yang harus dimunculkan. Jadi ada beberapa program yang akan dikurangi untuk memunculkan program tersebut. Pihaknya juga akan mengevaluasi program selama beberapa bulan triwulan I baik terkait fisik maupun keuangannya.
SAMARINDA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Agusriansyah menyoroti permasalahan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Di mana BUMDes sendiri berfungsi untuk menggerakkan perekonomian di tingkat desa, meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD), dan memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Sementara Pokdarwis dipercaya oleh pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola objek wisata yang ada di kecamatan, kemudian menarik pengunjung, dan menghasilkan PAD. Sehingga dia mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk mensinergikan keduanya, supaya bisa lebih berkembang. “Satu contoh bagaimana mensinergikan Pokdarwis dengan BUMDes ini adalah tantangan yang akan dihadapi ke depan. Karena BUMDes ini memang mitra yang bisa digandeng dalam membangun sinergitas. Ya, memang melalui Pokdarwis,” kata Agus, Kamis (1/5) kemarin.
BALIKPAPAN - Setelah menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan sejumlah OPD pada pukul 10.00 WITA, Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 kembali melanjutkan rapat serupa pada pukul 14.30 WITA, Rabu (30/4). Dipimpin Ketua Pansus Agus Suwandi dan Wakil Ketua Pansus Agus Aras, rapat tersebut menghadirkan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Inspektorat Daerah (Itda) Kaltim. Agenda utamanya yaitu membahas tindak lanjut perbaikan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur. “Setelah kami mendengarkan penjelasan dari Sekda dan OPD, kami simpulkan bahwa memang ada upaya menindaklanjuti rekomendasi BPK, tetapi masih ada kendala teknis, terutama komunikasi satu arah dari OPD ke BPK RI,” ujar Agus Suwandi.
SAMARINDA, TRIBUN - Proses audit terhadap pengelolaan parkir oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda akhirnya membuahkan hasil. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif oleh Inspektorat Kota, ditemukan sejumlah pelanggaran serius, termasuk dugaan perbuatan melawan hukum oleh oknum juru parkir (Jukir) maupun pegawai Dishub. Hal ini diterangkan langsung oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun. Audit tersebut merupakan tindak lanjut dari inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan Wali Kota pada Januari lalu di beberapa ruas jalan, yang mengungkap ketidakefektifan sistem pembagian hasil parkir dan potensi kebocoran pendapatan daerah. Laporan hasil audit disampaikan Inspektorat kepada wali kota satu minggu sebelum lebaran dan telah dipaparkan langsung di hadapannya.
TENGGARONG - Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah terus mengajak badan usaha milik daerah (BUMD) melakukan perubahan. Upaya itu membuahkan hasil. Dengan jargon “Perubahan Itu Sulit tapi Bisa”, kini berhasil dibuktikan oleh keluarga besar Perumda Air Minum Tirta Mahakam. “Dengan adanya kemauan keras melakukan perubahan, kini Perumda Air Minum Tirta Mahakam telah berhasil melakukan tujuh perubahan yang saya arahkan kepada jajaran direksi dan keluarga besar Perumda Air Minum Tirta Mahakam saat itu,” kata Edi melalui Asisten II Ahyani Fadianur Diani dalam Halal Bihalal Keluarga Besar Perumda Air Minum Tirta Mahakam, Rabu, (9/4).
DI balik gelimang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kutai Kartanegara (Kukar) yang mencapai Rp14,7 triliun, terbentang realitas ironis. Jalan rusak yang menganga di berbagai pelosok, akses digital yang masih jadi impian bagi sebagian warga, dan potensi sumber daya alam melimpah yang belum sepenuhnya meneteskan kesejahteraan merata. Kondisi inilah yang menjadi arena pertarungan gagasan sengit dalam Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kukar 2024 tadi malam (9/4) di Tenggarong Seberang. Tiga pasang kandidat, Aulia Rahman Basri-Rendi Solihin (Paslon 01), Awang Yacoub Luthman-Akhmad Zais (Paslon 02), dan Dendi Suryadi-Alif Turiadi (Paslon 03), beradu visi menjawab tantangan fundamental Kukar sebagai kabupaten terluas di Kalimantan Timur.
UJOH BILANG, TRIBUN - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahakam Ulu, Devung Paran, menekankan pentingnya sinergi dan transparansi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam penyusunan program prioritas pembangunan daerah. Hal ini disampaikan dalam rangkaian pembahasan usulan untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Ia menyampaikan bahwa pihaknya mengapresiasi langkah-langkah efisiensi yang dijalankan pemerintah, termasuk melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Namun, ia berharap agar proses penganggaran dilakukan secara terbuka dan melibatkan DPRD secara menyeluruh. “Kita setuju dengan efisiensi yang dilaksanakan oleh Presiden, Inpres Nomor 1 Tahun 2025, kita sangat setuju. Tapi lembaga DPRD harus dilibatkan secara menyeluruh terkait dengan budgeting yang harus kita laksanakan di sini, di kabupaten ini,” katanya, Rabu (9/4).
TANA PASER, TRIBUN - Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) yang berlokasi di Kompleks Perkantoran Kilometer 5 Tanah Grogot sudah rampung. Hanya saja, masih ada sejumlah fasilitas penunjang yang mesti dilengkapi sehingga gedung tersebut belum dapat difungsikan sampai saat ini. Kabid Cipta Karya DPUTR Paser, Muhamad Syaukani mengatakan pihaknya berencana melengkapi fasilitas yang belum tersedia tersebut. “Secara aspek bangunan sudah selesai, cuman masih ada fasilitas yang harus dilengkapi dan rencananya tahun ini juga akan kita tuntaskan,” terang Syaukani di Tanah Grogot, Rabu (9/4). Fasilitas penunjang yang saat ini belum tersedia di MPP tersebut yaitu lahan parkir, landscape dan mebeler. “Sudah kita anggarkan untuk pembangunan semua fasilitas itu, masing- masing itu berkisar Rp5 miliar dan tahun ini pengerjaannya,” tambahnya.