Menampilkan 2084 data.
BALIKPAPAN, TRIBUN - Balikpapan City Transport (Bacitra) dipastikan tetap menjadi fokus strategis Pemerintah Kota dalam pengembangan transportasi massal yang terjangkau, inklusif, dan efisien. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Balikpapan, Muhammad Fadli Fatturahman memastikan keberlanjutan layanan Bacitra di Kota Beriman. "Komitmen kami bagaimana mengamankan keberlanjutan layanan Bacitra tanpa mengabaikan kesejahteraan moda transportasi lainnya di Balikpapan," ujarnya, Minggu (1/6/2025).
BONTANG 'G - Rencana penerapan sistem parkir berbayar di RSUD Taman Husada Bontang kembali menjadi sorotan publik. Meski area parkir telah dibenahi dan mesin parkir otomatis sudah terpasang, pihak manajemen rumah sakit memastikan bahwa layanan parkir berbayar belum akan diberlakukan dalam waktu dekat. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan RSUD Taman Husada, Vicky Rizki Riadis, saat ditemui baru baru ini. Menurutnya, saat ini pihak rumah sakit masih menyusun aturan teknis dan melakukan kajian mendalam terkait skema tarif yang akan diterapkan. "Iya, mesin memang sudah terpasang. Tapi, tarif belum diberlakukan. Aturan teknis dan kajiannya masih disusun," jelas Vicky.
KALTIMPOST.ID, SAMARINDA — Anggaran pemerintah memegang peranan penting dalam menggerakkan roda perekonomian Kalimantan Timur (Kaltim) pada 2024. Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PKP) tercatat menyumbang 5,96 persen terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi. Sebagai pusat pemerintahan dan ibu kota Kaltim, Samarinda menjadi kontributor terbesar dalam pembentukan Komponen PKP. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim menunjukkan bahwa Samarinda menyumbang hingga 34,37 persen dari total PKP seluruh kabupaten/kota di Kaltim. “Dua wilayah lain yang juga cukup berperan dalam pembentukan total Komponen PKP adalah Kutai Kartanegara (17,25 persen) dan Kota Balikpapan (11,16 persen),” beber Kepala BPS Kaltim Yusniar Juliana.
Niat mulia Gubernur dan Wakil Gubernur, Rudy Mas'ud-Seno Aji memberikan pendidikan gratis melalui program Gratispol disambut gembira oleh masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim). Tidak hanya untuk siswa SMA/SMK, pendidikan gratis ini berlaku hingga jentang S3. Luar biasa! Banyak pihak yang tidak percaya program ini bisa terealisasi. Masih ada keraguan terkait kemampuan Pemprov Kaltim mewujudkan program pendidikan tinggi gratis secara penuh. Namun dengan dukungan penuh semua pihak, tantangan ini bisa diatasi. Faktanya anggaran Rp750 miliar segera dikucurkan untuk merealisasikan program pendidikan gratis tahap awal.
SAMARINDA, KALTIMPOST -— Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kaltim Mochammad Suharyanto kepada Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh di Ruang Mulawarman, Lantai 1, Kantor BPK RI Kaltim, Samarinda (27/5/2025). Pada agenda itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahulu kembali meraih status opini wajar tanpa pengecualian (WTP) berturut-turut untuk keenam kalinya dari BPK RI Kaltim berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Mahulu Tahun Anggaran 2024. Dalam sambutannya, Bupati Bonifasius menyampaikan hasil ini merupakan komitmen Pemkab Mahulu dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
TRIBUNKALTIM.CO, IKN SEPAKU - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Wapres Gibran melakukan sejumlah peninjauan dalam kunjungannya kali ini. Beberapa lokasi yang ditinjau antara lain Jalan Tol SB (jalur menuju IKN dari Balikpapan), Rumah Sakit Hermina IKN, Universitas Gunadarma, Rumah Sakit Abdi Waluyo, dan progres pembangunan Istana Wapres. Saat kunjungan tersebut, Wapres Gibran didampingi Gubernur Kaltim Dr. H. Rudy Mas'ud (Harum) dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimoeljono. Gubernur Harum mengatakan akhir tahun 2025 akan menjadi momentum besar bagi bangsa Indonesia. Pasalnya, sejumlah proyek di IKN bakal rampung.
KALTIMPOST.ID, PENAJAM — Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Penajam Paser Utara (PPU) mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang disampaikan pada Selasa (27/5), yang memutuskan pendidikan dasar di sekolah negeri dan swasta wajib gratis. MK memutuskan bahwa negara, dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah, harus menggratiskan pendidikan dasar yang diselenggarakan pada satuan pendidikan SD, SMP, dan madrasah atau sederajat, baik di sekolah negeri maupun swasta. “Tanggapan PGRI PPU kalau itu memang sudah menjadi keputusan pemerintah pusat dalam hal ini Mahkamah Konstitusi ya kami mendukung saja, supaya sekolah swasta juga bisa hidup, bisa berkarya juga,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PGRI PPU, Basuki, Minggu (1/6).
UJOH BILANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu) terus menunjukkan komitmennya dalam percepatan pembangunan Bandara Ujoh Bilang. Salah satunya dengan melakukan rapat koordinasi yang dipimpin Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh, Selasa (27/05/2025) di Ruang Emerald, Hotel Mercure, Samarinda. Dalam kegiatan ini turut hadir Wakil Bupati Mahakam Ulu Yohanes Avun, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Mahulu Stephanus Madang, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Mahulu Fransiskus Xaverius Lawing, Konsultan Perencana PT Multi Konsulindo Mandiri, serta perwakilan OPD terkait di Pemkab Mahulu. Saat menyampaikan arahannya, Bupati menerangkan dalam pembangunan bandara tahap awal fokus diarahkan pada konstruksi runway yang menjadi bagian krusial dari keseluruhan pembangunan bandara.
Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh mengatakan, pihaknya menyadari dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan masih terdapat kekurangan yang perlu perbaikan secara berkelanjutan. “Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Segera kami selesaikan dalam kurun waktu 60 hari sejak diterimanya LHP,” ujar Bupati Mahulu saat menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Mahulu Tahun 2024 dari Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kaltim, Selasa (27/05/2025).
PENAJAM, KALTIMPOST - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) tengah memantapkan program bantuan keuangan progresif yang akan dialokasikan yang nominalnya diharapkan maksimal hingga Rp100 juta per rukun tetangga (RT) di daerah ini. Program ini dirancang untuk mengakselerasi pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kabupaten, dengan target efektivitas penuh pada 2026. Asisten I Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Sekretariat Kabupaten (Setkab) PPU, Nicko Herlambang, menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan wujud komitmen kepala daerah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan hingga ke level masyarakat terkecil. “Kepala daerah ingin wujudkan pemerataan pembangunan di setiap RT, tentu saja dengan mempertimbangkan pula keadaan keuangan daerah yang tersedia,” kata Nicko Herlambang, Minggu (1/6).