Menampilkan 2026 data.
TENGGARONG - Belakangan ini publik dibuat ramai dengan wacana penerapan aturan baru yang memungkinkan penghapusan data kendaraan bagi pemilik yang menunggak pajak selama dua tahun berturut-turut. Tetapi, masyarakat di Kukar bisa sedikit bernapas lega karena kebijakan tersebut belum berlaku di Kukar. Kasat Lantas Polres Kukar, AKP Ahmad Fandoli menegaskan hingga saat ini belum ada arahan resmi dari Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut di daerah, khususnya di Kukar. “Untuk saat ini, belum ada perintah langsung terkait penghapusan data kendaraan yang menunggak pajak dua tahun. Jadi, kami di daerah tidak bisa mengambil langkah sendiri tanpa petunjuk resmi dari pusat,” ujar AKP Fandoli.
TANJUNG REDEB - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Berau pada Tahun Anggaran 2025 direncanakan mencapai Rp400 miliar. Untuk mencapai target tersebut, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait perlu fokus dan bekerja keras untuk meningkatkan pemasukan PAD dari berbagai sektor. Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, Muhammad Said, menyatakan bahwa dengan APBD Tahun Anggaran 2025 yang telah ditetapkan sebesar Rp5,2 miliar, semua sektor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan PAD harus dioptimalkan. Ada empat komponen yang harus dicapai dalam rencana PAD Tahun Anggaran 2025: pertama, pajak daerah sebesar Rp154 miliar; kedua, retribusi daerah sebesar Rp119 miliar; ketiga, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp15 miliar; dan terakhir, lain-lain PAD yang sah sebesar Rp110 miliar.
TANJUNG REDEB - Setelah diresmikan pada Februari 2024, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, hingga kini belum beroperasi maksimal. Sekretaris Dinas Perikanan (Diskan) Berau, Yunda Zuliarsih, mengonfirmasi hal itu. Salah satu penyebab utama adalah belum dilakukannya serah terima aset dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) kepada Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Berau. Akibatnya, hingga saat ini, pihaknya belum dapat menjalankan pelayanan di TPI tersebut karena belum menerima berita acara serah terima (BAST) dari DPUPR.
TANJUNG REDEB - Salah satu warga, Arif Lukman Hakim, mengungkapkan bahwa kondisi jalan yang berlubang di kawasan tersebut kerap membuat pengendara berselisih arah, terutama di jam-jam sibuk. Hal ini menurutnya cukup meresahkan dan rawan menimbulkan kecelakaan. “Kalau dua kendaraan berpapasan, salah satunya pasti harus menghindar karena bagian jalan yang rusak itu. Sudah beberapa kali saya sampaikan ke pihak terkait, kami harap ada perbaikan permanen secepatnya,” ujarnya, Selasa (8/4). Arif berharap pemerintah daerah bisa segera menindaklanjuti keluhan masyarakat dengan tindakan nyata, bukan hanya penanganan sementara.
SAMARINDA - Setidaknya 488 kantin yang terdapat di 243 SMA/SMK yang tersebar di kabupaten dan kota se-Kaltim menikmati kebijakan THR (tunjangan hari raya) dari Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud (Harum). Kebijakan pro rakyat ini dimaksudkan untuk mendorong bangkitnya semangat usaha bagi pelaku usaha kecil yang menyewa kios, lapak/petak, dan kantin sekolah. “Gratis sewa kios, lapak, kantin, dan petak-petak usaha selama enam bulan,” kata Rudy Mas'ud di sela Open House Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah di Pendopo Lamin Etam, Selasa (1/4). Gratis sewa diberikan kepada penyewa kios, lapak, dan kantin yang menjadi kewenangan retribusi Pemprov Kaltim. “Program ini berbasis lokasi, termasuk area yang berada di SKPD,” tegasnya.
TANA PASER, TRIBUN - Objek wisata Kemilau Laut Pondong yang ramai dikunjungi wisatawan saat libur lebaran masih butuh perhatian untuk dilakukan perbaikan. Destinasi wisata yang menjadi daya tarik di Desa Pondong, Kecamatan Kuaro itu menjadi salah satu contoh bagaimana popularitas tidak selalu sejalan dengan fasilitas yang dimiliki. Hal itupun dibenarkan oleh Kabid Pariwisata Disporapar Paser, Khairuddin mengaku Kemilau Laut Pondong memang masih perlu penambahan fasilitas. “Wisata ini memang masih perlu pengembangan, seperti fasilitas meja dan kursi bagi para pengunjung untuk menikmati makanan saat berlibur,” terang Khairuddin, Minggu (6/4).
BONTANG - Pemkot bakal segera melaksanakan program pembebasan uang kuliah tunggal (UKT) di seluruh kampus di Bontang. Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan, anggaran untuk pembiayaan ini diambil dari langkah efisiensi yang dilakukan pada APBD 2025. “Jadi, nantinya untuk biaya kuliah mulai tahun ini sudah gratis. Warga tidak perlu keluarkan uang,” kata Neni. Pihaknya pun telah bertemu dengan pimpinan kampus. Nantinya empat kampus yang mendapatkan program biaya kuliah gratis yakni Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Syamsul Ma'arif Bontang, Universitas Trunajaya, Sekolah Tinggi Teknologi Industri Bontang (STTIB), dan Universitas Terbuka. “Khusus Stitek nantinya akan mendapatkan program Gratis Pol dari Pemprov Kaltim. Supaya tidak tumpang tindih,” ucapnya.
BALIKPAPAN, TRIBUN - Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri memastikan bahwa pembangunan gedung baru DPRD Kota Balikpapan kini siap memasuki tahap ketiga. Proyek bernilai ratusan miliar rupiah itu disebut berjalan sesuai rencana. Meskipun sebelumnya sempat ditemukan sejumlah kejanggalan oleh Komisi III DPRD saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak). “Komisi III kemarin melakukan Sidak dan memang ini sudah tahap kedua. Saat ini, tahap kedua akan segera memasuki tahap ketiga yang meliputi pekerjaan interior,” kata Alwi kepada awak media, Sabtu (5/4). Dalam Sidak tersebut, Komisi III menemukan sejumlah persoalan teknis yang cukup memprihatinkan. Di antaranya, plafon yang baru terpasang sudah mengalami kerusakan, serta pemasangan instalasi listrik, dan kaca yang tidak sesuai standar. Bahkan, kualitas gypsum juga dinilai buruk. Sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan pengguna gedung di masa depan.
TANAH GROGOT - Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Paser membuka beasiswa kuliah jurusan pariwisata untuk putra-putri daerah sampai lulus Strata 1 (S-1) tahun ini. Program ini rencananya bekerja sama dengan Politeknik Pariwisata National Hotel Institute (NHI) Bandung, Jawa Barat (Jabar). Kepala Disporapar Paser Kurniawan mengatakan, ada 30 kuota bagi putra-putri Paser. Persyaratannya adalah diprioritaskan untuk lulusan SMA yang desanya memiliki pariwisata. “Tujuannya pemerintah menyekolahkan ini agar mereka lulus kelak bisa membantu mengembangkan pariwisata di desanya,” kata Kurniawan, Minggu (6/4). Persyaratan lainnya kini tengah digodok dan nanti akan diumumkan.
PENAJAM - Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran senilai Rp72,5 miliar kepada 29 Brigade Pangan (BP) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), melalui Dinas Pertanian (Distan) sebagai biaya operasional untuk mewujudkan program Swasembada Pangan. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Distan PPU, Gunawan mengatakan masing- masing BP bakal menerima alokasi dana senilai Rp2,5 miliar yang digunakan untuk pengadaan alat dan mesin pertanian (Alsintan). “Setiap BP menerima bantuan senilai Rp2,5 miliar. Total anggaran yang diterima untuk keseluruhan 29 BP di PPU mencapai Rp72,5 miliar,” ucap Gunawan, Minggu (6/4) dilansir dari seputarfakta.com.