Menampilkan 2084 data.
KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN — Minat dunia usaha terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus meningkat. Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) kini menjadi instrumen andalan untuk merealisasikan berbagai proyek infrastruktur dan hunian strategis di wilayah ibu kota baru Indonesia ini. Otorita IKN, di bawah kepemimpinan Basuki Hadimuljono, berhasil menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui tata kelola yang lebih baik dan proses birokrasi yang lebih efisien. Penyederhanaan prosedur tanpa mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadikan skema KPBU kian diminati, baik oleh investor nasional maupun global. Sebagai hasil konkret, dua proyek sektor hunian telah memasuki tahap transaksi. Proyek pertama adalah pembangunan delapan tower hunian bagi ASN oleh PT Nindya Karya di WP 1A, yang mencakup 288 unit rumah bertipe 190 m?. Proyek kedua adalah pembangunan 109 unit rumah tapak oleh PT Intiland di WP 1B dan 1C, dengan tipe bangunan 390 m?.
KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN- Kawasan eks Pasar Loak Besi di Kampung Baru Tengah, Balikpapan Barat, yang dulunya dikenal semrawut dan padat pedagang barang bekas, bakal disulap menjadi taman hijau sekaligus pusat kuliner modern. Proyek ini jadi harapan baru bagi warga Balikpapan Barat yang selama ini minim fasilitas publik representatif. Pemkot Balikpapan menggulirkan proyek di wilayah Balikpapan Barat, yakni menyulap eks Pasar Loak Besi di Kelurahan Baru Tengah menjadi taman kota sekaligus pusat kuliner bagi masyarakat. Proyek ini dikemas dalam program Revitalisasi Kawasan Hijau Eks Pasar Loak Besi dan Warung Kampung Baru Tengah, dengan nilai anggaran mencapai Rp5,1 miliar. Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Balikpapan Haemusri menjelaskan, bahwa proyek ini diharapkan dapat mengubah wajah Balikpapan Barat menjadi kawasan yang lebih bersih, nyaman, dan memiliki daya tarik ekonomi baru.
TANJUNG REDEB - Sengketa lahan SDN 001 Kampung Pulau Derawan kembali mencuat setelah ahli waris dari pemilik tanah mengklaim hak atas lokasi sekolah tersebut. Menanggapi hal itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Asisten I Bidang Pemerintahan Setkab Berau, Hendratno, menyatakan bahwa pihaknya sedang menelusuri aspek hukum dan administratif terkait status lahan sekolah. Hendratno menyebut tiga instansi tengah menangani persoalan ini, yakni Dinas Pertanahan, Bidang Aset, dan pihak sekolah. "Kami tetap memperhatikan regulasi. Semua saran dari berbagai pihak akan kami tampung. Fokus utama kami adalah menjamin kegiatan belajar-mengajar tetap berjalan," ujarnya belum lama ini.
TANJUNG REDEB — Pemerintah dan semua pihak harus memastikan bahwa pembangunan di kawasan konservasi tidak merusak alam, apalagi di wilayah yang telah dilindungi oleh negara. Kekhawatiran masyarakat semakin meningkat setelah muncul isu rencana pengambilalihan pengelolaan Pulau Kakaban oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pulau Kakaban yang terletak di Kampung Payung-Payung, Kecamatan Maratua, menjadi perhatian publik karena statusnya sebagai kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Anggota Komisi III DPRD Berau, Saga, mengungkapkan kekhawatirannya terkait pembangunan pintu masuk baru dari arah Timur-Utara Pulau Kakaban. Lokasi pintu masuk tersebut berada di dekat objek wisata Kehe Daeng, tepat di belakang Danau Kakaban.
KALTIMPOST.ID, TANAH GROGOT - Pemkab Paser memberikan keringanan kepada setiap warga Paser yang akan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2025. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Bupati Paser Nomor 100.3.3.2/KEP-426/2025 tanggal 20 Mei 2025 tentang Pemberian Pengurangan atas Pokok Piutang Ketetapan dan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Paser Ali Nour Muhammad, menyampaikan pengurangan itu berupa atas pokok piutang ketetapan dan penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk pajak 2008-2024.
BONTANG - Memasuki pertengahan tahun ini, insentif bagi penggiat agama belum diterima. Salah satu tokoh agama di Kota Bontang mengatakan khusus tahun ini hanya dua bulan yang sudah disalurkan yaitu Januari dan Februari. “Setelah itu kami belum mendapatkan hingga sekarang,” kata tokoh agama yang enggan menyebutkan namanya. Ia berharap pendistribusian insentif ini segera dilakukan. Mengingat ada kebutuhan yang diperlukan oleh tokoh agama. Berdasarkan pengakuannya pada dua bulan awal tersebut nominal yang didapatkan yakni Rp1,1 juta. “Tetapi informasi yang diterima sesuai dengan program kepala daerah terpilih ini nanti menjadi Rp2 juta. Tetapi hitungannya mulai kapan belum tahu,” ucapnya.
KALTIMPOST.ID, PENAJAM- Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Muhammad Bijak Ilhamdani, memastikan proses pemekaran desa di PPU kemungkinan besar tidak akan tercapai tahun ini. Hal itu menindaklanjuti hasil pertemuan Komisi I dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 22 Mei 2025. “Ada lampu hijau dari Kemendagri itu siap untuk mengubah status desa. Sehingga hari ini kami minta camat, DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), dan kepala desa untuk menyiapkan wilayah kita yang berpotensi untuk berubah statusnya,” ujarnya, baru-baru ini.
KALTIMPOST.ID, PENAJAM - Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Adjie Noval Endyar mendorong pemerintah kabupaten untuk segera membangun fasilitas pelabutan representatif di kawasan industri Buluminung. Hal ini terkait dengan rencana penyaluran bantuan anggaran sebesar Rp28 miliar. Dari tersebut bersumber dari Kementrian Perhubungan (Kemenhub) untuk pembangunan pelabuhan pada kawasan tersebut. “Kita ini mau dapat bantuan untuk pelabuhan. Nah, itu karena yang tahun-tahun sebelumnya itu, kita dapat bantuan sebesar berapa puluh miliar itu tidak terserap," ujarnya, belum lama ini. Menurutnya, pembangunan fasilitas tersebut cukup mendesak demi mendorong iklim investasi dan pemasukan yang pasti bagi daerah.
SAMARINDA, TRIBUN — Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam menangani persoalan banjir tidak berhenti pada kegiatan lokal semata. Wali Kota Samarinda Andi Harun (AH) menegaskan, penanganan banjir di Kota Samarinda memerlukan pendekatan menyeluruh, baik dari sisi teknis, anggaran, hingga sinergi lintas pemerintahan. Salah satu langkah konkret yang kini sedang didorong adalah pengadaan sistem pompa air di berbagai titik krusial di kota ini. "Beberapa waktu lalu kami melakukan koordinasi dengan BWS (Badan Wilayah Sungai), tidak hanya di Loa Janan Ilir tapi juga terkait kondisi di seluruh kota. Kita membutuhkan paling tidak 10 pompa air dan biayanya hampir kurang lebih Rp850 miliar. Itu di luar lahan," ujar Andi Harun.
EKONOMI Kaltim hingga tahun ini masih “dininabobokan' pada hasil dari sumber daya alam (SDA). Di tengah rekor ABPD Kaltim sejak tahun lalu yang menembus angka di atas Rp20 triliun, berbagai persoalan sektor yang menyentuh langsung sendi kehidupan masyarakat belum sepenuhnya tuntas. Pendidikan, infrastruktur, hingga kesehatan masih menunjukkan ketimpangan. Khusus di sektor pendidikan, gambaran kontras tersebut ditemukan pasangan Rudy Mas'ud-Seno Aji. Saat kampanye di berbagai daerah di Kaltim dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024 lalu. Seno, yang saat itu sebagai calon wakil gubernur mendapatkan kenyataan pahit. Masih banyak anak-anak di Kaltim yang terpaksa putus sekolah. Memilih bekerja apa adanya untuk membantu ekonomi orangtua, daripada meneruskan sekolah.