Menampilkan 2026 data.
SAMARINDA - Antusiasme warga Samarinda tampak memuncak pada hari kedua pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang digagas melalui program Gratispol Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Sejak pagi, ratusan masyarakat memadati Kantor Samsat Induk di Jalan Wahid Hasyim, untuk memanfaatkan kesempatan emas membayar pajak kendaraan tanpa dikenai denda. Program pemutihan ini secara resmi dimulai sejak 8 April 2025 dan akan berlangsung hingga 30 Juni 2025 mendatang. Kepala Samsat Kalimantan Timur, Bambang Errianto, menyebut kebijakan ini sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat pasca perayaan Idulfitri, sekaligus menjelang tahun ajaran baru. “Kebijakan ini merupakan bentuk perhatian dan kepedulian Pemprov Kaltim agar masyarakat bisa merasakan manfaat nyata dari program Gubernur Kalimantan Timur H. Rudy Mas’ud (Harum),” ujarnya Rabu (9/4).
SAMARINDA - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) masih terus mengupayakan pembebasan lahan di bantaran Sungai Karang Mumus (SKM), tepatnya di kawasan Jalan S Parman, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang. Langkah ini menjadi bagian dari program strategis penanganan banjir yang dilakukan secara bertahap. Kepala Disperkim Kota Samarinda, Herwan Rifai mengungkapkan bahwa kebutuhan anggaran untuk pembebasan lahan di kawasan tersebut sebenarnya mencapai Rp31 miliar. Namun alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sangat terbatas, sehingga hanya cukup untuk membebaskan dua unit rumah yang lokasinya terlihat jelas dari pinggir Jalan S Parman. Kedua rumah itu diperkirakan memerlukan dana sekitar Rp600 juta.
TANA PASER, TRIBUN - Program penghapusan denda dan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) oleh Pemprov Kaltim memicu antusiasme masyarakat di Kabupaten Paser. Lonjakan jumlah wajib pajak yang memanfaatkan program tersebut, membuat Kantor Samsat Tanah Grogot memperpanjang jam operasional mereka. Kasi Pendataan dan Penetapan UPTD PPRD Paser, Margo Birawan mengatakan perpanjangan jam operasional tersebut bertujuan untuk bisa mengakomodir masyarakat yang hendak membayar PKB. “Kuota pelayanan tiap harinya tidak dibatasi, cuman karena wajib pajak membludak jadi kami putuskan untuk memperpanjang jam operasional,” terang Margo di Tanah Grogot, Rabu (9/4).
BONTANG, TRIBUN - Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib, menilai proyek pembangunan drainase di Jalan Sendawar, Kelurahan Bontang Baru, mengalami kegagalan dalam perencanaan. Penilaian itu disampaikan usai melakukan tinjauan lapangan pada Selasa (8/4/2025). Menurutnya, drainase senilai Rp7 miliar yang dibangun tahun 2024 lalu itu, justru menimbulkan persoalan baru. "Semestinya drainase ini berfungsi mengurai air, tapi justru menyebabkan banjir parah hingga masuk ke rumah warga,” kata Sahib. Keluhan disampaikan warga RT 19, Sigit. Ia mengaku sebelum proyek drainase dibangun, air hanya tergenang hanya di jalan. Namun kini, air justru masuk ke dalam rumah-rumah warga.
BONTANG - Pemerintah Kota Bontang resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan lima perguruan tinggi sebagai langkah awal pelaksanaan program kuliah gratis bagi warga ber-KTP Bontang. Penandatanganan ini dilakukan oleh Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, disaksikan Wakil Wali Kota Agus Haris, Ketua DPRD Andi Faizal Sofyan Hasdam, dan Wakil Ketua DPRD Maming, serta para ASN, di halaman Kantor Wali Kota Bontang, Kelurahan Bontang Lestari, Selasa (8/4/2025). Program ini menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintahan Neni Moerniaeni dan Agus Haris, dalam 100 hari kerja, untuk membuka akses pendidikan tinggi seluas-luasnya bagi masyarakat.
TANAH GROGOT - Program pembebasan tunggakan dan denda pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) diberlakukan di Kabupaten Paser. Mulai 8 April sampai 30 Juni 2025, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Paser akan memberlakukan pembebasan tunggakan dan denda PKB. Kasi Pendataan dan Penetapan, UPTD PPRD Paser, Margo Birawan, mengatakan program pemutihan ini berhubungan dengan program Gratispol dari Gubernur Kaltim, yang bentuknya program pemutihan tunggakan kendaraan bermotor. Data kendaraannya tidak lagi melihat berapa tahun tunggakannya, akan tetapi yang dikenakan hanya tahun berjalan saja dari 2025 ke 2026.
BONTANG - Kepala Dinas PUPRK Bontang Much Cholis Edi Prabowo mengatakan, pihaknya sudah meninjau kerusakan turap di RT 7 Kelurahan Api-Api. Perbaikan ini masuk skala kebutuhan prioritas. “Besok kami bahas dengan TAPD. Kalau masih bisa dengan pergeseran mendahului perubahan,” kata Bowo. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk perbaikan turap mencapai Rp7,7 miliar. Nominal tersebut sudah termasuk untuk pengawasan teknis. Besarnya nominal yang dibutuhkan karena di beberapa titik kondisi turap sudah mulai menggantung. “Sehingga perlu diperbaiki sekalian,” ucapnya. Artinya, bagian bawah sudah tidak tersambung dengan dasar sungai. Sementara di titik turap yang jebol bagian atas rebah kurang lebih panjangnya 27 meter. Diketahui untuk tahun ini sejatinya terdapat enam paket dari Bankeu terkait dengan penurapan sungai. Terbesar yakni di Kanaan senilai Rp55,5 miliar.
BONTANG - Kepala Dinas PUPRK Bontang Much Cholis Edi Prabowo mengatakan, pihaknya sudah meninjau kerusakan turap di RT 7 Kelurahan Api-Api. Perbaikan ini masuk skala kebutuhan prioritas. “Besok kami bahas dengan TAPD. Kalau masih bisa dengan pergeseran mendahului perubahan,” kata Bowo. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk perbaikan turap mencapai Rp7,7 miliar. Nominal tersebut sudah termasuk untuk pengawasan teknis. Besarnya nominal yang dibutuhkan karena di beberapa titik kondisi turap sudah mulai menggantung. “Sehingga perlu diperbaiki sekalian,” ucapnya. Artinya, bagian bawah sudah tidak tersambung dengan dasar sungai. Sementara di titik turap yang jebol bagian atas rebah kurang lebih panjangnya 27 meter. Diketahui untuk tahun ini sejatinya terdapat enam paket dari Bankeu terkait dengan penurapan sungai. Terbesar yakni di Kanaan senilai Rp55,5 miliar.
ANGGOTA Komisi III DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Jon Kenedy mengatakan, pembangunan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Aji Putri Botung harus segera dilakukan. Karena ia menilai sejumlah fasilitas yang dimiliki rumah sakit milik pemerintah daerah itu masih harus ditingkatkan lagi. Jon mengatakan, fasilitas yang dimaksud adalah ruang rawat inap yang saat ini masih sangat terbatas. “Bahkan hanya melayani perawatan kelas 3, padahal kan harusnya ada kelas 2, 1, dan VIP, Ini yang belum dilengkapi,” katanya. Mengenai rencana yang pernah akan dibangun ruang perawatan, Jon mengatakan hal itu perlu dilanjutkan kembali rencana itu. la mengatakan, saat pemerintah sebelumnya memang ada rencana untuk membangun gedung beberapa lantai yang akan dijadikan ruang rawat inap.
SAMARINDA - Gubernur Kaltim H Rudy Mas'ud (Harum) berharap ke depan pendapatan asli daerah (PAD) tidak hanya bergantung pada penerimaan pajak, tapi kontribusi besar perusahaan-perusahaan daerah (Perusda). “Mudah-mudahan pajak daerah hanya akan jadi bagian dari instrumen penerimaan asli daerah. Yang kita harapkan nanti adalah kontribusi signifikan dari Perusda. Perusda bukan justru menjadi beban pemerintah provinsi dengan penyertaan modal,” kata Gubernur Rudy Mas'ud saat Silaturahmi Media dan Sharing Season Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas di Gedung Olah Bebaya Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Senin (7/4). Perusda-perusda Kaltim antara lain Melati Bakti Satya (MBS), Bara Kaltim Sejahtera (BKS), Jamkrida, Bankaltimtara, dan Perusda Kelistrikan. Dari Perusda-perusda Kaltim itu, Gubernur Rudy Mas'ud sangat berharap kontribusi yang jauh lebih besar bagi penerimaan asli daerah.