Menampilkan 2026 data.
BONTANG - Keputusan penetapan paket strategis ini juga ditandatangani oleh sejumlah pejabat penting. Termasuk Wakil Wali Kota Agus Haris, Sekretaris Kota Aji Erlynawati, serta jajaran terkait. “Paket strategis ini mencakup program-program dengan nilai anggaran terbesar di lingkungan Pemerintah Kota Bontang,” kata Neni. Tujuannya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, layanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keputusan ini didasarkan pada berbagai regulasi nasional dan daerah, termasuk Undang-Undang 21/2023 tentang Ibu Kota Negara, Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Perda Kota Bontang 3/2021 tentang RPJMD 2021-2026.
SAMARINDA - Kondisi jalan “berumur jagung”! di Kota Tepian turut jadi perhatian Kejaksanaan Negeri (Kejari) Samarinda. Mereka masih menanti audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap anggaran yang digunakan pemerintah 2023. Kasi Intelijen Kejari Samarinda, Erfandy Rusdy Ouiliem mengungkapkan proyek yang menggunakan dana APBD 2023 sejatinya masih tahap pemeliharaan kontraktor. Sehingga, ketika ditemukan ada kerusakan maka pemerintah segera berkoordinasi dengan pihak ketiga. “Setahu saya masih tahap pemeliharaan. Dan biasanya langsung diperbaiki kalau sudah viral atau terbit di media,” ungkap Erfandy.
PENAJAM - Kepala Bapenda PPU, Hadi Saputro, menjelaskan kebijakan ini merupakan program dari Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud sebagai bentuk pemberian tunjangan hari raya (THR) kepada masyarakat Kaltim, termasuk PPU. “Iya benar program ini kebijakan gubernur Kaltim dalam rangka pemberian tunjangan hari raya (THR) kepada masyarakat Kaltim, termasuk PPU,” kata Hadi Saputro, Rabu (2/4/2025). Kebijakan ini tertuang dalam surat berkop Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, Badan Pendapatan Daerah, No. 900.1.13.1/0347.2/Bapenda-II/2025 tertanggal 20 Maret 2025, yang ditandatangani oleh Kepala Bapenda Kaltim, Ismiati.
SAMARINDA - Kabar baik kembali disampaikan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud (Harum) dalam momentum lebaran tahun ini. Di depan para wartawan, Gubernur Harum memastikan semua pelajar yang akan masuk SMA/SMK, termasuk para calon mahasiswa baru akan digratiskan dari biaya sekolah dan kuliah. “Insyaallah tahun pelajaran baru 2025, mulai SMA/SMK, S1, S2, dan S3 di Kalimantan Timur semuanya gratis,” kata Gubernur Harum di sela open house Hari Raya Idulfitri 1446 H, hari ketiga di Pendopo Lamin Etam Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (2/4).
SAMARINDA, TRIBUN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memberi Tunjangan Hari Raya (THR) istimewa bagi masyarakat dalam moment Idulfitri 2025. Bukan dalam bentuk uang, tetapi THR tersebut dalam bentuk tiga kebijakan istimewa bagi masyarakat Kaltim. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyampaikan bahwa kebijakan ini sebagai bentuk perhatian dan kepedulian Pemprov dalam meringankan beban masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Adapun tiga ‘THR’ tersebut adalah pertama pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Rudy Mas’ud mengatakan kebijakan ini sudah diberikan sejak 8 April sampai 30 Juni 2025 mendatang.
SAMARINDA, TRIBUN - Banjir yang menerjang 9 desa dari 4 kecamatan di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengalami penurunan tinggi muka air (TMA) dengan sangat lamban. Hingga saat ini dikabarkan 2.722 kepala keluarga (KK) yang terdampak masih bertahan di tenda-tenda pengungsian. Pada moment Idul Fitri 1446 Hijriah ini, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji meminta agar seluruh masyarakat Kaltim tidak lupa untuk mendoakan agar korban terdampak diberi ketabahan. Tentunya Pemprov Kaltim juga tak tutup mata akan peristiwa yang merendam ratusan rumah warga yang berada di Kecamatan Sambaliung, Kecamatan Teluk Bayur, Kecamatan Kelay, dan Kecamatan Segah tersebut.
SAMARINDA - Realisasi pendapatan APBD di hampir seluruh wilayah Kaltim mengalami peningkatan signifikan hingga Triwulan IV 2024. Realisasi pendapatan APBD kabupaten/kota di Kaltim mencapai Rp53,53 triliun. Angka itu melonjak 26,85 persen (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di mana pada 2023 tercatat Rp42,20 triliun. “Secara spasial, realisasi pendapatan terbesar berada di Kutai Barat (Kubar) yaitu 104,86 persen diikuti Mahakam Ulu (102 persen) dan Berau (101,35 persen),” ungkap Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPW BI) Kaltim Budi Widihartanto. Secara berturut-turut, nilainya yakni Rp3,32 triliun dari Rp3,17 triliun untuk Kubar. Lalu Mahakam Ulu Rp1,9 triliun dari Rp1,87 triliun, dan Berau yakni Rp6,19 triliun dari Rp6,10 triliun.
SANGATTA - Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman mengungkapkan bahwa pencairan Dana Transfer ke Daerah/Treasury Deposit Facility (TDF) seharusnya dilakukan akhir Desember 2024, namun mengalami penundaan. Hal ini berdampak pada keterlambatan pembayaran sejumlah program yang telah direncanakan pemerintah daerah. “Awalnya, pada akhir Desember, dana yang seharusnya turun untuk membayar program yang telah kita siapkan malah terpending. Bahkan, TDF yang harusnya cair sepenuhnya dititipkan oleh Kementerian Keuangan di Bank Indonesia,” jelas Ardiansyah. Meski begitu, ia memastikan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan strategi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut dalam lima bulan pertama tahun 2025. Dengan izin dari Kementerian Dalam Negeri, pembayaran utang akibat keterlambatan dana transfer akan diselesaikan secara bertahap.
SEDARI awal mulai masa uji coba pada Juli 2024, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) baru menyediakan tiga koridor untuk layanan Balikpapan City Trans (BCT). Itu pada jalan protokol di Kota Minyak yang dianggap padat. Setelah kurang lebih beroperasi tujuh bulan, Pemkot Balikpapan hingga kini belum mengusulkan penambahan koridor baru untuk angkutan umum dengan skema buy the service (BTS) tersebut. Alasannya perlu melihat kondisi load factor atau faktor muat yang ada. Apalagi setelah nanti berlaku tarif BCT secara resmi, pihaknya perlu melihat bagaimana dari sisi tingkat keterisian angkutan. “Kami harus menyesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah juga untuk mengusulkan koridor baru,” kata Plt Kepala Dinas Perhubungan Balikpapan Zulkifli kepada Kaltim Post, Rabu (5/3).
SANGATTA - Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan menghambat program-program unggulan. Pemangkasan anggaran hanya dilakukan pada kegiatan yang dinilai kurang efektif. “Kegiatan yang tidak efisien seperti bimbingan teknis dengan jumlah panitia lebih banyak dari peserta atau pelatihan yang pesertanya tidak tepat sasaran, itu yang kita pangkas. Tapi secara keseluruhan, efisiensi ini tidak terlalu berdampak karena anggaran yang terkoreksi hanya sekitar Rp60 miliar,” kata Ardiansyah. Meskipun menghadapi tantangan dalam pengelolaan anggaran, Ardiansyah memastikan bahwa 50 program unggulan pemerintah tetap akan berjalan dengan perencanaan yang lebih matang. Ia optimistis program-program tersebut dapat terus berlanjut karena sebagian besar sejalan dengan kebijakan nasional.