Menampilkan 2084 data.
SAMARINDA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Sapto Setyo Pramono menyuarakan keprihatinannya atas tidak optimalnya pemanfaatan alur sungai sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). la menegaskan bahwa kondisi ini mencerminkan kelalaian serius yang harus segera dibenahi. “Selama ini tidak ada satu rupiah pun yang disumbang dari alur sungai untuk PAD. Ini bukan sekadar kekurangan. Ini bentuk pembiaran,” ujar Sapto, Minggu (4/5) kemarin. Menurut dia, Kaltim tidak boleh terus bergantung kepada pemerintah pusat. Sapto menekankan perlunya langkah konkret dan berani untuk mengambil kembali kendali atas potensi sungai sebagai aset daerah.
SAMARINDA - Wakil Gubernur Kalimantan Timur H Seno Aji menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada masyarakat Kaltim yang telah patuh dan taat membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). “Alhamdulillah, masyarakat Kaltim sangat antusias dalam memanfaatkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor,” kata Wagub Seno Aji, belum lama ini. Para wajib pajak diminta memanfaatkan kebijakan pemutihan pajak yang diberikan oleh Gubernur H Rudy Mas'ud. Wagub Seno mengingatkan bagi masyarakat yang memiliki tunggakan PKB agar dapat memanfaatkan program pemutihan yang masih berlangsung.
SAMARINDA - Wakil Gubernur Kalimantan Timur H Seno Aji menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada masyarakat Kaltim yang telah patuh dan taat membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). “Alhamdulillah, masyarakat Kaltim sangat antusias dalam memanfaatkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor,” kata Wagub Seno Aji, belum lama ini. Para wajib pajak diminta memanfaatkan kebijakan pemutihan pajak yang diberikan oleh Gubernur H Rudy Mas'ud. Wagub Seno mengingatkan bagi masyarakat yang memiliki tunggakan PKB agar dapat memanfaatkan program pemutihan yang masih berlangsung.
BALIKPAPAN - Lelang kegiatan pengadaan barang dan jasa diminta dipercepat. Agar bisa dilaksanakan pada semester pertama tahun 2025. Sehingga tidak ada lagi kegiatan yang terlambat dikerjakan. Dikarenakan lelang kegiatan baru dilaksanakan pada semester kedua tahun 2025. Bahkan di penghujung tahun. Atensi tersebut disampaikan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah Pemkot Balikpapan, di Auditorium Kantor Wali Kota Balikpapan. “Sudah ada beberapa kegiatan yang dilelang. Tinggal kami minta kegiatan yang lain jangan sampai di penghujung akhir tahun atau di semester 2, baru dilakukan pelelangan. Pasti telat. Terutama yang berhubungan dengan fisik,” tegas dia saat diwawancarai Kaltim Post, Rabu (30/4).
BONTANG -Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) diselenggarakan di halaman Kantor Wali Kota Bontang Lestari, Jumat (2/5). Momentum tersebut tampak spesial lantaran Pemkot Bontang membagikan perangkat laptop untuk tenaga pendidik. Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Saparuddin mengatakan untuk tahun ini ada sekira 256 unit yang akan dibagikan. Terkhusus untuk guru SD dan SMP di sekolah negeri. “Pada seremonial ini 50 unit yang disalurkan. Sisanya barang sudah datang dan akan kami bagikan ke sekolah. Rencana pekan depan kami bagikan sisanya,” kata Saparuddin.
TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mengalokasikan anggaran sebesar Rp12,3 miliar untuk hibah rumah ibadah pada tahun 2025. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setkab Berau, Mulyadi, menyatakan bahwa jumlah tersebut tergolong besar. Ia menegaskan bahwa di tengah upaya efisiensi anggaran, dana hibah rumah ibadah tetap dipertahankan. “Anggaran hibah rumah ibadah tidak terdampak. Pengurangan anggaran hanya berlaku untuk perjalanan dinas. Jadi, alokasi untuk kepentingan masyarakat tetap berjalan,” jelas Mulyadi beberapa waktu lalu. Ia mengungkapkan bahwa jumlah penerima hibah tahun ini belum bisa dipastikan, sebab proses verifikasi dan seleksi proposal masih berlangsung di Bagian Kesra.
BALIKPAPAN – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur memfokuskan perawatan jalan nasional di wilayah Kalimantan Timur, khususnya ruas Jalan Soekarno-Hatta, pada pekerjaan tambal sulam. Kebijakan ini merupakan imbas adanya efisiensi anggaran yang diarahkan langsung oleh presiden. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BBPJN Kaltim, Rahmad Bagus, menjelaskan bahwa penanganan perawatan Jalan Soekarno-Hatta yang menghubungkan Balikpapan dan Loa Janan telah dimulai sejak bulan lalu melalui kontrak kerja yang sudah berjalan. “Saat ini fokus kami pada pekerjaan pecingan dan overlay. Untuk proyek fisik besar belum dilakukan karena adanya efisiensi anggaran. Jadi hanya pemeliharaan rutin seperti menutup lubang di jalan," ujarnya, Rabu (1/5).
UJOH BILANG - Pemerintah Kabupaten Mahulu menyatakan komitmennya dalam mendukung Program Nasional Pembangunan Tiga Juta Rumah yang diinisiasi pemerintah pusat. Hal itu disampaikan langsung oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Mahulu, Agustinus Teguh Santoso saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta pada Selasa (29/4) lalu. Rakor yang melibatkan jajaran kementerian dan kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia ini menjadi ajang strategis untuk menyamakan visi dalam upaya penyediaan hunian layak bagi masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan.
SAMARINDA - Guna mendukung sektor pendidikan dan tata kelola aset daerah yang transparan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengamankan Barang Milik Daerah (BMD) untuk kebutuhan sekolah unggulan, pada Rabu (30/04) yang digagas oleh pemerintah. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya penataan aset daerah secara tertib, legal, dan berkelanjutan. Dalam pengembangannya, pemanfaatan lahan dan bangunan milik pemerintah menjadi hal krusial untuk memastikan keberlangsungan dan kualitas layanan dalam pembangunan daerah. Edwin Noviansyah Rachim selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kaltim menjelaskan bahwa pengamanan BMD dilakukan agar 1 aset yang digunakan sekolah memiliki kekuatan hukum dan dapat dimanfaatkan secara optimal.
BALIKPAPAN - Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur menggelar rapat kerja dengan jajaran Pemprov Kalimantan Timur pada Rabu (30/4). Ketua Pansus LKPj Gubernur Kaltim, Agus Suwandi, menyampaikan bahwa rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim. “Ada beberapa rekomendasi BPK yang seharusnya ditindaklanjuti. Tetapi saat kami melihat data beberapa tahun terakhir, kami masih menemukan persoalan yang sama,” ungkap Agus Suwandi saat memimpin rapat dengan Diskominfo, BPSDM, dan Kesbangpol Kaltim di Ballroom Hotel Platinum.