Menampilkan 2026 data.
TANA PASER - Pembangunan infrastruktur berupa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Dusun Skiet, Kelurahan Long Kali menjadi perhatian dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser. Hal itu seiring dengan telah dilakukannya peninjauan oleh Bupati Paser, Fahmi Fadli pada 11 Februari lalu guna memastikan progres pembangunan berjalan sesuai rencana. Proyek penyediaan infrastruktur air bersih tersebut dibangun menggunakan anggaran APBD Kabupaten Paser senilai Rp11,4 miliar, dari total anggaran rencana Rp80,5 miliar. Bupati Paser, Fahmi Fadli mengatakan pembangunan Water Treatment Plant (WTP) SPAM Long Kali pada tahap I Tahun Anggaran 2024 meliputi pekerjaan intake type phonton dengan pembangunan WTP 2 kali 50 liter per detik dan pekerjaan pipa transmisi. "WTP SPAM Long Kali berkapasitas 100 liter per detik, yang akan memenuhi kebutuhan air minum antara 8 ribu hingga 10 ribu sambungan rumah," terang Fahmi.
SAMARINDA - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim menyiapkan anggaran Rp2 triliun untuk pembangunan jalan baru di Kaltim. Kepala Dinas PUPR-Pera Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda mengatakan bahwa anggaran tersebut nantinya akan difokuskan pada pembangunan jalan baru di beberapa segmen. "Untuk (rencana) pembangunan jalan baru kita di tahun ini masih banyak. Dari Bina Marga, anggaran pembangunan jalan baru kita sekitar Rp2 triliun lebih," ujar Firnanda, Kamis (13/2). Menurutnya, anggaran itu diperuntukkan untuk pembangunan jalan baru se-Kaltim dengan status milik provinsi. "Beberapa segmen yang akan dibangun seperti jalan poros ruas Muara Badak, Marangkayu, sampai ke Kota Bontang," ucapnya.
SAMARINDA, TRIBUN - Terowongan Selili di Kota Samarinda yang menjadi terowongan pertama di Indonesia yang dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mendapat kunjungan khusus dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, pada Rabu (12/2) kemarin. Kunjungan ini sekaligus menjadi momen untuk meninjau progres pembangunan yang kini telah mencapai 85,6 persen. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, yang turut mendampingi Wapres Gibran dalam kunjungan tersebut menjelaskan bahwa terowongan sepanjang 700 meter ini ditargetkan akan selesai pada pertengahan tahun 2025.
BONTANG - Pihak Kelurahan Satimpo bersama kepolisian sigap menangani seorang pria terlantar yang ditemukan di sekitar Masjid Al-Falah, HOP 1, kompleks Badak LNG, Rabu malam (13/2). Кеberadaan pria tersebut pertama kali dilaporkan oleh pengurus masjid yang kemudian diteruskan kepada aparat terkait. Menindaklanjuti laporan tersebut, Bhabinkamtibmas Kelurahan Satimpo, Aiptu Darliawan, bersama staf kelurahan, Marruppi, segera turun ke lokasi. Lurah Satimpo, Maryono, membenarkan bahwa pihaknya langsung berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas guna memastikan kondisi pria tersebut. "Mengingat waktu sudah larut malam dan demi keamanan, individu tersebut sementara diamankan di Polsek Selatan untuk pemantauan lebih lanjut," ujar Maryono, Kamis (13/2) kemarin.
SAMARINDA, TRIBUN - Pembangunan Bendungan Marangkayu di Desa Sebuntal, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), rupanya menyisakan permasalahan yang menggantung sejak 2007 silam. Pasalnya kompensasi lahan warga setempat rupanya belum sepenuhnya beres. Polemik itu akhirnya mencuat kuat ke permukaan saat Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik meninjau penyempurnaan Proyek Strategis National (PSN) ini pada 11 Februari 2025 kemarin. Kedatangan pejabat antar waktu Kaltim ini disambut oleh puluhan warga setempat yang menyoal hak mereka yang tertahan sejak lahan dibebaskan. Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV menyebut, pembangunan bendungan yang kini masih "disegel" warga karena memakan lahan seluas 653.09 hektare atau 1.224 bidang.
SAMARINDA - Pemangkasan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara oleh Presiden Prabowo Subianto menimbulkan tantangan baru bagi Kaltim yang masih sangat bergantung pada proyek ini sebagai motor penggerak ekonomi dan sosial. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Hasanuddin Mas'ud menegaskan bahwa keberadaan IKN telah membawa perubahan signifikan bagi daerah. Dengan demikian, pemotongan anggaran bisa mempengaruhi percepatan pembangunan. "Pembangunan infrastruktur harus diimbangi dengan kebijakan yang mendukung. Jika ada pemangkasan, tentu perlu strategi baru agar dampak positifnya tetap terjaga," tegasnya. Meski menghadapi tantangan, Hasanuddin tetap optimis jika IKN akan terus memberikan manfaat bagi Kaltim. la mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi dalam mewujudkan provinsi yang maju dan sejahtera.
SAMARINDA - Tengah bulan ini, KONI Kaltim punya dua agenda penting. Terdekat, rapat koordinasi (Rakor) bersama KONI kabupaten/kota se-Kaltim. Kegiatan itu dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretariat KONI Kaltim, Jalan Kusuma Bangsa Samarinda, Minggu (16/2). Pada kegiatan tersebut, mereka akan membicarakan banyak hal. Satu yang tidak biasa adalah bimbingan teknis seputar penggunaan dana hibah yang sesuai aturan dan tepat guna. Akan hadir perwakilan Subdit Tipikor Polda Kaltim yang akan menjadi narasumber. “Kepala Subditnya sudah bersedia hadir. Nanti beliau akan memaparkan hal-hal penting terkait pengelolaan dana hibah," jelas Ketua Organizing Committee Rakor KONI Kaltim Akhmad Albert. Lewat pemaparan itu, KONI kabupaten/kota diharapkan dapat memahami betapa pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana hibah. Sebab, penggunaan dana hibah, sekecil apapun, harus dilaporkan ke negara. Salah kelola sedikit, bisa berimplikasi terhadap hukum.
UJOH BILANG – Pemerintah Daerah berpikir menyelesaikan polemik kesenjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) di Mahakam Ulu (Mahulu). Kebijakan pemberian TPP yang dinilai tidak adil, memicu reaksi kalangan guru hingga mereka mogok kerja dan membuat beberapa sekolah tutup. Kalangan guru merasa dianaktirikan karena hanya mereka tidak dinaikkan TPP-nya, sementara pegawai yang lain naik. Diketahui pada 10 Februari lalu DPRD Mahulu telah mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak terkait. Pada kesempatan itu, Pemkab Mahulu melalui Asisten III, Kristina Tening menegaskan bahwa Pemerintah Daerah akan mengkaji ulang kebijakan TPP guru yang tidak mengalami kenaikan, seperti ASN lainnya. "Para guru menyampaikan adanya kesenjangan dalam kenaikan TPP, terutama bila dibandingkan dengan jabatan struktural yang mengalami kenaikan signifikan. Kami memahami kekhawatiran mereka, tetapi dalam menentukan TPP, ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan," ujar Kristina.
PENAJAM, TRIBUN - Kebijakan efisiensi anggaran mulai dilakukan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Efisiensi tersebut dilakukan itu berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar mengatakan, pihaknya sudah menunda berbagai proyek pekerjaan yang sebelumnya menjadi program kerja tahun ini. "Seluruh belanja di hold dan akan dihidupkan kembali setelah ada keyakinan dari pemerintah daerah," ungkapnya, Rabu (12/2/2025). Penundaan itu disampaikan dalam bentuk Surat Edaran Bupati kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mereka diminta untuk menunda proses pelelangan, sedangkan yang sudah terlanjur lelang agar menunda kontrak kerja. "Jangan sampai ada keterlanjuran rencana belanja yang pada akhirnya tidak tertuang dengan kondisi fiskal kita," sambungnya.
UJOH BILANG, TRIBUN – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur merespons aspirasi para guru yang memperjuangkan kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Asisten III Sekretariat Kabupaten (Setkab) Mahulu, Kristina Tening, menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya mempertimbangkan niat baik, tetapi juga kemampuan keuangan daerah. Menurutnya, Pemkab Mahulu sudah mempertimbangkan kenaikan TPP, tetapi ada faktor-faktor tertentu yang harus diperhitungkan secara matang. "Niat kita tinggi, tapi kemampuan keuangan daerah tidak. Itu unsur yang harus diperhatikan," ucapnya. Ia menjelaskan bahwa perhitungan kenaikan TPP didasarkan pada kebijakan pusat, bukan keputusan sepihak dari daerah. "Nah, dari kenaikan itu kan ada evident-evident, semua perhitungan-perhitungan, yang perhitungan itu sebenarnya bukan dari kita, dari pusat. Maksudnya ada kelas jabatan, itu sudah ada kelas jabatan," tuturnya.