Menampilkan 2026 data.
PENAJAM- Sidang pendahuluan gugatan sengketa tata usaha ini telah digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda, Rabu (8/1/2025). Suwandi, salah satu kuasa hukum, mengungkapkan, penggugat tetap pada tuntutannya. Yakni, agar pemerintah daerah membatalkan Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 500.17/190/2024, tertanggal 19 Juli 2024 yang mencabut HPL yang telah dihibahkan kepada PNS di perumahan tersebut pada 2008, dan meminta secara konsisten untuk menjalankan SK Bupati PPU Nomor 800/14/2008 tentang Hibah Tanah Milik Daerah pada Lahan Lokasi Blok Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Perumahan Korpri Griya Mutiara Indah kepada 459 PNS di lingkungan Pemkab PPU dan SK Bupati PPU Nomor 800/162/2014, tentang Hibah Tanah Milik Daerah pada Lahan Lokasi Blok KPR Perumahan Korpri Griya Mutiara Indah kepada 410 PNS di lingkungan Pemkab PPU.
BALIKPAPAN - Kebutuhan fasilitas pendukung transportasi masih sangat kurang di Kota Minyak terutama keberadaan terminal. Pemkot Balikpapan melalui Dinas Perhubungan (Dishub) kini sedang mengupayakan pembangunan dua terminal baru. Seperti diketahui, Balikpapan saat ini baru memiliki Terminal Batu Ampar dan Terminal Balikpapan Permai. Sementara di titik lainnya belum terakomodasi, maka untuk mendukung kemajuan kota butuh transportasi masal dan fasilitas yang memadai. Dishub menyiapkan terminal baru yang dalam tahun ini melalui tahapan penyusunan Detail Engineering Design (DED). "Lokasi terminal baru ini berada di Kelurahan Teritip Balikpapan Timur dan Kelurahan Baru Tengah Balikpapan Barat," kata Kepala Dishub Balikpapan, Adwar Skenda Putra.
BALIKPAPAN - Kondisi geografis berpotensi memengaruhi efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kaltim. Hal tersebut diungkapkan anggota DPR RI Dapil Kaltim, Syafruddin saat memberikan penilaian tentang Program MBG kemarin (12/1). Menurutnya, Program MBG bertujuan sangat baik, yakni meningkatkan gizi masyarakat terutama anak-anak. Namun dihadapkan pada sejumlah kendala yang perlu diatasi. Salah satunya keadaan geografis Kaltim yang masih memiliki banyak daerah terpencil. Hal itu menyulitkan akses ke layanan makan bergizi. Selain itu, politikus PKB ini juga menyoroti masalah harga. Sebagaimana diketahui pemerintah pusat menetapkan biaya per porsi MBG sebesar Rp10.000. Menurut Syafruddin, biaya itu tidak mencukupi untuk wilayah Kaltim. "Setelah melakukan perhitungan, biaya minimal yang diperlukan untuk satu porsi di Kalimantan Timur mencapai Rp17.000," ungkapnya dalam keterangan resminya.
SAMARINDA - Penyaluran dan pendapatan retribusi parkir sepanjang 2024 menjadi fokus utama inspektorat untuk audit terhadap perparkiran yang diterapkan Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda. Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemkot Samarinda, Marnabas Patiroy mengatakan pemeriksaan dilakukan tim auditor untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah terutama di sektor perpakiran yang selama ini dinilai belum optimal berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Sesuai arahan kami sudah melaporkan terkait temuan tersebut kepada inspektorat. Kami minta Dishub Samarinda diperiksa secara menyeluruh. Mungkin Selasa (14/1) atau Rabu (IS/1) tim audit sudah mulai memeriksa," ujarnya.
BONTANG - Pemkot Bontang mendapatkan kucuran bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemprov Kaltim sebesar Rp220 miliar. Berdasarkan nominal tersebut terdapat salah satu pos untuk revitalisasi trotoar Jalan R Suprapto. Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Anwar Nurdin mengatakan nilai dari rencana pembangunan itu, yakni Rp25 miliar. “Ini merupakan lanjutan pembangunan. Karena satu sisi sudah digarap beberapa tahun lalu,” kata Nurdin.
UJOH BILANG, TRIBUN - Sekretaris Daerah Kabupaten Mahulu, Stephanus Madang, mengungkapkan kabar baik soal pembangunan Bandara Ujoh Bilang. Bandara ini masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, menjadikannya salah satu dari dua bandara di Indonesia yang mendapatkan prioritas. “Masuknya Bandara Ujoh Bilang dalam dokumen RPJMN sangat penting karena menjadi acuan alokasi anggaran tahunan dari Kementerian Perhubungan,” katanya, Minggu (12/1). Tim survei dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan melakukan kunjungan ke Tana'a Urip Kerimaan pada Kamis (14/11/2024) lalu. Mereka melaporkan hasil observasi dokumen dan pantauan lapangan, yang disambut antusias oleh pemerintah daerah.
BALIKPAPAN, TRIBUN - DPRD Kota Balikpapan melalui Komisi III mendorong Dinas Perhubungan (Dishub) untuk menambah fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU) di area Tempat Pemakaman Umum (TPU) di wilayah kota. Hal ini diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Yusri saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di gedung DPRD Balikpapan belum lama ini. "Permintaan teman-teman Komisi III paling tidak di daerah pemakaman itu ditambahkan PJU nya. Jadi kalau ada kebutuhan mendesak seperti pemakaman malam hari tetap bisa dilaksanakan dengan lancar," ujar Yusri Sabtu (11/1).
SEKITAR dua pekan lalu sebelum libur sekolah selesai, SMK 1 Balikpapan mendapat kunjungan dari tim Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Jakarta. Melakukan sosialisasi sekaligus memberikan informasi jika SMK 1 Balikpapan bakal menjadi salah satu sekolah yang akan menerima MBG. "Kebetulan yang menerima itu Waka (Wakil Kepala) Bidang Kehumasan. Memberi informasi soal kedatangan Tim MBG dari Jakarta dan menyebut sekolah kami dan SMP 5 Balikpapan yang akan menerima program ini," ungkap Waka Bidang Kesiswaan SMK 1 Balikpapan, Yusvanto ditemui Kaltim Post, Jumat (10/1).
MUNDURNYA pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kaltim, dari 6 Januari menjadi 13 Januari disebut-sebut dampak dari belum turunnya petunjuk teknis pelaksanaan program dari pemerintah pusat. Apalagi dengan komitmen Pemprov Kaltim untuk "menombok" biaya makanan per porsi yang semula hanya Rp 10ribu dari APBN menjadi Rp17 ribu. Di mana sisanya akan dibiayai dari APBD Kaltim. "Kita masih menunggu petunjuk teknis bagaimana kontribusi pemerintah daerah dalam menjalankan program makan bergizi gratis ini," ujar Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, Senin (6/1) lalu. Pemerintah daerah bagaimana pun akan berupaya untuk menyesuaikan anggaran karena dengan perbedaan wilayah akan menghadapi tantangan perbedaan bahan pokok pangan.
Kampung Long Penaneh II di Kecamatan Mahakam Ulu (Mahulu) secara berangsur berubah, hal itu terjadi karena pemanfaatan dana desa yang tepat sasaran. Dana desa tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan rumah layak huni hingga kesejahteraan warganya. Kristiani Tandi Rani, Ujoh Bilang dana desa yang digelontorkan pemerintah membawa perubahan besar di Kampung Long Penaneh II, Kabupaten Mahulu. Sejak program ini berjalan, berbagai pembangunan fisik dan sosial telah berhasil direalisasikan, mulai dari rumah layak huni, pengadaan perahu nelayan, hingga program ketahanan pangan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Sekretaris Kampung Long Penaneh II, Thomas Koeng mengungkapkan kampungnya telah membangun 18 unit rumah layak huni.