Menampilkan 2026 data.
TENGGARONG - Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kukar, Ika Irawati mengatakan tahun ini anggaran JKN di Kukar diproyeksikan mencapai Rp69,7 miliar. Data per Desember 2024 sudah ada 143.925 jiwa di Kukar telah terdaftar sebagai peserta Pekerja 1 Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja/Peserta Mandiri (BP). Serta pertumbuhan peserta rata-rata 2.433 jiwa per bulan. Pada akhir tahun 2025 nanti, diproyeksikan jumlahnya meningkat hingga 161.925 jiwa. Untuk itu, peningkatan anggaran yang signifikan diperlukan untuk mengoptimalkan layanan kesehatan. "Kami di BPJS Kesehatan bersama Pemkab Kukar terus berkomitmen untuk memastikan pelaksanaan JKN yang merata, inklusif, dan berkualitas bagi seluruh warga," ungkapnya, Kamis (9/1).
BALIKPAPAN - Wakil rakyat di legislatif menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) perdana dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Balikpapan. Salah satunya membahas pembangunan Gedung DPRD Balikpapan yang tak kunjung rampung. Seharusnya proyek ini memiliki tenggat waktu pada Desember. Kenyataannya hingga kini belum selesai. Kabid Gedung Pemerintahan Dinas PU, Dewi Indamawaty mengatakan progres pembangunan gedung sudah 99 persen. Kontraktor mendapat perpanjangan waktu pekerjaan selama 50 hari untuk merampungkan proyek tersebut. "Akibat keterlambatan ini kontraktor wajib membayar denda sebesar 1/1.000 persen dari nilai kontrak," katanya.
KOMISI A DPRD Bontang melakukan kunjungan lapangan ke proyek pembangunan ruang kelas baru (RKB) SD 002 Bontang Barat, Jumat (10/1/2025). Ketua Komisi A DPRD, Heri Keswanto mengaku kaget dengan penuturan pimpinan perusahaan pemenang tender. Pasalnya progres sudah di angka 92 persen. "Ini dari mana angkanya bisa sampai 92 persen. Karena banyak pengerjaan yang belum rampung. Dinding, acian, keramik itu semua belum," kata Heri. Politisi Partai Gerindra ini juga meminta data terkait bobot pengerjaan yang sudah diselesaikan. Mengingat ketika datang, rombongan legislator tidak disajikan dokumen tersebut.
BALIKPAPAN - Komisi III DPRD Kota Balikpapan mendorong Dinas Perhubungan (Dishub) untuk menambah fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU) di area Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Balikpapan. Dorongan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di gedung DPRD Balikpapan baru-baru ini. Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Yusri menekankan pentingnya peningkatan jumlah PJU di area pemakaman khususnya untuk mendukung kelancaran kegiatan pemakaman yang sering dilakukan pada malam hari.
PENAJAM, TRIBUN - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum diterapkan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Hal itu karena pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) mengaku belum mendapatkan petunjuk teknis lebih lanjut. Kepala Disdikpora PPU, Andi Singkerru mengatakan pihaknya masih kebingungan menetapkan besaran anggaran makan bergizi gratis untuk setiap anak sekolah yang ada di PPU. "Kita masih menunggu karena ada yang bilang Rp10 ribu, Rp15 ribu, ada Rp20 ribu, itu yang masih kita tunggu," ungkapnya Jumat (10/1/2025).
BONTANG, TRIBUN- Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto terlibat adu A argumen dengan konsultan proyek pembangunan SD 002 Bontang Barat saat melakukan peninjauan lapangan bersama anggota dewan lainnya, Jumat (10/1/2025). Perdebatan terjadi saat pihak kontraktor dan konsultan proyek CV Surya Jaya Kontruksi, mengklaim progres pekerjaan sudah mencapai 92 persen. Namun, Heri meragukan angka tersebut setelah melihat langsung kondisi bangunan di lokasi. "Kalau dilihat secara langsung saya rasa belum sampai 90 persen. Masih banyak yang perlu diperbaiki terutama di bagian struktur dan safety bangunan," ujar Heri. Saat melihat langsung, Heri mendapati lantai dasar bangunan dua lantai tersebut memang hanya menyisakan tahapfinishing.
SAMARINDA - Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Muhammad Novan Syahronny Pasie mengatakan bahwa anggaran menjadi kendala utama dalam meningkatkan sarana dan prasarana (Sarpras) pendidikan di Kota Tepian. Pasalnya anggaran 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda untuk pendidikan tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan dunia pendidikan. Mengingat saat ini Pemkot Samarinda masih menyelesaikan beberapa bangunan sekolah yang membutuhkan dana besar. "Alokasi 20 persen anggaran untuk pendidikan saja itu hanya dapat menampung beberapa infrastruktur, contohnya ada sekolah terpadu dan sekolah yang lagi direnovasi besar- besaran," bebernya kepada Koran Kaltim, Jumat (10/1).
TENGGARONG - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani mengingatkan sejumlah hal penting yang harus menjadi perhatian dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2025. MBG ini nantinya akan menyasar peserta didik mulai TK, SD, sampai SMP. Dalam hitungan gizi antara 500-700 kalori di dalamnya terkandung unsur karbohidrat, protein, lemak, hingga buah dalam satu kali makan. Menurut dia pelaksanaannya harus menjangkau semua kalangan baik sekolah negeri maupun swasta. "Semua harus merata baik sekolah negeri maupun swasta jadi tidak ada alasan sebenarnya. Mestinya Kukar sebagai pemilik APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Red) terbesar dengan SDA (Sumber Daya Alam, Red) melimpah, hal itu tidak menjadi persoalan," katanya kepada Koran Kaltim, Jumat (10/1) kemarin.
TANJUNG REDEB - Pemerintah Daerah Kabupaten Berau terus berupaya memberdayakan potensi-potensi lokal yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Salah satu langkah yang diambil adalah mengembangkan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) agar mampu mengelola keuangan secara profesional dan masuk kategori usaha maju. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Tentram Rahayu menjelaskan bahwa sebanyak 25 BUMK di Kabupaten Berau diupayakan agar setiap produk yang dihasilkan dapat masuk ke dalam E-Katalog Pemerintahan. Hal ini menjadi target prioritas DPMK Berau pada tahun 2025.
SAMARINDA - Akses baru yang menghubungkan Jalan Merdeka Timur (Kecamatan Sungai Pinang) ke Jalan Sultan Sulaiman (Pelita 3), Kecamatan Sambutan, masih ditutup untuk perbaikan. Akses sepanjang 2,8 kilometer dengan lebar 5 meter itu mulai dibangun 2023 dan sempat disorot warga karena ada kerusakan, termasuk patahan jalan yang membahayakan. Selain itu, beberapa bagian tebing di sisi jalan dinilai berisiko karena belum dilengkapi turap atau dinding penahan. Hal ini menyebabkan bebatuan sering longsor dan menutup ruas jalan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda, Desy Damayanti menjelaskan bahwa perbaikan akan difokuskan di beberapa titik termasuk sistem drainase.