Menampilkan 2084 data.
SENDAWAR - Pembangunan Jembatan Aji Tulur Jejangkat yang mangkrak mendapat perhatian serius Pemprov Kaltim. Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik menegaskan pembangunan jembatan yang menghubungkan Kecamatan Melak dan Kecamatan Manor Bulatn tersebut harus dilanjutkan. "Yang pasti usulan sudah tersampaikan. Waktu itu kan proposal dari Pak Yapan sudah diterima Pak Jokowi dan kami melihat langsung dari helikopter kondisi Jembatan Aji Tulur Jejangkat. Saya sudah tugaskan Kadis PUPR dan Pera untuk menindaklanjuti ke Balai Jembatan," kata Akmal Malik saat pertemuan silaturahmi Pemprov Kaltim dengan Pemkab Kutai Barat di Gedung Aji Tulur Jejangkat Kantor Bupati Kutai Barat, Selasa (14/1). Akmal Malik meminta kepada Bupati Kutai Barat untuk segera membangun infrastruktur jalan yang baik untuk akses ke jembatan.
TENGGARONG - Kecamatan Kenohan mengajukan anggaran perbaikan akses jalan penghubung antara Kecamatan Kota Bangun-Kenohan yang mengalami kerusakan tepatnya diantara Desa Sebelimbing dan Teluk Muda. Pihak kecamatan mengajukan anggaran tersebut melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar dengan nilai sekitar Rp60 miliar yang rencananya akan direalisasikan pada tahun ini. "Sudah kami ajukan di tahun 2024 sekitar 60 miliar, kita minta semenisasi dan harus clear tahun ini tetapi anggaran belum turun," tutur Camat Kenohan, Kaspul, Rabu (15/1). Akses satu-satunya yang dapat dilewati masyarakat tersebut belakangan ini dikelukan karena kondisinya cukup memprihatinkan, di mana mengalami kerusakan dan berlumpur akibat dari tingginya curah hujan akhir-akhir ini.
PENAJAM - Rencana pembangunan Posko Pemadam Kebakaran (Damkar) di pesisir Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) untuk 2025 terpaksa batal. Hal ini disebabkan pengurangan anggaran yang dinilai tidak cukup mendesak oleh pihak terkait. Padahal posko tersebut direncanakan akan dibangun di beberapa lokasi strategis termasuk sekitar Bandara Nusantara yang sebelumnya dikenal sebagai Bandara VVIP. Penjabat (Plt) Sekretaris Darnkar Kabupaten PPU, Sonny Wijaya mengungkapkan bahwa pihaknya sebenarnya sudah merencanakan pembangunan posko di pesisir mencakup daerah Pantai Langgo, Gresik, dan Jenebora. "Sebenarnya kami sudah ada rencana membangun posko di pesisir pada tahun 2025, salah satunya di sekitar bandara untuk mendukung pelayanan di daerah pesisir dan bandara. Namun, anggaran untuk perencanaan dan fisik posko tersebut dihapus dari anggaran murni kami," jelas Sonny, Rabu (15/1).
SAMARINDA - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda mengklaim pembangunan tahap satu Pasar Pagi sudah mencapai 96 persen per Januari 2025. Tahap pertama yang tersisa empat persen ini diprediksi selesai pada Mei 2025 dan menelan anggaran Rp450 miliar. "Iya 96 persen untuk tahap pertama ini, jadi sisanya 4 persen. Bukan interior, jadi hanya bangunan seperti itu saja. Nanti kan ada tahap kedua," kata Kepala Dinas (Kadis) PUPR, Desy Damayanti, Rabu (15/1). Desy bilang, Wali Kota Samarinda, Andi Harun menginginkan Pasar Pagi bisa digunakan pada Juli 2025 mendatang. Setelah proyek ini rampung 100 persen, akan ada penilaian dari tim penilik yang akan memastikan apakah bangunan itu sudah sesuai dengan perencanaan awal, mulai dari strukturnya, fasilitas, dan analisis dampak lingkungan (AMDAL) serta IPAL.
BONTANG - Penarikan retribusi bakal diterapkan di Stadion Bessai Berinta (Lang-Lang). Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf) Bontang, Rafidah mengatakan penarikan retribusi itu mengacu Peraturan Wali Kota (Perwali). Menurutnya, kebijakan tersebut rencananya baru akan diterapkan 2026 mendatang. "Tahun ini akan disosialisasikan terlebih dahulu," katanya. Sejatinya, wacana penarikan retribusi ini telah mencuat tahun lalu, ditujukan guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kala itu masih dalam tahap kajian termasuk di antaranya pemetaan sejumlah destinasi wisata yang bakal dikenakan tarif masuk. Adapun retribusi turut menyasar para pedagang yang mengisi lapak di Pujasera, mengingat sebelumnya terdapat pembangunan Pujasera baru di dekat bangunan masjid.
SAMARINDA - Pemkot Samarinda kembali mengusut sistem pengelolaan parkir yang dinilai belum optimal. Dalam inspeksi mendadak (sidak) kedua yang dilakukan Senin (13/1) lalu, ditemukan sejumlah permasalahan terkait penyetoran dana parkir dan pembagian hasil. Wali Kota Samarinda, Andi Harun memimpin langsung sidak di area parkir Jalan Hasan Alwie, Kecamatan Samarinda Kota, tepatnya di depan Mal Mesra Indah. Dengan memeriksa dua petugas parkir sebagai sampel, langkah itu diambil untuk mengidentifikasi perbaikan sistem. "Mohon bersabar karena ada prosedur yang harus dilalui, kami tengah mengumpulkan fakta untuk mengetahui bagian mana yang perlu diperbaiki dan sistem apa yang akan dibangun," ujar Andi Harun.
BALIKPAPAN - Pembangunan gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Kanudjoso Djatiwibowo (RSKD) Balikpapan sudah melewati tenggat waktu. Namun, proyek yang menelan anggaran Rp357 miliar itu belum juga tuntas. Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh mengingatkan kontraktor agar segera menuntaskan proyek tersebut. "Karena pembangunan (seperti gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu RSKD di Balikpapan) ini dibutuhkan masyarakat banyak," ungkapnya saat meninjau proyek di RSKD Balikpapan. Abdulloh melanjutkan, kontraktor akan diberi perpanjangan waktu selama 38 hari. "Tapi kita akan lihat lagi nanti sebelum 38 hari, kami akan datang lagi," imbuhnya Abdulloh menambahkan, selama perpanjangan waktu itu kontraktor ditargetkan menyerap anggaran senilai Rp24 miliar.
ANGGOTA DPRD Balikpapan kaget dan kecewa saat melihat kondisi pekerjaan Rumah Sakit Balikpapan Barat, masalahnya jauh dari harapan dan laporan. Sebelum sidak, wakil rakyat telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu lalu. Kala itu kontraktor menyampaikan progres pekerjaan sebesar 30 persen. Sayangnya itu hanya angka di atas kertas. Saat kunjungan lapangan ternyata kondisi proyek jauh berbeda. "Bagaimana mau selesai, ini mobilitas sulit. Seharusnya ada perencanaan jangan seperti mau buat rumah kampung, alat dan material taruh mana," kata Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan Doris Eko Rian Desyanto.
BALIKPAPAN - Rombongan Anggota DPRD harus menahan kecewa saat kunjungan lapangan ke lokasi proyek pembangunan rumah sakit di Balikpapan Barat, Selasa (14/1). Pantauan di lapangan progres pembangunan masih sangat minim jauh dari kata kelar. Kontraktor pemenang PT Ardi Tekindo Perkasa melaporkan progres baru sebesar 12,22 persen. Di lapangan yang terlihat hanya tumpukan material belum ada kegiatan fisik. Rombongan Komisi IV DPRD Balikpapan menyampaikan rasa kecewa mereka saat sidak. Kegiatan ini turut dihadiri Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan, kontraktor, dan pengawas. Dari kontrak kerja, proyek pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu di Balikpapan Barat ini seharusnya rampung pada akhir 2024, karena molor proyek kini mendapat perpanjangan waktu 180 hari kerja tanpa denda.
BALIKPAPAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menyoroti lambatnya progres proyek pembangunan rumah sakit di Kecamatan Balikpapan Barat yang dinilai jauh dari harapan. Kekhawatiran ini disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek di Jalan Letjen Soeprapto, Gang Perikanan, RT 16, Kelurahan Baru Ulu, Balikpapan Barat, Selasa (1/4/1) kemarin. Dalam sidak tersebut, Gasali mengungkapkan bahwa meski material untuk pembangunan sudah tersedia, progres fisik proyek baru tercatat sekitar 12-14 persen yang jauh lebih rendah dari target yang telah ditentukan.