Menampilkan 2026 data.
SAMARINDA - Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Muhammad Novan Syahronny Pasie mengatakan bahwa anggaran menjadi kendala utama dalam meningkatkan sarana dan prasarana (Sarpras) pendidikan di Kota Tepian. Pasalnya anggaran 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda untuk pendidikan tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan dunia pendidikan. Mengingat saat ini Pemkot Samarinda masih menyelesaikan beberapa bangunan sekolah yang membutuhkan dana besar. "Alokasi 20 persen anggaran untuk pendidikan saja itu hanya dapat menampung beberapa infrastruktur, contohnya ada sekolah terpadu dan sekolah yang lagi direnovasi besar- besaran," bebernya kepada Koran Kaltim, Jumat (10/1).
TANJUNG REDEB - Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bujangga di Kelurahan Rinding, Teluk Bayur, Berau rencananya bakal direlokasi. Sebelumnya muncul usulan agar lahan ini selanjutnya digunakan untuk pembangunan greenhouse atau pusat pengembangan holtikultura. Usulan itu disampaikan Pejabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik beberapa waktu lalu. Namun, rencana tersebut mendapat penolakan dari Anggota Komisi II DPRD Berau, Agus Uriansyah. Ia menyebut sudah mendapatkan kabar usulan itu dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLIK) Berau, di mana usai lokasi TPA direlokasi ke Kampung Pegat Bukur, TPA Bujangga akan dijadikan pos untuk pengolahan sampah sebelum dibawa ke Pegat Bukur termasuk rencana pembangunan greenhouse. "Kami sudah dengar juga dari DLIK tapi kami Komisi II menolak hal itu," tegas Agus kepada Koran Kaltim, Jumat (10/1).
SAMARINDA - Inspektorat diminta audit menyeluruh terhadap kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda. Menanggapi arahan tersebut, Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu mengatakan kesiapannya diaudit. Proses pemungutan setoran dana parkir dari petugas masih menemui kendala. "Kendala utama kami ada pada pengawasan. Di Samarinda, kami hanya memiliki lima pengawas yang bertugas memungut setoran dari seluruh kota. Mereka adalah tenaga honorer bukan Aparatur Sipil Negara (ASN)," ujarnya, Rabu (9/1). Para pengawas honorer itu menerima upah Rp2,1 juta per bulan. Karena keterbatasan anggaran, pengawasan dilakukan seminggu sekali untuk menghemat biaya operasional seperti bahan bakar kendaraan. "Jika pengawasan dilakukan setiap hari, biaya operasional yang dikeluarkan tidak sebanding dengan upah yang mereka terima. Oleh karena itu, kami mengambil kebijakan pengumpulan setoran dilakukan seminggu sekali," jelas Manalu.
SAMARINDA - Demi melancarkan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemkot Samarinda menyisihkan 6,5 persen APBD untuk membiayai program tersebut. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, Asli Nuryadin pada Kamis (9/1). Dirinya menjelaskan untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Sa-marinda akan dilakukan pada 13 Januari 2025 mendatang. Meski begitu, Asli mengaku hingga kini pelaksanaan program di Samarinda masih menunggu instruksi resmi dari BGN. Bahkan pendataan sekolah yang akan mengikuti program MBG dil-akukan langsung oleh BGN. "Saya dapat informasi katanya di Samarinda dimulai tanggal 13 ini," ungkap Asli.
SAMARINDA, TRIBUN - Sejumlah wilayah di Indonesia telah mulai melaksanakan program nasional Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk mendukung pemenuhan gizi anak sekolah. Program ini bertujuan meningkatkan kesehatan dan kecerdasan generasi muda melalui pemberian makanan bergizi secara gratis di sekolah. Pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN), menginisiasi program ini dengan melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat. Di Kota Samarinda program MBG akan mulai dilaksanakan pada 13 Januari mendatang. Wali Kota Samarinda, Andi Harun menyampaikan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan pelaksanaan program ini dengan matang. Hal ini dipastikan berdasarkan audiensi bersama BGN yang digelar pada 7 Januari lalu. Andi Harun menyebut pertemuan ini membahas aspek teknis mulai dari ketersediaan dapur hingga pola distribusi makanan ke sekolah-sekolah.
BONTANG - Permasalahan keuangan di PT Laut Bontang Bersinar (LBB) kembali mendapat respon dari legislator. Ini terkait belum dibayarkannya gaji karyawan hingga saat ini. Anggota DPRD Bontang, Muhammad Sahib menantang direksi untuk buka-bukaan terkait kondisi keu-angan di anak usaha Perumda Aneka Usaha dan Jasa (AUJ) tersebut. "Kalau di dalam tidak ada masalah keuangan harusnya berani dong sampaikan bagaimana kon-disinya ke publik," kata Sahib. Politikus Partai NasDem ini menyebut upaya itu sangat penting mengingat PT LBB merupakan unit usaha BUMD milik Bontang. Jangan sampai permasalahan ini berlarut-larut dan tidak ada solusi. "Apalagi ini hak karyawan belum seluruhnya tersalurkan. Ini seperti masalah klasik yang terus-menerus," ucapnya. Ia memandang selama ini manajemen tidak mau terbuka walaupun sejat-inya masyarakat pun mengetahui berapa pendapatan yang diraup oleh PT LBB.
SAMARINDA - Struktur jalan tembus dari Kuburan Cina menuju Pelita kini mulai dibenahi. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda menganggarkan setidaknya Rp1,9 miliar. Kepala Dinas PUPR Kota Samarinda, Desy Damayanti membenarkan kegiatan tersebut. Di mana saat ini pihaknya tengah fokus pada pembuatan jalan air. Diakui Desy bahwa langkah ini memang perlu dilakukan di mana pembuatan jalan air ini untuk mencegah terjadinya longsor kembali di titik lainnya. "Pekerjaannya saat ini membuat jalan air di bawah karena yang mengganggu kan jalan air itu, jadi dibuatkan supaya tidak mengganggu lagi bagian yang lain," kata Desy, Kamis (9/1) kemarin.
PERSOALAN parkir di Kota Samarinda baru-baru ini kembali menjadi sorotan setelah Wali Kota Andi Harun menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam tata kelola parkir saat inspeksi mendadak (sidak) kemarin (8/1). Andi Harun mengungkapkan adanya ketidaksesuaian dalam setoran ke Dishub. Berdasarkan wawancara dengan sejumlah Juru Parkir (Jukir), rata-rata mereka memperoleh penghasilan mingguan antara Rp800 ribu hingga Rp1 juta. Namun, setoran yang dilaporkan ke Dishub secara manual hanya sebesar Rp70 ribu per minggu. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda, Hotmarulitua Manalu menegaskan bahwa pihaknya siap diaudit dan memastikan integritas anggotanya. "Kami siap jika nantinya diaudit karena saya sudah memastikan bahwa anggota kami tidak melakukan pungli di luar tugasnya. Namun, kami menghadapi kendala di lapangan terutama dengan hanya lima orang pengawas untuk seluruh Kota Samarinda," jelas Manalu, Kamis (9/1).
SAMARINDA, TRIBUN - Wali Kota Samarinda, Andi Harun menemukan adanya dugaan Pungutan Liar (Pungli) dalam tata kelola parkir. Hal ini ia soroti berdasarkan hasil inspeksi mendadak (sidak) pada Rabu (8/1). Andi Harun mengatakan berdasarkan hasil wawancaranya dengan sejumlah Juru Parkir (Jukir) dan pengawas lapangan, Wali Kota ini menemukan adanya pelanggaran dalam sistem pengelolaan parkir. "Selama ini masyarakat mengeluhkan tata kelola parkir dan ternyata keluhan tersebut bukan isapan jempol," ujarnya. Dirinya menyebut dalam sidak itu ditemukan fakta adanya pengawas jukir yang dengan bebas menunjuk pihak lain untuk membagi shift sebagai jukir. "Padahal mereka tidak memiliki wewenang hukum untuk itu. Ini jelas merupakan pungli," tegas Andi Harun. Menurutnya, sistem setoran parkir yang ada saat ini masih menggunakan metode manual yang rentan disalahgunakan.
SAMARINDA, TRIBUN - Pembangunan Jembatan Long Gelawang, Kabupaten Mahulu yang mangkrak selama empat tahun mendapat perhatian serius dari anggota DPRD Kalimantan Timur, Abdul Rahman Agus. Proyek yang digadang-gadang sebagai penghubung strategis antara Kutai Barat dan Mahakam Ulu ini hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan meski sangat dinanti masyarakat setempat. "Saya tahu persisnya belum begitu detail tapi saya lihat dari kasat mata sendiri memang pembangunan itu mangkrak," ujarnya, saat diwawancara pada Desember lalu. Jembatan Long Gelawang awalnya dirancang untuk memperlancar akses transportasi dan mengurangi ketergantungan pada kapal feri tradisional. Namun, pembangunannya berhenti di tengah jalan, meninggalkan tumpukan material tanpa tanda-tanda kelanjutan. Sebagai anggota dewan ia menegaskan pentingnya transparansi sumber dana proyek ini. Ia berencana membawa isu ini ke tingkat legislatif agar ada kejelasan terkait hambatan pembangunan.