Menampilkan 2084 data.
KALTIMPOST.ID - Hingga awal 2026, bangunan Rumah Sakit Taman Sehat atau Tipe D di Kota Bontang belum difungsikan meski gedung utama sudah berdiri sejak 2020 lalu. Bahkan, Pemkot Bontang melalui Dinas Kesehatan (Diskes) menyiapkan anggaran sekitar Rp46 miliar untuk rehabilitasi dan pengembangan bangunan rumah sakit di tahun ini. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Diskes Bontang Bachtiar Mabe yang menyebut proyek ini akan menjadi paket besar pembangunan dan renovasi fasilitas kesehatan. Menurutnya anggaran Rp46 miliar tersebut tidak hanya difokuskan pada satu pekerjaan, melainkan mencakup renovasi gedung lama, pembangunan gedung baru, serta penyesuaian fasilitas sesuai standar terbaru rumah sakit.
KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Setelah pengadaan closed circuit television (CCTV) pada 2025, tahun ini Dinas Perhubungan (Dishub) menyempurnakan program Balikpapan Connectivity (B-Connect). Namun kali ini fokus pada peningkatan jaringan. Harapannya seluruh kegiatan bisa sempurna berjalan pada 2026. Sebab Balikpapan sudah memiliki jaringan dan sarana prasarana CCTV yang memadai. Terlihat di berbagai sudut wilayah Balikpapan terpasang tiang putih CCTV tersebut. Hasil pengadaan CCTV pada APBD Perubahan 2025 sebanyak 167 CCTV. Total Dishub memiliki sekitar 500 CCTV yang terpasang di seluruh penjuru Balikpapan. Itu mampu membaca plat nomor kendaraan hingga memberi 'surat cinta' kepada warga yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Kepala Dishub Balikpapan M Fadli Pathurrahman mengatakan, pihaknya akan mulai efektif menindak pelanggar lalu lintas mulai Januari 2026. Sebelumnya sanksi hanya berupa penampilan stiker dan penggembosan ban. Terlebih selama masa awal penetapan kawasan tertib lalu lintas (KTL) MT Haryono.
KORANKALTIM.COM, BONTANG – Kebijakan efisiensi berdampak langsung pada program pendanaan Rukun Tetangga (RT) di Kota Bontang. Alokasi anggaran yang sebelumnya mencapai Rp200 juta per RT per tahun kini dipangkas menjadi Rp30 juta. Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menjelaskan pemangkasan tersebut tidak terlepas dari penurunan kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, skema Rp200 juta per RT sudah tidak memungkinkan untuk diterapkan dalam kondisi keuangan daerah saat ini. “Iya, per tahun memang sebelumnya Rp200 juta. Tapi itu kan di dalamnya ada komponen LKK, bisa dipakai untuk infrastruktur, gaji RT, dan lainnya. Dengan kondisi APBD turun, angka itu tidak mungkin dipertahankan,” ujarnya saat ditemui di Pendopo Wali Kota Bontang, Minggu (4/1/2025).
KALTIMPOST.ID, PENAJAM — Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Tohar, membeberkan skema penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang baru menerima Surat Keputusan (SK). Ia mengawali dengan menyampaikan ucapan selamat kepada para PPPK Paruh Waktu. Menurutnya, penyerahan SK ini merupakan respons pemerintah daerah atas aspirasi masyarakat, khususnya terkait penataan sumber daya aparatur. Tohar mengakui, mengelola sekitar 1.698 PPPK Paruh Waktu bukan perkara mudah. Sebelumnya, sempat muncul dinamika dan aspirasi dari para pegawai.
KALTIMPOST.ID, SANGATTA – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kutai Timur (Kutim) mengusulkan anggaran sekitar Rp50 miliar untuk persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Timur yang akan digelar di Kabupaten Paser pada November mendatang. Ketua KONI Kutim, Rudi Hartono, mengatakan seluruh cabang olahraga (cabor) yang akan diikuti Kutim telah melalui babak prakualifikasi. Hasilnya, atlet Kutim dinyatakan lolos dan siap bertanding di ajang Porprov. “Dari semua cabang olahraga yang kita ikuti, atlet Kutai Timur lolos di babak prakualifikasi. Artinya, dari sisi kesiapan atlet, kita sudah siap,” ujar Rudi, Minggu (4/1).
KALTIMPOST.ID- Nominal bantuan keuangan dari Pemprov Kaltim telah didapatkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Bontang. Kepala Bapperida Syahruddin mengatakan kemungkinan hanya terealisasi 10 persen dari usulan yang diajukan. “Kami mengajukan Rp880 miliar, tetapi kemungkinan diterima hanya Rp88 miliar,” kata Syahruddin. Meskipun demikian, ia belum mengetahui pos anggaran mana saja yang diakomodasi oleh Bankeu. Bapperida menyebutkan saat ini fokus dari Bankeu masih untuk kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan penanggulangan banjir.
KALTIMPOST.ID, PENAJAM — Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) akan memfokuskan pembangunan pada pemenuhan kewajiban pelayanan dasar pada Tahun Anggaran 2026. Hal tersebut dilakukan seiring terbatasnya kemampuan fiskal daerah yang turut dirasakan hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, mengatakan bahwa pada 2026 banyak program infrastruktur berskala besar justru berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Sementara itu, pembangunan fisik yang didanai langsung oleh APBD PPU jumlahnya tidak terlalu banyak.
KALTIMPOST.ID,IKN - Pemerintah secara resmi mengucurkan dana sebesar Rp6 triliun untuk Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2026. Alokasi ini disahkan melalui penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran terkait. Guna memastikan dana tersebut dikelola secara profesional, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, telah melantik jajaran pejabat perbendaharaan yang terdiri dari 6 Kepala Satuan Kerja, 24 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), 5 Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), 3 Bendahara Pengeluaran. Dalam prosesi pelantikan yang berlangsung pada Jumat (2/1/2026), Basuki memberikan peringatan keras mengenai pentingnya mengemban amanah negara. Beliau menekankan agar seluruh pejabat menjauhkan diri dari konflik kepentingan dalam setiap kebijakan yang diambil. "Uang negara harus dibelanjakan dengan sebaik mungkin. Ini adalah tanggung jawab kita semua untuk menjaga amanah ini," tegas Basuki.
BONTANG – Pembangunan lanjutan lantai tiga Gedung Parkir RS Tipe D Kota Bontang dipastikan belum terakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Bontang, Bachtiar Mabe, saat menjelaskan arah kebijakan anggaran infrastruktur kesehatan tahun ini, Jumat (2/1/2026). Mabe mengatakan sejak awal perencanaan teknis atau Detail Engineering Design (DED) Gedung Parkir RS Tipe D memang dirancang untuk tiga lantai. Namun, dalam pelaksanaannya, anggaran yang tersedia baru mencakup pembangunan hingga dua lantai. “Awalnya memang tiga lantai untuk pembangunan kemarin. Tetapi karena ada pergeseran maka difokuskan lebih dulu untuk dua lantai,” kata Mabe. Ia menjelaskan keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian prioritas. Salah satu penyesuaian terbesar terjadi pada pekerjaan penguatan fondasi. Di mana kedalaman pancang harus ditambah karena kondisi tanah di lapangan tidak memenuhi daya dukung awal yang direncanakan.
BONTANG – Pendapatan dari Pajak Jasa dan Barang Tertentu (PJBT) Makanan dan Minuman tergolong menjanjikan di Kota Bontang. Pasalnya untuk 2026, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menaikan target menjadi Rp31.362.904.000. Padahal target di tahun lalu hanya Rp23.322.187.000. Plt Kepala Bapenda Bontang Syahruddin mengatakan terdapat kenaikan sebesar Rp8.040.717.000. “PJBT Makanan dan Minuman masuk dalam jenis pajak yang prioritas bagi pendapatan daerah,” kata Syahruddin. Mengacu hasil realisasi pajak daerah hingga 30 Desember 2025, Bapenda mencatat pemasukan dari jenis pajak ini di angka Rp.27.800.300.664. Artinya capaiannya sudah 119,2 persen. “Terdapat kelebihan sebesar Rp4.478.113.664,” ucapnya. Menurutnya jenis pajak ini cukup berpotensi bagi pendapatan daerah. Apalagi Pemkot Bontang telah Menyusun kebijakan terkait kemudahan investasi. “Kalau tenant baru terus muncul maka pendapatan yang diraih potensi naik,” tutur dia.