Menampilkan 2026 data.
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Balikpapan harus menyesuaikan berbagai program pada 2026 setelah mengalami pemotongan anggaran cukup signifikan. Kepala Dinkes Balikpapan, Alwiati, menyebut anggaran dinasnya tergerus hingga Rp64 miliar. “Tidak ada dananya, bukan tidak dilanjut. Semua program tetap kami masukkan, tetapi penganggarannya bertahap,” ujarnya saat diwawancarai Tribun kaltim, Senin (1/12). Meski terjadi pengetatan, sejumlah program prioritas dipastikan tetap berjalan. Di antaranya, BPJS Kesehatan sebagai layanan dasar serta pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Timur yang masih masuk proyek strategis daerah. Selain itu, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan penanganan stunting tetap memperoleh porsi besar dalam alokasi anggaran tahun depan. Menurut Alwiati, pos anggaran yang paling terdampak adalah pengadaan alat kesehatan.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Penajam Paser Utara (PPU), Andi Singkerru, mengungkapkan bahwa sebanyak 66 usulan rehabilitasi dan pembangunan sekolah telah diverifikasi oleh pemerintah pusat untuk program 2026. Penajam – Andi Singkerru berharap, seluruh usulan tersebut dapat diakomodasi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) agar beban anggaran daerah dapat berkurang. “Tahun ini yang diverifikasi kan dari 70 usulan itu ada 66 yang masuk verifikasi dari pusat. Kita berharap semua 66 ini di-ACC oleh pemerintah pusat sehingga mengurangi beban di daerah,” ujarnya, Senin (1/12/2025). Menurut Andi, keterbatasan APBD membuat pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi anggaran pada program-program yang sifatnya paling vital.
Samarinda – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, memastikan bonus bagi atlet – atlet berprestasi pada ajang PON XXI/2024 dan Peparnas segera dicairkan. Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dispora Kaltim, AA Bagus Saputra Sugiarta memastikan sudah ada persetujuan penganggaran dari Gubernur Kaltim. Bagus menyebut keterlambatan pencairan bonus yang sebelumnya dipertanyakan banyak pihak itu terjadi karena adanya kendala administrasi. “Pertama, kenapa terlambat dicairkan? Karena kemarin terkendala izin penganggaran,” jelasnya. Namun setelah Dispora Kaltim menghadap langsung kepada Gubernur, proses persetujuan berjalan mulus. “Beliau setuju untuk menganggarkan melalui APBD Perubahan 2025, sehingga bonus untuk atlet PON dan Peparnas bisa segera diberikan kepada para atlet berprestasi,” bebernya. Sempat muncul pertanyaan publik mengenai nominal bonus, terutama karena pada pengajuan awal disebutkan angka Rp300 juta untuk peraih emas, namun jumlah penerima ternyata lebih banyak dan melibatkan atlet beregu.
Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai menyiapkan langkah khusus untuk memastikan para tamu resmi pemerintah menginap di wilayah PPU. Kebijakan ini mengemuka dalam peresmian L’Rizya Hotel di Kecamatan Waru, Senin (1/12/2025), sebagai upaya mendorong perputaran ekonomi lokal serta memperkuat kontribusi sektor jasa dan pariwisata daerah. Bupati PPU, Mudyat Noor, menegaskan bahwa hotel-hotel yang berdiri di PPU harus dapat menjadi pilihan utama bagi tamu pemerintah maupun swasta. Ia menyoroti kebiasaan tamu yang lebih memilih bermalam di Balikpapan meski kegiatan berada di PPU. “Kalau kegiatan di Penajam, ya nginapnya juga di Penajam. Daerah lain sudah menerapkan, jadi nanti kalau tidak menginap di sini, SPPD bisa tidak diproses,” tegasnya.
Penajam – Anggota Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Sujiati, mengapresiasi inovasi Desa Selulu dalam mendorong kemandirian desa. Ia menilai kreativitas desa menjadi kunci untuk memperkuat ekonomi warga dan meningkatkan pendapatan desa. “Itu inovasi desa. Mereka berupaya agar desa bisa mandiri,” ujar Sujiati, Senin (1/12) kemarin. Ia menilai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sesulu berkembang signifikan. BUMDes mulai membudidayakan melon. Produk itu tidak hanya dijual, tetapi juga dikemas sebagai wisata petik melon. “Itu sangat saya apresiasi. BUMDes menanam melon dan membuka wisata petik melon untuk menambah penghasilan,” jelasnya.
Samarinda – Koperasi Merah Putih (KMP) yang menjadi program strategis nasional mulai menunjukkan perkembangan nyata di Kota Samarinda. Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memastikan empat lokasi telah siap digunakan untuk pembangunan. Seluruh titik tersebut merupakan bagian dari usulan lahan yang disiapkan daerah. Kepala Bidang Aset BPKAD Kota Samarinda, Yusdiansyah menyampaikan saat ini terdapat 11 lokasi yang memenuhi syarat untuk diusulkan ke sistem portal pendaftaran. Dari jumlah itu, empat di antaranya sudah siap dibangun. “Empat lokasi tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan pemerintah pusat,” ujar Yusdiansyah. Sebagai tindak lanjut, Pemkot Samarinda akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota tentang penetapan lokasi penggunaan KMP. Pemanfaatan lahan ini tidak dilakukan melalui mekanisme sewa maupun pinjam pakai. Kebijakan tersebut merujuk pada Surat Edaran Menteri Koperasi RI Nomor 4 Tahun 2025 tentang pendataan aset tanah dan bangunan untuk pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan perlengkapan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih.
Samarinda – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kaltim mencatat hasil lelang sejumlah aset daerah pada akhir 2025 mencapai Rp2,1 miliar. Kepala BPKAD Provinsi Kaltim, ahmad Muzakkir, menyampaikan lelang ini digelar sebagai langkah pemprov mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang sudah tidak digunakan. Dia mengatakan, untuk proses pelelangan dilakukan terhadap aset yang tidak lagi layak pakai dan hanya membebani biaya pemeliharaan. “Angka Rp2,1 miliar sejauh ini cukup signifikan mengingat sebagian besar barang merupakan aset lama,” ujar Muzakkir, Senin (1/12). Dia menjelaskan, untuk proses lelang dilakukan dengan bekerjasama bersama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Samarinda, Balikpapa, dan Bontang. KPKNL sebagai instansi di bawah DJKN memastikan seluruh tahapan berlangsung sesuai prosedur. “Aset yang kita lelang ini meliputi 3.575 barang inventaris, 40 kendaraan roda empat, 27 kendaraan roda dua, dan 7 unit alat berat,” ucapnya.
Tanah Grogot – Pengurus Cabang Ikatan Motor Indonesia (IMI) Kabupaten Paser kembali menggelar event di Sirkuit Permanen Tana Paser pada 6-7 Desember 2025. Agenda kedua IMI di sirkuit baru ini bertajuk Paser Cup Race (PCR) Tahun 2025. Acara ini menyusul suksesnya pelaksanaan BK Porprov dan Kejuaraan Nasional pada Oktober 2025. Melihat tingginya antusiasme masyarakat, IMI Paser kini menaruh perhatian pada pengelolaan sirkuit yang baru. Sekretaris IMI Paser, Zulkifli Kaharuddin, berharap IMI dapat diberikan wewenang penuh dalam mengelola sirkuit tersebut, yang saat ini masih berada di bawah Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Paser. “Ini adalah bidang kami. Mudah-mudahan bisa diberi wewenang penuh pada kami untuk mengelola, yang mana nanti kami akan kelola dan insyallah akan menghasilkan pendapatan asli daerah juga untuk pemerintah,” kata Zulkifli Kaharuddin, Minggu (30/11/2025).
Sendawar – Pemerintah Kabupaten Kubar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 di Auditorium Aji Tulur Jejangkat (ATJ), Senin (1/12). Seluruh OPD hadir untuk membahas kondisi serapan anggaran yang hingga akhir November dinilai masih rendah, serta merumuskan langkah percepatan yang harus dilakukan dalam waktu tersisa. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kubar, Petrus memaparkan kondisi terbaru realisasi APBD berdasarkan data per 30 November 2025. Pendapatan daerah telah berada di angka 83,22 persen, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) 73,99 persen, pendapatan transfer 85,04 persen, dan lain-lain pendapatan yang sah baru 31,29 persen. Sementara itu, realisasi belanja daerah masih 44,64 persen, terdiri dari belanja operasi 51,94 persen, belanja modal 19,71 persen, belanja tidak terduga 41,66 persen, dan belanja transfer 83,44 persen.
Samarinda – Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud menegaskan mutasi jabatan untuk pejabat eselon II belum dapat dilaksanakan dalam waktu dekat. Rudy mengatakan, pemerintah daerah saat ini masih fokus pada penyusunan anggaran 2026, serta penyelesaian seluruh laporan keuangan dan laporan kerja tahun 2025. Menurutnya, proses rotasi baru bisa dilakukan setelah seluruh tahapan administrasi tersebut rampung. “Karena penyusunan laporan keuangan dan kinerja merupakan prioritas yang wajib kita selesaikan dan penuhi,” ujar Rudy Mas’ud, Senin (1/12). Hingga kini, terdapat sekitar 11 jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). Kondisi ini terjadi karena sejumalh pejabat sebelumnya telah memasuki masa pensiun atau purna tugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).