Menampilkan 2026 data.
Ujoh Bilang – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan Nasional di wilayah perbatasan. Langkah ini diwujudkan melalui kunjungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur (Kaltim) di Balikpapan, Jumat (7/11). Dalam pertemuan tersebut, Komisi III yang dipimpin Ketua Hendrikus Keling, S.E., menyoroti sejumlah ruas jalan yang menjadi urat nadi transportasi masyarakat Mahulu, khususnya ruas Jalan Betuan kiri-kanan sepanjang 13 kilometer yang kondisinya dinilai memprihatinkan. “Ruas jalan betuan kiri-kanan sepanjang 13 kilometer kami pertanyakan statusnya, karena sempat terjadi simpang siur apakah di bawah provinsi atau balai. Setelah dikonfirmasi, ternyata positif di bawah tanggung jawab balai,” jelas Hendrikus Keling. Politisi asal Mamahak Besar itu menilai, ruas Betuan harus menjadi prioritas utama BBPJN. Medan jalan yang terjal dan rawan, menurutnya, sering menyulitkan kendaraan pengangkut bahan pokok maupun masyarakat yang melintas.
Balikpapan – Pemerintah terus memperluas skema insentif untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Salah satu fasilitas yang kini menjadi sorotan adalah super tax deduction hingga 200 persen bagi pelaku usaha yang memberikan Sumbangan Strategis untuk pembangunan IKN. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 28 Tahun 2024. Direktur Pendanaan Otorita IKN, Insyafiah, mengatakan skema tersebut bukan sekadar potongan pajak, melainkan instrumen strategis untuk menarik kontribusi sektor swasta. Menurutnya, pengurangan penghasilan bruto hingga 200 persen memberi keuntungan fiskal langsung bagi perusahaan yang memilih terlibat dalam pembangunan Nusantara. “Kontribusi yang diberikan tidak hanya menekan beban pajak, tapi juga meningkatkan income after tax perusahaan,” ujarnya dalam Sosialisasi Implementasi Fasilitas Super Tax Deduction di Nusantara, belum lama ini.
Tenggarong – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) Kutai Kartanegara mencatat realisasi investasi hingga November tahun ini mencapai Rp11 triliun. Angka tersebut merupakan hasil pencatatan sampai triwulan ketiga, dan diproyeksikan terus meningkat hingga akhir tahun. Kepala DPMPTSP Kukar, Alfian Noor menyampaikan capaian investasi tahun ini berpotensi melampaui realisasi 2024 yang berada di angka Rp16,4 triliun. Menurut Alfian, tren investasi di Kukar sejauh ini masih menunjukkan perkembangan positif. “Mudah-mudahan capaian tahun ini bisa melampaui investasi tahun 2024,” jelasnya pada koran kaltim, Selasa (2/12). DPPTSP optimistis target investasi akan meningkat dan melampaui angka Rp11 triliun hingga akhir tahun. “Ya mudah-mudahan kita masih optimis, masih ada tiga bulan lagi untuk lebih dari angka itu,” tuturnya.
Balikpapan – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menawarkan fasilitas pengurangan pajak hingga 200 persen bagi perusahaan yang memberikan sumbangan strategis untuk pembangunan IKN. Skema tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2024 dan diharapkan menarik dana sektor swasta untuk menutup kebutuhan pembiayaan infrastruktur kota baru tersebut. Direktur Pendanaan OIKN, Insyafiah, menyatakan kebijakan itu memberi manfaat fiskal langsung bagi korporasi yang terlibat. “Skema Sumbangan Strategis ini memberikan pengurangan penghasilan bruto hingga 200 persen. Artinya, kontribusi yang diberikan tidak hanya mengurangi beban pajak perusahaan, tetapi juga meningkatkan income after tax,” katanya dikutip dari siaran pers OIKN kemarin. Insentif ini memungkinkan perusahaan mengurangi beban pajak lebih besar dari nilai sumbangan yang diberikan, sehingga berpotensi menggerus penerimaan pajak negara.
Samarinda – Pemkot Samarinda kembali menunjukkan komitmen mempercepat realisasi program Sekolah Rakyat. Setelah melewati serangkaian proses administrasi yang cukup panjang, persetujuan bangunan gedung (PBG) akhirnya terbit pada 28 November melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Samarinda. Dengan terbitnya dokumen krusial ini, Pemkot tinggal menunggu langkah berikutnya dari Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya Direktorat Prasarana Strategis (PS) Kaltim untuk memulai pembangunan fisik senilai Rp 253,9 miliar melalui sumber anggaran APBN. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda yang juga Plt Asisten I, Asli Nuryadin, menegaskan bahwa keluarnya PBG menjadi tonggak penting untuk masuk ke tahapan realisasi lapangan. “Ya, PBG pertama sudah keluar beberapa hari lalu. Sudah kami sampaikan juga ke teman-teman PS Kaltim di grup WhatsApp,” ujarnya, Selasa (2/12).
Balikpapan – Rencana pembangunan Pasar Induk di Balikpapan kembali menemui jalan terjal setelah pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah. Pemotongan anggaran ini membuat seluruh kegiatan infrastruktur fisik di lingkungan Dinas Perdagangan Balikpapan untuk tahun 2026 dihentikan sementara, termasuk dua proyek strategis yang menjadi prioritas kota. Kepala Dinas Perdagangan Balikpapan Haemusri Umar menjelaskan, pemangkasan anggaran dan efisiensi yang dilakukan berdampak langsung pada dua program utama, yaitu pembangunan Pasar Induk dan revitalisasi Pasar Inpres Balikpapan Barat. Kedua proyek tersebut sebelumnya telah dialokasikan dalam rencana anggaran 2025, namun tidak dapat dilanjutkan karena penyesuaian fiskal dari pusat. “Untuk 2026, kegiatan fisik kami tidak ada. Baik itu Pasar Induk maupun Pasar Inpres. Padahal sudah dianggarkan di 2025, tapi karena dana transfer dipangkas, semuanya tertunda,” kata Haemusri.
Balikpapan – Lima Kawasan perumahan di Balikpapan masuk tahap pengambilan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) oleh Pemkot setelah lama belum diserahterimakan pengembang. Langkah ini memastikan fasilitas umum dapat dirawat dengan anggaran pemerintah dan memberikan pelayanan maksimal bagi warga. Fasilitas publik seperti jalan lingkungan, drainase, taman, jaringan air bersih, penerangan, hingga ruang terbuka hijau dapat dikelola lebih optimal oleh pemerintah demi kenyamanan warga. Beberapa papan pengumuman berukuran besar dipasang Pemkot Balikpapan sebagai pemberitahuan terkait ambil alih PSU tersebut. Seperti yang berada di jalan masuk pada Perumahan Bangun Reksa, Selasa (2/12). Selama ini, sejumlah perumahan mengalami kendala dalam pengelolaan fasilitas karena belum adanya serah terima resmi dari pihak pengembang. Lima kawasan perumahan yang masuk tahap pengambilalihan kali ini yaitu Perumahan Papan Lestari. Bukit Balikpapan Indah, Bangun Reksa, Batu Ampar Lestari, dan Rengganis. Lokasi perumahan tersebar di Kelurahan Sepinggan, Gunung Bahagia, Graha Indah, dan Batu Ampar.
Samarinda – Sejumlah fitur krusial masih dalam tahap finalisasi, terutama yang berkaitan dengan integrasi data dan verifikasi legalitas pedagang. Sekretaris Diskominfo Samarinda Suparmin, mengatakan proses pengembangan aplikasi saat ini berada di kisaran 50 persen. Pihaknya sudah memaparkan fitur pendaftaran online ke tim Dinas Perdagangan (Disdag) Samarinda. “ Minggu kedua Desember kami paparkan progres lanjutannya, posisi sekitar 70 persen,” ujarnya, dikonfirmasi, Selasa (2/12). Ia menegaskan bahwa pembangunan dilakukan paralel dengan penyesuaian data pedagang yang disiapkan Dinas Perdagangan (Disdag). Pihaknya memastikan beberapa fitur inti sudah mulai terbentuk. “Salah satunya adalah pendaftaran pedagang existing secara online, yang menjadi syarat mutlak karena Wali Kota meminta agar pengisian kios hanya boleh dilakukan oleh pedagang lama yang memiliki legalitas,” jelasnya. Artinya, hanya mereka yang datanya sudah tercatat dan terverifikasi sebelumnya yang dapat mengakses sistem. Pendaftar nanti cukup memasukkan nama dan NIK sesuai data sebelumnya. “Kalau cocok, akun otomatis tercipta oleh sistem. Tidak ada verifikasi manual di tahap itu,” terangnya.
Ujoh Bilang – Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menghadiri kegiatan Penyerahan Sertifikat kelas Kebun berdasarkan hasil Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) di Kabupaten Mahulu, yang berlangsung di Ruang Classical, Lantai 3 Hotel Ibis Samarinda, pada Kamis (27/11)
Samarinda – Anggota Fraksi PAN-Nasdem Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Abdul Giaz menyoroti penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, dan kekhawatiran akan terjadinya penundaan pekerjaan. Anggaran yang sebelumnya diproyeksikan mencapai Rp21,35 triliun, kini harus direvisi menjadi hanya Rp15,15 triliun. Pemangkasan ini terjadi akibat berkurangnya besaran Dana Transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran DPRD Klatim, khususnya terkait kesinambungan berbagai program pembangunan besar yang telah direncanakan. Fraksi PAN-Nasdem menjadi salah satu pihak yang secara tegas menyuarakan kekhawatiran tersebut. Abdul Giaz mengatakan pemangkasan TKD memaksa pemerintah provinsi menyesuaikan kembali seluruh struktur penerimaan daerah dalam KUA-PPAS 2026. “Penerimaan daerah yang telah disepakati sebesar Rp21,35 triliun, harus direvisi menjadi Rp15,15 triliun,” ujar Giaz, Selasa (2/12).