Menampilkan 2026 data.
Bontang – SD Negeri 004 Bontang Barat juga masuk dalam prioritas pembangunan melalui skema pusat tahun depan. Kabid Pendidikan Dasar dan Menengah Disdikbud Bontang Nuryadi mengatakan SD 004 BB akan mendapatkan program penambahan Ruang Kelas Baru (RKB). “ini sudah masuk dalam Rakortek di tingkat pusat. Tetapi ini belum ada kepastian,” kata Nuryadi. Disdikbud akan mencari sumber pengaanggaran terkait pembangunan RKB melalui kucuran dari pemerintah pusat. Baik dalam tertuang APBN maupun DAK. Ditaksir untuk penambahan RKB ini kebutuhan anggarannya mencapai Rp6,5 miliar. “Nantinya bangunan lama yang tiga ruang itu dibongkar. Kemudian akan ditingkatkan,” ucapnya. Menurutnya, saat ini bangunan tersebut hanya satu lantai dan sudah tidak representatif untuk jangka panjang. Letaknya di area depan sekolah. Meski masuk dalam usulan pusat, realisasi tetap bergantung pada keputusan akhir kementerian. “Semua kami ajukan. Mana yang disetujui dulu, itu yang akan kita kerjakan,” tutur dia.
Samarinda – Revitalisasi Dermaga Harapan Baru di Loa Janan Ilir segera memasuki tahap pelasanaan. Kawasan eks feri yang dulu menjadi jalur utama pergerakan warga akan dibangun ulang tanpa perlu pelebaran lahan. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu menyebut penataan difokuskan untuk merapikan kawasan dan peningkatan estetika agar lebih aman serta representatif. Seluruh pekerjaan ditarget bisa rampung dalam waktu satu tahun. “Tidak ada pelebaran, hanya dibuat lebih rapi dibanding eks feri kemarin,” ucap Manalu. Selain menunjang fungsi teknis, fasilitas tersebut juga akan diarahkan menjadi destinasi wisata sejarah. Sebab Dermaga Harapan Baru dinilai memiliki nilai penting karena dulu menjadi pusat transportasi sebelum jembatan penghubung antara kawasan Samarinda dan Samarinda Seberang berdiri. “Ini yang akan kita jadikan tempat destinasi wisata, untuk menunjukkan bahwa dulunya Harapan Baru adalah pusat aktivitas transportasi sebelum jembatan dibangun,” terangnya.
Serapan APBD Kutai Timur (Kutim) 2025 yang hingga pertengahan November baru mencapai 45 persen patut menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan. Kondisi itu bukan sekadar persoalan administratif, tetapi menyangkut efektivitas tata kelola anggaran daerah yang berdampak langsung pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Jika dibiarkan menjadi pola tahunan, Kutim akan terus tertinggal dalam akselerasi pembangunan. Rendahnya serapan anggaran menunjukkan adanya masalah di berbagai tahap, mulai perencanaan, proses pengadaan, hingga pelaksanaan kegiatan. Beberapa tahun terakhir Kutim juga mencatat SiLPA yang cukup besar, menandakan banyak program tidak terserap optimal atau bahkan tidak berjalan. Padahal, kebutuhan pembangunan di Kutim masih sangat tinggi, mulai dari infrastruktur dasar, layanan pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan kualitas sumber daya manusia.
Samarinda – Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur Tahun 2026 merosot tajam sebesar Rp6,19 triliun dari proyeksi awal. Kondisi ini memaksa Pemprov Kaltim melakukan perampingan sejumlah pos anggaran yang dinilai tidak mendesak. Gubernur kalimantan Timur Rudy Mas’ud mengatakan, pemangkasan dilakukan untuk menjaga optimalisasi penggunaan anggaran sesuai kemampuan fiskal daerah. “Salah satu yang dirampingkan adalah perjalanan dinas dan belanja makan minum. Perjalanan dinas OPD dirampingkan sampai lebih 66 persen,” ujar Rudy, Senin (1/12). Ia mengakui perampingan anggaran akan berdampak pada sejumlah program yang belum dapat terakomodasi pada 2026 dan menyampaikan permohonan maaf atas konsekuensi yang timbul. Namun, Rudy menjamin standar pelayanan minimum masyarakat tetap terjaga. “Tiga sektor prioritas yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pelayanan dasar tidak berdampak pemangkasan. Bahkan sebagian akan kita tingkatkan,” tegasnya.
Balikpapan – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Balikpapan berupaya agar Balikpapan bisa mendapat bantuan pembiayaan. Baik dari pemerintah provinsi maupun pusat. Mengingat kondisi keuangan daerah pada 2026 merosot tajam dari rencana awal. Balikpapan kehilangan dana Transfer ke Daerah (TKD) hingga Rp1,05 triliun. Itu berdampak pada penundaan sejumlah proyek. Kepala BPKAD Balikpapan Agus Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya mengoptimalkan dana berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Walau memang ada keterbatasan. “Kami berharap kegiatan infrastruktur yang besar bisa dibiayai dari bantuan pusat dan provinsi,” katanya. Saat ini, pihaknya masih berusaha agar Balikpapan bisa mendapat perhatian lebih. Pihaknya berharap tahun depan, kementerian Keuangan memberi bantuan tambahan dana TKD. “Saat ini kami menghimpun dulu apa saja kegiatan infrastruktur besar untuk bisa dibiayai pusat,” bebernya.
Tanjung Redeb – Seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau akhirnya menyampaikan pendapat akhir dan menyetujui penetapan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam rapat paripurna yang digelar Minggu (30/11) malam di Ruang Rapat Paripurna DPRD Berau. Dua Raperda yang disahkan yakni Raperda tentang APBD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2026 serta Raperda Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rapat paripurna Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, didampingi Wakil Ketua I Subroto dan Wakil Ketua II Sumadi, serta turut dihadiri Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam penyampaian final, tujuh fraksi DPRD menyatakan persetujuan terhadap Raperda APBD 2026 yang disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Berau 2026 dan telah disinkronkan dengan RKP 2026 serta RKPD Provinsi Kaltim. Meski seluruh fraksi menyetujui, sejumlah catatan strategis turut mengemuka. Salah satunya menyangkut optimalisasi serapan anggaran di tengah kebijakan efisiensi.
Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama DPRD Berau resmi menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 sebesar Rp3,4 triliun. Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas menegaskan, anggaran ini diprioritaskan untuk memperkuat pelayanan dasar, memenuhi urusan wajib dan pilihan, serta mendukung penunjang pemerintahan. “APBD ini menjadi landasan kita dalam membangun daerah yang berorientasi pada pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya kepada Tribunkaltim.co, Senin (1/12). Setelah disetujui bersama, Raperda APBD 2026 akan dikirim ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim), paling lambat tiga hari kerja untuk dievaluasi sesuai amanat PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Bupati juga menanggapi pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD yang memuat catatan, kritik, dan usulan. Ia meminta seluruh kepala perangkat daerah menjadikan masukan tersebut sebagai penyemangat untuk meningkatkan kinerja.
Samarinda – DPRD dan Pemprov Kaltim menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Persetujuan bersama itu ditandatangi dalam Rapat Paripurna ke-47 yang digelar di Gedung D DPRD Kaltim, Minggu (30/11) malam. APBD 2026 disetujui sebesar Rp15 triliun, setelah sebelumnya dilakukan penyesuaian dan pemangkasan anggaran yang mencapai Rp6 triliun. Meski terjadi pengurangan yang signifikan, Pemprov Kaltim memastikan sejumlah program prioritas tetap berjalan. Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, seusai rapat paripurna menyampaikan bahwa pemangkasan anggaran dilakukan secara menyeluruh pada semua sektor pemerintah provinsi. “Semua dipangkas, semuanya. Tapi yang jelas TPP seluruh ASN dan PPPK aman,” tegas Rudy. Selain itu, ia memastikan bahwa Program Bantuan Pendidikan atau GratisPol Kaltim tetap berjalan sebagaimana direncanakan. “Program GratisPol juga insyaAllah berjalan sesuai harapan. Ini bagian dari ikhtiar kita untuk Kaltim,” ujarnya. Rudy menjelaskan bahwa pembahasan APBD tahun ini berlangsung lebih panjang.
Bontang – Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menegaskan komitmen menjaga kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) di tengah pengelolaan anggaran daerah 2026 yang diproyeksikan sebesar Rp1,9 triliun. Salah satu sikap tegas yang disampaikannya adalah menolak pemotongan Tambahan Pengahasilan Pegawai (TPP) ASN. Pernyataan tersebut disampaikan neni saat menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-54 di Kota Bontang, yang dihadiri ratusan ASN dari berbagai perangkat daerah. “Saya sudah sampaikan kepada Sekkot dan banggar DPRD, saya tidak mau TPP dipotong,” kata Neni, yang disambut tepuk tangan meriah dari para ASN. Menurut Neni, TPP bukan sekadar tunjangan, tetapi instrumen penting dalam menggairahkan ekonomi lokal. Ia menilai, sebagian besar RPP ASN dibelanjakan di Bontang, mulai dari kebutuhan sekolah anak, hingga belanja konsumtif yang menggerakkan sektor usaha mikro. “TPP itu tidak lari ke luar daerah. Banyak ASN menyekolahkan anaknya di Bontang, belanja di Bontang, usaha di Bontang. Artinya, uang itu berputar di masyarakat,” ucapnya.
Samarinda – Pemprov dan DPRD Kaltim akhirnya mengunci rancangan APBD 2026 senilai Rp15,15 triliun pada Minggu (30/11) malam, hanya beberapa jam sebelum batas waktu penetapan. Anggaran itu turun drastis setelah pemerintah pusat memangkas transfer ke daerah lebih dari Rp 6 triliun. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyebut postur anggaran yang disepakati masih harus melewati evaluasi Kementerian Dalam Negeri. “Setelah semua beres, barulah angka Rp15,15 triliun resmi jadi APBD Kaltim tahun depan,” ujarnya usai paripurna. Pemprov merombak seluruh pos anggaran menyesuaikan ruang fiskal yang menyempit. Namun sejumlah program dianggap tetap aman, termasuk TPP ASN dan PPPK, serta program Gratispol dan Jospol. Rudy menegaskan penurunan drastis dari pusat seharusnya menjadi momentum bagi Kaltim mengurangi ketergantungan pada dana transfer. “Doakan saja. Pemerintah mengupayakan agar PAD (Pendapatan Asli Daerah) bisa melesat,” katanya.