Menampilkan 2084 data.
SANGATTA – Penurunan Dana Desa (DD) pada Tahun Anggaran 2026 berdampak pada sejumlah desa di Kutai Timur (Kutim). Salah satu desa yang merasakan dampaknya adalah Desa Tepian Indah, Kecamatan Bengalon, yang mengalami penurunan anggaran cukup signifikan. Kepala Desa Tepian Indah, Quirinus Parwono Rasi mengatakan, tahun ini desanya hanya menerima sekitar Rp340 juta. Jumlah tersebut jauh lebih kecil dibandingkan total pagu anggaran desa pada tahun sebelumnya yang mencapai sekitar Rp1,2 miliar. “Ini penurunan yang sangat signifikan dan tentu berdampak terhadap pembangunan desa. Bahkan lebih berimbas lagi ke sektor kesehatan,” Kata Quirinus, Jumat (2/1/2026). Ia menjelaskan, meski penggunaan DD telah diatur, keterbatasan anggaran membuat pemerintah desa harus memperketat skala prioritas. Fokus utama diarahkan pada sektor kesehatan, khususnya mendukung program nasional pencegahan stunting.
KORANKALTIM.COM, TANA PASER – Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) Kabupaten Paser terus berupaya mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang merupakan pungutan daerah yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa tertentu oleh konsumen akhir di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, Sekretaris Bapeda Pasar Ibrahim menjelaskan, PBJT merupakan jenis pajak daerah, bukan pajak pusat dan diatur di tingkat kabupaten dan kota melalui Peraturan Daerah (Perda). “Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, kami berupaya mengoptimalkan PAD Paser melalui PBJT dan sudah berjalan di tahun 2025 lalu,” kata Ibrahim kepada Korankaltim.com Jumat (2/1/2026) hari ini. PBJT sendiri meliputi beberapa objek pajak, di antaranya makanan dan minuman yang sebelumnya dikenal sebagai Pajak Restoran atau PB1, pajak tenaga listrik yang sebelumnya dikenal sebagai PPJ, Pajak Jasa Perhotelan, Pajak Jasa Parkir, Jasa Kesenian dan Hiburan.
KORANKALTIM.COM, PENAJAM — Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Danum Taka Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menargetkan penambahan sambungan rumah (SR) pada tahun 2026, seiring upaya meningkatkan pendapatan air hingga 400 persen. Hal ini disampaikan Dewan Pengawas (Dewas) Perumda PPU, Nicko Herlambang, Jumat (2/1/2026). Menurutnya, rencana penambahan target pemasangan SR telah dipaparkan oleh Direktur Perumda Danum Taka PPU, Rasyid, sebagai bagian dari strategi peningkatan kinerja perusahaan daerah. “Memang kita ada rencana penambahan target pemasangan SR. Target pemasangan sambungan rumah akan bertambah di tahun 2026, sekaligus mendorong pendapatan air meningkat hingga 400 persen,” ujar Nicko.
BONTANG – Salah satu proyek Pemkot Bontang yang belum selesai hingga awal 2026 ini ialah pembangunan offtake SPAM di Kelurahan Gunung Telihan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Much Cholis Edi Prabowo mengatakan hingga saat ini progress pengerjaan masih di angka 74 persen. “Memang ada pengerjaan yang molor dari batas waktu yakni di akhir tahun. Offtake Telihan itu contohnya,” kata penjabat yang akrab disapa Bowo itu. Lambatnya proses pengerjaan ini dikarenakan progress pengadaan lahan melalui skema konsinyasi membutuhkan waktu panjang. Saat itu, Pemkot Bontang menitipkan sejumlah uang ke Pengadilan Negeri Bontang untuk pengadaan lahan tersebut. Skema itu dipilih lantaran ketika ada masalah gugatan lahan maka Pemkot masih bisa melakukan pengerjaan. Sembari menunggu proses hukum berjalan inkrah. “Proses tahapannya lumayan panjang,” ucapnya.
SENDAWAR – Jalan Eks Pertanian di Kabupaten Kutai Barat kini kembali mulus dan nyaman dilalui setelah selesai direkonstruksi. Ruas jalan yang menghubungkan jalan dua jalur kompleks perkantoran dengan Jalan Gadjah Mada, Barong Tongkok, tersebut tidak lagi tampak sempit dan berlubang seperti sebelumnya. Pekerjaan rekonstruksi jalan ini mulai dilaksanakan pada akhir November 2025 dan berada di bawah pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kutai Barat melalui Bidang Bina Marga. Dalam proses pengerjaannya, ruas Jalan Eks Pertanian direkonstruksi menggunakan semenisasi rigid beton yang kemudian dilapisi aspal. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas konstruksi jalan sekaligus memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pengguna. Selain perbaikan badan jalan, pekerjaan juga mencakup pembenahan sistem drainase di sepanjang ruas tersebut. Perbaikan drainase bertujuan mencegah genangan air yang selama ini kerap menjadi penyebab kerusakan jalan.
KALTIMPOST.ID- Dinas Kesehatan memastikan pembangunan gedung parkir Rumah Sakit (RS) Tipe D Kota Bontang telah rampung 100 persen. Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Bachtiar Mabe mengatakan saat ini bangunan itu memasuki masa pemeliharaan. Menurutnya, pekerjaan konstruksi gedung parkir telah selesai sesuai kontrak. Namun, masa pemeliharaan tetap berjalan guna memastikan seluruh bagian bangunan berada dalam kondisi optimal sebelum difungsikan secara penuh. Ia menegaskan aktivitas yang terlihat di lokasi pada akhir Desember lalu bukan pekerjaan lanjutan, melainkan bagian dari perapian selama masa pemeliharaan.
KALTIMPOST.ID – Pendapatan daerah dari sektor pajak masih menjadi tumpuan Pemkot Bontang. Salah satunya yakni pajak mineral bukan logam dan bebatuan (MBLB). Namun di 2026, target pemasukan dari jenis pajak ini mengalami penurunan drastis. Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang Syahruddin mengatakan di tahun lalu target MBLB yakni Rp616.989.000. Hingga awal Desember lalu besaran ini sudah terlampaui. “Karena saat itu ada aktivitas pengerukan di pupuk Kaltim,” kata Syahruddin. Sementara di tahun ini target yang dipatok hanya Rp200 juta. Angka ini ditetapkan lantaran belum ada rencana lanjutan terkait kegiatan pengerukan baru di wilayah industri.
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menekankan pentingnya perencanaan dan transparansi dalam pengelolaan program dana Rp250 juta per Rukun Tetangga (RT). Program tersebut diharapkan dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan warga serta dipertanggungjawabkan secara administratif. Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengatakan, dana RT merupakan bagian dari upaya pembangunan di tingkat lingkungan. Karena itu, setiap penggunaan anggaran harus direncanakan dengan jelas sejak awal. “Dana Rp250 juta per RT ini harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga. Karena itu, saya minta pengelolaannya dilakukan secara terbuka dan sesuai aturan,” ujar Ardiansyah. Ia menyebutkan, kegiatan yang dibiayai dana RT wajib disertai perencanaan, pelaksanaan, dan laporan pertanggungjawaban yang lengkap. Menurutnya, meskipun jenis kegiatannya relatif sederhana, pengelolaan administrasi tetap harus dilakukan secara tertib. “Jangan karena kegiatannya kecil lalu administrasinya dianggap sepele. Justru di sinilah integritas kita diuji,” tegasnya.
Samarinda – Sebanyak 7.500 seragam Gratis Siswa SMA/SMK/SLB di Kalimantan Timur telah memasuki tahap distribusi. Seragam gratis ini merupakan bagian dari program Gratispol pendidikan yang menjadi program unggulan gubernur dan wakil gubernur Kaltim saat ini. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim, Rahmat Ramadhan, menjelaskan bahwa distribusi seragam gratis ini baru dimulai beberapa hari lalu. "Iya, dari 4 hari yang lalu itu sudah sekitar 7.500 mungkin ya, tapi untuk wilayah Samarinda Balikpapan dulu," ujar Rahmat, Rabu (3/12/2025). Meski baru 2 kota yang menjadi fokus distribusi saat ini, Rahmat menyampaikan bahwa distribusi akan terus berlanjut ke kabupaten dan kota lainnya secara bertahap. Meskipun demikian, untuk wilayah Samarinda dan Balikpapan sendiri, distribusi belum sepenuhnya selesai dan masih menyisakan sedikit penyaluran.
Balikpapan – DPRD Balikpapan memastikan pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Timur tetap berjalan dan mulai direalisasikan pada 2026 mendatang. Kepastian ini menyusul penandatanganan berita acara persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2029 pada 28 November 2025 lalu, yang di dalamnya memuat program pembangunan fasilitas kesehatan tersebut. Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan. Gasali, menyampaikan bahwa DPRD bersama pemerintah kota Balikpapan telah menyepakati pola pembiayaan proyek melalui skema kontrak tahun jamak (multiyears), yang akan dimulai pada Agustus 2025. “Skema multiyears akan berlangsung selama tiga tahun anggaran, yakni 2026 hingga 2028,” ujarnya, Rabu (3/12). Menurut Gasali, kebutuhan anggaran total untuk pembangunan rumah sakit tipe C itu mencapai Rp273,2 miliar. Angka tersebut sudah termasuk pembiayaan interior dan berbagai peralatan pendukung operasional rumah sakit.