Menampilkan 2026 data.
BONTANG, TRIBUN – Wali Kota Bontang, Basri Rase, menyoroti rendahnya serapan anggaran oleh tiga dinas dan satu kecamatan hingga akhir November 2024. Basri menyebutkan, uang kas daerah yang belum terserap mencapai Rp1,2 triliun. Menurutnya, lambannya progres ini disebabkan mayoritas proyek pembangunan masih berjalan. Hal tersebut melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanaman (DPKPP), serta Kecamatan Bontang Selatan. “Saya sudah minta Bu Sekda untuk memastikan semua OPD membuat laporan terkait progres serapan anggaran. Terutama OPD yang menangani proyek-proyek besar, seperti PUPR, DPKPP, dan Disdikbud,” ujar Basri, Jumat (29/11).
SAMARINDA - Di pengujung tahun 2024, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menggelar acara Gebyar Pajak Daerah Tahun 2024. Kegiatan itu sebagai bentuk apresiasi kepada para wajib pajak yang telah berpartisipasi aktif dalam memenuhi kewajibannya. Acara yang bertajuk Pemberian Penghargaan dan Pengundian Pajak Daerah itu berlangsung pada Senin (16/12) di Ruang Serbaguna Bankaltimtara Lantai VI, Jalan Awang Long, Samarinda. Ketua Himpunan Pengusaha Konstruksi Reklame (HPKR) Samarinda, Sur Gozal sekaligus owner Reklamindo Samarinda mengaku bangga dan berterima kasih bisa menerima penghargaan sebagai wajib pajak terbaik dalam kategori pajak reklame. "Hal ini merupakan semangat untuk memberikan yang terbaik, tidak hanya untuk konsumen kami melainkan untuk negeri ini. Dengan menerapkan pembayaran pajak yang tepat waktu, rutin, dan tidak mangkir, harapannya bisa memberikan contoh baik terhadap wajib pajak lainnya," katanya saat ditemui seusai acara.
SAMARINDA – Upah Minimum Kota (UMK) Samarinda pada 2025 diproyeksi menjadi Rp3.724.437, atau naik 6 persen. Hal ini diungkapkan Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Samarinda Sofyan Ady Wijaya, usai rapat pembahasan bersama Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Samarinda. Rapat bersama Depeko yang terdiri dari unsur pemerintah, Apindo, dan serikat buruh pada Jumat (13/12). "Angka kenaikan UMK Samarinda 2025 sudah final. Saat ini, draf penetapan sedang kami usulkan ke wali kota untuk ditandatangani," ujar Sofyan Ady, Senin (16/12).
Program Probebaya untuk penuntasan kemiskinan dan kemandirian masyarakat. MESKI dengan kapasitas fiskal terbatas, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Di sisi lain, kinerja dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerahnya juga bisa berjalan secara paralel. Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengatakan tidak mudah membenahi begitu banyak “pekerjaan rumah” dengan anggaran yang terbatas. Selain soal kebersihan kota dan memikirkan inovasi teknologi layanan, dia juga harus membuat program-program pengentasan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan penurunan angka pengangguran yang semua harus dijaga. Namun, dengan adanya tim yang solid antara jajaran Pemkot, para pemangku kepentingan, dan semua elemen masyarakat dalam mengkonsolidasi dan mengeksekusi semua kebutuhan Kota Samarinda, semua permasalahan dapat diatasi dengan baik.
Semua daerah harus berlomba untuk maju. Tahun depan, Kementerian Dalam Negeri akan kembali menilai dan memberikan apresiasi. MENTERI Dalam Negeri, Tito Karnavian merasa puas dan bangga terhadap kepala daerah yang berkinerja terbaik dalam membangun daerah dan mendapatkan Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2024. Sebanyak 57 daerah di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi mendapat penghargaan ini. Menurut Tito, pemerintahan daerah yang mendapatkan penghargaan ini memang layak karena kepala daerahnya selalu turun ke masyarakat. “Saya melihat, memang setahu saya yang mendapat penghargaan ini sehari-harinya keliling Indonesia dan masyarakat. Jadi, memang layak mendapatkan apresiasi penghargaan dan nilainya cukup kuat,” kata Tito seusai memberikan apresiasi penghargaan kepada para kepala daerah terpilih di Hotel JW Marriott, Jakarta, Kamis, 12 Desember 2024.
Di bawah Sugianto Kusuma alias Aguan, sejumlah taipan urunan membangun IKN, memancing investor asing. TIGA bulan setelah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, Swissôtel Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tampak lengang pada Rabu, 4 Desember 2024. Siang itu tak ada satu pun tamu terlihat di lobi hotel bintang lima tersebut. Restoran di belakang lobi pun sepi pengunjung. Di parkiran, hanya ada satu mobil tamu. Keriuhan justru ada di sudut lain Hotel Nusantara. Para pekerja yang memakai helm hilir-mudik merampungkan pembangunan berbagai fasilitas. Dua di antaranya sibuk memperbaiki beton jalur pedestrian. Beberapa pekerja lain memasang kanopi di area kolam renang serta membangun gerbang. Fasilitas seperti kolam renang, spa, dan pusat kebugaran masih dalam tahap pembangunan. Director of Commercial Swissôtel Nusantara, Ari Putra Ervanto mengakui tingkat hunian atau okupansi hotel tak semoncer ketika ada agenda pemerintah pada Agustus dan September 2024. Ari mengatakan saat ini rata-rata tamu 30 orang sehari. “Parkiran sepi karena tamu ada yang keluar dari hotel,” kata Ari kepada Tempo, Rabu, 4 Desember 2024.
BALIKPAPAN - Peningkatan kemantapan jalan nasional di perbatasan Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi salah satu prioritas Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN). Seperti peningkatan jalan nasional di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) yang merupakan kabupaten yang berbatasan dengan Kalimantan Tengah (Kalteng). Terdapat tiga paket preservasi (perawatan dan perbaikan) jalan kontraktual, dan 3 paket preservasi jalan non kontraktual (swakelola) yang telah dianggarkan dan dilaksanakan pada 2024. Berdasarkan data BBPJN Kaltim, panjang jalan nasional lintas Kabupaten Kubar mulai dari ruas Muara Muntai hingga batas Kalimantan Tengah dan Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) adalah 303,37 kilometer. Sementara total panjang jembatan 1.474,5 meter. Berdasarkan data kemantapan IRI (International Roughness Index) atau nilai yang menunjukkan ketidakrataan permukaan pada semester II/2024, persentase permukaan jalan dengan kondisi mantap sebesar 70,28 persen, dan kondisi permukaan jalan tidak mantap sebesar 29,72 persen.
TANAPASER - Beberapa proyek di Kabupaten Paser molor. Yakni proyek yang ditangani tiga bidang di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Paser. Bidang SDA, Bidang Bina Marga, dan Bidang Cipta Karya. "Dalam pekerjaan yang dilakukan Bidang SDA, Bina Marga, dan Cipta Karya pada tahun ini (ada) pekerjaan yang sesuai target akhir tahun selesai. Namun ada beberapa pekerjaan yang mengalami keterlambatan penyelesaiannya. Itu sudah dievaluasi di internal kami," kata Kepala DPUTR Kabupaten Paser, Asnawi, Kamis (12/12). Asnawi menyatakan, berdasarkan regulasi pekerjaan yang sudah di atas 60 atau 70 persen masih diberikan kesempatan untuk diselesaikan. Kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut diberikan kesempatan untuk menyelesaikan dengan syarat terkena penalti atau denda.
PENAJAM – Kerja sama Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka (PBT) Penajam Paser Utara (PPU) dengan Perkumpulan Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) PPU yang diteken Rabu (11/12), seperti diberitakan media ini kemarin, ternyata, tidak hanya untuk memenuhi konsumsi beras untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) saja, tetapi juga untuk pegawai non-ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU. Direktur PBT PPU, Gordius Ago, mengatakan, kerja sama itu untuk mendorong konsumsi beras lokal di kalangan ASN dan non-ASN di Kabupaten PPU. Dalam kerja sama ini, Perpadi akan memasok beras medium dan premium dengan harga terjangkau kepada PBT PPU. Beras yang disuplai dijamin berkualitas tinggi dan bebas dari bahan kimia berbahaya. “Kami sangat antusias dengan kerja sama ini. Selain mendukung petani lokal, kami juga ingin meningkatkan konsumsi beras lokal di kalangan ASN dan non-ASN,” kata Direktur PBT PPU, Gordius Ago, Kamis (12/12).
BONTANG – Pendapatan dari sektor parkir di Pelabuhan Loktuan cukup menjanjikan. Berdasarkan data yang diperoleh Kaltim Post, untuk November menembus Rp2.801.000. Salah satu sumber menyampaikan angka ini merupakan hasil rekonsiliasi. "Antara LBB dengan KSOP berdasarkan kerja sama operasional," kata sumber yang enggan menyebutkan namanya. Besaran terambil dari lima keberangkatan kapal di periode tersebut. Seluruhnya merupakan kapal milik PT Pelni. Rinciannya tiga keberangkatan KM Binaiya dan dua KM Egon. Nominal kendaraan yang dipungut bervariasi. Kendaraan roda empat dipatok Rp5 ribu, pikap Rp15 ribu, dan kendaraan pengantar Rp15 ribu.