Menampilkan 2026 data.
BALIKPAPAN - Lurah Telagasari Arini Amir, menjelaskan bahwa jembatan penghubung Prapatan-Telagasri diharapkan dapat memberikan kemudahan akses bagi masyarakat sekitar. "Saat ini, progress pembangunan jembatan sudah mencapai 90 persen dan diperkirakan akan selesai pada akhir Desember 2024. Jembatan ini segera dapat digunakan oleh masyarakat," ujarnya saat dihubungi, Senin (9/12). Adapun bagian pembangunan yang masih belum terealisasi meliputi pemasangan tiang pagar pelindung jembatan, pengaspalan, serta pelepasan penyangga di bawah jembatan. Pembangunan jembatan ini melibatkan dua sumber pendanaan utama. Sebesar Rp 250 juta berasal dari swadaya masyarakat untuk pembebasan lahan, sementara anggaran fisik jembatan sebesar Rp 4,6 miliar didanai melalui APBD Kota Balikpapan.
TANJUNG REDEB - Target 1.000 titik wifi gratis telah selesai dilaksanakan. Meski begitu, kebutuhan wifi gratis untuk mengatasi wilayah blankspot masih diperlukan. Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Berau berencana memasang tambahan 250 titik wifi gratis pada 2025 mendatang. Tak hanya menambah kuantitas, kualitas wifi gratis yang terpasang, dikatakan Kepala Diskominfo Berau, Didi Rahmadi tahun depan juga bakal ditingkatkan, walaupun tak menyeluruh. Hal ini untuk mendukung pemanfaatan koneksi internet agar bisa maksimal. “Nanti ada tambahan 250 titik, juga akan ada penambahan bandwidth atau kecepatan internet yang semula 5 Mbps akan ditambah,” terangnya Rabu (11/12).
“Kalau kami mengikuti angka Rp10 ribu (per porsi) itu kecil. Dan ini kami anggarkan Rp17 ribu (per porsi). Di mana, kondisi satu daerah dengan daerah lain tidak sama. Ini lagi kita bicarakan apakah nanti bisa kombinasi sekian tambahan dari kami, ini yang masih kami lihat dulu,” ucap Akmal Malik, Pj Gubernur Kaltim. BALIKPAPAN - Berbeda dengan anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat sebesar Rp10 ribu per porsi, Pemprov Kaltim mengalokasikan Rp17 ribu per porsi pada uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG).
BALIKPAPAN - Pemerintah pusat telah membangun ekosistem logistik. Rencananya sistem akan diterapkan hingga ke daerah, itu diperlukan untuk merencanakan pasokan pangan yang beredar dan menjaga inflasi. Apalagi kondisi Balikpapan mirip dengan Jakarta. Komoditas pangan sebagian besar mengandalkan dari luar daerah, seperti Jawa dan Sulawesi. Dinas Perdagangan akan melibatkan distributor untuk berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan logistik daerah. “Pemkot Balikpapan memiliki kebijakan pengendalian komoditas pangan dengan keberadaan sarana pergudangan,” kata Kepala Dinas Perdagangan Haemusri Umar. Pihaknya memasukkan kebutuhan anggaran dalam APBD 2025, terutama untuk tahap awal pembangunan sarana pergudangan,” ujarnya. Nilai kebutuhan anggaran Rp30-40 miliar.
BALIKPAPAN - Pemerintah Kota Samarinda terus berupaya meningkatkan kualitas layanan transportasi publik. Salah satu langkah konkret yang akan dilakukan adalah merealisasikan pengadaan Bus Rapid Transit (BRT) berbasis listrik pada 2025 mendatang. Kepala Dinas Perhubungan Samarinda, Hotmarulitua Manalu, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan anggaran sebesar Rp50 miliar untuk mendukung program ini. “Anggaran ini akan digunakan untuk membeli layanan bus listrik melalui mekanisme buy the service (BTS),” ujarnya Rabu (11/12).
BALIKPAPAN - Dalam rangka penyusunan Kajian Studi Kelayakan Penataan dan Potensi Parkir On Street dan Off Street Kota Balikpapan, Pemerintah Kota melalui Dinas Perhubungan (Dishub) menggelar Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Diseminasi Kajian Studi di Hotel Horison Sagita, Rabu (11/12). Kepala Dishub Balikpapan, Adward Skenda Putra menjelaskan tahun ini pemerintah melalui Dishub tengah membuat kajian terkait parkir on street dan off street. Kajian ini dibuat dalam rangka menghitung potensi parkir juga kantong parkir yang ada di Balikpapan.
SENDAWAR - Super Promo Akhir Tahun Pajak Kendaraan Bermotor yang digagas Pemerintah Provinsi melalui Bapenda Kaltim bisa dimanfaatkan masyarakat Kabupaten Kutai Barat hingga akhir 31 Desember 2024. Melalui program ini wajib pajak kendaraan bermotor diberikan diskon hingga 50 persen tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. “Diskon juga diberikan untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pertama,” terang Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Kutai Barat, Mulia Pardosi, Rabu (11/12/2024).
BALIKPAPAN - Proyek pembangunan jembatan penghubung antara Kelurahan Prapatan dan Telagasari di Balikpapan kini hampir selesai. Dengan progres yang telah mencapai 90 persen, jembatan sepanjang 10 meter tersebut diperkirakan akan rampung pada akhir Desember 2024. Lurah Telagasari, Arini Amir, menyampaikan bahwa jembatan ini diharapkan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat sekitar. “Saat ini progres pembangunan jembatan sudah mencapai 90 persen dan diperkirakan akan selesai akhir Desember 2024. Jembatan ini segera digunakan oleh masyarakat,” jelasnya saat dihubungi Balikpapan Pos pada Senin (9/12).
Biaya program makan bergizi gratis dari pemerintah pusat yang hanya dialokasikan Rp10 ribu per porsi dalam APBN, membuat pemerintah daerah memutar otak. BALIKPAPAN - Berbeda dengan anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat sebesar Rp10.000 per porsi, Pemprov Kaltim mengalokasikan biaya Rp17.000 per porsi pada uji coba program makan bergizi gratis. Dengan harga segitu, setiap menu terdiri dari nasi dengan lauk ayam goreng, tempe goreng, dan sayur bening. Serta tambahan susu UHT (ultra-high temperature), air mineral gelas, dan pisang. Menu itu disajikan Pemprov Kaltim saat uji coba program makan bergizi gratis di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Balikpapan. Seluruh siswa, mulai jenjang SD hingga SMA, mendapat menu makanan bergizi gratis yang sama. "Sejatinya agenda ini, untuk melihat bagaimana nanti program makan bergizi gratis ini akan dilaksanakan," ucap Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik didampingi Pelaksana Tugas (Plt), Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kaltim Irhamsyah, dan Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Jaya Mualimin di lokasi uji coba kemarin (11/12).
BALIKPAPAN – Pemerintah pusat telah membangun ekosistem logistik. Rencananya sistem akan diterapkan hingga ke daerah. Itu diperlukan untuk merencanakan pasokan pangan yang beredar dan menjaga inflasi. Apalagi kondisi Balikpapan mirip dengan Jakarta. Komoditas pangan sebagian besar mengandalkan dari luar daerah, seperti Jawa dan Sulawesi. Dinas Perdagangan akan melibatkan distributor untuk berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan logistik daerah. “Pemkot Balikpapan memiliki kebijakan pengendalian komoditas pangan dengan keberadaan sarana pergudangan,” kata Kepala Dinas Perdagangan Haemusri Umar. Pihaknya memasukan kebutuhan anggaran dalam APBD 2025. Terutama untuk tahap awal pembangunan sarana pergudangan. “Ada detail engineering design (DED) dan site plan pasar induk hingga sarana pergudangan,” ujarnya. Nilai kebutuhan anggaran sebesar Rp 30–40 miliar.