Menampilkan 2084 data.
PENAJAM, TRIBUN – Rencana Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) merevitalisasii pelabuhan penyebrangan kelotok dan speedboat di Penajam, belum bisa terealisasi dalam waktu dekat ini. Diakui Pejabat (Pj) Bupati PPU Makmur Marbun, bahwa ada beberapa kendala, sehingga hal itu tidak bisa dikebut pengerjaannya. Persoalan paling mendasar yang menjadi kendala kata dia, yakni menyangkut pembebasan lahan. Ia menyebutkan bahwa, dalam satu lahan di pelabuhan tersebut, diklaim kepemilikannya oleh lebih dari satu orang. “Satu bidang tanah di situ diklaim berapa SKT (Surat Keterangan Terdaftar), itu masalahnya dan kita tidak mau membangun kalau masih begitu,” ungkapnya Minggu (4/8).
PENAJAM – Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun berencana membuat pakta integritas untuk Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab PPU dalam menjalankan komitmennya. Melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Termasuk kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tujuannya, agar serapan perubahan APBD di tahun ini tidak terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa). Hal tersebut disampaikan Makmur Marbun usai menggelar Rapat Paripurna Laporan Badan Anggaran dan Persetujuan Bersama DPRD dan Pj Bupati PPU terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2024 yang dihelat di Gedung Paripurna DPRD PPU, Jumat (2/8).
SETELAH – beroperasi kembali, Jumat (2/8), Bus Balikpapan City Trans (Bacitra) tetap melakukan layanan uji coba secara gratis hingga akhir tahun 2024. Meski begitu, penumpang tetap diwajibkan melakukan tap uang elektronik melalui tapping machine yang ada di setiap unit bus. Dengan menempelkan pada mesin khusus tepat di depan pintu masuk. Hal ini merujuk dari hasil evaluasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub), terkait kemudahan pembayaran yang tertaut dengan system cashles atau pembayaran dengan kartu elektronik/e-money. “Belum ada penetapan tarif khusus, masih 0 rupiah selama uji coba Balikpapan City Trans dilakukan. Tapi masyarakat wajib menggunakan e-money,” kata Edo, sapaan akrabnya, Kamis (1/8).
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) telah mengalokasikan anggaran untuk pemekaran desa tahun ini. Sekretaris DPMD PPU Yayuk Eka Pratiwi mengatakan bahwa anggaran yang digelontorkan tahun ini cukup besar yakni mencapai Rp805 juta. ANGGARAN – tersebut untuk membiayai sejumlah kebutuhan proses pemekaran desa yang akan dilakukan. Mulai dari kajian akademis, honorarium tenaga ahli, dan perjalanan dinas untuk koordinasi. "Dalam hal ini kita sudah menyiapkan kajian akademisnya, juga ada tenaga ahlinya," ungkapnya Minggu (4/8). Meski demikian, Yayuk mengakui bahwa pemekaran desa sejatinya belum dapat dilakukan. Sebab, terlebih dahulu yang harus diselesaikan adalah pemekaran kecamatan.
SAMARINDA – Rencana Pemkot Samarinda mengatur penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya di tingkat pengecer yang tidak resmi, serta rencana pembatasan pembelian tabung elpiji 3 kilogram bersubsidi utamanya bagi warga tidak mampu, mendapat dukungan Pertamina. Hal itu semakin mendukung program pemerintah untuk menjalankan program subsidi tepat sasaran. Area Manager Communication and CSR Pertamina Patra Niaga Region Kalimantan Arya Yusa Dwicandra mengatakan, saat ini pihaknya gencar mensosialisasikan program pendataan bagi kendaraan roda empat. Di mana untuk pembelian BBMi subsidi pertalite, kendaraan harus menunjukkam kode bar yang sebelumnya sudah didaftarkan di aplikasi My Pertamina.
BALIKPAPAN, TRIBUN – Kontraktor lokal di Balikpapan meminta perhatian lebih dari pemerintah terkait partisipasi mereka dalam proyek pembangunan infrastruktur kota. Mereka menginginkan mekanisme yang lebih transparan dan adil dalam proses lelang. Wakil Ketua Kadin Bidang Ketenagakerjaan Kota Balikpapan, Ali Amin menegaskan perlunya sosialisasi mengenai mekanisme lelang kontraktor kepada Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Kota Balikpapan. Ia menduga adanya praktik ‘tembak-menembak’ dalam tender yang merugikan berbagai pihak, utamanya kontraktor lokal. Amin beranggapan aspirasi kontraktor agar mereka dapat bekerja optimal sesuai harapan pemilik pekerjaan, terutama dari dinas-dinas terkait.
BONTANG – DPRD Bontang menggelar Rapat Paripurna ke 15 Masa Sidang III Tahun 2024, di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Jumat (2/7). Kegiatan dalam rangka penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Bontang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD ) Tahun Anggaran 2024. Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam mengatakan, penyampaian Nota Keuangan ini dimaksudkan untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Rancangan APBD Perubahan. “Ini masih awal dari pembahasan Anggaran Perubahan 2024,” ujarnya. Pemkot Bontang menyusun perubahan anggaran dengan mempertimbangkan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta program-program yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional 2024.
BONTANG – Anggota Komisi Komisi III DPRD Kota Bontang, Faisal, menyuarakan kekhawatirannya terkait lambannya pekerjaan perbaikan Jalan Cipto Mangunkusumo. Jalan tersebut ambles sejak akhir tahun lalu. Dikatakan politikus NasDem tersebut, progres proyek tersebut terbilang lamban. “Proyek ini saya lihat tidak bergerak sama sekali,” kata Faisal. Faisal menambahkan, jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut, maka akan membahayakan para pengguna jalan. Karena sekitar 10 meter dari jalan yang ambles hanya menggunakan satu jalur, dan ini sangat berisiko bagi keselamatan pengguna jalan.
SAMARINDA, TRIBUN – Beberapa waktu lalu, terdapat aksi dari para orang tua siswa yang menggeruduk Kantor Gubernur Kalimantan Timur dan Kantor Wali Kota Samarinda dengan mengenakan daster. Diketahui, aksi ini didasari oleh adanya keluhan terkait dugaan punglii oleh sejumlah sekolah dasar (SD) dan SMP berstatus negeri di Samarinda melalui pembebanan pembelian buku penunjang siswa. Tak tinggal diam, jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda pun langsung menggelar rapat koordinasi membahas perkara ini. Saat ditemui TribunKaltim pada Jumat (2/8) malam di Balai Kota, Wali Kota Samarinda Andi Harun angkat bicara.
SAMARINDA, TRIBUN – Meski ditargetkan selesai dengan cepat, namun pembangunan ulang bangunan Pasar Pagi belum juga menunjukkan bentuk fisiknya. Sebab itu, sebanyak 2.856 pedagang Pasar Pagi Samarinda pun harus kembali bersabar selama proses revitalisasii berlangsung. Pemberitahuan sebelumnya, Pemkot Samarinda merelokasi pedagang basah seperti ayam, ikan, daging, serta sayur mayur ke Pasar Sungai Dama Baru. Sementara pedagang konveksi direlokasi ke Mal Segiri Grosir Samarinda (SGS). Meski demikian, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda nyatanya siap jika harus kembali menanggung biaya sewa lapak ribuan pedagang tersebut hingga pembangunan rampung. Khususnya para pedagang yang kini menempati SGS.