Menampilkan 2026 data.
TENGGARONG – DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Kartanegara atau DPRD Kukar menyoroti capaian realisasi penyerapan anggaran APBD Kukar hingga pertengahan tahun 2024 sebesar 24,12 persen. Ini disampaikan Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid usai Sidang Paripurna ke-13 DPRD Kukar. Ia mengatakan, realisasi penyerapan selama enam bulan ini baru mencapai sekitar 24 persen. Hal ini menandakan masih ada 70 persen yang perlu dimaksimalkan selama 6 bulan mendatang. Sehingga tahun 2024 ini, tidak terjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang cukup signifikan. “Yang baru terserap baru 24 persen, masih ada 70 an persen yang masih dalam proses pelaksanaannya. Mudah-mudahan realisasi penyerapan anggaran maksimal, jadi minim SiLPA,” ujar Rasid.
SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tengah mempersiapkan tiga titik area parkir di Teluk Lerong Garden, eks SPBU Teluk Lerong, dan area setelah SPBU. Wali Kota Samarinda, Andi Harun menyatakan pihaknya akan menggelar rapat internal membahas lebih lanjut terkait kantong parkir Teras Samarinda. Sudah meminta OPD teknis mengkaji potensi area parkir. “Membutuhkan anggaran sekitar Rp963 juta untuk di titik tersebut. Namun ini semua belum ada anggarannya, masih kami bicarakan,” ujarnya, Senin (22/7). Secara teknis, tim sudah meninjau lokasi dan membuat kajian singkat soal kelayakan dan kebutuhan anggarannya. Bahwa langkah ini menjadi mitigasi ketika Teras Samarinda sudah dibuka, agar kerumunan masyarakat khususnya masalah parkir bisa ditangani.
SAMARINDA, TRIBUN – Saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tengah mematangkan tata kelola parkir di landmark baru, yakni Teras Samarinda. Hal ini dilakukan untuk mengatasi ketersediaan kantong parkir yang sempat menjadi pertanyaan dari beberapa pihak, termasuk Pansus LKPJ DPRD Samarinda. Walikota Samarinda, Andi Harun mengungkapkan Pemkot membutuhkan anggaran sekitar Rp963 juta untuk membangun kantong parkir di beberapa titik di kawasan Teras Samarinda. “Saat ini belum ada anggaran, namun masih kita bicarakan. Sebab itu kita harus rapatkan lagi,” ujarnya hari ini, Senin (22/7). Meski demikian, secara teknis pihaknya juga tengah melakukan peninjauan terhadap beberapa titik yang dinilai potensial untuk dijadikan sebagai kantong parkir.
PENAJAM, TRIBUN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Penajam Paser Utara (PPU) terus menyelidiki pengelolaan Hotel Penajam Suite. Hotel tersebut dilidik Kejaksaan lantaran pengelolaannya diduga tidak sesuai dengan aturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) PPU, Faisal Arifuddin mengatakan bahwa dugaan itu bermula sejak beralihnya Wisma PKK menjadi Hotel Penajam Suite. Hal itu diserahkan oleh pengelola kepada pihak ketiga. Karena telah dikomersialkan, maka secara otomatis akan ada pendapatan dari gedung tersebut. Kejari tengah mendalami apakah keuntungan yang didapatkan tersebut, diserahkan ke pemerintah daerah atau malah digunakan secara pribadi oleh pihak ketiga.
MULAI 1 Agustus semua pengunjung Taman Samarendah harus memarkirkan kendaraan di Museum Samarinda. Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda menegaskan bahwa mulai tanggal tersebut, area Taman Samarendah akan menjadi zona bebas parkir. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mengatasi masalah Juru Parkir (Jukir) liar yang sering kali mengarahkan pengunjung untuk parkir di area Bundaran Taman Samarendah, meskipun ada rambu larangan parkir yang jelas. Laila Fatihah, anggota Komisi II DPRD Samarinda menyambut baik kebijakan tersebut. Menurutnya, langkah ini akan menghilangkan diskriminasi waktu parkir yang selama ini berlaku di Taman Samarendah.
SAMARINDA – Warga Jalan Rapak Indah, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, masih ngotot menyuarakan haknya, tanah yang dianggap dipergunakan Pemkot Samarinda atau Pemprov Kaltim yang tak kunjung dibayar. Setelah aksi tutup mulut diselenggarakan, mereka kembali menanam pohon pisang di tepi jalan. Aksi itu lebih dari sebelumnya, yang mana dalam penanaman pohon pisang kali ini sudah sampai badan jalan. Ada 50 pohon yang ditanam dan diberi tanda lewat selembar kertas putih dilengkapi tulisan penuh harapan. Harianto selaku kuasa hukum warga mengatakan, meski hingga saat ini belum ada tanda-tanda tanggapan atas hak tanah warga yang belum dibayar, para warga tetap menagih sekaligus mengingatkan lewat aksi tersebut.
PENAJAM – Kepala Dinas Perhubungan PPU Alimuddin mengatakan, tidak ada kendala berarti dalam revitalisasi pelabuhan kelotok dan speedboat, baik secara teknis maupun dalam hal anggaran. “Tidak ada masalah, kita tetap berproses untuk menyelesaikan itu, dan rencana kita juga tetap sama, yakni dimulai pada tahun ini untuk pengerjaannya,” katanya belum lama ini. Revitalisasi pelabuhan menjadi penting, karena yang ada saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan standar keselamatan yang ada. Padahal, pelabuhan kelotok dan speedboat adalah alternatif penyeberangan yang digunakan hampir sebagian besar masyarakat. Baik dari PPU, maupun sebaliknya. “Itu penting sekali karena selama ini tidak terlalu menerapkan standar keamanan, jadi mau tidak mau harus kita bangun,” bebernya.
PENAJAM – Anggota Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Abd Rahman Wahid menegaskan komitmennya dalam mendukung para atlet di PPU untuk terus mengembangkan potensi mereka dan berprestasi demi mencapai target Indonesia Emas 2045. Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait untuk mendukung para atlet lokal agar dapat berkompetisi di tingkat nasional dan internasional. “Dalam mencapai Indonesia Emas, peran para atlet lokal sangat penting. Mereka adalah aset berharga yang harus kita dukung sepenuhnya. Kami di DPRD PPU sangat mendukung segala upaya untuk memajukan olahraga di daerah ini,” ujar Abd Rahman Wahid.
BONTANG – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) memastikan proyek pengerjaan perbaikan parit di Jalan Suryanata masih minus dari target. Kabid Bina Marga Dinas PUPRK Anwar Nurdin mengatakan informasi ini berdasarkan laporan di akhir pekan. “Minusnya tiga persen,” kata Anwar. Namun, ia belum bisa memastikan berapa nominal target yang seharusnya sudah tercapai saat ini. Pun demikian dengan angka progres yang sudah diselesaikan. Menurutnya, hambatan dari pengerjaan ini menyangkut pasokan material concrete untuk pengecoran. Pasalnya, dua penyedia beton saat ini masih sibuk menyuplai beberapa pengerjaan lain.
SAMARINDA – Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 disahkan. Pengesahan setelah kesepakatan bersama melalui penandatanganan bersama Sekdaprov Kalti, Sri Wahyuni dan Pimpinan DPRD Kaltim pada Rapat Paripurna Ke-19, Kamis (18/7/2024) malam. Selain RPJPD, pada rapat tersebut juga mengesahkan penetapan kamus usulan aspirasi perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Belanja Langsung Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024. Ketua Pansus RPJPD Kaltim, Salehuddin menjelaskan Pansus bersama pihak eksekutif di lingkungan pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, dan kota serta pemerintah pusat telah melakukan pembahasan dan pendalaman terhadap sasaran yang akan dicapai sampai pada posisi tahun 2045 di Kaltim dan Pansus bersepakat bersama bahwa terdapat lima sasaran visi terdiri atas peningkatan pendapatan per kapita dengan indikator PDRB per kapita antara Rp850,00 sampai dengan Rp1.289,73 juta, Indeks Ekonomi Biru Indonesia pada angka 127,09, dan kontribusi PDRB Industri Pengolahan antara 32,30 sampai dengan 44,10 persen.