Menampilkan 2026 data.
PENAJAM – Dinas Perhubungan (Dishub) Penajam Paser Utara (PPU) terus berusaha untuk memaksimalkan pelayanan jasa di Pelabuhan Benuo Taka – sebutan PPU. Kepala Dishub PPU, Alimuddin mengatakan pelabuhan yang terletak di Kelurahan Buluminung itu berpotensi besar dalam menyumbang pendapatan ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) PPU. Sebab aktivitas di pelabuhan tersebut diakui cukup masif terutama pada bongkar muat hasil bumi. “Aktivitas bongkar muat cukup ramai di pelabuhan, jadi kita berusaha keras agar pendapatan yang dihasilkan juga bisa maksimal,” katanya. Alimuddin juga mengungkapkan saat ini pengelolaan pelabuhan masih di bawah kewenangan Dishub PPU. Tetapi, tidak menutup kemungkinan pengelolaannya bisa dikerjasamakan dengan pihak lain dalam hal ini dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
PENAJAM – Banyak desa di Penajam Paser Utara (PPU) ditengarai masih abai terhadap bencana. Hal itu diketahui dengan masih ada desa di daerah ini yang tidak mengalokasikan Anggaran Dana Desa (ADD) untuk kebencanaan. Karena itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU meminta desa-desa di wilayahnya untuk menganggarkan ADD untuk mitigasi bencana. Hal ini sudah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) PPU Nomor 13 Tahun 2023. Kepala BPBD PPU, Muhammad Sukadi Kuncoro mengatakan bahwa desa-desa harus mengalokasikan anggaran untuk kebencanaan sebagai bagian dari kesiapsiagaan. Dana ini dapat digunakan untuk membangun tenda dapur umum, membeli sembilan bahan pokok (sembako), dan bantuan primer lainnya saat terjadi bencana.
SAMARINDA – Belum lama ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Samarinda tengah membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025. Dalam pembahasan ini, merujuk pada penetapan nilai yang akan dipasang untuk disahkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Samarinda Tahun 2024. Dari pembahasan tersebut, dikabarkan saat ini APBD Kota Samarinda mengalami defisit anggaran yang disebabkan oleh melesetnya prediksi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA). Tentunya hal ini akan berakibat pada pemangkasan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang direncanakan akan sampai terpangkas 9 persen.
TANJUNG REDEB, TRIBUN – Dugaan penyelewengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Berau yang melibatkan dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait masih terus dipantau oleh Kejaksaan Negeri Berau. “Terus didalami, namun belum dapat kami buka masalah tersebut ke ruang publik,” ucap Kejari Berau saat ini, Yovandi Yazid kepada Tribunkaltim.co, Minggu (21/7). Apalagi kata dia dugaan tersebut juga belum diketahui secara pasti sebagai tindakan pidana. “Kita belum bisa buka. Takutnya nanti melebar ke mana-mana. Nanti orang belum terbukti bersalah dihukum secara masyarakat,” ungkapnya. “Padahal belum tentu. Kita masih mencari, mengumpulkan keterangan-keterangan. Apakah itu tindak pidana atau bukan, kita belum tahu,” tambahnya.
SAMARINDA, TRIBUN – Rencana parkir dialihkan ke Kompleks Museum Samarinda, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota. OPD teknis tersebut merencanakan uji coba pengalihan parkir Senin (22/7) atau paling lambat Rabu (25/7) mendatang. Jam operasional parkir dimulai pukul 16.00 – 22.00 Wita. Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu melalui Pengawas Parkir Bidang Lalu Lintas Jalan (LLJ), Duri menyampaikan rencana sudah lama disiapkan pihaknya. Namun, uji coba baru bisa dimulai akhir Juli ini. “Sebetulnya efektifnya Kamis (1/8) mendatang. Kami mulai duluan sekaligus sosialisasi ke masyarakat,” ucapnya, Minggu (21/7).
TENGGARONG – Saat Rapat Paripurna Ke-14, DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) di ruang sidang utama, perhatian tertuju pada satu poin penting. Yakni, proyeksi penurunan signifikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar 2025. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid didampingi oleh Wakil Ketua I, Alif Turiadi dan Wakil Ketua II, Didik Agung Eko Wahono serta seluruh anggota DPRD Kukar. Abdul Rasid dalam pertemuan yang berlangsung pada Kamis (18/7/2024) itu, menyampaikan kekhawatiran yang muncul dari Dokumen Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025.
BONTANG – Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan putusan kasasi terhadap dua terpidana kasus tipikor pengadaan lahan bandara perintis, meliputi Basir dan Rendy Iriawan. Hukuman yang diberikan pun lebih berat dibandingkan Putusan Pengadilan Tipikor Samarinda sebelumnya. Kasi Pidsus Kejari Bontang, Ferdinan Sebayang membenarkan bahwasanya MA telah mengirimkan informasi terkait putusan kasasi. Hasilnya kedua terpidana masing-masing divonis enam tahun penjara. “Selain itu masing-masing terdakwa juga harus membayar denda senilai Rp300 juta,” kata Ferdinan. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan. Sebelumnya terpidana dijatuhi amar putusan dari Pengadilan Tipikor Samarinda masing-masing dua tahun tiga bulan penjara. Selain itu, keduanya harus membayar denda masing-masing Rp50 juta. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan.
SAMARINDA – Kegiatan guna mendukung Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kementerian PUPR dan implementasi pelaksanaan pendampingan program dan kegiatan dokumentasi Strategi Sanitasi Kota (SSK) Mahulu, yang difasilitasi Bappeda Mahulu dengan agenda audiensi kepala daerah. Bonifasius menyampaikan, sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-1037/Kep/Bangda 2023 tertanggal 18 Desember 2023, Kabupaten Mahulu berhasil menyelesaikan Milestone 3 (M3) dan ditetapkan sebagai salah satu daerah yang melaksanakan implementasi SSK Milestone 4 (M4).
TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara meresmikan Jembatan Desa Sedulang Kecamatan Muara Kaman, ditandai pengguntungan pita, penandatanganan prasasti, dan memecahkan kendi di jembatan tersebut pekan tadi. Hadir pada acara itu di antaranya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kukar Wyono, Camat Muara Kaman Barliang, Kepala Desa Sedulang, ulama dan tokoh masyarakat setempat beserta warga. Bupati bersyukur jembatan tersebut telah selesai, yang tentunya merupakan infrastruktur penting yang harus dibangun. Jembatan ini awalnya merupakan usulan masyarakat yang ingin jembatan yang ideal dengan lebar empat meter, di mana sebelumnya hanya dua meter.
SAMARINDA, TRIBUN – Taman Samarendah di Samarinda, yang sudah lama menjadi lokasi favorit warga untuk berbagai aktivitas seperti jogging, rekreasi keluarga, hingga tempat berkumpul anak muda setiap akhir pekan, masih menghadapi masalah parkir liar yang meresahkan. Juru parkir (jukir) liar sering kali mengarahkan pengunjung untuk parkir di area bundaran Taman Samarendah, meskipun ada rambu larangan parkir yang jelas. Mengatasi masalah ini, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda mengambil langkah tegas. “Per tanggal 1 Agustus, semua pengunjung Taman Samarendah harus parkir kendaraannya di Museum Samarinda. Kami akan melakukan pengelolaan parkir,” ujar Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu baru-baru ini.