Menampilkan 2084 data.
BONTANG – Anggota Komisi Komisi II DPRD Kota Bontang Bakhtiar Wakkang melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bontang. Bakhtiar menilai Satpol PP mandul dalam penggunaan anggaran. Menurutnya, anggaran yang digunakan oleh Satpol PP hanya terlihat untuk menurunkan baliho saja tanpa ada tindakan yang lebih signifikan. "Kerja mereka hanya menurunkan baliho, anggaran yang digunakan kelihatannya hanya untuk itu. Harus ada langkah preventif i yang dilakukan," kata Bakhtiar. Ia juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap Kepala Satpol PP, mengingat maraknya Tempat Hiburan Malam (THM) di Bontang yang tidak tersentuh oleh penegakan aturan. “Salah satu THM di Kota Bontang marak, tapi tidak pernah ada laporan bahwa THM tersebut disegel oleh Satpol PP,” ujarnya.
SAMARINDA - Keinginan warga terhadap rencana pembangunan Masjid Jabal Nur di Samarinda meninggi. Terlebih momentum ikrar wakaf tanah lahan seluas 1.085 meter persegi dan peletakan batu pertama itu berlangsung, Jumat (2/8) malam. Kabarnya, rumah ibadah di Jalan Gunung Tunggal, Gang Limau Quid, RT 082, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang itu menjadi yang tertinggi di kawasan tersebut, Sekretaris Masjid Jabal Nur Muhammad Djuni mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses wakaf tanah itu. Djuni menceritakan tanah yang digunakan untuk pembangunan masjid itu awalnya hanya sebidang yang diperoleh pada Oktober 2022. Namun, setelah mempertimbangkan ukuran yang dianggap kurang memadai, pengurus masjid berhasil memperoleh tambahan tanah dari pemilik di sebelahnya.
TANJUNG REDEB, TRIBUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mengadakan pertemuan dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Berau dan pihak terkait lainnya untuk untuk membahas perihal sengketa lahan terhadap bangunan SDN 001 Kampung Pulau Derawan, Kecamatan Pulau Derawan, serta SDN 001 di Kampung Harapan Maju, Kecamatan Tabalar. Pertemuan yang dilakukan di Ruang Rapat Kakaban Setkab Berau tersebut belum menemukan titik terang dan perlu pertemuan lanjutan dengan pihak-pihak yang merasa keberatan. Diketahui, terdapat surat klaim dari ahli waris terhadap lahan atau bangunan SDN 001 Kampung Pulau Derawan, Kecamatan Pulau Derawan tanggal 1 Juli 2024 lalu.
SEKKAB BERAU - Muhammad Said mengakui persoalan lahan tersebut merupakan masalah klasik. Bahkan bisa jadi penjabatnya sudah berganti beberapa kali. Bisa jadi, dulu ada orangtua yang memberikan lahan untuk dibangunkan SD, tapi administrasinya belum lengkap sudah dibangun. “Kemungkinan ahli waris merasa memiliki tanah itu, dan menilai bahwa bernilai ekonomis jika dilihat harganya tinggi misalnya, bisa jadi mereka baru menuntut sekarang,” sambungnya. Namun, tetap untuk pembenahan administrasi instansi pendidikan akan dilakukan oleh Pemkab Berau. Hal itu juga menjadi pembelajaran supaya ke depan apabila ingin membangun sekolah harus memastikan posisi atau tanah tidak akan bermasalah.
SAMARINDA – Banjir yang kerap melanda Jalan Abul Hasan dan Jalan Agus Salim, Kecamatan Samarinda Kota tengah ditangani. Salah satu solusinya membangun drainase yang lebih besar, menyesuaikan kondisi saat ini. Tahun ini Pemkot mengalokasikan Rp59,7 miliar untuk peningkatan drainase di jalan tersebut. Dengan target penyelesaian hingga akhir tahun diharapkan mampu mengurangi tinggi dan mempercepat waktu surut genangan air. Baik dari air hujan maupun air pasang sungai Mahakam. Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Samarinda Hendra Kusuma mengatakan saat ini pihaknya Pemkot telah menggelontorkan anggaran yang cukup besar bagi dua jalan tersebut. Masing-masing untuk Jalan Agus Salim Rp30 miliar dan Jalan Abul Hasan sebesar Rp29,7 miliar. “Saluran ini akan terhubung dengan Sungai Karang Mumus (SKM) di sisi Jembatan Agus Salim (Jembatan Baru/JB),” ucapnya.
SAMARINDA, TRIBUN – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda telah resmi menghapus pajak parkir untuk minimarket atau retail. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024. Hal ini dikatakan oleh Kepala Bidang Pendapatan Pajak 2 Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Samarinda, Fachrudin yang menjelaskan bahwa keputusan ini diambil sesuai dengan aturan yang berlaku juga memberikan kemudahan bagi konsumen. Dengan begitu, para pelanggan minimarket kini dapat berbelanja dengan lebih nyaman tanpa perlu khawatir dengan biaya parkir. Fasilitas parkir gratis yang selama ini diberikan oleh minimarket akan tetap berlaku. “Makanya tidak kami pungut pajak lagi, mereka mau saja membayar tapi kami tidak terima lagi,” jelasnya. Penghapusan pajak parkir ini tentu saja membawa sejumlah konsekuensi. Salah satunya yakni berkurangnya pendapatan daerah dari sektor parkir.
SAMARINDA- Jual – beli buku pelajaran yang dilarang pemerintah masih saja terjadi. Ketidaktegasan Pemkot itu membuat orang tua murid geram. Setelah menggelar unjuk rasa di Kantor Gubernur Kaltim, pekan lalu, kemarin (1/8), orang tua murid menggeruduk Balai Kota di jalan Kesuma Bangsa. “Ada yang diancam anaknya tidak naik kelas” kata koordinator aksi, Nina Iskandar, menyampaikan hal yang dialami orang tua murid karena keberatan membeli buku yang diminta pihak sekolah. Lanjut dia, upaya orang tua murid juga dilemahkan dalam menyuarakan pendapat. Di mana muncul pernyataan jika aksi yang dilakukan tidak membuahkan hasil. Justru membuat para orangtua murid capek. Dalam aksi kemarin, orangtua murid membawa sederet tuntutan diikuti bukti dugaan adanya pendidik yang mengabaikan edaran Disdik Samarinda.
BONTANG - Jembatan Selambai yang dikerjakan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Kalimantan Timur sudah mencapai 95 persen. Anggota Komisi III DPRD Bontang, Faisal, bersyukur karena proyek yang menggunakan dana APBN ini tinggal proses finishing. "Saya sangat bersyukur bisa mengawal anggaran pusat ini dan sudah berhasil merealisasikan jembatan baru di Kampung Selambai. Jembatan baru ini sebentar lagi rampung," kata Faisal saat ditemui Rabu (31/7). Dia juga mengapresiasi kinerja BPPW Kaltim, Dinas PUPR, DPKPP Kota Bontang yang senantiasa mengawasi anggaran tersebut sehingga bisa terlaksana dengan baik.
BONTANG - Pengesahan APBD Perubahan 2024 ditarget dilakukan sebelum pelantikan anggota DPRD Kota Bontang terpilih periode 2024-2029. Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, mengatakan pengesahan APBD Perubahan akan dioptimalkan sebelum masa jabatan DPRD periode 2019-2024 berakhir. Jika harus menunggu pelantikan anggota DPRD Bontang periode 2024-2029, dinilai akan menelan waktu cukup lama. Lantaran harus menunggu pimpinan DPRD yang baru dan terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan (AKD) baru bisa kembali dibahas "Kami usahakan paripurnakan menjadi Perda secepatnya sebelum masa jabatan dewan lama berakhir," kata dia.
Tanjung Redeb - Pemerintah Kabupaten Berau berkomitmen untuk terus memenuhi kebutuhan utama masyarakat. Seperti pembangunan jalan di Kampung Merancang Ilir, Kecamatan Gunung Tabur, yang terus berproges. Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, di sela kunjungan kerja membuka turnamen minisoccer di Merancang Ilir, meninjau langsung pembangunan jalan yang dikerjakan dengan sistem cor beton atau rigid pavement tersebut. Tahun ini Pemkab Berau menggelontorkan anggaran kurang lebih Rp1,377 miliar. Pekerjaan ini akan kembali diusulkan untuk dilanjutkan tahun 2025 mendatang.