Menampilkan 2026 data.
BONTANG, TRIBUN – Tahun ajaran baru telah berjalan satu pekan lebih. Namun seragam gratis yang dijanjikan Pemerintah Kota Bontang untuk peserta didik baru tak kunjung jelas. Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris menyoal hal ini. Ia menyebut pemerintah mesti memberikan penjelasan kepada masyarakat, bagaimana titik terang kebijakan yang menelan anggaran daerah kurang lebih senilai Rp2,4 miliar yang menyasar 6.706 pelajar. Jika berkaca pada kegiatan yang sama pada tahun lalu, sambungnya, seragam gratis untuk peserta didik tingkat SD dan SMP mulai tersalurkan pada bulan Juli. “Masyarakat butuh penjelasan. Program seragam gratis ini seperti apa, sudah selasai atau bagaimana. Ini kan tahun ajaran baru sudah berjalan,” kata Agus Haris, Rabu (23/7/2024). Menurut Politikus Gerindra ini komunikasi antara pemerintah, sekolah, dan orangtua sangat penting.
BONTANG – Sekretaris Komisi III DPRD Kota Bontang Abdul Samad mendorong Pemkot Bontang agar bisa secepatnya merealisasikan pengadaan lahan pemakaman muslim di Kecamatan Bontang Barat pada tahun ini. Menurutnya, tidak ada lagi alasan pemerintah menunda pengadaan lahan pemakaman tersebut. Mengingat perencanaan, kajian dokumen, dan tim persiapan pengadaan tanah serta lokasi sudah ditetapkan. Hal ini seiring dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pemakaman. Melalui Perda tersebut diharapkan dapat mengurangi keresahan masyarakat mengenai pemakaman. “InsyaAllah terealisasi tahun ini dan bisa direalisasikan secepatnya,” ujarnya.
SAMARINDA – Proyek revitalisasi GOR Segiri di Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota masih terus berjalan. Tahun ini, Pemkot Samarinda mengalokasikan anggaran sebesar Rp39,5 miliar untuk menyelesaikan proyek yang sudah dikerjakan sejak tahun 2023 lalu. Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana (Sarpras) serta interior. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Sarpras dan Interior Gedung GOR Segiri, Suprayogi mengatakan, progres terkini proyek mencapai sekitar 30 persen. Angka ini mengalami deviasi positif 3 persen dari perencanaan yang semula 27 persen. “Semua pekerjaan masih sesuai dengan jadwal yang disusun,” jelasnya, Rabu (24/7).
SAMARINDA – Abdul Gafur Mas’ud (AGM) membantah jika dirinya mengintervensi penyertaan modal di Penajam Benuo Taka (PBT) dan Penajam Benuo Taka Energi (PBTE) pada 2020 silam. Penyertaan modal di dua Perseroan Daerah (Perseroda) itu, sebut mantan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) ini murni berpedoman pada Peraturan Daerah (Perda) yang disepakati Pemkab dan DPRD. “Enggak ada arahan khusus saat saya menjabat bupati. Itu sesuai dengan Perda yang disahkan,” ungkapnya ketika menjalani pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor Samarinda, Selasa (23/7). Dalam Perda Nomor 7 Tahun 2020, modal ke PBT disepakati sebesar Rp29,6 miliar. Sementara PBTE mendapat modal sebesar Rp10 miliar lewat Perda Nomor 6 Tahun 2020.
BONTANG – Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan amar putusan kasasi terhadap dua terpidana kasus korupsi pengadaan lahan bandara perintis di Bontang Lestari. Baik Basir dan Rendy Iriawan dapat vonis lebih berat, masing-masing 6 tahun penjara. Saat dikonfirmasi, penasihat hukum Basir, yakni Agus Amri mengatakan belum menentukan upaya hukum berikutnya. “Kami belum menerima salinan putusan kasasi. Nanti setelah dipelajari, baru kami akan pertimbangkan langkah selanjutnya,” kata Agus Amri. Dikatakan Agus, koordinasi terhadap kliennya dilakukan tiap hari melalui hubungan telepon. Jika salinan putusan itu diterima, maka akan dibahas bersama kliennya. Termasuk apakah menempuh upaya peninjauan kembali atau tidak.
SAMARINDA – Meski dalam waktu dekat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda akan mengubah skema untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, para wakil rakyat kembali mengingatkan pihak terkait untuk segera melaksanakan evaluasi, khususnya di sektor perbaikan jalan. Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani mengatakan upaya pemerintah untuk membenahi jalan pada dasarnya bagus, terlebih untuk meningkatkan pelayanan publik. Namun, keterlambatan perbaikan tersebut dipandang perlu adanya evaluasi. “Tapi yang mau dievaluasi ini yang mana, wali kota atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, atau lebih ke kontraktornya. Saya meragukan masalah itu ada pada OPD terkait, juga termasuk kontraktornya,” ucapnya, Selasa (23/7).
SAMARINDA – Jajaran pemerintah harus mengencangkan ikat pinggang dalam perencanaan belanja di 2025 mendatang. Pasalnya dalam agenda kesepakatan bersama Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2025, antara eksekutif dan legislatif di ruang Rapat Paripurna DPRD Samarinda, Senin (22/7), APBD Samarinda 2025 berada di angka Rp4,9 triliun. Merosot Rp200 miliar dari APBD 2024 yang tahun lalu disepakati Rp5,1 triliun. Terkait kondisi tersebut, Wali Kota Samarinda, Andi Harun menyebut bahwa kondisi keuangan Pemkot saat ini sehat. Pengurangan itu disebutnya bukan defisit tetapi rasionalisasi anggaran. “Supaya tidak defisit, tidak ada hutang. Justru itu harus dilakukan dalam rangka tata kelola keuangan yang baik,” ucapnya, Senin (22/7).
TANA PASER – Sekretaris Daerah (Sekda) Paser, Katsul Wijaya menerima kunjungan Direktorat Koordinator dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV KPK Republik Indonesia (RI). Kedatangan rombongan dari KPK itu dalam rangka pendampingan tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser khususnya Monitoring Center for Prevention (MCP), Selasa (23/7/2024). Sekda Paser, Katsul Wijaya mengatakan kunjungan yang dilakukan tim dari KPK merupakan hal rutin, utamanya dalam hal penilaian MCP yang meliputi 8 aspek seperti perencanaan, penganggaran, SDM, pengadaan barang dan jasa, aset daerah hingga pelayan publik.
SAMARINDA – Pada awal 2022 lalu Wali Kota Samarinda Andi Harun sempat menyambangi jalan cor yang “terputus” di Jalan Bung Tomo, Jalan Sultan Hasanuddin serta Jalan Pattimura. Ketiga jalan itu berada di Kecamatan Samarinda Seberang dan Kecamatan Loa Janan Ilir. Waktu itu Pemkot berencana melakukan pembebasan lahan dan peningkatan jalan. Demi memberikan kenyamanan dan jaminan keselamantan ke warga. Namun, dua tahun berselang, jalan tersebut tak kunjung ditingkatkan. Terkait pembebasan lahan, Kabid Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Samarinda Ananta Diro Nurba mengatakan, pihaknya sudah membebaskan sebanyak 54 bidang lahan. Total bidang lahan terdampak dari kegiatan ada 58. “Kami sudah membayar lahan tersebut melalui dua mata anggaran, yakni APBD 2023 dan APBD 2024,” ucapnya, Selasa (23/7).
BALIKPAPAN – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penggunaan Arkas dan Siplah terkait pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan (BOSP) Satdikmen dan Satdiksus Swasta 2024. Kegiatan dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama dilaksanakan di Balikpapan 17-20 Juli 2024 yang diikuti SMA/SMK/SLB Swasta dari Bontang, Penajam Paser Utara, Paser, Kutai Timur, dan Berau. Sementara tahap kedua dilaksanakan di Samarinda pada 23-26 Juli yang diikuti SMA/SMK/SLB Swasta dari Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu.