Menampilkan 2026 data.
Penajam – Sebanyak lima pengembang perumahan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengajukan perubahan desain site plan sepanjang tahun 2025. Dua di antaranya telah mendapat persetujuan, sementara tiga lainnya masih dalam proses di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) PPU. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten PPU, Nurlaila, mengungkapkan bahwa pengajuan perubahan ini mayoritas disebabkan oleh ketidaksesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan rencana awal yang telah disahkan pemerintah daerah. “Permasalahan utamanya adalah pengembang tidak mengikuti site plan yang telah ditetapkan, terutama terkait pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 40 persen. Akibatnya, mereka harus melakukan review dan perubahan desain,” jelas Nurlaila, baru-baru ini. Nurlaila menegaskan, sebenarnya persoalan terkait kepatuhan para pengembang dalam mengurus perkembangan perumahannya terkait erat dengan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan).
Samarinda – Pengelolaan parkir di Gedung Pasar Pagi yang segera beroperasi mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Dinas Perhubungan (Dishub) memastikan sistem parkir di pusat perdagangan yang berada di jantung kota itu tidak lagi menggunakan pola lama, melainkan dikelola pihak ketiga dengan metode modern. Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu menegaskan, pihaknya akan menggunakan sistem beauty contest dalam menentukan siapa operator parkir yang akan mengelola. Lewat mekanisme itu, semua operator parkir baik lokal maupun nasional diberi kesempatan bersaing secara terbuka dan transparan. “Operatornya nanti adalah pihak swasta. Kita undang semua, baik operator lokal maupun nasional, untuk mengajukan proposal penawaran. Dari situ kami lakukan penilaian,” jelasnya, Jumat (3/9). Menurutnya, penilaian tidak sembarangan. Ada beberapa indikator yang menjadi bobot utama, mulai dari kepatuhan terhadap pembayaran pajak, portofolio pengalaman mengelola parkir, kemampuan digitalisasi sistem, hingga kesiapan finansial untuk menyediakan peralatan.
Bontang – Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan keberadaan Pelabuhan Loktuan yang representatif akan menjadi faktor strategis dalam mendukung posisi Bontang sebagai mitra Ibu Kota Nusantara (IKN). Membuat Pemkot Bontang berupaya mempercapat pengembangannya. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan berkunjung ke Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), beberapa hari lalu. “Pelabuhan merupakan pintu gerbang ekonomi. Ke depan, tantangan Bontang adalah bagaimana menjadikan Pelabuhan Loktuan sebagai simpul penting dalam rantai logistik wilayah,” kata Neni. Neni mengungkapkan, hingga kini pemerintah pusat belum mengucurkan dana khusus untuk pengembangan pelabuhan tersebut. Namun, Pemkot Bontang terus berupaya melakukan koordinasi baik dengan Kemenhub maupun Pemprov Kaltim terkait desain dan pengembangan lanjutan. “Belum ada kucuran dana dari pusat. Kami masih berkoordinasi dengan provinsi, khususnya terkait desain dan rencana pengembangan ke depan,” ucapnya. Meski demikian, Neni menekankan bahwa pembahasan tidak melulu soal anggaran. Lebih penting, kata dia, bagaimana memberikan kemudahan perizinan dan dukungan regulasi agar pembangunan bisa segera berjalan.
Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) telah menyiapkan anggaran khusus sebagai bentuk apresiasi kepada para petugas kebersihan, apabila daerah ini kembali meraih penghargaan Adipura pada 2024 lalu. Namun, hingga awal Oktober 2025, hasil penilaian Adipura tahun 2024 belum juga diumumkan secara resmi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) PPU, Safwana, membenarkan bahwa proses penilaian Adipura sebenarnya sudah dilakukan pada tahun 2024. Meski begitu, pengumuman hasil belum dikeluarkan oleh pihak penyelenggara. “Biasanya diumumkan bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup, tapi hingga kini belum ada kejelasan,” kata Safwana, Kamis (2/10/2025). Ia menyebut, ketidakpastian tersebut tidak hanya dirasakan PPU, melainkan juga dialami seluruh daerah yang ikut dalam penilaian Adipura. “Kami juga sudah menanyakan langsung ke tim penilai, jawabannya masih harus menunggu,” lanjutnya. Kendati demikian, Pemerintah Kabupaten PPU telah mengalokasikan dana dalam APBD 2024 untuk memberikan reward kepada para petugas kebersihan. Apresiasi tersebut direncanakan sebesar Rp3 juta per orang bagi sekitar 200 petugas, baik yang bekerja di lapangan maupun di kantor. “Anggarannya sudah siap, tinggal menunggu kepastian hasil Adipura. Kalau nanti pengumuman dilakukan bersamaan untuk tahun 2024 dan 2025, kita tetap akan realisasikan reward-nya,” jelas Safwana.
Sendawar – Partisipasi Kabupaten Kubar dalam ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai belum maksimal. Hal ini disebabkan jumlah cabang olahraga (cabor) yang diikuti masih sangat terbatas, sehingga berpengaruh pada raihan prestasi. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kubar, Gamas Laden mengatakan, kondisi itu membuat Kubar sulit bersaing dengan daerah lain yang mengirimkan atlet dalam jumlah besar. Ia mencontohkan POPDA di Paser tahun 2022, ketika Kubar hanya menurunkan tujuh cabor. “Daerah lain seperti Samarinda, atau Kutai Kartanegara mengirim lebih dari 30 cabor. Dari sisi jumlah pasukan saja kita sudah kalah jauh. jadi wajar kalau peringkat kita tertinggal,” ujarnya kepada KoranKaltim, Kamis (2/10).
Jakarta – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, terus memperkuat pelayanan dasar masyarakat, terutama di bidang kesehatan. Komitmen ini kembali ia buktikan lewat pertemuannya dengan Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. Dante Saksono Harbuwono, di Gedung Adhyatma Kemenkes, Jakarta, Kamis (2/10). Dalam pertemuan itu, Pemkab PPU berhasil mengamankan dukungan anggaran senilai Rp46 miliar dari Kementerian Kesehatan RI untuk tahun 2026. Dana ini difokuskan pada penyediaan alat kesehatan modern seperti CT scan dan cath lab untuk RSUD Ratu Aji Putri Botung (RAPB), serta peningkatan infrastruktur RSUD Sepaku dan puskesmas di empat kecamatan. “PPU membutuhkan sinergi langsung dengan Kemenkes untuk mendukung peningkatan layanan dasar di bidang kesehatan. Hadirnya IKN Nusantara menuntut percepatan pembangunan dan pemerataan pelayanan,” ungkap Mudyat.
Jakarta – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor bersama sejumlah Kepala Daerah yang tergabung dalam Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri, Akmal Malik, di Jakarta Pusat, Rabu (1/10). Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Dirjen Otda Gedung F Lantai 8 Kemendagri ini membahas peran strategis daerah penghasil sawit dalam memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH) sawit. Audiensi juga menjadi forum konsultasi mengenai dukungan regulasi lintas kementerian dan lembaga. “Audiensi ini merupakan bagian dari upaya AKPSI untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari DBH sawit dengan dukungan regulasi yang kuat,” ujar Bupati Mudyat Noor. Ia menegaskan, perkebunan kelapa sawit memiliki kontribusi besar terhadap daya dukung fiskal daerah. Karena itu, optimalisasi DBH sawit sangat penting untuk membiayai pembangunan infrastruktur, termasuk jalan umum yang terdampak aktivitas perkebunan.
Tenggarong – Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri didampingi Wakil Bupati (Wabup) Rendi Solihin resmi meluncurkan bantuan operasional sekolah (BOS) bagi siswa PAUD, SD, dan SMP di Halaman Parkir Stadion Rondong Demang Tenggarong, Minggu (28/9). Launching ditandai penyerahan secara simbolis BOS kepada perwakilan masing-masing tingkatan pendidikan oleh Bupati Aulia, Wabup Rendi dan Sekda Kukar Sunggono. Dalam arahannya, Bupati Aulia mengungkapkan bantuan biaya sekolah ini merupakan salah satu janji politik yang dibuat dalam suatu visi besar, Kukar Idaman Terbaik, dengan memberikan perlengkapan sekolah gratis untuk anak-anak dari PAUD, SD, sampai SMP.
Jakarta – Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan hasil pertemuannya dengan Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono, di Gedung Adhyatma Kemenkes, Jakarta, Kamis (2/10). “PPU membutuhkan sinergi langsung dengan Kemenkes untuk mendukung peningkatan layanan dasar di bidang kesehatan. Hadirnya IKN menuntut percepatan pembangunan dan pemerataan pelayanan,” tegas Mudyat. Ia menjelaskan, anggaran tersebut akan digunakan untuk penyediaan alat kesehatan modern seperti CT-Scan dan Cathlab di RSUD Ratu Aji Putri Botung (RAPB), serta peningkatan infrastruktur RSUD Sepaku dan Puskesmas di empat kecamatan. Menurut Mudyat, fasilitas kesehatan yang memadai sangat mendesak. Karena masih banyak warga PPU yang harus dirujuk ke Balikpapan untuk layanan medis lanjutan. "Kondisi itu menyulitkan warga dan mengurangi potensi pendapatan daerah,” ungkapnya.
Tenggarong – DPRD Kukar mengesahkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD-P Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna, Selasa (30/9/2025) malam. Keputusan ini diambil setelah Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyelesaikan pembahasan struktur anggaran terbaru. Dalam laporan Banggar, pendapatan daerah tahun 2025 mengalami penyesuaian dari Rp11,5 triliun menjadi Rp11,18 triliun. Penurunan terutama dipicu berkurangnya komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap stabil di angka Rp953 miliar. Sejalan dengan itu, belanja daerah juga mengalami koreksi dari Rp12 triliun menjadi Rp11,35 triliun. Penyesuaian terbesar terjadi pada belanja operasi, belanja modal, serta belanja tidak terduga. Adapun pembiayaan netto turun signifikan, dari Rp500 miliar menjadi Rp165,9 miliar, yang bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya. Seluruh fraksi DPRD menyatakan persetujuannya terhadap Raperda APBD-P 2025 dengan sejumlah catatan. Fraksi PDI Perjuangan menekankan peningkatan PAD, Golkar memprioritaskan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Sementara Gerindra mendorong optimalisasi serapan anggaran serta validasi data pajak daerah.